cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 14   15   16   17   18 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI Sirait, Dedy Suherry; Siregar, Fitria Ramadhani; Nasution, Abdul Rajak
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1993

Abstract

Pembebasanbersyaratadalahpembebasanterpidanasebelummasapidananyaberakhir,dengansyaratdanketentuanyangdiaturdalamundang-undang.Dalampelaksanaanpembebasanbersyarat,tidakselalusempurna,kadang-kadangdalamtahapanyangtelahditentukannarapidanadapatmelanggarketentuanyangtelahditerima.Penelitianinidilakukanuntukmengetahuifaktor-faktoryangmenyebabkanklienpemasyarakatankembalimelakukantindakpidana,sanksihukumyangdiberikankepadaklienpemasyarakatanyangmelakukantindakpidanakembalidanupayayangdilakukanolehLembagaPemasyarakatandalammencegahklienpemasyarakatanmelakukantindakpidanakembali.Metodeyangdigunakanadalahmetodedeskriptifkualitatifdenganteknikpengumpulandatayangdigunakanadalahobservasinonpesertadankajianpustakauntukmemperolehinformasimelaluidokumenpendukungyaitubukudanpenelitiansebelumnyayangmasihrelevan.Hasilpenelitianterdapat4(empat)faktoryangmenyebabkanklienpemasyarakatankembalimelakukantindakpidana,yaitufaktorekonomi,faktorinternalklien,faktorlingkungan,faktorketergantunganterhadapklienpecandunarkotika.SanksiHukumbagiKlienPemasyarakatanyangMelakukanTindakPidanaKembali,yaitusanksiadministratifyait pencabutan pembebasan bersyarat dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN PASCA TERJADINYA PERCERAIAN Dedi Rolina Br Tarigan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1931

Abstract

Pada saat perkawinan dilangsungkan maka segala bentuk harta akan dinyatakan harta Bersama. Melainkan jika harta sebelum perkawinan harus di atur oleh hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum di dalam kehidupan masyarkat, karena harta yang kita miliki akan menjadi suatu masalah dalam perkawinan Ketika terjadinya sebuah perceraian.. Pokok permasalahannya ialah bagaimana pengaturan hukum terhadap harta sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya percerian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bagaimana perlindungan hukum dan tata cara penguasaan harta sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya perceraian dan bagaimana cara pembagian harta Bersama setelah terjadinya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974? Jenis penelitian menggunakan penelitian Normative. Sumber data yang dilakukan adalah data sekunder, yang terdiri dari data sekunder dan primer. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu memilih bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur. Harta perkawinan adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang berupa harta Bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Dimana harta bawaan dan harta perolehan dikategorikan sebagai harta sebelum terjadinya perkawinan yang di kuasai oleh masing-masing pihak baik suami atau pun istri sedangkan harta Bersama disebut dengan harta sesudah terjadinya perkawinan.
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM Edward Pandapotan Simamora; Roma Hartua; Maurice Rogers
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak dilembaga pemasyarakatan khususnya diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak didalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berada diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan status anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah anak yang sudah divonis hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berstatus narapidana. Sedangkan anak lainnya berstatus tahanan dan masih menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berusaha melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap hari dalam seminggu dengan pemateri ulama / Pendeta yang ada diKabupaten Deli Serdang. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olah raga rutin seperti senam pagi didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam, serta Pembinaan Keterampilan untuk narapi dan aanak seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Louis Imanuel Tarigan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.2123

Abstract

Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam Rangka inilah Eksistensi Organisasi Profesi Advokat diharapkan untuk menjaga marwah advokat sebagai profesi mulia (officium Nobile). Adapun judul dalam penulisan Skrispi ini adalah: “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”. Rumusan Masalah: Bagaimana Tanggungjawab Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien menurut Undang- undang Advokat, Bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi profesi Advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh Advokat menurut Undang-undang Advokat serta Bagaimana prosedur sanksi terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum. Jenis penelitian skripsi menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Objektifitas Metode Pengumpulan Data: Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui advokat/kantor hukum lewat wawancara, Bahan hukum sekunder dan tersier. Advokat termasuk profesi mulia (officium Nobile), karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Advokat harus Menjunjung tinggi kode etik profesinya, Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan, pengawasan terhadap kinerja advokat yang berkaitan dengan penegakan kode etik dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas dengan proses pemberian sanksi bagi advokat yang melanggar berupa: peringatan biasa, Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu,hingga sanksi maksimal dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Saran yang diberikan: bahwa sebagai profesi yang mulia, harus bertanggungjawab penuh secara moral dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap pencari keadilan/klien, pengawasan organisasi Advokat terhadap pemberian bantuan hukum sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengangkat serta memonitor kinerja advokat harus ekstra dalam hal pemantauan secara berkala mengenai efektifitas para advokat serta disarankan dalam proses pemberian sanksi terhadap advokat harus secara tegas bagi advokat yang melanggar ketentuan atau kode etik advokat sesuai pelanggaran yang dilakukan.
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN) Tamba, Jonathan; Tafonao, Darius; Siregar, Gomgom T.P
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1738

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia; bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normative. Hasil riset menunjukkan bahwa Pengaturan hukumterhadap Hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, Hukum Nomor 36 tahun 2014 mengenai Kesehatan telah dicoba oleh penguasa dengan bagus. Aplikasi ganjaran kejahatan kepada pelakon konsumen narkotika dalam Hukum Nomor. 35 tahun 2009 yang melanggar artikel artikel 127 bagian( 1) graf( a) sangat pendek 5 Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna. Analisa yuridis tetapan juri Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN. Area pengarang sepakat dengan ketetapan juri kepada tersangka dijatuhkan kejahatan bui 2 tahun serta 6 bulan dikurangi era penangkapan sedangkan yang dijalani tersangka.
EFEKTIFITAS PERAN PENYIDIK RESKRIMUM POLRES LANGKAT PADA GELAR PERKARA TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID – 19 Simanjuntak, Mega Lasmawati; Siregar, Bangun; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1982

Abstract

Dalam kasus-kasus di Polres Langkat Sektor Lapian, Pelapor yang membuat Pengaduan kebagian SPKT di proses untuk dilakukan gelar perkara. Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bias tertangkap sehigga memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh polisi, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Pasal 1 ayat 2 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Pemeriksaan Tersangka pada saat gelar perkara di Ditreskrimum Polres Langkat pasca pandemic covid 19 ini, Bagaimana efektivitas Peran Penyidik Ditreskrimum Polres Langkat pada Gelar Perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19 sekarang ini, Bagaimana Hambatan dan Penanggulangan Peran Penyidik ditreskrimum Polres Langkat pada gelar perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19.Hasil pembahasan adalah Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi tantangan apparat penegak hukum. Salah satu upaya mencapai due process of law dalam proses penyidikan adalah melalui gelar perkara yang dilakukan dalam setiap tahapan proses beracara pidana. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, dapat mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan apabila pelaksanaan gelar perkara tidak dilaksanakan ada beberapa sanksi yang diatur dalam Pasal 9 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT Yusuf Elim Barta Harianja
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1945

Abstract

Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam Negara hukum republik Indonesia, (2) bagaimana ketentuan hukum pelanggaran hak asasi manusia, (3) bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Metode penulisan yang dipergunakan adalah penulisan yuridis normative yaitu penulisan yang memfokuskan kepada norma-norma hukum yang berlaku yakni norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan hukum primer, misalnya UUD NKRI tahun 1945, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 dan bahan sekunder yang diambil dari buku, makalah, artikel, pendapat, dan internet.. Penegakkan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan adanya instrument yang bersifat kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan peraturan lainnya.
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU Christian Juni Fourthus P.; Raymond Hidayat Nadapdap; Ade Yuliany Siahaan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1925

Abstract

Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.Oleh karena itu sangat menarikuntuk membahas tentang “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti ini. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana Hukum memandang Korupsi pada masa pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research).Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun yang termasuk ke subjek hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut. Karena dalam peraturan yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum
PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laksono, Wizarnadi; Hasibuan, Syaiful Asmi; Siregar, Fitria Ramadhani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2092

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap tindak kekerasan rumah tangga serta bagaimana standar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp. 3.000.000. 3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA Rado Berriprima Tampubolon; Nurhidayat Nurhidayat; Novi Juli Rosani Zulkarnain
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1725

Abstract

Pemberdayaan narapidana wanita kasus narkoba dan psikotropika masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris yang beroreientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dilakukan pembinaan : pendidikan Agama, Kitab Suci, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita, Peningkatan Keterampilan Kerja. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasysarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaaan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta Medan yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan jauh dari jalan poros.

Page 16 of 58 | Total Record : 575

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue