cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 147   148   149   150   151 
Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah
Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound Mikhael Melvren Walla; Olga Abigail Sugama; Hugo Feris Tri Susanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5638

Abstract

Abstrak Pada umumnya pewarisan akan selalu terjadi di tengah masyarakat karena memang merupakan aktivitas yang seringkali dijumpai dan mudah sekali ditemui di masyarakat. Pewarisan merupakan pemindahan harta kekayaan yang berbentuk benda, uang, dan sebagainya yang akhirnya didapatkan oleh ahli waris, entah yang sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa ia akan mendapatkannya, maupun dengan penunjukkan dari si pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya memang terdapat dua jenis pewarisan, yaitu melalui undang-undang dan juga melalui penunjukkan (testamentair). Metode yang kedua inilah yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Di dalam pewarisan jenis ini, penunjukkan memiliki 3 sifat, yang mana salah satunya tertutup. Mengingat pandangan Roscoe Pound yang mana menyatakan bahwa hukum itu harus menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah bahkan menhilangkan masalah. Dengan adanya perkembangan teknologi, testamentair secara tertutup sangatlah rentan untuk diubahkan isinya yang mana akan berakibat bagi ahli waris yang asli. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang mana akan melihat masalah ini dari perspektif penulis yang sejalan dengan peraturan yang ada. Di dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah masalah yang mungkin dapat terjadi akibat perkembangan teknologi ini, seperti pemalsuan dokumen wasiat sampai manipulasi data dan/ atau dokumen elektronik yang mana merupakan hal yang dapat terjadi akibat perkembangan teknologi. Jika dilihat dari perspektif Pound, ini merupakan hal yang bertentangan di mana teknologi malah membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kesimpulan, kami nyatakan bahwa hal penunjukkan dalam waris ini sangat rentan untuk dapat terjadinya masalah, sehingga para pihak ada baiknya berhati-hati dan tetap berwaspada dalam hal ini. Kata Kunci: Wasiat; Waris; Teknologi. Abstract In general, inheritance will always occur in society because it is an activity that is often encountered and very easy to find in society. Inheritance is the transfer of assets in the form of objects, money, etc. which are ultimately obtained by the heirs, whether determined by law to obtain them, or based on the appointment of the heirs to their heirs. Basically there are two types of inheritance, namely through law and also through appointment (will). This second method will be discussed in this journal. In this type of inheritance, the designation has 3 characteristics, one of which is closed. Remembering Roscoe Pound's view which states that the law must be a facilitator to solve problems and even eliminate problems. With the development of technology, closed wills are very vulnerable to their contents being changed, which has an impact on the original heirs. In this research, the method used is a normative qualitative method which will look at this problem from the author's perspective in line with existing regulations. In this research the author found several problems that might occur due to technological developments, such as forgery of wills and manipulation of data and/or electronic documents, namely things that could occur due to technological developments. If seen from Pound's point of view, this is a contradictory thing where technology actually makes the law not work as it should. In conclusion, we state that the issue of inheritance designation is very prone to problems, so the parties should be careful and remain alert in this matter. Keywords: Testament; Inheritance; Technology
Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wali Kota Medan Periode 2020 – 2024 Ronaldo Supratman Silaban; Putri Apriani Harahap; Anna Maudina Manurung; Julia Ivanna
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5639

Abstract

Abstract Public welfare is the goal of a country. The birth of regional autonomy gives regional governments the right and authority to manage their own regions with the aim of improving the welfare of the people. Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own Government Affairs and the interests of local communities within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative research with a case study approach. With the implementation of regional autonomy, the perception of the people of Medan City towards the performance of the Mayor of Medan has given rise to pros and cons. This can be seen from the effects felt by the community in accordance with the policies made by the Medan City government. Keywords: Community perception, Medan Mayor's performance, Regional autonomy Abstrak Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan suatu negara. Dengan lahirnya otonomi daerah memberikan hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan penerapan otonomi daerah, persepsi masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Wali Kota Medan menimbulkan pro dan kontrak hal ini dapat di lihat dari efek yang di rasakan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang di buat pemerintah Kota Medan. Kata Kunci: Persespsi masyarakat, Kinerja Wali Kota Medan, Otonomi daerah
Proses Penentuan Pembiayaan dan Pendapatan Berbasis Anggaran Pesantren pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Ma’had Aly Ta’mirul Islam Surakarta Ridwan Yacob; Yusup Rohmadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5649

Abstract

Abstrak Penelitian ini mendeskripsikan praktek pembiayaan dan pendanaan yang ada pada Ma’had Aly Ta’mirul Islam Surakarta dengan melihat SPP/UKT mahasiswanya. Beberapa menejemen pembiayaan dan pendanaan yang ada pada Ma’had Aly Ta’mirul Islam serta pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pendapatan, pendanaan dan pembiayaan Ma’had Aly Ta;mirul Islam diperoleh dari dana kemenag, UKT/SPP mahasiswa dan dana anggaran pondok pesantren pendiri/asal. Pada pendanaan pokoknya, Ma’had Aly Ta’mirul Islam bersumber pada anggaran pondok pendiri yang diperoleh dari unit usaha dan sumber daya pribadi yang dikelola secara mandiri. Ma’had Aly memiliki beberapa unit usaha yang menjadi sumber daya dan pendanaan oprasional Ma’had Aly tersebut. Beberapa unit usaha tersebut sudah menjadi beberapa pokok sumber daya yang cukup untuk pendanaan dan oprasional Ma’had Aly. Namun, pada dasarnya unit usaha itu merupakan sumber daya yang masih menjadi milik pondok asal/pondok pendiri sehingga Ma’had Aly hanya berhak mengajukan anggaran dan melaporkannya setiap bulannya. Sumber daya ini sudah dikelola secara mandiri, namun belum mnejadi baik karena menejemen pengelolaan sumber daya dan pendanaan Ma’had Aly seharusnya dikelola secara pribadi dan mandiri tidak ikut dalam anggaran dana pondok pesantren asal/pendiri. Kata Kunci: Ma’had Aly, Sumber Daya, Pendanaan dan Pembiayaan
Over Kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nethan; Meylane Carmelia Manek; Agnellya Hendarmin Santoso; R. Rahaditya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5650

Abstract

Abstrak Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan gangguan kestabilan sosial. Salah satu bentuk pidana adalah penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertujuan memperbaiki narapidana. Namun, banyak Lapas di Indonesia menghadapi Over Kapasitas, di mana mereka melebihi daya tampung. Kajian ini mengidentifikasi penyebab over kapasitas di Lapas, seperti kurangnya patuh masyarakat terhadap hukum, penahanan sebelum persidangan, dan penggunaan pidana penjara untuk pelaku narkoba. Faktor-faktor ini menciptakan situasi berbahaya di Lapas, mempengaruhi pemulihan narapidana, dan melanggar hak mereka.Dampak dari over kapasitas mencakup masalah keamanan, kenyamanan, dan peningkatan tindak kriminal di dalam Lapas. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mempertimbangkan alternatif untuk pidana penjara dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini telah berhasil diimplementasikan oleh kepolisian dalam beberapa kasus. Dengan demikian, kajian ini berharap memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah over kapasitas di Lapas dan memberikan dasar untuk menguranginya di Indonesia Kata Kunci: Over Kapasitas, LAPAS, Hukuman Alternatif, Pemulihan Restoratif Abstract Criminality involves actions that violate legal norms, leading to social disruption. One form of punishment is incarceration in Correctional Institutions (Lapas), aimed at rehabilitating inmates. However, many Lapas in Indonesia are facing overcapacity issues, exceeding their holding capacity. This study identifies the causes of overcapacity in Lapas, such as societal non-compliance with the law, pretrial detentions, and the use of imprisonment for drug offenders. These factors create dangerous conditions in Lapas, affecting inmate rehabilitation and violating their rights. The consequences of overcapacity include security and comfort issues and an increase in criminal activities within Lapas. Therefore, the proposed solution is to consider alternatives to imprisonment and prioritize a restorative justice approach. This approach has been successfully implemented by the police in various cases. Thus, this study aims to provide a better understanding of the overcapacity issue in Lapas and serves as a foundation for reducing it in Indonesia. Keywords: Overcapacity, Correctional Institutions, Alternative Sentencing, Restorative Justice
Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Benedictus Julian Thomas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5651

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengenai Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan secara Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang–undangan. Hasilnya, dengan adanya unifikasi terhadap ketentuan mengenai Perkawinan Nasional dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Terkhusus mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat, terlihat ada beberapa persamaan dengan Undang Undang Perkawinan Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Adat, Sistem Hukum Nasional
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Sofia Nabila; Silvya Rahma; Sapriya Zahara Larosa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5652

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional Indonesia merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila harus fokus pada seluruh kehidupan. Pancasila dirumuskan dengan tujuan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dasar yang dimaksud merupakan pengakuan pancasila sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai falsafah negara, dalam proses perumusannya berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai landasan negara, ideologi, dan filsafat, serta merupakan perwujudan prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, revitalisasi/kebangkitan Pancasila harus menjadi fokus program pemerintah agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan nasional sendiri ialah bagian dari upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Pembangunan Nasional
Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Gavriel Liberty; Eunike Kathryn Budiman; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5655

Abstract

Abstrak Anak angkat seringkali tidak mendapat pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa waris karena anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan terdapat ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam perkara ini, Pasal 832 KUHPerdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, sehingga anak angkat yang telah diangkat secara sah turut mendapat bagian atas harta warisan orang tua angkatnya di samping adanya ahli waris testamentair. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris orang tua angkatnya menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan sengketa dalam pembagian hak waris anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung terhadap warisan orang tuanya, sehingga anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya secara ab intestato. Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli waris, Hak Waris Abstract Adopted children often do not have their rights fulfilled, especially the rights to inheritance from their adoptive parents. In Indonesia, inheritance disputes often occur because adopted children are deemed not to have the right to be heirs and there are testamentary heirs. Likewise what happened in case Number 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In this case, Article 832 of the Civil Code is distorted with Article 12 Paragraph (1) of Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Adoption, so that adopted children who are legally adopted also receive a share in the inheritance of their adoptive parents in addition. to the heirs of the will. The aim of this research is to understand the position of adopted children in the division of inheritance rights from their adoptive parents in terms of the Civil Code. The research method used in this research is a normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, namely disputes regarding the distribution of inheritance rights for adopted children. The results of this research show that based on the Civil Code, the position of adopted children is the same as the position of biological children regarding their parents' inheritance, so that adopted children have the right to inherit their adoptive parents' inheritance ab intestato. Keywords: Adopted Children, Heirs, Inheritance Rights
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Sigit Licardi; Marshanda Juwita Ezter Limpong; Muhammad Najib
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5662

Abstract

Abstrak Makalah ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks perkembangan ekonomi global, menyoroti pergeseran fokus dari produsen ke hak-hak konsumen. Analisis dilakukan terhadap tanggung jawab produsen terkait produk cacat dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sekunder. Kata Kunci: Produk Cacat, Konsumen Rumusan masalah mengungkapkan upaya hukum yang dapat diambil terhadap produk cacat dan pertanggungjawaban produsen. Hasil penelitian dan pembahasan mencakup isu produk cacat dalam perdagangan bebas, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta tanggung jawab kontraktual produsen. Kasus studi perumahan Taman Naragong Indah Jakarta memberikan gambaran konkret. Ditemukan bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi konsumen. Namun, tantangan masih muncul terkait produk cacat dan klausula baku dalam kontrak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun non-litigasi, menjadi kunci untuk memastikan hak-hak konsumen dilindungi secara efektif. Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat perlu dipahami secara mendalam, khususnya terkait dengan aspek kontraktual dan perkembangan hukum yang relevan.
Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Mohamad Rifki Ramusu; Lucyane Djaafar; Ramli Mahmdud
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5679

Abstract

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat sektor kepolisian dalam penanggulangan "Cap Tikus" di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengedepankan pemahaman mendalam terhadap konteks kasus yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kepolisian, melalui Polsek Botumoito, aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan "Cap Tikus" dengan fokus pada edukasi dan sosialisasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada petani miras untuk beralih ke produksi gula semut melalui tanaman nila aren, mengubah pola pikir dan aktivitas mereka secara berkelanjutan. Sosialisasi lebih menitikberatkan pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum terkait risiko dan dampak negatif konsumsi miras ilegal. Penelitian juga mengidentifikasi tindakan penegakan hukum sektor kepolisian, termasuk peringatan, pembakaran tempat produksi, dan pemusnahan hasil penyulingan "Cap Tikus". Selain itu, sektor kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan melalui patroli dan razia serta kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke produksi gula semut. Meskipun demikian, terdapat faktor internal yang menghambat peran sektor kepolisian, seperti tekanan kebutuhan masyarakat dan tingkat stres yang mendorong konsumsi "Cap Tikus". Faktor eksternal, seperti regulasi yang kurang efektif, juga mempengaruhi upaya penanggulangan karena hukuman hanya mencapai level pemusnahan tanpa menurunkan minat masyarakat dalam produksi miras ilegal. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan perhatian terhadap edukasi, sosialisasi, serta perbaikan regulasi yang lebih efektif. Keywords: Peran Kepolisian, Cap Tikus, Desa Rumbia

Page 149 of 168 | Total Record : 1679

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue