cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 40   41   42   43   44 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR LAYANAN CROWDFUNDING MELALUI PENAWARAN TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY CROWDFUNDING) Permana, Gilang Ilham; S, M Naufal Raihan; Amirullah, Fachran; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam layanan crowdfunding melalui penawaran teknologi informasi (equity crowdfunding). Equity crowdfunding telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, yang memungkinkan investor individu untuk berinvestasi dalam proyek atau perusahaan startup melalui platform online.Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan investor dalam equity crowdfunding. Hal ini mencakup analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti aturan-aturan tentang transparansi informasi, tanggung jawab platform penyedia, dan upaya untuk mencegah penipuan dan praktik ilegal.komprehensif, peningkatan aksesibilitas informasi bagi investor, peningkatan kesadaran dan edukasi investor, serta pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi investor dalam layanan crowdfunding melalui penawaran teknologi informasi. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan efektif dalam mengatur equity crowdfunding, sehingga investor dapat melakukan investasi secara aman dan terlindungi.
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Ayu Sy, Ristyn Karisma
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4260

Abstract

Keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU tidak membuat Terlapor pelanggar ketentuan restrukturisasi perusahaan merasa jera, namun sebaliknya Terlapor akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang seharusnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Majelis KPPU didasarkan pada PERKPPU 4 Tahun 2009 yang dibuat untuk mengakomodir Pasal 47 UU 5 Tahun 1999, sehingga kedudukannya merupakan di atas dari PP 57 Tahun 2010. Serta Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis KPPU pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan yakni menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam menentukan besaran denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah tidak membuat jera, namun sebaliknya Terlapor akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang semestinya. Sebagaimana pada Putusan Majelis KPPU terlihat adanya disparitas karena dalam menentukan nilai denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dengan hanya mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 pada Terlapor, yakni Majelis KPPU tidak memberikan denda maksimal pada pelanggar sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TINJAUAN PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I ( SATU ) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn) Thio, Wenny Prata Surya; Fauzi, Mhd. Iqbal; Lubis, Mhd. Ansori; Nasution, Yasid
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4091

Abstract

Penelitian ini berupaya menjelaskan alasan di balik penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan nomor perkara. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Melalui hasil penelitian serta pembahasan menyatakan jika 1.) JPU menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor. 35 Tahun 2009 didalam dakwaan sudah dikatakan terbukti dari jaksa penuntut umum, pada nomor putusan. 277/Pid. Sus/2022/PN. Mdn. Yakni, Dari penulis, penerapan hukum pidana didalam situasi ini sesuai hukum pidana Indonesia karena perbuatan dan unsur materi pasalnya saling bersesuaian. 2.) Menurut penulis, pengadilan keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a pada putusan perkara nomor. 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn karena persyaratan artikel dipenuhi dalam hal ini, Majelis hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterkaitan Pasal 54, 55, dan 127 ayat (2) serta (3) ketika memutuskan tindakan selanjutnya setelah terdakwa dijatuhi hukuman penjara, seperti memerintahkan terdakwa menjalani perawatan serta rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi di Medan.
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI PEMINDAH-TANGANAN OBJEK SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA MASIH MELEKAT SITA EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.TJK) Prasetyawati, S. Endang; Ramadan, Suta; Pratiwi, Galuh
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4746

Abstract

Tanah berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Kepemilikan tanah diatur dalam hukum agraria Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bentuk hak properti penting. Transaksi jual beli tanah sering melibatkan peralihan hak yang sah melalui mekanisme seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar. Namun, masalah hukum muncul ketika transaksi dilakukan atas tanah yang masih berada dalam status sita eksekusi, yaitu proses hukum untuk menagih utang melalui penyitaan aset. Kasus ini berimplikasi pada kepemilikan tanah, terutama jika transaksi dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbuatan melawan hukum dalam transaksi pemindah-tanganan objek sengketa yang masih berada di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dampak hukum dari transaksi tanah dalam situasi sengketa dan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.
PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Fiboda, Engku; Kusuma, Eduardus E. S.; Hardana, Firdi; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4378

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mengkaji hukum positif Indonesia yang melindungi hak asasi pekerja. Hak asasi manusia mencakup hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berperan penting dalam mengatur hak-hak pekerja yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Artikel ini juga membahas definisi hak-hak pekerja, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak istirahat dan cuti, hak perawatan dan pengobatan, serta hak atas keterangan upah. Perlindungan hak asasi tenaga kerja di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang yang mencakup masa sebelum bekerja, masa kerja, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat pula perubahan substansi dalam hukum ketenagakerjaan yang mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hak asasi tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam upaya menarik investasi ke Indonesia. Artikel ini memberikan kesimpulan tentang perlindungan hak asasi tenaga kerja dalam hukum positif Indonesia dan menawarkan sejumlah saran, seperti pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan dalam dunia kerja. Perlindungan hak buruh migran dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja juga menjadi fokus penting.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Marpaung, Lintje Anna; Togatorop, Maria Gracia Uly
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4375

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, terutama kekerasan seksual, menjadi salah satu fokus utama. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak telah menegaskan hak restitusi bagi korban, implementasinya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung. Studi ini akan menganalisa pemberian restitusi oleh hakim serta kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Dengan tinjauan yuridis, penelitian ini akan membahas aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim dalam penetapan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, memberikan pemahaman mendalam mengenai pemenuhan hak restitusi, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menjadi landasan bagi penetapan restitusi bagi korban anak.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARU) Telaumbanua, Nova Adil Ranto; Telaumbanua, Hendra Abadi; Simbolon, Nanci Yosepin; Zulkarnain, Novi Juli Rossani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4088

Abstract

Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan dapat diakses melalui internet. . Sebagai aparat negara yang melaksanakan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, kepolisian juga bertugas untuk mencegah dan memberantas kejahatan perjudian tersebut. Sekarang ini judi online sangat marak di indonesia, perjudiantersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja seperti anak-anak yang masih sekolah, perjudian akan membuat orang kecanduan, jika sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, keluarga, maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: Togel online, higs domino/scatter, poker online. Upaya kepolisian dalam memberantas perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: upaya preventif, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di wilayah keramaian, mengadakan patroli yang rutin serta berkesinambungan, melakukan pengintaian untuk mengungkapkan perjudian. Ada juga upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun kendala yang dialami polsek medan baru ialah: kurangnya reaksi masyarakat atas sosialisasi yang dipimpin polisi, karena adanya pembackingan perjudian dari oknum tertentu, tidak ditemukannya barang bukti, sulitnya menagkap bandar.
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN NARKOBA (STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU) Anggraeni, Lucky; Rinaldi, Kasmanto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4720

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba merupakan masalah yang kompleks dan sering kali diabaikan dalam literatur dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba, dengan fokus pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan individu memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba. Tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan masalah individu seperti ketidakstabilan emosional dan kurangnya dukungan sosial menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam aktivitas tersebut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam pencegahan dan penanganan masalah narkoba, yang tidak hanya mencakup upaya penegakan hukum tetapi juga rehabilitasi, dukungan sosial, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan akses terhadap layanan bagi perempuan yang rentan terlibat dalam peredaran narkoba, serta perlunya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah ini secara efektif.
PENGARUH PENCEMARAN LIMBAH PLTN PADA KETERSEDIAAN AIR BERSIH DAN URGENSI ATAS REGULASINYA Alisah, Siti; Pratama, Collin Adi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4055

Abstract

Dalam perkemabangan masyarakat modern ini energi bersih dan terbarukan sangat di cita - citakan keberadaan dan penggunaannya. Energi - energi ini dinilai lebih efektif dibanding energi fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan. Dalam pengoperasian PLTN, bahan dan peralatan yang digunakan memiliki teknologi yang sangat canggih. Hal ini dikarenakan energi nuklir yang memiliki resiko tinggi jika tidak ditangani dengan tepat. Resiko yang ditimbulkan bukan hanya berdampak secara langsung jika terpapar namun juga terdapat resiko jangka panjang di berbagai segi kehidupan dari lingkungan hingga keturunan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dampak energi nuklir yang terpapar dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada DNA. Penelitian sedang dilakukan untuk memastikan besarnya dampak yang diakibatkan oleh radiasi rendah khususnya bagi lingkungan. Peraturan perundang - undangan secara umum mengatur terkait regulasi dan ketentuan yang berlaku. Namun urgensi regulasi terkait hal ini diperlukan agar pemanfaatan dan pengelolaan yang lebih bijak di masa mendatang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN PENGALIHAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/ PN.Tjk) Rayuza, Aldi; Rusli, Tami
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4728

Abstract

Dalam hukum perdata mengatur mengenai hak perorangan, hubungan individu, dan kepemilikan serta pengalihan hak atas berbagai jenis benda. Salah satu mekanisme pengalihan hak adalah melalui jaminan fidusia. Fidusia memberikan jaminan atas utang dengan menggunakan benda sebagai objek. Namun, implementasinya sering menimbulkan masalah, terutama terkait pengalihan benda sebagai objek tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana ini memiliki permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni Faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk. Dengan menganalisis faktor faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana serta merinci aspek perundang-undangan terkait, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Page 42 of 58 | Total Record : 575

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue