cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 138   139   140   141   142 
Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja Patrick Winson Salim; John Michael Hizkia; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5383

Abstract

Abstract Wage determination is a crucial element in ensuring workers' rights, including their right to achieve a decent standard of living in line with human dignity. In alignment with this, the presence of the Job Creation Law represents a significant change in a country's labor law framework, aimed at promoting investment and economic growth. However, these changes also potentially impact worker wages, especially concerning the setting of minimum wages that depend on economic and labor market conditions. In this context, the determination of minimum wages must adhere to specific criteria. The conduct of this research aims to address the main issue, "How can the implementation of the Omnibus Law on Job Creation affect workers' wage compliance?". The type of research used is the juridical-normative method, which essentially involves the analysis of literature review. Findings from the research indicate that the uneven minimum wage levels among provinces and regencies/cities in the Job Creation Law drive employers to seek regions with lower minimum wages for investment. Consequently, workers are forced to accept lower wages than their counterparts in other regions, potentially widening wage disparities. Keywords: Job Creation Law; Fulfillment of Minimum Wage; Workers Abstrak Pengupahan merupakan unsur yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk mencapai standar hidup yang pantas dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi memengaruhi pengupahan pekerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu. Dilakukannya riset ini untuk menjawab permasalahan utama, yaitu "Bagaimana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi pemenuhan upah bagi pekerja?". Tipe penelitian yang dipakai yaitu Metode yuridis-normatif, yang esensinya melibatkan analisis studi kepustakaan. Temuan dari riset menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam UU Cipta Kerja mendorong pengusaha mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya, pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, dan ini dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; Pemenuhan Upah Minimum; Pekerja
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Tommy Leonard; Kartina Pakpahan; Agnes Theresia Br Barus; Thomson Sukamto Marzuky Simatupang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.5396

Abstract

Punishment is a form of deviation of behavior within society. One of the criminal acts in the field of pharmacy is related to the circulation of pharmaceutical preparations without an edar license, such as drug circulation without a edar licence that can harm society. The purpose of the research is to analyze the arrangements regarding the distribution of pharmaceutical preparations without authorization, efforts to combat such crimes, as well as the punishment given to the perpetrators. This research uses a method of research jurisprudence normative law, descriptive analysis using library data through libraries, regulations-legislation related to pharmaceutical preparations without authorization. The results of the criminal investigation of distributing pharmaceutical preparations without an edar license are regulated in Article 106 paragraph 1 junto 197 of the Law No. 36 of 2009 on Health. Procurement of pharmaceutical supplies is carried out by the pharmacy in the production, distribution and distribution facilities and facilities of pharmacy services. (pasal 6 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian). Countermeasures for criminal acts are carried out with penal and non-penal efforts. The punishment given is 4 (four) months and a fine of IDR 1,000,000.00 (one million rupiah) subsidiary of 1 (one) month in prison
Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jeane Neltje Saly; Agnes Sri Fortuna Nainggolan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5401

Abstract

Abstrak Sektor Industri Pasar Modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Pada saat ini kondisi sektor pasar modal masih terdapat banyak kritik mengenai bagaimana perlindungan hukum investor, penegakan hukum kepada perusahaan dan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi. Keberlangsungan kegiatan pasar modal yang sangat kompleks tidak dapat dipungkiri bahwa akan memunculkan celah untuk memunculkan kejahatan, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur dan terpercaya perlu dimulai dengan membenahi regulasi yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan tindakan kompleks yang ada di sektor Industri Pasar Modal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan bagaimana UU P2SK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Metode penelitian ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dan peraturan hukum dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dikumpulkan dengan metode analisis normatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai efektifitas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi baru yang sifatnya menguatkan aspek kelembagaan dari otoritas pengawas keuangan. Kata Kunci: Pasar Modal, Undang-Undang P2SK
Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Penggunaan Aplikasi Online sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jeane Neltje Saly; Irwandhy Idrus
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5402

Abstract

Abstrak Teknologi informasi semakin berkembang berbagai akses terasa lebih mudah dan cepat. Faktor ketersediaan dan keandalan dari perangkat teknologi informasi juga pada umumnya akan menjadi sangat penting, karena meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah merupakan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan mengenai data pribadinya. Kenyataannya, hal demikian tidak selalu terjadi. Seperti yang dialami oleh pengguna aplikasi transportasi Online yang terganggu akibat keterbukaan data. Permasalahannya adalah perlindungan hukum seperti apa yang layak didapatkan oleh konsumen dari menggunakan aplikasi transportasi online tersebut? Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan data terhadap pengguna aplikasi trasnportasi online sebagai kosumen. Penulis menggunakan metode penelitian normatif di dalam penelitian ini. Kesimpulan dari kasus ini adalah pelaku usaha tidak mengikuti peraturan terkait perlindungan konsumen. Saran dari penulis adalah sebaiknya agar pihak aplikasi transportasi online selaku pelaku usaha sebaiknya mengadakan perbaikan terhadap sistem jasa aplikasi karena adanya keterbukaan data yang dapat merugikan konsumen. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Data Pribadi, Aplikasi Online
Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia) Jeane Neltje Saly; Muhammad Lutfi Pratama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5403

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, yang ditetapkan tanpa memenuhi bukti Permulaan unsur kerugian keuangan negara melalui hasil laporan audit BPK RI sebagai Lembaga yang berwenang menetapkan dugaan kerugian negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum doctrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan kajian atas kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendekatan teori (theory approach) yaitu dengan menyandingkan kasus-kasus dengan teori-teori hukum dan keberlakuan hukum positif yang ada. Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prisip due process of law Indonesia yaitu penyelenggaran peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. Terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka. Kata Kunci: Keabsahan, Penetapan, Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang yang Obyek Lelang Tersebut Disita Kembali Dalam Perkara Pidana Jeane Neltje Saly; Tiffany Setiawaty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5404

Abstract

Abstrak Lelang merupakan penjualan umum secara langsung yang telah lama dikenal di Indonesia, namun sampai dengan saat ini di Indonesia masih menggunakan Vendu Reglement Nomor Tahun 1908 Nomor 189, dan kemudian langsung diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang adalah sebagai suatu bentuk penjualan dan pembelian terhadap suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dimana bentuk penjualan dan pembelian tersebut telah diikat oleh suatu perjanjian jual beli sehingga ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam BW juga berlaku dalam lelang. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, adanya objek hukum yaitu objek lelang, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara pihak penjual dan pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga lelang adalah perjanjian jual beli, hubungan hukum yang terdapat di lelang adalah hubungan hukum jual beli antara penjual lelang dengan pembeli lelang melalui perantaraan pejabat lelang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual bukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), apabila tidak dilakukan pengumuman lelang maka lelang tersebut yang sudah dilaksanakan akan mengalami cacat hukum sehingga besar kemungkinan lelang tersebut akan dibatalkan. Dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelelangan, salah satu contoh adalah obyek lelang yang merupakan sita eksekusi jaminan (perkara perdata), ternyata obyek lelang tersebut disita dalam perkara pidana yang dihadapi oleh pemiliknya, padahal lelang telah dilaksanakan dan telah ditunjuk pemenang lelangnya hingga telah membayar harga lelang yang telah diputuskan. Dalam pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa barang yang disita perdata dapat juga disita pidana. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap proses lelang dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang yang dirugikan apabila obyek lelang disita dalam perkara pidana Kata Kunci: Lelang, Sita Pidana, Sita Perdata
Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jeane Neltje Saly; Cherya Metriska
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5405

Abstract

Abstrak Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan merupakan isu yang banyak menjadi tuntutan Masyarakat yang menginginkan kenyamanan dalam hidup. Masyarakat masih mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pencemaran udara, khususnya di daaerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karenanya, perlu adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta penegakan hukum terhadap segala tindakan yang pelaksanaannya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan alam, yang sesuai dengan regulasi yang diterapkan saat ini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomorr 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui buku, artikel, jurnal ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis penulis mengetahui peran atau tanggung jawab pemerintah dalam pengenendalian pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, pentingnya lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan sangat baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan. Strategi yang harus diambil pemerintah dengan menggunakan pendekatan multi door system untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengrusakan lingkungan serta kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Indonesia yang salah satunya dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang tegas. Kata Kunci: Pencemaran Udara, Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan
Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal Jeane Neltje Saly; Christian Bellarminus Fradinata
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5406

Abstract

Abstrak Perkembang ekonomi digital pada saat ini sangat berperan dalam dunia investasi, salah satunya dalam investasi reksadana. Pada saat ini masyarakat dapat sangat mudah dalam melakukan suatu ivestasi reksadana dikarenakan adanya sebuah agen reksadana dan manajer investasi. Akan tetapi dalam perkembangan ini perkembangan ini tidak dimbangi dengan adanya perkembangan hukum yang belum memberikan perlindungan hukum lebih lanjut mengenai investasi reksandana. Maka dari itu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen bagi investor yang melakukan ivestasi reksadana berdasarkan perspektif pasa modal di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penilitian hukum normatif yang dimana terdapat kekosongan norma hukum dalam pengaturan investasi reksadana di Indonesia yang didukung dengan 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pedekatan koseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, pada dasarnya seorang investor memiliki hak yang harus dipenuhi di dalam melakukan investasi sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Reksadana, Pasar Modal
Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan Rasji; Dwi Indriyanie
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5407

Abstract

Abstrak Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (POJK 22/2021). POJK ini mengatur penerapan saham dengan hak suara multipel yaitu klasifikasi saham dimana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan atau Multiple Voting Shares (MVS). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisa hukum terkait bagaimana posisi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada emiten yang menerapkan MVS di pasar modal Indonesia dalam perspektif keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis kebijakan opsional yang dikeluarkan oleh OJK melalui POJK 22/2021. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diawali dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikannya, menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, saran dan rekomendasinya. Hasil penelitian ini menunjukan posisi ketidakadilan bagi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada Emiten yang menerapkan MVS, dimana pemegang saham mayoritas tidak dapat memiliki kewenangan untuk menentukan arah strategis perusahaan, namun apabila terdapat kerugian yang dialami Emiten dimasa yang akan datang, pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritaslah yang akan menderita kerugian terbesar. Kata Kunci: Saham; Hak Suara Multipel; Pemegang Saham Biasa; Pasar Modal; Keadilan.

Page 140 of 168 | Total Record : 1679

 138   139   140   141   142 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue