cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalppkn@unpam.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalppkn@unpam.ac.id
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23020865     EISSN : 2621346X     DOI : 10.32493/jpkn
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media komunikasi dan publikasi artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka bagi para akademisi, praktisi, dan peneliti dalam bidang kewarganegaraan dan pendidikan. Jurnal mulai diterbitkan pada tahun 2014 dalam bentuk cetak dan pada tahun 2017 mulai diterbitkan secara online maupun cetak.Fokus dan ruang lingkup kajian: 1) pancasila dan kewarganegaraan; 2) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan; 3) hukum dan ketatanegaraan; 4) perundang-undangan dan kebijakan publik; dan 5) pendidikan dan pembelajaran
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 218 Documents
 18   19   20   21   22 
Bagian Awal: Cover Depan, Susunan Redaksi, Kata Pengantar, dan Daftar Isi Jurnal, Editor
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Maret 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p%p

Abstract

Tanggung Jawab Ayah Single Parent Terhadap Pendidikan Formal Anak Hewot, Yohanes Ricardus; Khaidir, Khaidir; Natsir, Rodja Abdul
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Maret 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p47-54

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan masalah ayah yang berstatus sebagai single parent terhadap pendidikan formal anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan dilakukan di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama satu bulan, sebagai informan atau sumber data adalah beberapa ayah single parent, anak dan masyarakat sekitarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutya dari sumber data tersebut dianalisis sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah single parent terhadap pendidikan formal anak dilakukan sesuai perannya. Memang tidak gampang namun dengan keterbatasan baik dari sisi pengetahuan maupun ekonomi ayah single parent mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Ketika terjadi masalah, ayah single parent terkadang harus meminta bantuan pada tetangga atau keluarga untuk turut menyelesaikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan peran mereka sebagai ayah single parent terhadap pendidikan formal anak.
Bagian Akhir: Indeks, Panduan Penulisan Jurnal, Cover Belakang Jurnal, Editor
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Maret 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p%p

Abstract

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender Nursyifa, Aulia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Maret 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Namun dalam implementasi RUU ketahanan keluarga menjadi polemik di kalangan masyarakat. Salah satu permasalahan pada RUU ketahanan keluarga terkait dengan ketidakadilan gender, terutama terkait dengan peran dan fungsi perempuan dalam keluarga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis RUU Ketahanan Keluarga dalam perspektif sosiologi gender. Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian literatur yang berasal dari buku, jurnal, dokumen lain yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga mengandung pasal yang dapat menimbulkan kotroversi di masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban suami maupun istri yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender, menempati perempuan memiliki kewajiban bekerja pada ranah domestik. Ketahanan keluarga memiliki tujuan baik untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mewujudkan ketahanan bangsa, namun perlu dikaji lebih mendalam tentang pasal-pasal yang ada di dalam RUU ketahanan keluarga agar tetap mengedepankan keadilan gender di Indonesia.  
Studi Tentang Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Perkawinan Anak Lia Eka Septi; Abiyuna, Thaufan; Ramadlani, Afra Shafa; Sa’diyah, Devi Merina Tuz
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v13i1.58686

Abstract

Perkawinan anak masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa terhadap praktik perkawinan anak di Dusun Bumirejo, Desa Tapak Siring, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan, terbatasnya pemahaman terhadap tujuan penetapan batas usia, rendahnya penghargaan terhadap ketentuan hukum, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, kebiasaan budaya, serta minimnya sosialisasi hukum. Kondisi tersebut berdampak pada masih berlangsungnya praktik perkawinan anak. Disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan memerlukan intervensi edukatif. Disarankan adanya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan pendidikan, serta peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan anak.
Adaptive Governance di Provinsi Banten Mahmud, Toni Anwar; Asmawi, Muhammad; Untari, Aryanti Dwi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v13i1.58707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi adaptive governance di Provinsi Banten dalam konteks desentralisasi yang asimetris dan ketimpangan kapasitas pembangunan antar wilayah. Perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota berpotensi menimbulkan fragmentasi respons kebijakan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan 12 informan kunci yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi terbatas dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptive governance di Provinsi Banten berkembang melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembelajaran kelembagaan, kolaborasi lintas aktor, dan inovasi birokrasi berbasis digital. Pembelajaran kolektif melalui forum koordinasi kebijakan berperan dalam mengurangi fragmentasi respons kebijakan antar wilayah. Kolaborasi multi aktor memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, sementara transformasi digital mendukung integrasi data pembangunan dan transparansi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam sistem desentralisasi yang memiliki ketimpangan kapasitas antar wilayah, penguatan pembelajaran kolektif dan kolaborasi kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas adaptif pemerintahan daerah.
Dilema Pluralisme Hukum: Mencari Titik Temu Aturan dalam Masyarakat Majemuk Susanto, Hadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v13i1.58713

Abstract

Pluralisme hukum di Indonesia menampilkan koeksistensi hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang kerap menimbulkan dilema normatif dan konflik, terutama pada isu pewarisan, pertanahan, pernikahan, dan hak komunitas adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk dan menelusuri kemungkinan titik temu aturan antara berbagai sistem hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif, dengan analisis literatur dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkini yang relevan dengan hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar koeksistensi pasif, tetapi merupakan proses dinamis yang melibatkan kompromi normatif, sinkretisme hukum, mediasi komunitas, dan partisipasi masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan harmonisasi norma, penyelesaian sengketa lebih efektif, dan peningkatan legitimasi hukum. Kesimpulannya, strategi titik temu aturan diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum nasional, adat, dan agama, sehingga pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai kerangka hukum inklusif, adaptif, dan kontekstual. Disarankan agar pembuat kebijakan merancang regulasi konsisten yang mengakomodasi pluralisme hukum, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan mekanisme mediasi dan kompromi normatif.
Peran Living Law dalam Memperkuat Keberlakuan Hukum Positif di Tengah Heterogenitas Sosial Biem Triani Benjamin; Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v13i1.58764

Abstract

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara norma formal yang bersifat positif dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman baru tentang bagaimana living law dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum positif. Studi bertujuan untuk menelaah secara sistematis peran living law dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang majemuk. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan PRISMA, melalui penelusuran 65 literatur dari basis data Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Sinta, yang kemudian diseleksi menjadi 32 artikel inti untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) living law berfungsi sebagai refleksi nilai sosial dan budaya yang menjadi sumber legitimasi hukum; (2) terdapat ketegangan konseptual dan praktis antara hukum positif dan hukum adat; (3) integrasi nilai living law ke dalam kebijakan nasional dapat memperkuat keadilan substantif; dan (4) pluralisme hukum menghadirkan tantangan bagi harmonisasi sistem hukum modern. Kesimpulannya, pengakuan dan integrasi living law dalam sistem hukum nasional menjadi kunci untuk menciptakan hukum yang responsif, kontekstual, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Page 22 of 22 | Total Record : 218

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022 Vol. 9 No. 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022 Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2 Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.8 No.2 September 2021 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 Maret 2021 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Maret 2020 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2019 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Maret 2019 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 September 2018 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 Maret 2018 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 September 2017 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 Maret 2017 More Issue