cover
Contact Name
-
Contact Email
jurnalppkn@unpam.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalppkn@unpam.ac.id
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23020865     EISSN : 2621346X     DOI : 10.32493/jpkn
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media komunikasi dan publikasi artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka bagi para akademisi, praktisi, dan peneliti dalam bidang kewarganegaraan dan pendidikan. Jurnal mulai diterbitkan pada tahun 2014 dalam bentuk cetak dan pada tahun 2017 mulai diterbitkan secara online maupun cetak.Fokus dan ruang lingkup kajian: 1) pancasila dan kewarganegaraan; 2) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan; 3) hukum dan ketatanegaraan; 4) perundang-undangan dan kebijakan publik; dan 5) pendidikan dan pembelajaran
Articles 157 Documents
Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Budaya Mudik Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Averina Natalia Nugroho; Fatihah Jaza Aufa; Khorunnisa Khorunnisa; Nurul Fadhilah; Ariqah Maulia Listiani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i1.y2022.p15-23

Abstract

Hari raya menjadi ajang mudik atau pulang kampung bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi yang tak pernah terlewatkan setiap tahunnya. Akan tetapi, kehadiran pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait lararangan mudik. Tindakan tersebut dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sayangnya, larangan tersebut bagaikan angin lewat, tidak sedikit masyarakat yang masih bisa melakukan mudik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengkaji kembali larangan mudik 2021 terhadap ambiguitas kebijakan yang ditetapkan, dampak dari larangan terkait HAM, serta solusi yang dapat ditawarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan survey dengan populasi penelitian adalah mahasiswa ITB, sedangkan pengolahannya dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa larangan mudik tidak membatasi kebebasan masyarakat, tetapi kekecewaan tetap timbul akibat adanya ambiguitas pada kebijakan pemerintah serta kenyataan lapangan yang tidak sesuai harapan. Melalui hal tersebut, diharapkan pemerintah lebih konsen terhadap longgarnya peraturan dan mengkaji ulang kebijakan yang ditetapkan. Disamping itu, masyarakat sebagai pelaku harus memiliki kesadaran bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
Memperkokoh Ideologi Pancasila Hendri S.Pd. M.Pd; Heri Herdiawanto; Arfan Arfan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i1.y2022.p24-35

Abstract

Tokoh bangsa kita telah sampai pada kata sepakat, bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia. Maka yang harus dilakukan oleh generasi selanjutnya adalah bagaimana memperkokoh, meyakini dan mengamalkan amanah yang disampaikan dalam butir-butir Pancasila. Salah satunya kepada santri sebagai kaulamuda yang mempunyai potensi besar untuk kemajuan bangsa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pesantren dalam memperkokoh pemahaman santri mengenai Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Jenis penlitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh bahwa pesantren melakukan upaya-upaya dalam memperkokoh Ideologi Pancasila melalui keteladanan, pendidikan, dan aktivitas pesantren
Optimalisasi Sikap Wawasan Kebangsaan Peserta Didik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Indah Fitri Cahyani; Novia Wahyu Wardhani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i1.y2022.p36-44

Abstract

AbstrakAdanya pengaruh perkembangan arus globalisasi berdampak pada menurunya semangat kebangsaan pada peserta didik. Hal ini menekan adanya suatu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan semangat wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan semangat wawasan kebangsaan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta pengetahuan peserta didik serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap wawasan kebangsaan Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan semangat wawasan kebangsaan peserta didik beragam sesuai dengan pribadi masing-masing.Kata-kata kunci: wawasan kebangsaan, peserta didik, pendidikan kewarganegaraan
Pengaruh Perspektif Hukum HOAX Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Emillia Emillia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p66-81

Abstract

HOAX merupakan budaya baru yang timbul akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan kemajuan teknologi informasi yang disertai dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab dari pelaku yang memiliki tujuan yang tidak baik untuk memutarbalikan informasi menjadi berisikan berita dan pesan yang tidak benar yang sengaja dibuat untuk menimbulkan pemahaman yang keliru bagi pembacanya. Dengan demikian HOAX menimbulkan permasalahan yang menyebabkan perpecahan masyarakat, ketidakstabilan politik bahkan ancaman dan gangguan keamanan. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan normatif yang menghasilkan data primer berupa hasil interview terhadap 50 orang sample mahasiswa Institut Teknologi PLN. Data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundangan tentang diskriminasi ras dan etnis serta perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sila Ketiga Pancasila secara tegas telah menentang semua bentuk tindakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara karena mengabaikan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi pekerti luhur. Sehingga yang menjadi saran dalam tulisan ini adalah agar pemerintah melakukan kegiatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebarluasan berita dan pesan yang tidak benar (fake news) atau HOAX dalam bentuk soialisasi, seminar, dialog interaktif sebagai pelengkap dari peraturan perundangan terkait.Kata-kata kunci: sosial media; berita dan pesan yang tidak benar; HOAX; persatuan bangsa
Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa Jasmine Khairina H. W.; Kresna Faza Rizkyawan; Muhammad Zhafran Haris; Rury Kharisma Muzaqi; Yasmin Nayla Afifah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p121-130

Abstract

Artikel ini mencoba untuk meneliti efek dari echo chamber pada sosial media terhadap sudut pandang politik. Efek echo chamber terhadap sudut pandang politik telah menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir khususnya karena platform sosial media yang telah menjadi sumber utama berita dan informasi. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah mixed method research yang didalamnya menggunakan kuesioner sebagai data kuantitatif dan wawancara semi-terstruktur sebagai data kualitatif dengan total responden 47 orang. Pada hasil penelitian ditemukan mayoritas responden merasakan dampak fenomena ini tanpa mengetahui apa itu echo chamber. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan efek echo chamber di media sosial. Penelitian dengan sampel yang lebih beragam dan banyak diperlukan untuk menentukan efek echo chamber bagi masyarakat secara luas. 
Pengaruh Intensitas Penggunaan Aplikasi Media Sosial Tiktok Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Di MTs Albashriyyah Bogor Rika Asoka Nabila; Setiawati Setiawati; Nurdiyana Nurdiyana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p82-90

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial tiktok terhadap hasil belajar siswa di MTs Albashriyyah Bogor. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasi dengan mengumpulkan data angket. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validasi, uji normalitas, uji reliabilitas, uji linearitas dan uji T (uji hipotesis). Pengelolaan data dalam penilitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh yang sangat signifikan antara Media Sosial Tiktok terhadap Hasil Belajar Siswa. Hal ini sesuai dengan perhitungan peneliti dengan menggunakan program Microsoft Excel 2010, yang menggunakan Uji-correlations diperoleh nilai t(hitung) > t(tabel) yaitu 4,447470105 > 2,001717484 yang berarti adanya pengaruh yang signifikan antara Media Sosial Tiktok dengan Hasil Belajar Siswa di MTs Albashriyyah Bogor
Implementasi Peraturan Berpakaian Adat terhadap Pendidikan Karakter Siswa Landung Reicika Anaputri; Nailatul Binti Bidadari; Whike Mei Virdaningrum
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p91-100

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang kebijakan baru pemerintah yang menjadikan pakaian adat sebagai bagian dari seragam sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari penerapan peraturan penggunaan pakaian adat di SDN Karangtengah 4. Penelitian dilaksanakan dengan cara melakukan observasi dan wawancara mengenai implementasi pemakaian pakaian adat di sekolah, dengan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Sehingga didapat hasil bahwa penggunaan pakaian adat di sekolah dapat meningkatkan rasa bangga peserta didik menggunakan pakaian adat serta untuk menjadi ajang pelestarian budaya melalui dunia pendidikan. Yang mana hal ini selaras dengan pendidikan karakter berbudaya yang dijadikan salah satu pendidikan karakter utama yang diterapkan di SDN Karangtengah 4.
Pemahaman Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram Ichsandriani Saputri; Suanto Suanto; Sulastri Sulastri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p101-110

Abstract

Pada saat ini para pengguna media sosial juga bukan hanya orang dewasa saja, tetapi para remaja bahkan anak-anak dibawah umur sudah mengenal internet dan juga media sosial. Salah satu penggunaan media sosial yang paling sering digunakan oleh para remaja pada saat ini yaitu Instagram. Adanya kemajuan teknologi dan juga media sosial juga bukan hanya merubah pola perilaku yang ada di masyarakat, tetapi juga menambah berbagai macam kejahatan yang bisa dilakukan. Disinilah peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindak pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran di dalam media sosial dan juga internet, guna menciptakan ketertiban di dalam menggunakan media sosial internet. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh antara Pemahaman Undang-Undang ITE terhadap perilaku di dalam media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasi dengan subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMK Sasmita Jaya 2. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman Undang-Undang ITE terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman Undang-Undang ITE, semakin tinggi pula tinggat Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram.Kata-kata kunci: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Perilaku Penggunaan Media Sosial; Instagram
Analisis Implementasi Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Roni Rustandi; Yatti Rosmiati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p111-120

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan dengan metode literatur dan wawancara kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2, menunjukan hasil kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dantersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan lulusan SMKbervariasi disetiap industri, sehingga terdapat lulusan SMK yang dihargai samadengan lulusan bukan sekolah kejuruan yang tidak mempersipakan lulusannya untukbekerja. Selain permasalahan tersebut, Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secaraoptimal mengacu pada Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagiamana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana teknik analisis datayang digunakan adalah analisis induktif. Prosedur yang dilakukan proses pengkodean yaitu dengan melakukanperbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak SMKSasmita Jaya 2 Pamulang mengenai struktur kurikulum SMK yang sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur KurikulumSekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)KataKunci: Implementasi; Peraturan; Kurikulum; SMK
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN UNIVERSITAS MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Jaya, Herdi Wisman; Akhirudin, Akhirudin; Sugianto, Sugianto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v10i1.y2023.p1-15

Abstract

Penelitian studi pustaka dengan tema: Tinjauan Pustaka Tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan Universitas Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi.Latar Belakang MasalahPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Notions Convention Against Corruption tahun 2003 . Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana Korupsi. Saat ini tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk pemberantasan korupsi sangat bergantung pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi. KPK memiliki kewenangan melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain melakukan pendaftaran dan perneriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap pendidikan. Batasan masalah dalam penelitian ini focus masalah UU no.30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan Universitas Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Sedanglan rumusan masalahnya, bagaimana bentuk pembelajaran, menanamkan nilai nilai dan pertanggungjawaban moral universitas terhadap pendidikan antikorupsi. Metode penelitian ini dengan penelitian hukum termasuk dalam penelitian normatif hal ini banyak menemukan data-data penelitian yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk pengumpulan data yang pertama analisa dokumen hal ini diperlukan untuk menelaah data yang telah ada baik data- data yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah-makalah, jurnal-jurnal, atau buku- buku hasil penelitian hukum sebelumnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini rangkuman kajian pustaka tersebut berasal dari karya-karya penelitian terdahulu yang masih dianggap relevan dan mampu untuk diambil sebagai referensi secara akademis dalam penelitian ini. Kajian pustaka banyak juga dipahami sebuah ringkasan komprehensif dari berbagai macam referensi penelitian Penelitian terdahulu tentang suatu topik atau tema dalam penelitian saat ini. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat membangun supremasi hukum yang kuat , perguruan tinggi sebagai tolak ukur garda terakhir sebelum mahasiswa masuk dalam dunia kerja untuk dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menanamkan pelayanan masyarakat secara khusus agar dibentuk komunitas yang anti korupsi bersama komunitas-komunitas yang peduli terhadap anti korupsi yang ada di IndonesiaKata-kata kunci: kajian Pustaka1; Pendidikan Anti Korupsi 2; UU No.30 Tahun 2002 3

Page 9 of 16 | Total Record : 157