JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
306 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Selaku Pembeli Beritikad Baik Terhadap Pembelian Properti Jenis Apartemen Yang Pembangunan Tidak Terealisasi ]]>
<![CDATA[Darma, Agung Suria]]>;
<![CDATA[Widjajaatmadja, Dhody AR]]>;
<![CDATA[Basuki, Basuki]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30497
<![CDATA[Pengembang selaku pelaku usaha bidang Real Estat jenis apartemen, hubungan hukum antara pengembang dan pembeli berdasarkan perjanjian Surat Pesanan unit apartemen, pengembang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yaitu tidak realisasi pembangunan apartemen sesuai waktu yang dijanjikan, hal tersebut sudah menjadi fenomena hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam penulisan ini, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah 1) bagaimana akibat hukum dari perjanjian Surat Pesanan unit apartemen bagi para pihak terhadap pengembang yang melakukan wanprestasi? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pembeli atas tidak terealisasinya pembangunan apartemen. Dari hasil penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif ini dapat diperoleh bentuk akibat hukum atas tindakan wanprestasi oleh pengembang dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Solusi kongkrit dari pengembang saat ini untuk penyelesaian permasalahan adalah relokasi unit, maka harus mencarikan solusi terkait tuntutan pengembalian uang, denda dan ganti rugi kepada pembeli yang tidak memiliki kejelasan pembayaran kepada pembeli dan belum ada upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang, karena kurang edukasi dan literasi pembeli sehingga sangat diperlukan peran dan perhatian pemerintah, agar eksistensi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam penyelesaian masalah bagi pembeli yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Aksesi Apostille Convention ]]>
<![CDATA[Sabila, Zulfia]]>;
<![CDATA[Yuhelson, Yuhelson]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29281
<![CDATA[Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi Apostille? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi Apostille di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Fauzia, Khalida Galuh]]>;
<![CDATA[Sinaulan, Ramlani Lina]]>;
<![CDATA[Kencanawati, Erny]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942
<![CDATA[Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Operasionalisasi Lembaga Wali Amanat Dalam Hukum Pasar Modal Yang Mengadopsi Struktur Trust Beserta Kedudukan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizal, Yulli Wahyunie]]>;
<![CDATA[Widjajaatmadja, DU Dhody A.R.]]>;
<![CDATA[Ausiandra, Yusuf]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29280
<![CDATA[Pertemuan suatu system hukum dapat dilakukan dengan cara adopsi system hokum. Adopsi adalah masuknya pranata hukum asing yang mempunyai system hukum yang berbeda merujuk pada perpindahan norma-norma hukum atau ketentuan hukum tertentu dari suatu Negara tertentu ke Negara lain selama suatu proses pembuatan hukum. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapaun yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah menegenai mekanisme/ struktur trust sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon serta juga membahas mengenai operasioanalisasi lembaga wali amanat dalam hukum pasar modal Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Globalisasi mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada system Common Law ke Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan ]]>
<![CDATA[Sirait, Ryanto]]>;
<![CDATA[Franciska, Wira]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946
<![CDATA[Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi ]]>
<![CDATA[Fauzi, Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Ausiandra, Yusuf]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30495
<![CDATA[Dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Fenomena dalam masyarakat banyak terjadi harta warisan (boedel warisan) yang belum dibagi tetapi telah dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu tetap sah apabila dalam pelaksaan pembebanan hak tanggungan tersebut melalui persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka pembebanan hak tanggungan tersebut batal demi hukum, tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum karena dalam pembebanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi hak tanggungan tidak mempunyai kewenangan yang mutlak atas objek hak tanggugan yang dijaminkan. Adapun perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu dilakukan pemisahan dan pembagian terlebih dahulu, namun apabila pemisahan dan pembagian belum dapat dilakukan, maka sebelum melakukan pembebanan hak tanggungan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh ahli waris. Sedangkan apabila pembebanan hak tanggungan atas boedel warisanyang belum dibagi tanpa adanya persetujuan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan boedel warisan tersebut, sehingga hak ahli waris dikembalikan seperti semula.]]>
<![CDATA[The Impact of the Constitutional Court's Decision on the Revocation of Authority of the Prosecutor submits a Judicial Review ]]>
<![CDATA[Yunus, Nur Rohim]]>;
<![CDATA[Suhendar, Suhendar]]>;
<![CDATA[Rezki, Annissa]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31993
<![CDATA[The right to justice, and human rights more generally, requires the filing of a judicial review (PK) in Indonesia. A judicial review (PK) can be requested by an individual who believes that his rights have been infringed or that the court's judgment is incorrect. The cassation decision can be challenged in court by either the convicted person or the prosecution if they believe it violates basic principles of fairness and legal certainty. However, the Constitutional Court can in its decision revoke the prosecutor's authority to submit a judicial review (PK) because it is considered contrary to human rights, especially in terms of recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. This study used a qualitative research method with a statutory and literature approach. The results of the study stated that it was very important for the prosecutor to have the right to submit a judicial review (PK) on the cassation decision of the Supreme Court which was deemed not to have fulfilled legal certainty and justice for the victim and the state. If this is omitted, it will cripple law enforcement. The reason for submission, guarantee, protection and legal certainty for the convict cannot be fully recognized, because there are still rights to guarantee, protection and legal certainty for the victim and the people of Indonesia which must also be maintained and respected. ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Menggunakan Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Kurnianda, Satria Iman]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.28244
<![CDATA[The trial of a criminal case is to find out whether a criminal offense has occurred in an event, therefore in the most important criminal proceedings the proceedings are proved. Evidence is a problem that plays a role in the examination process in court because with this proof is determined the fate of a defendant. The legal function in the State of Indonesia is to regulate the order of society in the life of the nation and the state, whereas the violation of the law itself is an event that must exist in every society and is impossible to be eliminated absolutely, because violation of law is an integral part of development More complex. One of the provisions governing how the law enforcement officers carry out the task in the field of repressive is the criminal procedure law which has the purpose of searching and approaching material truth, the complete truth of a criminal case by applying the provisions of criminal procedure law honestly darn precisely with The purpose of finding out who the perpetrator can be charged with is a violation of the law.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Wilman, Septirita]]>;
<![CDATA[Sriwidodo, Joko]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30496
<![CDATA[Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.” Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.]]>
<![CDATA[Position of the Tax Court Under the State Administrative Court ]]>
<![CDATA[Anggraeni, RR Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v5i1.35403
<![CDATA[The Tax Court in Indonesia is within the State Administrative Court (PTUN), facing the complexity of tax disputes that require careful and accurate handling. This research explores the position of the Tax Court within the PTUN framework, highlighting the challenges and opportunities faced in dealing with changes in tax laws and regulations. This study seeks to analyze the impact of changes in statutory regulations on the Tax Court and identify strategies to enhance the effectiveness and quality of Tax Court decisions in addressing tax dynamics. This study employs qualitative methods and a legal and scholarly approach. The relevant literature and pertinent laws and regulations are analyzed to understand the issues discussed thoroughly. The research findings indicate that the Tax Court, as an integral part of the PTUN, confronts complex challenges stemming from alterations to tax laws. This study identifies opportunities for enhancing judge training, employing information technology, and collaborating closely with tax agencies. In addressing these obstacles, the Tax Court can ensure equitable, accurate, and consistent decisions, preserve the integrity of the tax justice system, and cultivate public confidence.]]>
