cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 140   141   142   143   144 
Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Pajak Jeanes Neltje Saly; Louis Z Mamusung
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5418

Abstract

Abstrak Filsafat hukum yang sudah memberikan kontribusi secara pengembangan dan pemahaman sistem hukum, serta dapat membantu dalam memahami aspek etika dan teoritis hukumnya namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan sebagaimana para peneliti terdahulu. Hukum perpajakan yang telah diatur sedemikan rupa, namun dalam pelaksanaanya masih ada terjadi permasalahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak serta mengetahui relevansi hukum pajak terhadap pendekatan teori keadilan. Penelitian ini meninjau aspek keadilan terhadap hukum pajak dalam persepektif filsafat hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Berdasarkan analisa penulis, telah menemukan tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak yang berasaskan keadilan. Adanya tinjauan filsafat hukum dalam keadilan menjadi sadar bahwa aspek hukum yang tertinggi mengarah pada hidup yang adil. Kata Kunci: Filsafat Hukum, Hukum Pajak, Keadilan
Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 Jeane Neltje Saly; Vaudy Starworld
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5419

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan apparat pajak dalam menindak Wajib Pajak. Kata Kunci: Primum Remedium, Undang Undang KUP, UUD 1945
Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang Nurijlal Hafizh Syah; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5420

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: Standar Ganda, International Criminal Court
Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Rasji; Muhammad Arif Budiman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5423

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan Indonesia. OJK adalah lembaga independen yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan guna memastikan stabilitas dan integritasnya. Dasar hukum utama yang mengatur OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik dan mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang sehat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, rekomendasi dapat diambil untuk peningkatan integritas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pengawasan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan
Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Biaya Ganti Kerugian oleh the Boeing Company Terhadap para Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Terhadap Keluarga Korban Dalam Peristiwa Kecelakaan Pesawat Lion Air JT610) Columbanus Priaardanto; Lewiandy
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5428

Abstract

Abstrak Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak produsen pesawat udara akibat kecacatan produk yaitu The Boeing Company menjadi terkendala akibat pengiriman dana ganti kerugian tersebut yang terhambat, keterlambatan ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pengiriman uang dan dana yang berasal dari luar negeri dan bagaimana tata cara dan proses yang umumnya dilakukan dalam pengiriman dana ke dalam negeri, maka dalam hal pemberian ganti kerugian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, yang kemudian diikuti dengan prosedur dari pengiriman dan penerimaan uang dari dan kepada bank luar negeri adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022 , proses awal dilaksanakannya pengiriman dana ini adalah dimulai dengan verifikasi dan pengajuan oleh Remitting Bank dan diakhiri dengan penerimaan oleh Correspondent Bank, dalam pengiriman uang dari luar negeri maka terdapat proses screening yang menjadi salah satu faktor keterlambatan penerimaan uang dari luar negeri, Screening dimaksudkan sebagai upaya pencegahan apabila terdapat dugaan suatu uang berasal dari tindak pidana. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Diharapkan lembaga negara dan bank swasta di Indonesia dapat meningkatkan kualitas agar proses terjadinya transfer dana dari luar negeri dapat diminimalisir resiko keterlambatannya terutama kepada para keluarga korban kecelakaan pesawat yang hendak menerima dana ganti kerugian. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kecelakaan Pesawat, Keterlambatan
The Importance of Civic Education Learning on Nationalism in the Era of Globalisation Mas Fierna Janvierna Lusie Putri; Herdi Wisman Jaya; Fidah Nurbayti; Dona Purnama; Yeti Yetnasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5429

Abstract

Abstract In this era of globalization, there are negative and positive impacts that can significantly affect the character or identity of Indonesian society, especially the younger generation and the loss of a sense of nationalism or love for the Republic of Indonesia. Therefore, Civic Education is the basis for the younger generation in Indonesia in responding to the negative impacts of globalization. This research uses a library method that is looking for reliable sources such as scientific journals, research articles and descriptive reports that are relevant. The results of this study indicate that the role of Civic Education is very important for the Indonesian state in this era of globalization, which aims to preserve the character or identity of the Indonesian state and be able to compete with foreign cultures. This has proven to be very important for the Indonesian people, such as the Indonesian people being able to think critically, have innovative and creative and of course obey the rules that apply in Indonesia. Therefore, understanding the role of civic education through the education sector requires synergy between all stakeholders. This will be the main capital needed in the current era of globalization. The term globalization is not a new term or a term of the day. Globalization can also be defined as the process of entering into a world that affects all important aspects of human life. Keyword: Civic Education, Nationalism Attitude, Nationalism in the era of globalization
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Rasji; Alex Oktavian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu perangkat hukum yang akan dikembangkan untuk membela hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu perangkat hukum yang akan dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Ketika konsumen membeli produk atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijual dan tidak memenuhi persyaratan dari apa yang dijual, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen dan hubungannya dengan GrabFood, penelitian ini menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan layanan tersebut. Apa saja tantangan yang dihadapi aplikasi GrabFood dalam hal perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen? Penelitian terbuka ini menggunakan metodologi penelitian terbuka normatif. Kami menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kepustakaan, termasuk buku-buku, jurnal, bibliografi, peraturan perundang-undangan, dan internet dalam penelitian terbuka ini. Berdasarkan hasil penelitian terbuka ini, proses layanan aplikasi GrabFood tidak berhasil dijalankan karena penyedia layanan terbuka kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan, serta tidak ada saluran terbuka atau penyelesaian keluhan pelanggan secara terbuka. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap GrabFood yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dan melanggar Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Hak Konsumen Abstract One of the legal tools that will be developed to defend consumers' rights is consumer protection. Law No. o8 of 1999 regulates consumer protection in Indonesia. One legal operation that will be established in order to safeguard consumers' rights. When a customer purchases a product or items that are not in line with what is being sold and do not satisfy the requirements of what is being sold, that is one instance of a consumer protection operation. Based on Article 4 of Ayat 3 of Law No. 8 of Tahun 1999 regarding the operation of consumer protection and its relationship to GrabFood, this study investigates how the legal protection of consumers is related to the service. What are the challenges facing the GrabFood application in terms of consumer protection as stated in Article 4: Ayat 3: Law No. 8: Tahun 1999, Year 1999, concerning the operation of consumer protection? This open research employs a normative open research methodology. We use primary and secondary legal materials, as well as library studies, including books, journals, bibliographies, laws and regulations, and the Internet in this open research project. According to the findings of this open research, the GrabFood application's service process was not successfully executed because the open service provider lacked understanding and knowledge, and there was no open channeling or open settlement of customer complaints. Additionally, there are barriers to the operation of consumer protection against GrabFood, which are impacted by a number of variables and are in violation of Article 4 of the Ayat 3 Law No. 8 of 1999 concerning the protection of consumers. Keywords: Protection, Consumers, Consumer Rights
Analisa Ancaman Kenaikan Harga Pangan di Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina Saat Pandemi Covid-19 Ridha Ayu Rachmawati; Herlina Juni Risma Saragih; I Gede Sumertha Kusuma Yanca; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini menggambarkan adanya ancaman non-militer yaitu kenaikan harga pangan di Indonesia akibat perang Rusia dan Ukraina pada saat Pandemi Covid-19 serta strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini karena berpotensi besarnya dampak pada pertahanan nirmiliter khususnya bidang ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka (library research). Selanjutnya untuk menganalisa data, digunakan teknik analisis data kualitatif dan metode penulisan deduktif Kata Kunci: Ancaman Non-militer, Kenaikan Harga Pangan, Indonesia, Konflik, Perang Rusia-Ukraina, Pandemi Covid-19
Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V Adityo Santoso; Eri Radityawara Hidayat; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Halomoan Alexandra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum atau peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara non-peradilan. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sengketa Tanah Ulayat, Upaya Hukum

Page 142 of 168 | Total Record : 1679

 140   141   142   143   144 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue