cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 145   146   147   148   149 
Pengaturan Pemberian Hak Upah Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5586

Abstract

Abstract This research aims to analyze the regulation of wage entitlements in the process of employment termination and their implementation in judge's decisions. The research question is "How is the regulation of wage entitlements in the process of employment termination governed by labor laws and regulations, and how is it implemented in judge's decisions?" The research adopts a literature review method with a normative juridical analysis approach. The data used consist of laws, regulations, Supreme Court decisions, and Constitutional Court decisions. The analysis involves identifying legal provisions that govern wage entitlements in the process of employment termination, examining the interpretations given by the Supreme Court in its decisions, and comparing these regulations with Constitutional Court decisions and other applicable regulations. The findings indicate that the regulation of wage entitlements in the process of employment termination is not specifically addressed in labor laws and regulations. This lack of clarity leads to varying interpretations and implementations by the Supreme Court in its decisions. To achieve consistency, the Supreme Court has issued Circular Letter No. 3 of 2015, which stipulates that employers are required to pay process wages for a period of six months following Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011. This aims to reduce the parties' responsibility for delays in the Industrial Relations Court process. The research emphasizes the importance for relevant parties, including employers and workers, to pay attention to the latest laws and legal decisions related to wage entitlements in the process of employment termination. Consistent implementation and adherence to applicable regulations will help maintain uniformity, clarity, and fair protection of the rights of workers and employers in accordance with the prevailing legal provisions. Keywords: Wage Entitlements, Employment Termination, Legal Regulation, Judge's Decisions, Normative Juridical Analysis.
Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia Namira Diffany Nuzan; Gratia Ester Simatupang; Fernanda Naulisa Situmorang; Meiliani; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5587

Abstract

Abstrak Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup. jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin. Kata Kunci: Pembunuhan, Berencana, Otopsi
Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech Di Era IndustrI 4.0 Waluyo; M. Kenza Radhya E. A.; Ersya Dwi Nurifanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5588

Abstract

Abstract ODR offers a very broad scope of dispute or conflict resolution. Forms of disputes that are difficult to resolve through a settlement system in the real world, through ODR will be able to be resolved properly. It is known that the forms of disputes that arise include disputes over data protection, taxation, in transactions, and defamation or violation of privacy. The implementation of dispute resolution through ODR has basically been regulated in the regulations and procedures for providing dispute resolution services by each Alternative Dispute Resolution. Keywords: Financial Technology, ODR, LAPS.
Beban Administrasi Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah Rimarshanda Anugrahita; Rana Tatsbita Noer
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5589

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada beban administrasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawah Tengah, UMKM sangat berpengaruh terhadap pemasukan ekonomi dan kesejahteraan masyrakat Jawa Tengah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penulisan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan kompleks yang terkait dengan beban administratif. Data menunjukkan bahwa sementara UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB daerah, sejumlah kendala, terutama terkait regulasi, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi, perlu diatasi. Regulasi dan birokrasi yang kompleks menyulitkan pelaku UMKM, menandai urgensi penyederhanaan prosedur perizinan. Dengan melibatkan pihak swasta dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Kata Kunci: Administrasi, Government, UMKM Abstract This research focuses on the administrative burden of the Central Java Province UMKM Cooperative Service. MSMEs greatly influence the economic income and welfare of the people of Central Java. This research uses descriptive qualitative research methods with literature study writing techniques. The research results show that in efforts to support local economic growth through the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, the Central Java Province MSME Cooperative Service is faced with complex challenges related to administrative burdens. Data shows that while MSMEs contribute significantly to regional GDP, a number of obstacles, especially related to regulations, resources and use of technology, need to be overcome. Complex regulations and bureaucracy make things difficult for MSMEs, highlighting the urgency of simplifying licensing procedures. By involving the private sector and optimizing the use of information technology. Keyword: Administration, Goverment, UMKM
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel) Columbanus Priaardanto; Jeane Neltje Sally
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5590

Abstract

Abstrak Hak Cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaanya. Pada era kemajuan teknologi dan perangkat digital saat ini permasalahan mengenai hak cipta cukup banyak terjadi pada beberapa bentuk pertunjukkan atau bentuk publikasi atas karya-karya cipta. Lagu yang merupakan salah satu dari beberapa karya cipta yang masuk kedalam kategori Hak Cipta seringkali menimbulkan banyak permasalahan mengenai Hak Cipta. Banyaknya pelanggaran atas Musisi atau penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu tanpa adanya izin atau membayar royalty kepada pemilik hak cipta tersebut, contohnya dalam permasalahan antara Ahmad Dhani yang mewakili grup band Dewa 19 dengan Once Mekel yang merupakan mantan Vokalis dari grup Dewa 19 tersebut, diketahui bahwa dalam setiap Perform yang dilakukan Once Mekel dalam setiap pementasan atas lagu-lagu Dewa 19 setelah keluarnya Once Mekel dari grup Band Dewa 19 tersebut kemudian menjadi masalah, dan hal ini menjadikan Once diduga melanggar ketentuan mengenai Hak Cipta dalam kenetuan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dalam tulisan ini bahas pula mengenai ketentuan Hak Cipta dalam hukum positif yang berlaku serta ketentuan Hak Eksklusif yang mesti didapatkan oleh pencipta atas sebuah lagu yang diciptakannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam permasalahan ini perlu adanya koordinasi antara para penyanyi dengan pemegang hak atas suatu lagu apabila hendak membawakan lagu tersebut untuk menghindari potensi pelanggaran tentang Hak Cipta di kemudian hari. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu
Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound Yansen Harat Gazali; Deryl Leeland; Euginia Nataniela Awuy
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5591

Abstract

Abstrak Manusia merupakan mahluk sosial yang mana dalam keberlangsungan hidupnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya agar pemenuhan kehidupannya dapat berjalan dengan baik serta pada hakikatnya juga manusia merupakan mahluk yang suka bergaul dengan sesamanya dan merupakan mahluk yang bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. tidak dapatpat dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kehidupan manusia, manusia mengadakan perjanjian dengan manusia lainnya tetapi terkadang pernyataan yang tertuang dalam perjanjian sering dianggap remeh dan tidak mementingkan tolak ukur dari pernyataan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disertai dengan pendekatan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kata Kunci: Tolak ukur, Pernyataan, Para pihak, dan Peranan Abstract Humans are social creatures where in order to survive, humans need each other so that the fulfillment of their lives can run well and in essence, humans are creatures who like to socialize with each other and are social creatures. In social life, there is a legal relationship between one human being and another, which gives rise to rights and obligations in social life. It cannot be denied that in fulfilling human life, humans enter into agreements with other humans, but sometimes the statements contained in the agreement are often considered trivial and the benchmarks of these statements are not given importance. This research uses a normative juridical method with a statue approach and a conceptual approach using legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Keywords: Benchmarks, Statements, Parties, and Roles
Mencegah Kekerasan Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Menurut Undang Undang Nomor 35 Pasal 54 Tahun 2014 Silvia Rusni Sabrina; Silvia Evelyn; Lila Graciella Yuwono; Gregorius Godfrey Gunawan; Raden Mahaputra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5592

Abstract

Abstract A positive and safe school environment is important for students and for their learning activities in school. A positive environment may as well help a child growing into positive individual. Whereas violence in school is harmful for both students and schools. Which reducing violence in school is one way that the students could get a comfortable and safe learning process. This research aims to determine whether there is still violence happening in schools and ways to prevent violences in school in Jakarta. Keywords: Violence, School Environment, Positive Abstrak Lingkungan sekolah yang positif dan aman merupakan suatu hal yang penting dengan berlangsungnya aktivitas belajar murid di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat membantu seorang anak tumbuh menjadi seseorang yang positif. Sedangkan kekerasan dalam sekolah adalah suatu hal atau kejadian yang merugikan bagi murid maupun sekolah. Sehingga mengurangi kekerasan dalam lingkungan sekolah adalah salah satu cara agar seorang anak mendapatkan proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah SMA di Jakarta, dan cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Kata Kunci: Kekerasan, Lingkungan Sekolah, Positif
Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound Imelda Martinelli; Clarissa Mayella Chandra; Shavira Ardita Maharani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5598

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pemikiran hukum Roscoe Pound, seorang tokoh hukum terkenal yang mempopulerkan pandangan sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu. Fungsi hukum, menurutnya, meliputi pemeliharaan hukum dan ketertiban, menjaga status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya di Indonesia, teori Roscoe Pound tentang fungsi hukum dan penerapan hukum menuntut perubahan hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip universal. Implementasi hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut, teori Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan tentang hukum kontrak diatur di Indonesia. Kata Kunci: Fungsi Hukum, Penerapan Hukum, Roscoe Pound; Legal Realism, Social Jurisprudence Abstract This research discusses the legal thinking of Roscoe Pound, a famous legal figure who popularized the views of sociological jurisprudence and pragmatic legal realism. Pound views law as a social engineering tool aimed at achieving the happiness and well-being of society by balancing public, social and individual interests. The function of law, according to him, includes maintaining law and order, maintaining the status quo, guaranteeing individual freedom, and meeting the needs of society. In its implementation in Indonesia, Roscoe Pound's theory regarding the function of law and the application of law demands legal changes that reflect the character and values of the nation by keep universal principles in mind. Progressive legal implementation is necessary to ensure the law serves society and helps achieve national goals. Morover, Roscoe Pound’s theory also has influence in how Indonesian contract law is regulated in Indonesia. Keywords: Function of Law, Application of Law, Roscoe Pound, Legal Realism, Social Jurisprudence
Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Christine S. T. Kansil; Lavienda William
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5599

Abstract

Abstrak Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta-merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit maupun harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dasar hukum yang mengatur mengenai kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Debitur pada dasarnya dapat menawarkan suatu rencana perdamaian kepada semua kreditur untuk menunda kepailitan. Rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut haruslah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga dengan disahkannya perjanjian perdamaian homologasi yang mengikat setiap pihak yang terlibat, yaitu pihak debitur dan para kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi isi dari perjanjian perdamaian homologasi. Dalam hal debitur lalai, para kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Apabila Pengadilan Niaga membatalkan perdamaian tersebut, maka debitur tidak dapat kembali menawarkan perdamaian kedua dan akan dinyatakan pailit. Sehingga debitur haruslah bertanggungjawab atas isi dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian homologasi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan baik, karena apabila debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, debitur sendiri yang akan dirugikan karena ia tidak dapat menawarkan perdamaian untuk yang kedua kalinya. Kata Kunci: Kepailitan, Debitur, Kreditur, Homologasi, Pengadilan Niaga Abstract Bankruptcy is a mass execution determined by a judge's decision which takes effect immediately by carrying out a general confiscation of all assets of the person declared bankrupt and assets acquired during the bankruptcy for the benefit of all creditors, which is carried out under the supervision of the authorities. The research method used in this scientific writing is normative juridical research. Regarding the research approach used in this research, it is qualitative research. The legal basis governing bankruptcy is regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which is an embodiment of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. The debtor can basically offer a peace plan to all creditors to postpone bankruptcy. The approved peace plan must obtain permanent legal force from the Commercial Court with the ratification of a homologated peace agreement which is binding on every party involved, namely the debtor and creditors. The debtor has an obligation to fulfil the contents of the homologation peace agreement. If the debtor is negligent, the creditors can apply for an annulment of the settlement to the Commercial Court. If the Commercial Court cancels the settlement, the debtor cannot offer a second settlement and will be declared bankrupt. So the debtor must be responsible for the contents of the agreement contained in the homologation peace agreement and carry out the contents of the agreement properly, because if the debtor is negligent in implementing the agreement, the debtor themself will be harmed because they cannot offer another peace for the second time. Keywords: Bankruptcy, Debtor, Creditor, Homologation, Commercial Court
Beban Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif Hukum Admintrasi Negara Ulfani Safitri; Aida Dian Rami
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5600

Abstract

Abstrak Beban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mencakup kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola aspek-aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara Indonesia. metode penelitian ini adalah hukum normatif dan studi pustka. Hasil penelitian ini adalah Dinas memiliki tanggung jawab mengelola berbagai aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi, termasuk pemantauan penerapan peraturan ketenagakerjaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Dinas terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan investasi di sektor ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Beban administrasi ini harus diemban dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, Dinas memiliki peran strategis dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang efisien dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Kata Kunci: Administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hukum Abstract The administrative burden of the Central Java Province Manpower and Transmigration Service includes obligations and responsibilities in managing employment and transmigration aspects in accordance with the provisions of Indonesian state administrative law. This research method is normative law and literature study. The results of this research are that the Department is responsible for managing various aspects of employment and transmigration, including monitoring the implementation of employment regulations and the implementation of transmigration programs. The Department is involved in coaching and supervising businesses and investments in the employment sector, ensuring compliance with regulations and providing guidance to business actors. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. This administrative burden must be carried by prioritizing the principles of state administrative law, including transparency, justice and the fulfillment of people's rights. In this case, the Department has a strategic role in carrying out its duties to provide efficient services and support sustainable development in Central Java Province. Keyword: Administrative, The Departemen of Labour and Transmigration, Law

Page 147 of 168 | Total Record : 1679

 145   146   147   148   149 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue