cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 146   147   148   149   150 
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Evin Evantori Gajah; Fransisco Frisco Fernando; Nada Vadia; Varel Exellino Ie; Galuh Gilang Gumintang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5606

Abstract

Abstrak Bank Indonesia berupaya memajukan penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi non tunai. E-money dijelaskan sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu elektronik dengan nilai uang terrekam di dalamnya, diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Meski berbentuk kartu, e-money memiliki perbedaan signifikan dengan kartu kredit dan debet, terbagi menjadi dua kategori: produk prabayar dan akses. Namun, penggunaan e-money tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Kerugian yang mungkin dialami pemegang e- money, terutama terkait kerusakan atau kehilangan kartu, menjadi tantangan utama. Peraturan yang mengatur tanggung jawab penerbit terhadap pemegang e-money masih perlu klarifikasi lebih lanjut, dan perlindungan konsumen dalam situasi kesalahan teknis atau penyalahgunaan kartu perlu diperjelas. Analisis dilakukan dengan memeriksa dasar hukum terkait uang elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pusat analisis mencakup hubungan hukum antara penerbit dan pengguna e-money, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari kerugian yang mungkin terjadi pada pemegang e-money juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, meskipun e-money memberikan manfaat dalam transaksi sehari-hari, tantangan terkait kerugian tetap ada. Regulasi terkait tanggung jawab penerbit perlu lebih rinci, perlindungan konsumen harus diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu lebih transparan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu hukum seputar penggunaan e-money di Indonesia. Kata Kunci: Uang Elektronik (E-Money), Regulasi Perbankan, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen Abstract Bank Indonesia is striving to advance the use of electronic money (e-money) as a measure to enhance the efficiency and security of non-cash transactions. E-money is described as a payment tool in the form of an electronic card with recorded monetary value, regulated by Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018. Despite its card-like form, e-money exhibits significant differences from credit and debit cards, categorizing it into two types: prepaid products and access products. However, the utilization of e-money is not exempt from several issues. The primary challenge arises from potential losses faced by e-money holders, particularly concerning card damage or loss. Regulations governing the responsibilities of issuers towards e-money holders require further clarification, and consumer protection in cases of technical errors or card misuse needs to be articulated. Analysis involves examining the legal framework surrounding electronic money, including Law Number 11 of 2008, Bank Indonesia regulations, and Bank Indonesia Circulars. The analytical focus encompasses the legal relationship between issuers and users of e-money, the responsibilities of relevant parties, and dispute resolution mechanisms. Legal implications arising from potential e-money holder losses are also a focal point. In conclusion, despite the daily transaction benefits offered by e-money, challenges related to losses persist. Regulations concerning issuer responsibilities need more detailed refinement, consumer protection must be strengthened, and dispute resolution mechanisms should be more transparent. This analysis aims to provide an in-depth understanding of legal issues surrounding the use of e-money in Indonesia. Keywords: Electronic Money (E-Money), Banking Regulations, Responsibilities, Consumer Protection
Kiat Sukses Studi pada Perguruan Tinggi Dengan Sistem Belajar Jarak Jauh Budi Astuti; Suyatno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5607

Abstract

Abstrak Sukses sebagaimana yang dituliskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keberhasilan atau keberuntungan.Keberhasilan untuk menyelesaikan studi dengan prestasi tertentu yang harus dicapai secara bertahap. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membantu meraih keberhasilan studi sesuai/lebih cepat dari rencana.Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kiat sukses inilah yang nantinya akan digunakan untuk mencapai keberhasilan menyelesaikan studi sesuai rencana pada Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Perguruan Tinggi Jarak Jauh adalah Perguruan Tinggi (PT) yang menerapkan metode pembelajaran di mana peserta didik dan pengajar tidak pada satu lokasi yang sama dengan menggunakan media internet. Kata Kunci: Kiat, Sukses, Perguruan Tinggi Jarak Jauh
Etika Mahasiswa dan Ideologi Liberalisme: Apakah Nilai-nilai Liberal Memengaruhi Pilihan dan Aksi Mahasiswa? Diva Ananta Syofian; Gracia Suha Ma'rifa; Maria Jessica Lauretta Gunawan; Sarazatin Ananda Muslih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5608

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji hubungan etika mahasiswa dengan konsep liberalisme serta dampaknya terhadap keputusan dan tindakan mahasiswa. Pertanyaan utama yang diteliti adalah apakah nilai-nilai otonomi mempengaruhi perilaku dan keputusan mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang dihadapkan pada gagasan liberalisme seringkali memuat nilai-nilai seperti kebebasan individu, pluralisme, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam masyarakat. Mahasiswa yang menganut paham ideologi liberal cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide dan gagasan dan lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk mendukung hak-hak minoritas dan isu-isu sosial. Namun penelitian ini juga mengungkap perbedaan dalam pemikiran dan etika mahasiswa berdasarkan latar belakang politik dan sosialnya Mahasiswa dari latar belakang yang beragam mungkin memiliki gagasan berbeda tentang konsep ideologi liberalisme. Selain itu, sebagian responden merasa ideologi liberalisme dapat menimbulkan ketidakselarasan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya dalam desain kurikulum yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang berbagai konsep dan prinsip. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu untuk memahami dinamika politik dan bagaimana ideologi liberalisme dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Singkatnya, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang hubungan kompleks antara etika mahasiswa dan ideologi liberalisme serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Kata Kunci: Etika, Liberalisme, Mahasiswa
Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan Moody Rizqy Syailendra; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5624

Abstract

Abstrak Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, dimana pihak penanggung menyanggupi kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau ganti rugi yang didasarkan pada kematian atau nyawa orang tersebut. Asuransi kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengatasi risiko dari suatu penyakit, karena tujuan dari asuransi kesehatan itu sendiri adalah untuk mengalihkan risiko penyakit dari tertanggung kepada penanggung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, masih banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita temui di masyarakat. Terutama kasus mengenai pemalsuan dokumen. Maka dari itu, tujuan penulis pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan menganalisa suatu tindakan pemalsuan dokumen terhadap asuransi kesehatan dalam tanggung jawab tindak pidana pemalsuan tanda tangan nasabah oleh agen asuransi. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya. Kata Kunci: Tindakan, Tanggung Jawab, Pemalsuan Dokumen, Asuransi Abstract According to Law Number 2 of 1992, insurance is an agreement between two or more parties, where the insurer undertakes to the insured, by receiving a premium, to provide compensation to the insured for any loss, damage or loss of expected profits or responsibilities. to third parties that the insured may incur as a result of an uncertain event or compensation that is based on the death or life of that person. Health insurance is one way to overcome the risk of disease, because the purpose of health insurance itself is to transfer the risk of disease from the insured to the insurer. Even though it has been regulated in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, there are still many cases that we can encounter in society. Especially cases regarding document falsification. Therefore, the author's aim in this research is to be able to find out and analyze an act of falsifying documents regarding health insurance in the context of the criminal act of forging a customer's signature by an insurance agent. In this research the author will use a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers obtain data from various sources such as official documents, books, journals, the internet and other supports. Keywords: Actions, Responsibilities, Forgery of Documents, Insurance
Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Tradisi Lom Plai pada Masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kutai Timur Yanti; Rosalina Ginting; Rahmat Sudrajat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5625

Abstract

Abstrak Pancasila berasal dari nilai kebudayaan dan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila dapat diterapkan dimana saja,kapan saja dan oleh siapa saja. Terdapat berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, salah satunya yaitu melalui kebudayaan. Lom Plai, yaitu suatu tradisi yang dilaksanakan rutin oleh masyarakat desa Nehas Liah Bing. Dalam tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam tradisi lom plai. Tujuan mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam tradisi lom plai, lokasi dalam penelitian ini Desa nehas liah bing kutai timur, metode deskriptif kualitatif dengan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan adanya nilai Pancasila dalam tradisi lom plai , diantraanya nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila, Tradisi Lom Plai, Nehas Liah Bing Abstract Pancasila comes from the cultural values ​​and unity of the Indonesian nation. Pancasila can be applied anywhere, anytime and by anyone. There are various efforts to instill Pancasila values ​​in society, one of which is through culture. Lom Plai, is a tradition carried out regularly by the people of Nehas Liah Bing village. In this article, we will discuss further how to implement Pancasila values ​​in the lom plai tradition. The aim is to describe the values ​​of Pancasila in the Lom Plai tradition, the location of this research is Nehas Liah Bing Village, East Kutai, qualitative descriptive method using interview, documentation and observation techniques. The research results show that there are Pancasila values ​​in the lom plai tradition, including divine values, human values, unity values, people's values, and justice values. Keywords: Pancasila Values, Lom Plai Tradition, Nehas Liah Bing
Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Moral Siswa Berlandaskan Nilai Nilai Pancasila Latifah; Rosalina Ginting; Supriyono Purwosaputro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5626

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa berlandaskan nilai-nilai Pancasila di SMP N 1 Karangjambu. Latar belakang dari penelitian yaitu adanya permasalahan yang timbul dari moral siswa, dan kurangnya penerapan nilai-nilai pancasila dari siswa dilingkungan sekolah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa berlandaskan nilai-nilai pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila di SMP N 1 Karangjambu.Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya guru PPKn dalam menjalankan perananya yaitu 1)Guru PPKn sebagai pendidik guru memaksimalkan dalam memberikan materi dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menunjang moral siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas. 2)Guru PPKn sebagai teladan yaitu menjadi teladan dan contoh baik yang dapat menunjang perubahan karakter dan perilaku siswa.3)Guru PPKn sebagai motivator dalam mengembangkan moral siswa,dalam hal ini bentuk usaha yang diberikan oleh guru yaitu memahami apa yang siswa butuhkan dan menjalin komunikasi secara baik dengan siswa untuk mendorog siswa agar memiliki moal yang baik. Bentuk peran yang diberikan oleh guru dengan menerapkan nilai- nilai pancasila bagi siswa tidak tidak hanya dalam ruang kelas saja, namun yang terpenting adalah bagaimana cara siswa dapat menanamkan nilai-nilai pancasila dalam diri siswa itu sendiri.Munculnya faktor ekternal sepertih pengaruh dari lingkungan dan factor internal dari diri siswa itu sendiri ini menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh guru dan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dengan melakukan hubungan yang baik antara siswa, orangtua,dan pihak sekolah dan selalu mengevaluasi perkembangan moral dari peserta didiknya. Kata Kunci: Peran Guru PPKn, Pengembangan Moral, Nilai-nilai Pancasila Abstract This research aims to describe the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values ​​at SMP N 1 Karangjambu. The background of the research is that there are problems arising from student morals, and the lack of application of Pancasila values ​​by students in the school environment. The formulation of the problem raised in this research is the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values. The purpose of this research is to find out the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values ​​at SMP N 1 Karangjambu. habits that can support student morale both in the classroom and outside the classroom. 2) PPKn teachers as role models, namely being role models and good examples that can support changes in students' character and behavior. 3) PPKn teachers as motivators in developing students' morals, in this case the form of effort provided by the teacher is understanding what students need and establishing communication well with students to encourage students to have good morals. The form of role given by teachers by applying Pancasila values ​​to students is not only in the classroom, but the most important thing is how students can instill Pancasila values ​​in the students themselves. The emergence of external factors such as the influence of the environment and environmental factors. This internal aspect of the students themselves is an obstacle that teachers and schools must pay attention to. Efforts can be made to overcome the obstacles that arise by establishing good relationships between students, parents and the school and always evaluating the moral development of students. Keywords: Role of PPKn Teachers, Moral Development, Pancasila Values
Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia R. Rahaditya; Cora Venessa; Okthavianes Paulina; Eudora Joyce Hiumawan; Erland Jovian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5627

Abstract

Abstrak Penelitian ini menyoroti kurangnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengadilan di Indonesia yang mendorong resolusi dalam mengadopsi Restorative Justice sebagai solusi lebih efektif dalam penyelesaian perkara peradilan. Namun solusi ini dipandang memiliki sisi baik dan sisi buruknya juga. Penelitian memunculkan pandangan pro dan kontra dalam masyarakat hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), peneliti mengkaji implementasi Restorative Justice secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berfokus pada pendekatan pemulihan daripada pembalasan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya berhasil dalam lingkup peradilan di Indonesia. Terdapat dua pandangan yang kuat: Pro Restorative Justice menyebutkan manfaatnya dalam menyelesaikan Over Capacity di lapas, menciptakan keadilan monodualistik, dan meningkatkan efisiensi penegak hukum. Sementara itu, pihak kontra berpendapat bahwa Restorative Justice berpotensi memberi peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidana, kurang memberikan perlindungan kepada korban, dan minim pemahaman masyarakat terhadap konsepnya. Kata Kunci: Restorative Justice, Pro-Kontra, Keadilan & Peradilan Abstract This research highlights the lack of effectiveness of government and court administration in Indonesia which encourages resolutions in adopting Restorative Justice as a more effective solution in resolving judicial cases. However, this solution is seen as having both good sides and bad sides. Research raises views of the pros and cons in the legal community. Research uses the normative juridical research methods with a statutory approach and a case approach, where researchers examine the implementation of Restorative Justice as a whole. The research results show that Restorative Justice focuses on a recovery approach rather than retaliation. However, its implementation has not been completely successful in the judiciary in Indonesia. There are two strong views: Pro-Restorative Justice states its benefits in resolving overcapacity in prisons, creating monodualistic justice, and increasing the efficiency of law enforcement. Meanwhile, opposing parties argue that Restorative Justice has the potential to provide opportunities for perpetrators to repeat criminal acts, provides less protection for victims, and lacks public understanding of the concept. Keywords: Restorative Justice, Pro-Con, Justice & Judiciary
Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5631

Abstract

Abstrak Artikel ini menganalisis berkaitan dengan paradigma relasi hukum profetik dalam dimensi Pancasila sebagai nilai asli bangsa Indonesia yang ditransfromasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pada hakikatnya dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memiliki realitas konkrit masyarakat dalam suatu negara, keyakinan dalam pembangunan hukum harus didasarkan kepada nilai-nilai asli suatu bangsa, sehingga arah pembagunan hukum akan menjadi jelas dan terukur dalam pembangunannya. Refleksi pembangunan hukum di Indonesia yang berbasiskan kepada Pancasila, tidak terlepas dalam paradigama relasi hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga pemahaman terhadap hukum dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri tidak dapat melepaskan dari nilai asli nusantara yang di rumuskan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Dalam penelitian ini focus menganalisis secara mendalam berkaitan dengan pendekatan paradigma relasi profetik dalam pembangunan hukum, dimana Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum. Kata Kunci: Hukum, Profetik dan Pancasila Abstract This article analyzes the paradigm of the relationship of the prophetic law in the Pancasila dimension as the original values of the Indonesian nation transformed into the life of the nation and the country. In fact, the dimensions of national and national life always have the concrete reality of society in a country, the belief in the development of law must be based on the original values of a nation, so that the direction of the growth of law will be clear and measurable in its construction. The reflection of the development of the law in Indonesia based on Pancasila, is not independent in the paradigm of the prophetic relationship of law in every law policy made, so that the understanding of law is manifested in the life of the nation and the country. Therefore, Pancasila as the source of all the sources of the law itself can not relinquish from the original values of nusantara which is formulated in the life of the nation and the country. In this study the focus is to analyze in depth related approaches to the paradigm of prophetic relations in the construction of law, where Pancasila as the source of the development of law. Keywords: Law, Prophetic and Pancasila
Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan Fatimatuzzahra; Maria Franciska Limanto; Frangky Jonatan; Imelda Martinelli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5632

Abstract

Abstrak Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen. Kata Kunci : Kontrak, Keabsahan Kontrak Elektronik, Hukum Perikatan Abstract Electronic contracts are contracts that arise as a result of developments in technology and information, where buying and selling transactions are starting to be carried out via electronic or online media. Because the drafting is not like conventional agreements in general, clear regulations regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts are needed. The legal force of agreements/contracts made electronically cannot be determined from the form of the contract alone. The research method used in this scientific work is a normative method. Provisions regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts in the laws and regulations governing electronic transactions are still uncertain. In addition, electronic contracts are often made in standard contract form. Standard clause provisions in electronic contracts are often made based on the wishes of business actors without paying attention to applicable laws and regulations and this has an impact on legal protection for consumers. Keywords: Contract, Validity of Electronic Contracts, Engagement Law
Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama Imelda Martinelli; Caesar Andre Kuistono; Evelyn Natasha; Benedictus Ardy Darmawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5636

Abstract

Abstrak Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perbedaan agama, namun menurut ketentuan agama serta SEMA No.2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak lagi dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah sehingga akan mempengaruhi kedudukan anak. Hal ini akan mempengaruhi pembagian waris terhadap sang anak, anak yang berbeda agama dari orang tuanya yang beragama islam, tidak dianggap sebagai ahli waris, namun menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak maupun orang tua yang berbeda agama dari Almarhum, dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang mendukung seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Kata Kunci: Anak, Waris, Wasiat Abstract The Marriage Law does not prohibit interfaith marriages, but according to religious provisions and SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are no longer considered valid marriages, thus affecting the legal status of the child. This will also impact the inheritance rights of the child. A child of a different faith from their Islam-believing parents is not recognized as an heir. However, according to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, a child or parent of a different faith from the deceased can receive inheritance through a compulsory will. This is reinforced by supporting decisions such as the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.. Keywords: Children, Heirs, Wills

Page 148 of 168 | Total Record : 1679

 146   147   148   149   150 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue