cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 139   140   141   142   143 
Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang Jeane Neltje Saly; Ermita Ekalia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5408

Abstract

Abstrak Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satu nya ada memajukan kesejahteraan umum. Bahwa dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan konflik yang berakibat pada perlindungan hukum. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau Rempang terkait dengan kebijakan untuk merelokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang mana didapatkan hasil yaitu adanya kepastian hukum dari setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah untuk melakukan relokasi kepada masyarakat di pulau Rempang Kota Batam yang dapat memberikan konsepsi, pandangan serta pemahaman baru terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Proyek Rempang Eco City ini. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Hukum, Rempang Eco City.
Keefektifan Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilihan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain (Study Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020) Jeane Neltje Saly; Fatima Azzahra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5409

Abstract

Abstrak Keefektifan penerapan pidana bersyarat terhadap kasus Tindak Pidana pemilihan menggunakan hak pilih orang lain (Study Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020), Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam praktiknya, Pemilu atau pemilihan seringkali diwarnai tindak pidana. Penelitian ini didasari pada ketidaktepatan dalam penerapan pidana bersyarat terhadap terpidana yang terbukti secara sah melanggar pasal 178 A UU Pemilihan. Metode penilitian yang dipakai dalam analisis Tipe penilitian penelitian hokum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dotktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum untuk mendukung penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terangkum akan dianalisi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis ini menunjukan bahwa terbukti secara Sah melakukan tindak pidana pemilihan yang dilakukanya namun hakim dalam memutus dengan pidana bersyarat menurut penulis tidak tepat karena argumentasi pendukungnya mengacu pada doktrrin bahwa syarat tambahan untuk mendapatkan pidana bersyarat adalah tindakanya berkualifikasi kealpaan, sementara terhadap kasus a quo adalah kesengajaan. Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pidana Pemilihan, Hak Pilih Orang Lain
Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal Jeane Neltje Saly; Hafidz Indra Pratama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5410

Abstract

Abstrak Pada dasarnya pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana Implementasi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal? dan bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembunhan disertai persetubuhan pada orang meninggal bagi keluarga korban? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang sudah meninggal tidak dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebabkan pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan tidak adanya pasal yang secara tegas mengatur mengenai persetubuhan/perkosaan terhadap mayat, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Hukum Indonesia belum mengatur secara jelas delik persetubuhan/ pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Hal yang menjadi masalah besar adalah pelaku pemerkosaan atau yang menyebutuhi mayat lolos dari jerat hukum karena di KUHP tidak ada pasal yang mengatur hukuman untuk pelaku pemerkosa dan yang menyetubuhi mayat. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban, tentunya pelaku dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Persetubuhan, Orang Meninggal.
Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terosisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian Rasji; Joshua Anggie Bobby; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5411

Abstract

Abstrak Ancaman terorisme di dunia semakin meningkat dan perubahan taktik serta strategi yang digunakan oleh kelompok teroris menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia sebagai negara dengan letak geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi ancaman terorisme. Gerakan organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penyebaran faham radikal di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi memainkan peran penting dalam mengendalikan potensi radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam konteks keimigrasian, pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang asing sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Kata Kunci: Terorisme; Imigrasi; Pengawasan
Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan Rasji; Juwitha Putri Simanjuntak
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5412

Abstract

Abstrak Artikel ini mencoba menggali pemahaman mendalam tentang dua pendekatan besar dalam filsafat hukum, yaitu naturalisme dan positivisme. Naturalisme hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum berasal dari alam semesta atau sifat dasar manusia dan bukan hasil dari kehendak manusia. Ini mengandung keyakinan bahwa ada hukum universal yang tidak berubah dan harus ditemukan daripada diciptakan. Sebaliknya, positivisme hukum percaya bahwa hukum berasal dari perintah manusia dan keputusan institusional, dengan sedikit atau tanpa kaitan dengan moralitas objektif atau prinsip universal. Analisis perbandingan antara kedua pandangan ini menyoroti perbedaan dalam asumsi dasar, metodologi, dan implikasi praktik hukum. Meskipun naturalisme menawarkan dasar moral untuk hukum, positivisme menyajikan pandangan yang lebih pragmatis dan konkret tentang sumber dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kedua pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran hukum dan praktik hukum selama berabad-abad, dan pemahaman mendalam tentang keduanya adalah esensial untuk memahami dinamika serta evolusi sistem hukum di seluruh dunia. Kata Kunci: Naturalisme Hukum, Positivisme Hukum, Moralitas Objektif, Prinsip Universal, Sistem Hukum.
Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Rasji; Melia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5414

Abstract

Abstrak Saat ini indonesia sudah memasuki dunia digital dimana penggunaan alat elektronik semakin maju dengan adanya penggunaan digital ini melakukan kegiatan apapun dapat dipermudah. Pada saat ini berbelanja pun tidak seperti konvensional lagi melainkan dapat dilakukan secara online yang tidak merepotkan pengguna untuk berbelanja secara lansung serta membayar secara tunai Dengan adanya teknologi kini dapat dilakukan secara elektronik sebab munculnya pembayaran virtual. Salah satu jenis aset kripto (mata uang digital) yaitu bitcoin. Dengan ini penulis meneliti bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di indonesia? dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia? Menjawab permasalahan dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan undang-undang, data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari analisis ini nantinya akan menggambarkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sah dan aset kripto ini digunakan sebagai alat untuk investasi, oleh karena itu, pemerintah dapat dengan tegas memberikan peringatan/sanksi pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak hanya itu pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatur pengawasan dalam penggunaan aset kripto, tentang standar-standar misalnya Know Your Customer (KYC), pencucian uang, risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat, dan standarisasi mengenai sistem keamanan. Kata Kunci: Aset Kripto, Alat Pembayaran, UU No 7 Tahun 2011
Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut Rasji; Tiffani Aprillya Purba
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5415

Abstract

Abstrak Karyawan perusahaan pada umumnya merupakan pekerja yang hanya menerima upah dan mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan atau perintah dari pemberi kerja. Dalam Putusan No. 5 K/Pid/2023 jo. 150/PID/2022/PT DKI jo. 346/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Wahyu Handoko sebagai karyawan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, merupakan karyawan yang diberikan tugas untuk menginput beberapa data fiktif sebagaimana atas perintah pemberi kerja dan janji tanggung jawab pada pemberi kerja (atasannya). Atas perbuatan tersebut, Wahyu Handoko tidak ada niat serta tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, sebaliknya pemberi kerja yang menyuruh melakukan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perbuatan tersebut. Adapun ketika perbuatan ini dipersidangkan hingga diputus dimana dalam putusan terdapat juga Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut), total pidana penjara Wahyu Handoko lebih banyak daripada ketentuan dalam Pasal tindak pidana padahal tindakan yang dilakukan sama dan seharusnya sudah terabsorb (ketentuan Pasal 64 KUHP), serta pemberi kerja dipidana dengan penjara ringan. Hal ini dapat terjadi karena Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan keadilan dalam bidang pidana dan hukum yang digunakan untuk memutuskan disamaratakan tanpa melihat latar belakang atau feit dari terdakwa. Kata Kunci: Putusan Berkeadilan, Tindak Pidana Karena Perintah Atasan, Pasal 64 KUHP
The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States Jeane Neltje Saly; Vanessa Wijaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5416

Abstract

Abstract This research aims to study the impeachment of the president and/or vice president comparatively. The countries compared are countries that adhere to a presidential system, namely Indonesia and the United States. Issues that upbring by this research are how is the role of constitutional court in terms of impeachment and how significant differences in impeachment procedures both in Indonesia and United States. Using normative legal research or library research methods. This research only discusses written regulations, so this research is closely related to libraries because it will require additional data in the library. The results of research, scientific works, statutory regulations, legal theories, and opinions of scholars or doctrine. The power to proselytize the President and/or Vice President is vested in representative bodies, namely the People's Representative Council in the Indonesian Constitutional System and the People's Representative Council in the American Constitutional System. Keywords: Impeachment, President, Vice President; Indonesia; United States.
Problematika Force Majeure Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 44/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SRG) Rasji; Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5417

Abstract

Abstrak Salah satu Negara yang mengalami dampak dari wabah virus ini adalah Indonesia. Oleh karenanya, lewat adanya penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat ini, tentu saja membawa dampak terhadap Perekonomian dan Ketenagakerjaan Indonesia. Disisi lain dengan banyaknya kebijakan sebagai upaya pencegahan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentu banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari virus tersebut sehingga muncul suatu keadaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peranan Undang-Undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi Tenaga Kerja. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hubungan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dari Pengusaha. Mengenai akibat hukum yang akan timbul mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeure sudah sangat jelas memiliki akibat hukum terhadap hubungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja, dimana Pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak yang telah diterima selama bekerja di Perusahaan tersebut dan Perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada Pekerja walaupun terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga (Force Majeure). Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efisiensi, Pandemi Covid-19.

Page 141 of 168 | Total Record : 1679

 139   140   141   142   143 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue