cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 227 Documents
 6   7   8   9   10 
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar Inawati Inawati; A. Qadir Gassing; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22194

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) ?Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia.  2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (homoseksual) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur’an Surah Al-A’raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis.Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) di indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm) Dewi Sri Andriani; Patimah Patimah; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22499

Abstract

Abstrak              Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan Iin Srianturi; Rahman Syamsuddin; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22526

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, sumber data Pidana perempuan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hak narapidana perempuan sebagai warga negara indoesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan kemasyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia islam, wanita memliki kedudukan yang mulia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari alQuran, yang relevan dengan masalah yang di bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.Kata Kunci : Hak, Narapida, Perempuan
Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis” (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone) Taufik Al Hamdani; Nurnaningsih Nurnaningsih; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22659

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis” (Studi Kasus di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu: Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah 1). Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, meraka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. 2). Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah.Kata Kunci: Adat perkawinan bugis, Mabbollo, Tradisi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl) Andi chandra Kurniawan Amrin; Patimah Patimah; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22966

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalahanalisis yuridis terhadap putusan hakim tentang  hak ahli waris pengganti (mawali) di pengadilan agama polewali mandar  (studi putusan no.206/pdt/2015/pa.pwl). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana dasar hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.Implikasi penelitian ini adalah:  1) KHI sebagai jelmaan hukum Islam itu sendiri, maka dari itu putusan hakim haruslah selalu mengedepankan KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara, 2) ahli waris pengganti merupakan  masalah kontemporer hukum Islam, sehingga dalam menetapkan hukumnya harus mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.Kata Kunci: Putusan Hakim, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research is a juridical analysis of the judge's decision on the rights of substitute heirs (mawali) in the polewali mandar (study of decision no. 206/pdt/2015/pa. pwl). religious court. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) What is the basis for judges in determining mawali at the Polewali Religious Court? 2) How is Islamic law reviewing the judge's decision in determining mawali at the Polewali Religious Court? The results of this study indicate that the basis for determining the judge in deciding the case of substitute heirs cannot be separated from Article 185 of the Compilation of Islamic Law and before the judge at the Polewali Religious Court gives a decision regarding the replacement heir, the judge first determines the property as joint property, determines the share of the heirs, then after that the judge then determines the successor heirs. The decision of the polewali religious court judge in decision no. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl is in accordance with the provisions of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law article 185 paragraph 1 which says that an heir who dies before the heir can be replaced by his son.The implications of this research are: 1) KHI as the incarnation of Islamic law itself, therefore the judge's decision must always prioritize KHI as the main guideline in deciding cases,. 2) the replacement heir is a contemporary problem of Islamic law, so that in determining the law it must prioritize the principle of benefit for all parties concerned.Keywords: Judge's Decision, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAPPIERANG PADA ORANG MENINGGGAL DI JENEPONTO (STUDI KASUS DESA BEROANGING) Muh Irwan Baharuddin; Abdul Qadir Gassing; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22990

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Pappierang terhadap orang meninggal pada masyarakat desa Beroanging. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang  dilakukan yaitu pendekatan antropologi budaya, sosiologi, dan normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Desa Beroanging, Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tradisi pappierang merupakan sebuah  seserahan yang diberikan kepada pelaksana mayit seperti memandikan dan yang mengimani dan orang yang ditunjuk pihak keluarga si mayit yang dianggap kurang mampu sebagai sedekah dan bentuk rasa terima kasih seseorang kepada pelaksana mayit dan orang yang ikut mendoakannya.. Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Pappierang.
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba) Suhaebatul Khaerah; Supardin Supardin; Hamzah Hasan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.23293

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujunglue Kabupaten Bulukumba mementukan hak perwalian atas anak perempan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kacamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai oleh KUA UjungLoe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikitui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyagerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memilki kesiapan. Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim. 
TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Muh Irham; Hartini Thahir; Istiqamah Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.24335

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan ikatan yang paling sakral dengan adanya akad sebagai pengikatnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam rumah tangga sering terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pun sangat banyak macamnya, seperti penganiayaan, kejahatan asusila, perkosaan, perampasan hak asasi manusia dan kekerasan seksual lainnya. Pada kasus yang sering terjadi adalah kekerasan seksual dalam hal ini Marital Rape (perkosaan dalam ikatan perkawinan). Pada kesempatan ini penulis mencoba meniti kasus Marital Rape yang akan dianalisis melalui hukum islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penulis disini hanya berfokus pada bagaimana kategori Marital Rape yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, deskripsi penilian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan merujuk pada hasil penelitian yang ada sebelumnya, buku, jurnal dan artikel yang apat diakses melalui online. Pada dasarnya, kekerasan seksual dalam hal ini Marital Rape ilah suatu perilaku memaksakan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksualitas. Untuk kategori Marital Rape dalam prespektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana apabila adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka Marital Rape dapat ikategorikan sebagai pemerkosaan. Walaupun penelitian ini masih memiliki kekurangan namun semoga dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian yang akan mendatang.Kata Kunci: Marital Rape, Hukum Islam, dan RUU Hukum Pidana.
PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Fitrah Ainil Qalbi; Abd. Halim Talli; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20368

Abstract

Abstrak Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana justice for all itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskiriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam. Abstract Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account. Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.
TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sunarti; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20773

Abstract

Abstrak Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan dengan tradisi-tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Islam menghargai dan meninggikan kedudukan seorang perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya, bukan kepada orang lain, meskipun orang tersebut sangat dekat dengannya, dan mahar tersebut tidak boleh digunakan orang lain bahkan oleh suaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada penelitian Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Dessa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa bonto majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Implikasi penelitian adalah Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki maupun mempelai perempuan. Kata Kunci: Perabot Rumah Tangga, Perkawinan, Hukum Islam. Abstract Marriage is one of the many religious rituals performed with the aim of creating a family. In rural communities with traditions, maerriage is not only carried out by means or regulations in accordance wuth religious regulations. Islam respects and exalts a woman’s position as an honorable and noble creature, by giving her the right to receive a dowry. The dowry is only given by the man to the woman he is going to marry, not to other people, even though the person is very close to him, and the dowry cannot be used by other people, even by her own husband. Based on this, the authors formulated a problem in the study of How the Traditionof Handover of Household Furniture fo Marriage in Bonto Majannang Village, Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. This research method is (field research) which is qualitative with the research location in Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. The results of this study conclude that the implementation of the tradition of handing over household furniture in weddings in Bonto Majannang village has been known and carried out from generation to generation. The implication og this research is that in a wedding procession, it is better not to burden the groom or the bride. Keywords: Household furniture, Marriage, Islamic Law

Page 8 of 23 | Total Record : 227

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue