JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS TANAH BERSERTIFIKAT ]]>
<![CDATA[Fita Mawarti Waruwu]]>;
<![CDATA[Chandra Satrya Silitonga]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonagan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1900
<![CDATA[Studi ini membahas analisis yuridis mengenai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah bersertifikat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normative yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Hasil yang diperoleh adalah apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibatalkan akan berakibat padapembatalan (pemutusan) perjanjian, membayar ganti rugi yang di derita, melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi ataumembatalkan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi sehingga para pihak dapat dikenakan denda yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli dan penjual wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan pembeli dengan berbagai ketentuan. Apabila salah satu pihak melakukanwanprestasi maka akan mendapat perlindungan hukum secara preventif /pencegahan yakni sebelum terjadinya wanprestasi. Perlindungan hukum bagi para pihak juga sangat bergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat, yaitu apabila di buat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya Aktanya menjadi Akta Notaril sehingga kekuatan perlindunganya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI ASPEK VICTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 483/PID.B/2019/PN.AMB) ]]>
<![CDATA[Rahayu, Mega Sri]]>;
<![CDATA[Fadlian, Aryo]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2108
<![CDATA[ABSTRAK Seiring perkembangan zaman, maka hubungan manusia yang sudah cukup kompleks semakin rumit dengan datangnya teknologi baru. Teknologi-teknologi ini menjadi salah satu alat baru konflik manusia dalam media yang mengemukakan bahwa teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam tatanan sosial dan budaya baru yang membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik. Oleh karena itu salah satu dampak negatidnya adalah dengan munculnya kejahatan pornografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research). Dalam metode tersebut mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti. Dengan melihat pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb. Kejahatan pornografi sendiri diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Serta di dalam KUHP tertuang di dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 282 Ayat (1) KUHP. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Korban; kejahatan Pornografi]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU ]]>
<![CDATA[Fourthus P., Christian Juni]]>;
<![CDATA[Nadapdap, Raymond Hidayat]]>;
<![CDATA[Siahaan, Ade Yuliany]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1729
<![CDATA[Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.Oleh karena itu sangat menarikuntuk membahas tentang “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti ini. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana Hukum memandang Korupsi pada masa pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research).Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun yang termasuk ke subjek hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut. Karena dalam peraturan yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ]]>
<![CDATA[Fransiskus David Ferdy Sinurat]]>;
<![CDATA[Prins David Jemil Tamba]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1973
<![CDATA[Tindak pidana korupsi masih terjadi dan terus mengalami peningkatan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat korupsi di Indonesia juga sudah meluas keberbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “kanker” ganas korupsi terus menggorogotisarf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisisinstutisional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat saja, di daerah-daerah namun kasus korupsi telah hampir di seluruh Indonesia mengalami korupsi di berbagai instansi, perlu adanya suatu penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dalam menangani pemberantasan korupsi khusus yang terjadi di kota medan. Dari latar belakang yang disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK dalam penanganan kasus korupsi, bagaimana pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di kejaksan negeri medan, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil pernyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan (1) bagaimana proses pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri medan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan negeri medan, pihak kepolisian dalam pelaksanan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (3) bagaimana hubungan kerjasama/kewenangan antara kejaksaan, kepolisian dalam menjalankan proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT B ATAK TOBA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ]]>
<![CDATA[Reiner Venardus Putera Purba]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1940
<![CDATA[Pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba memiliki keunikan tersendiri, memiliki tahapan yang panjang, memerlukan biaya yang tidak sedikit, melibatkan banyak orang dan adanya kontak langsung antara mempelai, keluarga mempelai dengan undangan yang berasal dari kedua belah pihak yang mengadakan acara adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana para tokoh adat Batak Toba dalam mensiasati pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis nilai, norma, aturan dan hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan (statue approach) dan buku-buku, majalah, media sosial yang berhubungan.Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perkawinan secara adat Batak Toba, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari Suku Batak Toba mempertahankan aturan-aturan adatnya di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, bahwa tokoh adat Batak Toba di bonapasogit bekerjasama dengan pemerintah daerah membuat aturan agar pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba tetap dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada, acara pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba dibatasi dan pada waktu Pemberkatan nikah digelar yang dilanjutkan dengan resepsi dan pelaksanaan adat Batak Toba dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG) ]]>
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>;
<![CDATA[Daniel Oktavianus Sinaga]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1879
<![CDATA[Di Indonesia dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan terbebut bisa terjadi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan (studi pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Detail riset ini ialah riset hukum normatif ataupun dokrinal yang diucap pula riset daftar pustaka. Watak dari riset ini merupakan deskritif analitiss ialah unutk mendapatkan cerminan yang komplit serta nyata mengenai permaslahan yang terdapat pada masyrakat yang setelah itu berhubungan dengan ketentuan- ketentuan ataupun perartuan- peraturan hukum yang legal, alhasil kesimpulannya bisa didapat sesuatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertama; bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan restorative justice pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua;, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktir budaya, ketiga; penerapan restorative justice penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaaksaan Tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alassan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KECURANGAN DALAM UJIAN PENERIMAAN POLRI DI POLRES TANAH KARO ]]>
<![CDATA[Priyatna, Escha Gusnadhi]]>;
<![CDATA[Zarzani, T. Riza]]>;
<![CDATA[Aspan, Henry]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2052
<![CDATA[Penerimaan anggota Polri secara professional merupakan keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Polri menggunakan sistem face recognition (perekaman wajah) untuk mencegah terjadinya kecurangan saat melakukan ujian penerimaan Polri. Melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 penggunaan face recognition merupakan upaya yang dilakukan Polri dalam mencegah kecurangan saat ujian penerimaan Polri. Mulai tahun 2022 Kepolisian resort tanah karo telah menerapkan sistem face recognition sebagai perekam wajah untuk validasi keaslian identitas diri peserta ujian penerimaan Polri.]]>
<![CDATA[ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Victor Arwadi Rambe]]>;
<![CDATA[Ahmad Ikbal]]>;
<![CDATA[Mhd. Tufiqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1708
<![CDATA[Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam Koran Nasional Tempo yakni “ Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi, khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hingga ke persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadi sebuah ekstra ordinary crime di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa kesulitan jika harta yang dimiliki oleh pelaku berada di daerah yang jauh, jaksa sulit melacak keberadaan asetnya. Harta yang akan disita sebagai hukuman denda tidak bisa dibuktikan oleh jaksa sebagai harta yang berasal dari hasil korupsi. Kedua, Proses penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi di indonesia, dimuat dalam hukuman tambahan. Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Denny Tongan Pandiangan]]>;
<![CDATA[Josua Vicky Marulitua Naiborhu]]>;
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1962
<![CDATA[Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana analisa aturan hokum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan, bagaimana harmonisasi hokum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka(library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normative yaitu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan adalah KUHP berlaku sebagai lex generale melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex special memberikan perlindungan hokum terhadap tindakan abortus provocatus pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan revisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan, perempuan hamil mengidap gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat. Harmonisasi hokum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan dalam perspektif etika kedokteran menimbulkan suatu dilema. Kalau dilakukan berarti dokter telah melanggar sumpahnya yaitu berkewajiban melindungi hidup makhuk insani sejak saat pembuahan, selain itu dalam sumpahnya dokter juga harus mengutamakan kesehatan penderita. Dengan demikian jika aborsi tidak dilakukan maka akan mengancam nyawa ibu hamil yang mengalami ikut psikologis dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu dalam perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam mengatur masalah aborsi, KUHP melarang aborsi dalam apapun sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan membolehkan aborsi pada korban pemerkosaan yang hamil. Disarankan agar adanya batasan yang tegas mengenai alas an untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsisehingga antara UU kesehatan dan dalamkonsep KUHP supaya memperhatikan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya. Perlunya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas aborsi yang bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga-tenaga yang professional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERBANDINGAN KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN ALIH DAYA/OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Syahputra, Arian]]>;
<![CDATA[Rumainur, Rumainur]]>;
<![CDATA[Arrisman, Arrisman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1883
<![CDATA[Penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Perbandingan Kewajiban Hukum Perusahaan Alih Daya / Outsourcing dengan Perusahaan Pengguna Jasa Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui pengaturan hukum pelaku usaha perusahaan alih daya / outsourcing dengan pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha perusahaan pekerja langsung berdasarkan Undang-Undang cipta kerja; (2) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha alih daya / outsourcing dengan pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha pekerja langsung berdasarkan Undang-Undang cipta kerja; (3) untuk mengetahui bagaimana seharusnya pelaku usaha baik perusahaan alih daya / outsourcing maupun usaha perusahaan pekerja langsung dalam memberikan kewajiban hukum atas segala hal yang berkaitan dengan pekerja berdasarkan Undang-Undang cipta kerja. Kemudian teori dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak adanya keadilan dan kesetaraan hak antara pekerja langsung perusahaan dan pekerja alih daya / outsourcing yang telah diatur oleh Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021.]]>
