cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2025): Agustus" : 10 Documents clear
PENGELOLAAN SITU SEBAGAI RUANG TERBUKA BIRU YANG BERKELANJUTAN DI SEKITAR KAWASAN KAMPUS IPB Fazali, Muhamad Fahad Al; Arifin, Hadi Susilo; Kaswanto, Regan Leonardus
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.63018

Abstract

Kota Bogor dan Kabupaten Bogor memiliki masing-masing 7 situ dan 93 situ. Situ di wilayah Bogor Barat, khususnya yang berada di sekitar kampus IPB Dramaga, merupakan bagian tangkapan air dari daerah aliran sungai (DAS) Cisadane. Badan air tersebut merupakan ruang terbuka biru yang sebagian lingkungannya telah terdegradasi. Kerusakan situ terlihat dari penurunan kualitas air akibat pencemaran limbah domestik, pendangkalan, penyempitan, dan perubahan fungsi karena kurangnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan situ. Penelitian di lakukan di Situ Gede-Kota Bogor; Situ Burung dan Situ Babakan-Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) menganalisis kondisi biofsik lingkungan yang ada; (2) menyusun strategi pengelolaan situ sebagai Ruang Terbuka Biru (RTB) yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis Tirta Budaya Situ (TBS). TBS meliputi evaluasi karakteristik situ berdasarkan kriteria kondisi alam, keanekaragaman hayati, kualitas air, daerah dan budaya serta sejarah situ. Berdasarkan hasil penelitan, Situ Gede, Situ Burung dan Situ Babakan memperoleh skor penliaian masing-masing 990, 960 dan 790. Berdasarkan klasifikasi TBS ketiga situ termasuk dalam kategori ‘baik’.  Berdasarkan hasil evaluasi TBS, kriteria kondisi alam, dan keanekaragaman hayati memiliki nilai yang relatif tinggi. Sementara itu kriteria kualitas air, daerah dan budaya, serta sejarah tergolong rendah. Usulan rekomendasi pengelolaan situ dilakukan berdasarkan pendekatan TBS yang dianalisis dengan metode Cobweb. Oleh karena itu untuk keberlanjutan direkomendasikan peningkatan kriteria kualitas air, pemahaman daerah dan budaya, serta nilai sejarah.
MITIGASI PENGENDALIAN LAJU INFLASI PAPUA PEGUNUNGAN MELALUI KETERSEDIAAN KOMODITAS BAHAN PANGAN Rumbiak, Rein Edward Yohanes; Tuhuteru, Sumiyati
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.64058

Abstract

Keberadaan komoditas bahan pangan menjadi lumbung utama kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan secara global dan berperan dalam pengendalian inflasi suatu daerah. Saat ini Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat inflasi sebesar 5,09% secara nasional dengan andil pengendali inflasi terbesar adalah kelompok makanan seperti beras dan cabai. Penelitian ini merupakan riset awal sebelum penelitian lanjutan dan bertujuan untuk memitigasi pengendalian inflasi dengan strategi menjaga ketersediaan komoditas bahan pangan di Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan pemerintah daerah dan kerjasamanya dengan Bank Indonesia yang pada umumnya berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bentuk mitigasi pengendalian inflasi di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilakukan dengan menjaga ketersediaan komoditas bahan pangan melalui kebijakan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan stakeholder, perbankan dan juga akademisi dalam mengembangkan kluster komoditas bahan pangan di tiap desa, melakukan pengendalian produksi (prediksi) melalui penentuan waktu tanam komoditas yang dibudidayakan, melakukan operasi pasar dengan memperhatikan rantai pemasaran komoditas bahan pangan, menentukan batasan harga jual sehingga tidak ada lagi pedagang pengecer yang seenaknya menentukan harga jualnya dan melakukan pengembangan program kampung peduli Inflasi.
ANALISIS WACANA IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA Iswari, Nurul; Nurrochmat, Dodik Ridho; Ekayani, Meti
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.64837

Abstract

Pemerintah Indonesia berkomitmendalam upaya mencapaipembangunan hutanlestari dan kesejahteraan masyarakatmelalui program Perhutanan Sosial (PS). Kemunculan narasi kebijakan PS mulai meluas sejak ditetapkannya PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui narasi dalam media ilmiah dan media massa berkaitan dengan kebijakan PS dan sekaligus menduga bahwa pelaksanaan PS menemukan berbagai hambatan. Sebagian besar pernyataan (statements)dalam artikel yang membahas tentang pelaksanaan PS merupakan artikel dalam media ilmiah, yaitu 308 pernyataan dari 82 artikel media ilmiah. Sedangkan dalam media massa diperoleh 41 pernyataan dalam 32 artikel yang membahas implementasi PS. Media ilmiah menilai bahwa kesuksesan pelaksanaan PS dapat terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hal ini memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam program PS. Para informan juga menilai bahwa dengan peningkatan pendapatan melalui program PS turut memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, seperti peningkatan taraf pendidikan. Persepsi ini sejalan dengan narasi dalam media massa yang menilai bahwa PS memiliki dampak paling besar terhadap kualitas hidup masyarakat secara nonekonomi. Di sisi lain, pengaruh pelaksanaan PS terhadap perubahan sikap masyarakat dinilai positif oleh media ilmiah. Masyarakat memperoleh kepercayaan diri dalam mengelola kawasan hutan jika pemerintah memberikan izin akses.
NEGARA, HUTAN, DAN MASYARAKAT DALAM UU 41 TAHUN 1999: SEBUAH ANALISIS POLITIK EKOLOGI Nurrochmat, Dodik Ridho; Sunarta, Sigit; Suwarno, Eno
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.64859

Abstract

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan pada masa reformasi dengan semangat untuk menata pengelolaan hutan demi kemakmuran rakyat. Namun, realitas implementasinya menunjukkan bahwa UU ini justru memperkuat dominasi negara dan meminggirkan peran masyarakat lokal dan adat. Dalam rangka proses perubahan UU 41/1999 yang saat ini masuk dalam agenda legislasi nasional, studi ini menggunakan pendekatan politik ekologi untuk menganalisis pasal-pasal kunci dan mengungkap dimensi kekuasaan, eksklusi hukum, serta bias teknokratis dalam regulasi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ini mereproduksi ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan, serta mengabaikan keberadaan modal sosial dan kearifan lokal. Temuan ini mendukung urgensi reformasi kebijakan kehutanan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi praktis bagi reformulasi hukum dasar kehutanan yang demokratis dan partisipatif.
URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN AREAL HCV SEBAGAI STRATEGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ridwan, Muhammad; Purwawangsa, Handian; Nurrochmat, Dodik Ridho
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.64938

Abstract

Areal High Conservation Value (HCV) pada perkebunan kelapa sawit terancam dikonversi menjadi penggunaan lain. Tanpa adanya insentif maka kelestarian areal berhutan di tengah perkebunan kelapa sawit terancam hilang. Untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat karena keberadaan areal HCV tidak hanya berguna untuk mempertahankan keanekaragaman hayati tapi dapat mempertahankan penyimpanan emisi CO2e. Pemerintah berkepentingan untuk menjaga kelestarian areal HCV dengan cara menjadikannya sebagai bagian aksi mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah menjadikannya sebagai bagian aksi mitigasi maka akan ada upaya sistematis untuk mempertahannya. Deforestasi periode 2006-2022 pada areal studi sebesar 199,68 ha atau 12,48 ha/tahun. Emisi pada hutan sekunder periode 2006-2022 sekitar 66.313,22 ton CO2e. Referensi emisi CO2e sekitar 4.144,58 ton/tahun atau 1,31%/tahun. Berdasarkan temuan ini, terlihat adanya kehilangan areal HCV secara bertahap dan akan terus terjadi pada waktu mendatang apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah. 
ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN Safitra, Dhian Adhetiya; Putri, Eka Intan Kumala; Sodikin, Sodikin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.65197

Abstract

Pengelolaan sampah di Indonesia umumnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui retribusi. Pada Kota Tangerang Selatan terjadi ketimpangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran. Tarif retribusi yang terlalu tinggi dapat menurunkan kepatuhan, sehingga estimasi tarif yang sesuai perlu didasarkan pada konsep willingness to pay. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi willingness to pay atas pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dan memberikan perhitungan sederhana atas potensi kenaikan tarif. Metode yang digunakan adalah contingent valuation model dengan lingkup penelitian Kota Tangerang Selatan. Data merupakan data primer yang dikumpulkan dengan convenience sample sebanyak 185 sampel. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa rerata willingness to pay masyarakat Kota Tangerang Selatan atas peningkatan manajemen pengelolaan sampah adalah sebesar Rp116.768,- /bulan. Dengan meningkatkan tarif sebesar Rp5.000,- untuk setiap kelas properti, terdapat potensi penerimaan sebesar Rp15.286.684.542,- lebih tinggi dari rencana penerimaan retribusi tahun 2021/2022 sebesar Rp2.750.000.000,-.
PEMERINTAH INDONESIA PERLU MENGURANGI DOMINASI LEMBAGA PEMBIAYAAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI Adiwibowo, Soeryo; Hartulistyoso, Edy; Cahyadi, Firdaus
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.65297

Abstract

Energi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Terkait dengan itulah keterlibatan aktif para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Dominasi salah satu aktor dalam perumusan kebijakan energi membuat kebijakan itu berpotensi menjadi tidak adil. Dengan melakukan studi literatur dan wawancara kepada informan dari para pemangku kepentingan, penulis menemukan bahwa lembaga pendanaan internasional (Bank Dunia dan ADB) mendominasi kebijakan transisi energi di Indonesia. Kedua lembaga keuangan internasional itu mempengaruhi kebijakan energi Indonesia, baik yang berbasiskan fosil maupun terbarukan. Dalam skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) misalnya, kedua lembaga keuangan internasional itu ada di setiap kelompok kerja pada penyusunan rencana kebijakan dan investasi JETP. Pengaruh lembaga keuangan internasional itu membawa konsekuensi tarikan aspek ekonomi yang lebih kuat dalam kebijakan energi dibandingkan aspek sosial dan ekologi. Salah satu cara untuk menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan transisi energi, pemerintah perlu memperluas ruang kebijakan (policy space), sehingga memungkinkan banyak pihak terlibat di dalamnya. Keterlibatan banyak pihak dalam kebijakan transisi energi dapat mengurangi dominasi dari lembaga keuangan internasional. Artikel ini dapat menjadi referensi bagi para pemerintah untuk lebih memperluas ruang kebijakan sehingga dominasi lembaga keuangan internasional dapat dikurangi.
PENGUATAN SINERGI PENTAHELIX UNTUK MENDUKUNG EKOWISATA CENDERAWASIH DI SAWENDUI, KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Cita, Finitya Arlini; Rachmawati, Eva; Basuni, Sambas
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.65722

Abstract

Pengembangan ekowisata cenderawasih di Kampung Sawendui merupakan strategi perlindungan hutan yang efektif. Ekowisata sudah terbukti dapat memberikan dampak baik bagi ekologi, ekonomi dan juga sosial. Ekowisata tidak hanya memerlukan adanya obyek daya tarik wisata alam, tetapi juga adanya dukungan nyata dari stakeholder. Stakeholder dalam ekowisata dibagi menjadi 5 kelompok yang sering disebut stakeholder pentahelix yang terdiri dari pengusaha, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan juga media. Tidak banyak stakeholder ikut andil dalam memberikan dukungan dalam ekowisata berdasarkan hasil pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder mengklasifikasikan pemerintah sebagai key player, masyarakat sebagai subject, akademisi dan pengusaha sebagai crowd, dan media sebagai context setter. Kurangnya dukungan dan kolabori stakeholder menjadi salah satu penghambat pengembangan ekowisata berkelanjutan. Penguatan sinergi pentahelix diharapkan menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan ekowisata. Pemerintah sebagai key player dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan sinergitas stakeholder dengan menyesuaikan dukungan dari setiap kelompok stakeholder. Kegiatan CSR pengusaha, insentif fiskal pengusaha, kemitraan riset akademisi, pelibatan media, serta pelatihan masyarakat adalah bentuk rekomendasi kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang ada.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) BANTARGEBANG DALAM PRINSIP EKONOMI SIRKULAR Dharmawan, Arya Hadi; Nuva, Nuva; Tampubolon, Arisandy Fernando
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.65768

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang dibangun sebagai respons terhadap krisis over kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan menjadi proyek percontohan teknologi Waste-to-Energy (WtE) di Indonesia dengan menggunakan metode insinerasi. Namun, kontribusinya terhadap pengurangan sampah DKI Jakarta masih sangat kecil, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka ekonomi sirkular. Tantangan utama mencakup karakteristik sampah yang basah dan heterogen, minimnya kesadaran sistem pemilahan di masyarakat, serta minimnya pelibatan pelaku daur ulang informal seperti pemulung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) untuk mengevaluasi potensi dan tantangan PLTSa dalam mendukung sistem ekonomi sirkular. Hasil menunjukkan bahwa PLTSa memiliki peluang sebagai solusi pengolahan sampah residu dan penyedia energi bersih, namun berisiko memperparah eksklusi sosial bila tidak dirancang secara inklusif. Solusi strategis mencakup penguatan pemilahan dan pre-treatment, integrasi pemulung, pemanfaatan residu sebagai produk sirkular, serta transparansi dan partisipasi publik. PLTSa seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang menempatkan prinsip Reduce-Reuse-Recycle (3R) dan keadilan sosial sebagai fondasi utama menuju transisi ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI Widyastutik , Widyastutik; Andriyanty, Reny
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.66225

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dua tujuan utama. Salah satu tujuan utama adalah memberikan multiplier effect ekonomi yang tinggi sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang terdampak adalah petani. Artikel ini bertujuan menganalisis keterhubungan antara program MBG terhadap kesejahteraan petani Indonesia yang diproksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif yang dikombinasikan dengan metode studi literatur. Analisis kuantitatif menggunakan data sekunder yaitu data nilai tukar petani dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2025. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan MBG memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan petani dan nilai hubungan kuat yaitu 58,7%. Kebijakan MBG akan meningkatkan permintaan bahan pangan sehingga mendorong permintaan tambahan terhadap produk pertanian yang menjadi bagian dari program, maka harga produk petani bisa naik, meningkatkan pendapatan mereka. Secara tidak langsung nutrisi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya meningkatkan kesehatan dan energi kerja, yang berpotensi meningkatkan produktivitas kerja dan hasil pertanian. Jika produksi meningkat maka NTP bisa naik karena pendapatan petani meningkat. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan MBG harus fokus pada pengembangan rantai pasok pertanian lokal yang melibatkan petani, peternak, nelayan dan usaha mikro dan kecil di setiap daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue