cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 149   150   151   152   153 
Strategic Imperatives of National Defense System: The Ideal Indonesian Defence Posture Development Program in the Natuna Islands KBG Sumudu Madutharanga; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Surachman Surjaatmadia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5733

Abstract

Abstract This article aims to explore the imperative of developing an ideal defence posture for the Natuna Islands, a strategically significant region for Indonesia's sovereignty and geopolitical interests. The proposed defence posture program involves a comprehensive strategy encompassing strengths, capabilities, and titles across both military and non-military dimensions. In terms of strength, a robust naval presence, technological advancements, and international collaborations are pivotal components. Modernizing naval assets, employing cutting-edge surveillance technologies, and engaging in joint exercises with global partners enhance Indonesia's maritime strength. Capability aspects extend beyond military prowess to encompass economic resilience, diplomatic finesse, and environmental stewardship. Investments in naval and air defence capabilities are complemented by economic development projects, sustainable resource management, and diplomatic initiatives, collectively fortifying the Natuna Islands' overall capabilities. The title aspects involve legal recognition and psychological alignment. Diplomatic efforts focus on securing international acknowledgment of Indonesia's sovereignty over the Natuna Islands, adhering to international laws and fostering positive relationships with neighbouring nations. Domestically, creating a sense of national identity and ownership contributes to the psychological title, aligning public sentiment with strategic imperatives. In the military domain, a holistic defence posture involves modernizing air and ground forces, establishing robust cyber defences, and ensuring the overall readiness of Indonesia's armed forces. Non-military aspects of the defence posture development program emphasize economic growth, diplomatic collaboration, and environmental sustainability. Leveraging the strategic location of the Natuna Islands for economic development, engaging in diplomatic dialogues with neighbouring nations, and implementing sustainable practices contribute to a comprehensive defence strategy. Keywords: Defence Posture, Natuna Islands, Sovereignty, Geopolitical Interests, Strength Aspect, Capability Aspects, Title Aspect, Diplomatic Initiatives
Executive Preview Dalam Sistem Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Patrick Vallerio; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5760

Abstract

Abstract Executive review merupakan salah satu bentuk pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Namun, setelah keluarnya putusan MK, maka bentuk pengawasan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi. Adapun konsep mekanisme baru terhadap bentuk pengawasan peraturan daerah adalah dengan konsep pengawasan preventif yang memungkinkan pemerintah pusat turut serta dalam pembentukan produk legislatif yang bertujuan mencegah adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Keywords: Executive Review, pengawasan, peraturan daerah, Mahkamah Konstitusi
Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Brandon Christoper Kantong; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5761

Abstract

Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi
Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Delila Kania; Deni Zein Tarsidi; T Heru Nurgiansah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5774

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fokus utama penelitian adalah pada calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengungkap sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait konsep domisili menurut hukum. Hasil studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa semester 1. Implikasi dari pemahaman domisili ini sangat penting, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa sebagai subjek hukum harus mampu mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pemahaman hak dan kewajibannya, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan kurikulum PPKn untuk lebih efektif mengintegrasikan konsep-konsep hukum dalam pembelajaran, memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang kokoh dan mendalam terkait domisili sesuai dengan tuntutan masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan kurikulum PPKn dan memberikan informasi berharga bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep domisili menurut hukum di Indonesia. Kata Kunci: Domisili, Pengetahuan Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Hendy Satria Nugraha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5775

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggali paradigma etika digital netizen dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan melalui pendekatan kajian pustaka. Dengan memanfaatkan analisis terhadap literatur dan teori-teori terkait dari para ahli, penelitian ini menjelajahi dinamika perilaku etika digital di kalangan netizen. Hasil kajian pustaka mengungkap aspek-aspek kunci, termasuk peran literasi digital, dampak ujaran kebencian, dan tantangan lainnya yang dihadapi dalam ruang digital. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa paradigma etika digital menjadi bagian integral dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan. Netizen, sebagai pengguna aktif dalam dunia digital, memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan memengaruhi tatanan sosial. Dengan merinci faktor-faktor yang memengaruhi etika digital, seperti desain platform media sosial, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap ujaran kebencian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait dengan dampaknya terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dalam menghadapi kompleksitas dinamika ruang digital, integrasi etika digital ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci utama untuk membentuk masyarakat yang terampil dalam teknologi dan bertanggung jawab dalam perilaku online. Sintesis antara tingkatan perkembangan moral dan paradigma etika digital menyoroti perlunya pendekatan holistik, yang mencakup pemahaman norma etika digital, konsekuensi tindakan online, dan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk netizen yang sadar etika, bertanggung jawab, dan aktif dalam membangun komunitas daring yang positif. Hal ini sejalan dengan tujuan menciptakan warga digital yang memberikan dampak positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Etika Digital, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika
National Strategy of The United States on Defense Diplomacy for Confidence-Building Measure Efforts with the Philippines in the Era of President Donald Trump Aldelita Putri Balqis Romulia; Anak Agung Banyu Perwita; Rizerius Eko Hadisancoko; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5804

Abstract

Abstract The bilateral relations between the United States and the Philippines are strong and both nations are in an alliance that foundation on shared values, interests, and history. Both nations have been tied in defense agreements for decades to share collective security. However, in 2016 the last period of President Obama's administration and Presidential transition in the Philippines that elected President Rodrigo Duterte created distance relations in the defense field because of the different perspectives on drug issues and undermining each other's trust. This research will focus on the efforts of the next US administration under President Donald Trump on defense diplomacy for confidence-building measures with the Philippines. The analysis will be based on the confidence-building measures framework that refers to measures to address or resolve uncertainty between states and to prevent wanted or unwanted escalations of hostilities. President Donald Trump has changed the complexity of bilateral relations between the US and the Philippines. American First foreign policy became an instrument of President Trump to reaffirm defense diplomacy with President Duterte, the same perspective on drug issues between the two leaders has rebuilt their mutual trust and determined to continue promoting the mutual goals of peace, and stability in the Asia-Pacific region and around the world. Keywords: Defense Diplomacy, Confidence-Building Measures, Donald Trump, and The Philippines. Abstrak Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina kuat dan kedua negara berada dalam aliansi yang didasarkan pada nilai, kepentingan, dan sejarah bersama. Kedua negara telah terikat dalam perjanjian pertahanan selama beberapa dekade untuk berbagi keamanan kolektif. Namun, pada tahun 2016 periode terakhir pemerintahan Presiden Obama dan transisi Presiden di Filipina yang memilih Presiden Rodrigo Duterte menciptakan hubungan jarak jauh di bidang pertahanan karena perbedaan cara pandang terhadap masalah narkoba dan saling melemahkan kepercayaan satu sama lain. Penelitian ini akan fokus pada upaya pemerintahan AS selanjutnya di bawah Presiden Donald Trump dalam diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan dengan Filipina. Analisis ini akan didasarkan pada kerangka “confidence-building measures” yang mengacu pada langkah-langkah untuk mengatasi atau menyelesaikan ketidakpastian antar negara dan untuk mencegah peningkatan permusuhan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Presiden Donald Trump telah mengubah kompleksitas hubungan bilateral antara AS dan Filipina. Kebijakan luar negeri “American First” menjadi instrumen Presiden Trump untuk menegaskan kembali diplomasi pertahanan dengan Presiden Duterte, perspektif yang sama mengenai masalah narkoba antara kedua pemimpin telah membangun kembali rasa saling percaya dan bertekad untuk terus mendorong tujuan bersama yaitu perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan seluruh dunia. Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Confidence-Building Measures, Donald Trump, dan Filipina
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Marindra Agriawan; R. Sigit Widiarto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5810

Abstract

Abstrak Netralitas PNS dalam kegiatan politik diatur dalam sejumlah regulasi. Pada satu sisi, PNS sebagai warga negara memiliki hak asasi manusia yang berupa hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, namun di sisi lain, sebagai aparatur negara, PNS tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan netralitas PNS tersebut melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena aturan tersebut dimaksudkan agar seorang PNS dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara. Aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil memiliki hubungan dinas publik dengan pemerintah. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan mematuhi aturan yang ada. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Netralitas, Pegawai Negeri Sipil Abstract The neutrality of civil servants in political activities is regulated in a number of regulations. On the one hand, civil servants as citizens have human rights in the form of the right to freedom of association, assembly and expression, but on the other hand, as state officials, civil servants cannot fully exercise these rights. The aim of this research is to find out whether the neutrality regulations for civil servants violate human rights which are guaranteed by the 1945 Constitution. This research is normative legal research which uses secondary data as the main data. The data obtained was analyzed by describing positive law, systemizing positive law, analyzing positive law, interpreting positive law, and assessing positive law. The results of this research show that the existence of neutrality regulations is not a violation of human rights, because these regulations are intended so that a civil servant can focus on the government tasks that have been assigned so that they can provide fair services without being influenced by political considerations and prevent unfair interference. in voting. This rule is a legal consequence for a civil servant having a public service relationship with the government. When someone decides to become a civil servant, they must be ready to follow and comply with existing rules. Keywords: Human Rights, Neutrality, Civil Servants
Perencanaan Visual Buku Ilustrasi Tentang Pengenalan Cara Merawat Gigi yang Baik dan Benar Kepada Anak-anak Usia Dini Jessy Clarissa; Rafael Jonathan; Andreana Lingga Sekarasri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5812

Abstract

Abstrak Perawatan kesehatan gigi pada anak-anak usia dini berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi mereka hingga dewasa. Masalah kesehatan gigi yang sering diabaikan pada anak-anak bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius dalam jangka panjang. Ketika perawatan gigi anak-anak diabaikan, ini dapat mengakibatkan masalah yang lebih kompleks di masa depan, seperti kerusakan gigi permanen, infeksi gigi, gangguan pertumbuhan rahang, dan bahkan masalah kesehatan umum seperti gangguan pencernaan akibat kesulitan dalam mengunyah makanan. Penelitian ini bertujuan merancang buku ilustrasi yang komprehensif dan informatif mengenai perawatan kesehatan gigi anak-anak. Fokusnya adalah mengintegrasikan konsep dan ide dengan langkah-langkah praktis dalam proses kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melibatkan wawancara dengan dokter gigi dan ilustrator, serta kajian literatur untuk membangun dasar teoretis dan konteks proyek. Hasil penelitian menunjukkan buku ilustrasi ini yang elemen visual, penataan layout yang menekankan tata letak yang teratur, serta penggunaan font "Crayon Kids" bisa meningkatkan pengalaman membaca yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mendidik anak-anak tentang pentingnya perawatan gigi. Kata Kunci: Kesehatan Gigi, Anak-Anak, Buku Ilustrasi, Wawancara
Strategi Pengamanan Personel dalam Menghadapi Potensi Ancaman Radikalisme Terhadap Prajurit Paspampres Rahmat Adi Anggoro; Ahmad G. Dohamid; Mhd. Halkis
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5813

Abstract

Abstrak Penyebaran ajaran radikalisme menjadi isu yang terus menarik diperbincangkan terlebih dengan adanya data yang menyebut bahwa sebesar 3% prajurit TNI terpapar paham radikalisme. Sebuah kajian dalam tulisan ini menyoroti bagaimana radikalisme dapat merambah ke lingkungan aparat Negara termasuk Paspampres melalui berbagai saluran termasuk media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengamanan personel Paspampres dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme terhadap prajurit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Paspampres memiliki resiko terpapar ideologi radikal karena faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini semakin beresiko apabila prajurit Paspampres menggunakan keterampilan militer untuk mendukung paham radikal. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengamanan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres melalui tiga pendekatan utama yaitu preventif, edukatif, dan responsif. Pencegahan menjadi fokus utama dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran serta respons yang cepat terhadap situasi yang muncul. Kata Kunci: Strategi, Pengamanan, Paspampres, Radikalisme
The Origins of the Non-Refoulement Principle and Refugee Admission Considerations in the Refugee Protection Framework Heribertus Untung Setyardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5816

Abstract

Abstract The principle of non-refoulement is the backbone of international refugee protection. This principle is often used as a foundation for refugees in the hope that the countries to which refugees come can accept and provide protection for them. However, there are still attitudes and legal products from countries that are not in line with the purpose of this non-refoulement principle. This is believed to be due to countries' lack of understanding of the principle. In this regard, this article will discuss the origins of the regulation of the principle of non-refoulement, such as the main idea that gave rise to the international refugee protection regime. In addition, this article will also provide some insights that can be taken into consideration for a country to accept refugees in its territory. The aim is that countries can have a full understanding of why refugees need to be given protection, and what can be done to overcome refugee problems. Keywords: Non-Refoulement, Refugee Protection, Refugee Admission.

Page 151 of 168 | Total Record : 1679

 149   150   151   152   153 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue