cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 124   125   126   127   128 
Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia Kukuh Adi Nugroho; George Royke Deksino; Arya Dewa Nugroho; Savira Kamarani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4699

Abstract

Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang analisis sejarah dan kontemporer gerakan separatisme di Indonesia. Munculnya gerakan separatisme di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif lietratur review pendekatan deskriptif-analitis. Dalam literatur sejarah, gerakan separatisme di Indonesia seringkali dikaitkan dengan faktor kebudayaan dan politik. Saat ini, penyebab separatisme lebih didasarkan pada faktor kesenjangan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah, propaganda, dan intervensi asing. Tantangan dan hambatan dalam upaya penanggulangan gerakan separatisme di Indonesia masih menjadi masalah yang terus dicari solusinya. Dalam upaya mengatasi masalah separatisme di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pengakuan terhadap keberagaman, pembangunan daerah, dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat. Peran intelejen dan Regulasi tentang Keamanan Nasional dalam hal ini RUU Kamnas diharapkan dapat mereduksi dan mencegah terjadinya gerakan separatisme di Indonesia. Kata Kunci: Separatisme, Kemananan Nasional, Intelejen, RUU Kamnas.
Pengurangan Risiko Bencana: Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi di Sekolah Muhammad Ihsan; Fauzi Bahar; Christine S. Marnani; Pujo Widodo; Wilopo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4700

Abstract

Abstrak Tujuan berbangsa dan bernegara dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diantara yang wajib untuk dilindungi ialah semua komponen yang membentuk bangsa mulai dari rakyat, kekayaan alam termasuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman bencana. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam mitigasi bencana salah satu solusinya ialah memberikan edukasi pada masyarakat luas terutama pada siswa sekolah sebagai tindakan preventif menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan siswa/i terhadap kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi pengurangan risiko bencana. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi kebencanaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana alam diantaranya: (1) Memperkenalkan alat-alat peringatan dini seperti handi talkie dan pengeras suara, (2) Menyampaian materi tentang kebencanaan, (3) Memberikan pelatihan dan praktik kepada siswa/i tentang cara melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban bencana, (4) Memperkenalkan ruang berlindung yang aman seperti lapangan sebagai tempat berkumpul saat terjadi bencana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya mitigasi non struktural untuk mengurangi risiko bencana sehingga diharapkan siswa/i lebih mempersiapkan diri dengan baik dalam hal mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Kata Kunci: Sosialisasi; Pengurangan Risiko Bencana; Sekolah Bunyan Indonesia
Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran Kadek Indra Prayoga Dinata; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4701

Abstract

Abstrak Pada penelitian yang telah dilaksanakan memiliki tujuan agar mengetahui penjelasan Akibat Hukum Kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. Di Desa Adat Jimbaran terdapat lembaga perbankan yang berpotensi menjadi pusat perekonomian desa. LPD Desa Adat Jimbaran dikenal sebagai lokasi simpan pinjam, deposito, dan kredit. LPD Desa Jimbaran diatur oleh Perarem Desa Adat Jimbaran, yang terdiri dari aturan yang dikenakan sanksi jika dilanggar. Kredit macet menjadi kendala bagi LPD di Desa Jimbaran, padahal akad kredit sudah terlanjur tereksekusi. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kredit, dimana suatu saat kreditur akan kesulitan untuk meminta angsuran kepada debitur. Kredit macet merupakan persoalan yang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran, karena jika salah menempuh jalur hukum, tentu akan berimplikasi bencana bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Ada kemungkinan lembaga keuangan ini menjadi tidak sehat di masa depan dan perlu dilikuidasi (I Nyoman Sujana, 2020). Pada penyaluran kredit di LPD Desa Adat Jimbaran diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Penerapan berupa prinsip 5C Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan yakni watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal (Capital), Jaminan (Collateral), dan Kondisi Ekonomi (Condition Of Economic) serta pada prinsip 5P adalah Penggolongan Peminjam (Party), Tujuan (Purposes), Sumber Pembayaran (Payment), Kemampuan Memperoleh Laba (Profitability). Selain itu juga pemberian kredit untuk memperoleh Kepastian Hukum mengikat dirinya kepada Debitur berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Adapun kategori berdasarkan klasifikasi kredit LPD Desa Adat Jimbaran, yakni lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet. Kredit macet inilah yang timbul akibat kelalaian internal yakni pemberian kredit dan kesadaran eksternal dalam membayar kredit. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet per tahun 2021 adalah 94 nasabah dengan jumlah 71.955.573.800. Akibat Hukum terjadinya kredit macet adalah akan dikenakan Sanksi berupa pelelangan, surat peringatan, somasi, dan lain sebagainya berdasarkan Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Dengan demikian, terkait dalam sahnya Krama tamiu untuk meminjam kredit telah tertuang pada Pasal Pasal 45 Ayat 1 Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Pada mekanisme penyelesaian Kredit macet LPD Desa Adat Jimbaran dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit macet menjadi lancar, pemberian surat peringatan, pendekatan, sanksi adat, penyitaan (Agunan), upaya selanjutnya ke jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Kata Kunci: Desa Adat, LPD, Kredit Macet, Hukum, Perarem
Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayahh Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4704

Abstract

Abstrak Jurnal penelitian mengakaji Perda Tata Ruang sebagai sarana yang dipakai pemerinyah dalam menjawab permaslahan dalam tantangan dan dinamika masalah akaomosadasi dari sarana dan fasilitasa yang ada dalam mewujdukan Parwisata dengan Penggunan berbasis kearifan budaya sesuai dengan falsafah THK dan visi Bali Sad Kerthi Loka Budaya ali dalam program semesta berencana menuju Bali era Baru Adapun permasalahanBagaimana peran Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana kontrol sosial dan Apakah Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan?. Metode Penelitian digunakan penulisan jurnal ini Penelitian hukum normative. Perda RTRW sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kata Kunci: RTRW, Bali, Pembaharuan Masyarakat
Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum Bagus Wahyu Hutomo; Marsetio; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4712

Abstract

Abstrak Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah Indo-Pasifik. Untuk memanfaatkan potensi strategisnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan Global Maritime Fulcrum yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim sebagai kunci penggerak ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Indonesia dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, kebijakan Global Maritime Fulcrum memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan keamanan kawasan terutama dalam menjalankan kerjasama regional. Indonesia sebagai pemilik sebagian besar jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut serta menjamin kelancaran perdagangan internasional. Kebijakan Global Maritime Fulcrum juga berdampak pada pengembangan sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Melalui kebijakan ini, Indonesia berusaha memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di wilayahnya untuk membangun sektor industri maritim yang kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk maritimnya di pasar global. Kontribusi Indonesia melalui kebijakan Global Maritime Fulcrum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik serta memperkuat sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Kata Kunci: Kontribusi, Asia-Pasifik, Global Maritime Fulcrum. Abstract Indonesia has a strategic position as an archipelagic country located in the Indo-Pacific region. To take advantage of its strategic potential, Indonesia issued a Global Maritime Fulcrum Policy, which aims to strengthen the maritime sector as a key driver of the Indonesian economy. This study aims to determine Indonesia's contribution to facing threats in the Asia-Pacific region using the qualitative method of descriptive analysis. In the context of the Indo-Pacific region, the GMF Policy makes a significant contribution to regional stability and security, especially in carrying out regional cooperation. Indonesia, as the owner of most of the international shipping lanes in the region, plays an important role in maintaining maritime security and order and ensuring the smooth running of international trade. GMF policy also has an impact on the development of Indonesia's maritime economic sector and industry. Indonesia seeks to utilize the abundant marine resources in its territory to build a strong and sustainable maritime industrial sector. Indonesia is also trying to increase the competitiveness of its maritime products on the global market. Indonesia's contribution through the GMF Policy is very important in maintaining the stability and security of the Indo-Pacific region and strengthening Indonesia's maritime economic and industrial sectors. Keywords: Contribution, Asia-Pacific, Global Maritime Fulcrum.
Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34 Zefanya Angellin Chen; Vanessa; Felicia Amanda Sulistio
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4718

Abstract

Abstrak UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut belum terpenuhi karena masih banyaknya kemiskinan yang dialami masyarakat di Indonesia, terjadi di daerah terpencil bahkan di kota besar. Di dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kemiskinan dan fakir miskin merupakan salah satu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya, pembangunan fasilitas tidak merata, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan nasional rata-rata, serta ledakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. Perlunya penanganan yang maksimal dari negara agar para fakir miskin dan anak terlantar mendapatkan haknya yang terdapat UUD 1945. Upaya penanganan dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika penanganan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara berhasil, maka juga akan berdampak positif terhadap perkembangan kesejahteraan sosial di berbagai tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat global. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 yang berhubungan dengan pemerataan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan upaya yang terstruktur dan sinergis. Untuk memanifestasikan dan mewujudkan hal tersebut diperlukannya penyebaran kesetaraan akses yang merata dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata Kunci: UUD 1945, Kemiskinan, Fakir Miskin, Anak Terlantar, Pasal 34 UUD 1945 Abstract The 1945 Constitution is the constitution and the highest source of law in the Republic of Indonesia. The Indonesian state aims to protect and prosper its people. This has not been fulfilled because there is still a lot of poverty experienced by people in Indonesia, occurring in remote areas and even in big cities. Article 34 section 1 of the 1945 Constitution saves the state's obligation to care for the poor and abandoned children. Poverty and the poor are one of the problems that occur in the lives of Indonesian people. Poverty occurs due to several factors, namely low levels of education, limited access to resources, uneven development of facilities, lack of employment, average national income levels, and the explosion of the population increasing every year. The need for maximum handling from the state so that the poor and abandoned children get their rights contained in the 1945 Constitution. Handling efforts are carried out by the central government, local governments, and the community. If the handling carried out or implemented by the state is successful, it will also have a positive impact on the development of social welfare at various local levels, national levels, and global levels. The implementation of Article 34 of the 1945 Constitution relating to economic and social equity in the Republic of Indonesia requires structured and synergistic efforts. To manifest and realize this, it is necessary to spread equality of access and produce quality human resources. Keywords: The 1945 Constitution, Poverty, The Poor, Abandoned Children, Article 34 section 1 of the 1945 Constitution
Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme Ferdy Ieorocha; Pujo Widodo; Achmed Sukendro; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4723

Abstract

Abstrak Isu radikalisme dan terorisme semakin menjadi perhatian di masyarakat, terutama dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara. Dalam menghadapi isu tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif. Artikel ini membahas mengenai pentingnya membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, seperti pendidikan nasionalisme, penguatan karakter bangsa, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran bela negara, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme dan membangun negara yang lebih kuat dan stabil. Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Radikalisme, Terorisme Abstract The issue of radicalism and terrorism is increasingly becoming a concern in society, especially with the series of acts of terrorism that occurred in several countries. In dealing with these issues, building awareness of state defense is one of the solutions that can be done. State defense awareness can be defined as the awareness of individuals or communities in maintaining the integrity of the state and facing the threat of terrorism in a more effective way. This article discusses the importance of building state defense awareness in dealing with issues of radicalism that lead to terrorism. In addition, this article also discusses several strategies that can be done to increase state defense awareness, such as nationalism education, strengthening national character, and active participation in social activities. It is hoped that by increasing state defense awareness, people can be better prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable country. Keywords: State Defense Awareness, Radicalism, Terrorism
Peran Puspenerbad TNI AD Dalam Mendukung Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku Muhammad Habib Wicaksono; Arifuddin Uksan; Eri Radityawara Hidayat; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4737

Abstract

Abstrak Operasi pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari seluruh unsur TNI, termasuk Puspenerbad TNI AD. Dalam hal ini Puspenerbad TNI AD memiliki peran penting dalam mendukung tugas operasi tersebut, terutama dalam hal operasi kemanusiaan, dorongan logistik, penegakan hukum, keamanan dan pengangkutan personel serta peralatan militer. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas Puspenerbad TNI AD di wilayah tersebut dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Maluku. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain kondisi geografis kepulauan yang terpisah oleh lautan, cuaca buruk, dan ketidakmampuan untuk mengakses area tertentu sehingga diperlukan adanya alat pendukung ataupun teknologi dan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam menguasai teknologi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh Puspenerbad dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan alat transportasi yang memadai, peningkatan pelatihan personel, dan perbaikan infrastruktur wilayah dan bandara dapat membantu meningkatkan efektivitas Puspenerbad TNI AD dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di Maluku. Kata Kunci: Militer, Pengamanan, Puspenerbad, TNI AD. Abstract The operation to secure vulnerable areas in Maluku Province has complex challenges and requires the active role of all elements of the TNI, including the center of army aviation. In this case the center of army aviation has an important role in supporting the task of the operation, especially in terms of humanitarian operations, logistical support, law enforcement, security and the transportation of personnel and military equipment. There are several factors that can influence the effectiveness and efficiency of the center of army aviation task in the region in supporting security operations in vulnerable areas in the Maluku region. Some of the challenges and obstacles faced include the geographical conditions of the islands which are separated by the ocean, bad weather, and the inability to access certain areas so that it is necessary to have supporting tools or technology and qualified human resources in mastering the technology of the main weapon system tools owned by the center of army aviation in support the basic tasks of the Indonesian Army. Therefore, increasing the availability of adequate means of transportation, increasing personnel training, and improving regional and airport infrastructure can help increase the effectiveness of the Puspenerbad TNI AD in supporting security operations in vulnerable areas in Maluku. Keywords: Military, Security, the center of army aviation , Indonesian Army.
Pengaruh Motivasi Kerja, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Rumah Sakit Permata Cirebon Khalid Iskandar; Fifik Firdian; Sri Undartik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4738

Abstract

Abstract The doctor was among the elements of the human resources in the service of the hospital. This is understandable because almost all the people who visited the hospital always wants to meet with doctors in an attempt to find a cure or a consultation about the illness he suffered, so it would be very influential physician performance against the quality of the health service (Ministry of health of INDONESIA, 2014). One alternative to improve the quality of service on performance and customer satisfaction in the region of Permata Cirebon Hospital then need to do research to find out what Influence the motivation to work, work ethic And job satisfaction Towards Hospital Physician Performance. The purpose of this research is to improve the quality of service at Permata Cirebon Hospital. Based on the indicators of success that is composed of dependent variable and independent variable. On the dependent variable includes the motivation to work, work ethic and job satisfaction. Whereas in independent variable to include the performance of doctors. Together, these three variables (dependent variable) which examined contributing influence of 56.9% against the performance of Physicians in Permata Cirebon Hospital. Of these three variables are examined, it can be noted that the factors of job satisfaction is the most influential factor. Then the next factor is the motivation of the work, and the last is work ethic. Keywords: Motivation to work, work ethic, job satisfaction and performance. Abstrak Dokter merupakan salah unsur sumberdaya manusia dalam pelayanan di rumah sakit. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit selalu ingin bertemu dengan dokter dalam upaya mencari kesembuhan atau konsultasi tentang penyakit yang dideritanya, sehingga kinerja dokter akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kinerja dan kepuasan pelanggan di wilayah kerja RS. Permata Cirebon maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa Pengaruh Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Rumah Sakit Permata Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Permata Cirebon. Berdasarkan indikator keberhasilan yaitu terdiri dari variable bebas dan variable terikat. Pada variable bebas meliputi motivasi kerja, etos kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan pada variable terikat meliputi kinerja dokter. Secara bersama-sama, ketiga variabel (pada variable bebas) yang diteliti memberikan kontribusi pengaruh sebesar 56,9 % terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Permata Cirebon. Dari ketiga variabel yang diteliti, dapat diketahui bahwa faktor Kepuasan Kerja adalah faktor yang paling berpengaruh. Kemudian faktor berikutnya adalah motivasi kerja, dan terakhir adalah etos kerja. Kata Kunci: Motivasi Kerja, Etos Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja.

Page 126 of 168 | Total Record : 1679

 124   125   126   127   128 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue