cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,219 Documents
 180   181   182   183   184 
Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Keberangkatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Kalimarau Berau Kalimantan Timur Irvan Ardiansyah; Raden Fatchul Hilal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3221

Abstract

AbstrakAlat transportasi udara yaitu pesawat terbang yang banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk berpergian antar negara maupun antar wilayah, termasuk Negara Indonesia. Perjalanan orang dalam negeri menggunakan pesawat udara pada masa pandemi Covid-19 di Bandar Udara Kalimarau saat ini mempersyaratkan agar mengikuti peraturan yang berlaku. Secara umum bahwa penumpang pesawat udara harus mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di bandara tujuan atau kedatangan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di Bandar Udara. Masih banyak keluhan penumpang pesawat udara yang belum merasakan adanya pelayanan secara maksimal pada masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang terhadap fasilitas ruang tunggu dan seberapa pengaruh fasilitas ruang tunggu diterminal keberangkatan bandar udara di Bandar Udara Kalimarau Berau. Penelitian ini menggunakan metode kuntitatif. Teknik pengabilan sampel menggunakan dengan menyebarkan kuisoner kepada para penumpang yang berada di ruang tunggu Bandar Udara Kalimarau. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan rumus solvin. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut, 1) Variabel Kepuasan Penumpang berpengaruh terhadap variable Fasilitas Ruang Tunggu pada saat Pandemi Covid 19 di Bandar Udara Kalimarau Berau. 2) Variabel Kepuasan Penumpang berpengaruh terhadap variabel Fasilitas Ruang Tunggu domestik dengan persentase sebesar 49,1%.Kata Kunci: Fasilitas Ruang Tunggu, Kepuasan Penumpang, Bandar Udara Kalimarau Berau AbstractAir transportation means airplanes that are widely used by people around the world to travel between countries and between regions, including the State of Indonesia. Domestic travel by airplane during the Covid-19 pandemic at Kalimarau Airport currently requires following applicable regulations. In general, airplane passengers must follow the procedures and directions of officers when arriving at the airport of destination or arrival in accordance with the Covid-19 health protocol at the airport. There are still many complaints from airplane passengers who have not experienced maximum service during the Covid-19 pandemic. Therefore, the purpose of this study was to determine the level of passenger satisfaction with the waiting room facilities and how much influence the waiting room facilities at the airport departure terminal at Kalimarau Berau Airport. This study uses a quantitative method, the sampling technique used was by distributing questionnaires to the passengers who were in the waiting room at Kalimarau Airport. The number of research samples was 100 respondents determined by the solvin formula. From the research conducted, the following results were obtained, 1) Passenger Satisfaction Variable had an effect on the Waiting Room Facility variable during the Covid 19 Pandemic at Kalimarau Berau Airport. 2) Passenger Satisfaction variable has an effect on the Domestic Waiting Room Facility variable with a percentage of 49.1%.Keywords: Waiting Room Facilities, Passenger Satisfaction, Kalimarau Airport, Berau
Strategi Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku dengan Blended Learning di Masa Pandemi Covid-19 Delima Citra Dewi Gunawan; Vio Nita; Septriana Septriana; Novi Indrayani; Farida Arintasari; Ni Made Erni Sutarni; Marseliana Avila Septiana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3222

Abstract

AbstrakDi masa Pandemi Covid 19 ini kegiatan posyandu sebagai sarana edukasi mengenai tumbuh kembang balita menjadi terhambat. Kurangnya informasi secara tidak langsung akan menganggu tumbuh kembang balita. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu balita mengenai MP-ASI 4 bintang dengan menggunakan metode blended learning. Metode daring pada edukasi gizi ini mengunakan live Instagram, sedangkan metode luring dilakukan edukasi gizi langsung ke Posyandu Ringinsari Kecamatan Prambanan Yogyakarta. Edukasi gizi ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan selama tiga minggu. Sebelum dan sesudah edukasi gizi dilakukan pre test dan post test untuk melihat perbedaan pengetahuan dan perilaku dengan menyebarkan link google form melalui whatsapp. Hasil dari kegiatan edukasi gizi ini menunjukkan pengetahuan ibu balita dengan kategori baik meningkat dari 44.11% menjadi 52.94% setelah edukasi gizi sedangkan perilaku ibu balita dengan kategori baik meningkat dari 26.47% menjadi 44.12%. Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan edukasi gizi menggunakan metode blended learning atau metode dimana proses edukasi gizi terpadu secara harmonis antara daring dan luring mampu meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu balitaKata Kunci: Blended learning, Pengetahuan, Perilaku, Ibu Balita, Pandemi Covid-19 AbstractDuring the Covid-19 pandemic, posyandu activities as a means of education regarding the growth and development of toddlers were hampered. Lack of information will indirectly interfere with the growth and development of toddlers. The purpose is to increase the knowledge and behavior of mothers of toddlers using the blended learning method. The online method for nutrition education uses live Instagram, while the offline method provides nutrition education directly to the Ringinsari Posyandu, Prambanan District, Yogyakarta. This nutrition education was conducted in three meetings for three weeks. Before and after nutrition education, pre-test and post-test were carried out to see the difference in knowledge and behavior by spreading the google form link via whatsapp. The results of this nutrition education activity showed that the knowledge of mothers of toddlers in good category increased from 44.11% to 52.94% after nutrition education, while the behavior of mothers of children under five in good category increased from 26.47% to 44.12%. From the results, it can be concluded that nutrition education using the blended learning method or a method in which the process of integrated nutrition education harmoniously between online and offline is able to increase the knowledge and behavior of mothers of toddlersKeywords: Blended learning, Knowledge, Behavior, Mother of Toddlers, Pandemic Covid-19
Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI) P. L. Tobing
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3223

Abstract

AbstrakTindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif, hal ini tentu melanggar aturan hukum pasal 378 KUHP, seperti yang dilakukan Martua Raja Sihotang, atas perbuatannya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. Kesimpulan Penerapan pidana materiil terhadap terdakwa Martua Raja Sihotang menggunakan pasal 378 KUHP 193 ayat (1) dan 2 b) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana Penipuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya.Kata Kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana Penipuan. AbstractCriminal acts of fraud in Indonesia are currently rampant and often heard. The economic squeeze with a higher lifestyle is the main factor in the occurrence of criminal acts. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that someone can convince others, either through a series of false or fictitious words, this certainly violates the rule of law article 378 of the Criminal Code, as done by Martua Raja Sihotang, for his actions the defendant was given a prison sentence of 2 (two) years as the DKI Jakarta High Court Decision Number 216 / Pid / 2016 / PT. DKI. This research uses a type of normative research, namely "legal approaches or research using approach / theory / concept methods and analytical methods that are included in dogmatic disciplines. Conclusion The application of material crimes against the defendant Martua Raja Sihotang uses article 378 of the Criminal Code 193 paragraphs (1) and 2 b) of the Criminal Procedure Code Law Number 8 of 1981 and the judge's consideration in imposing criminal sanctions on criminal cases of Fraud, DKI Jakarta High Court Decision Number 216 / Pid / 2016 / PT. DKI is in accordance with the rule of law, namely based on valid evidence, where in this case, the evidence used by the Judge is the defendant's statement, the testimony of witnesses, and other evidence.Keywords: Juridical Studies, Criminal Acts of Fraud
Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel) Umar Aris; Tiyar Cahya Kusuma
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3224

Abstract

AbstrakDalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistis. Sumber Data yaitu Data sekunder. Data sekunder merupakan data pokok dalam Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, Peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang ada relefansinya dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa. Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah: Pertimbangan juridis dan Pertimbangan sosiologis. Saran diajukan: pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan menurut pandangan penulis belum sebanding dengan kerugian yang diderita korban, seharusnya hukuman lebih maksimal, namun hal ini dapat dijadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Rumah Tangga AbstractArticle 1 paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 states that: "Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect, causing misery or suffering, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of independence within the scope of the household." This study aims to determine the application of the elements of Article 5 jo Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Sel and to find out the basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel. The method used is a normative juridical approach method, that is, an approach that uses a positivist legislative conception. Data Sources are secondary data. Secondary data is the main data in the data source is secondary data sourced in decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel, Laws and Regulations, literature books that have relefancy with research materials based on the results of research and data analysis on domestic violence crimes in decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Cell, it can be concluded that. Application of Article 5 of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is in accordance, where the defendant's actions have been proven to be lawful and convincingly fulfilling the elements of Article 5 of Law Number 23 of 2004. The basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is: Juridical considerations and Sociological considerations. Suggestion submitted: the sentence imposed on the defendant is imprisonment for 5 (five) months in the view of the author has not been proportional to the harm suffered by the victim, it should be a more maximum sentence, but this can be used as an improvement on the defendant not to commit psychic violence and physical violence within the scope of the household.Keywords: Psychic Violence, Domestic
Analisa Yuridis Pemolisian Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Wilayah DKI Jakarta) Anggawira Anggawira; Wishnu Dewanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3225

Abstract

AbstrakDi Indonesia pengaturan yuridis tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Banyaknya kasus kecelakaan di wilayah DKI Jakarta yang diakibatkan para pelanggar lalu lintas yang tidak tertib dalam berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi serta hambatan para polisi lalu lintas dalam pemolisian untuk meningkatkan ketertiban para pengguna kendaraan dalam berlalu lintas di wilayah DKI Jakarta Peneltian ini menggunakan metode kulalitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan (study library), dengan menggunakan 3 bahan hukum (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan membuat suatu kesimpulan, yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif-induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas dan fungsi polisi lalu lintas adalah sebagai aparat penegak hukum terutama dalam UU Lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, aparat penyidik Kecelakaan lau lintas, aparat yang mempunyai wewenang secara umum serta melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, dan menyelenggarakan registrasi/ identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotorx serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang Lalu Lintas. Serta hambatan yang dialami oleh polisi lalu lintas lebih besar pada factor manusia yang kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti aturan berlalu lintas, serta adanya perilaku para oknum Penegak Hukum Lalu Lintas yang moralnya tidak baik.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pemolisian, Tertib, Berlalu Lintas AbstractIn Indonesia, juridical regulation on road traffic and transportation nationally is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This law forms the basis and guideline in the enforcement of traffic violations. The number of accidents in the DKI Jakarta area is caused by traffic violators who are not orderly driving. This study aims to determine the duties, functions and obstacles of traffic police in policing to improve the order of vehicle users in traffic in the DKI Jakarta area This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Data were obtained from the study library, using 3 legal materials (1) primary legal materials, (2) secondary legal materials, (3) tertiary legal materials. Data analysis is carried out systematically by making a conclusion, for which conclusions are then drawn by the deductive-inductive method. Based on the results of the study, it was concluded that the duties and functions of the traffic police are as law enforcement officers, especially in the Traffic Law and its implementing regulations, traffic accident investigating officers, officers who have general authority and carry out traffic education to the public, and organize registration / identification of drivers and motor vehicles as well as collecting, processing and presenting data on Traffic. As well as the obstacles experienced by the traffic police are greater in the human factor, which lacks public legal awareness in following traffic rules, as well as the behavior of Traffic Law Enforcement officers whose morals are not good.Keywords: Juridical Analysis, Policing, Orderly, Traffic
Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Perlu Dilindungi (Putusan PN Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt) Ahmad Fajar Satrio; Gunawan Nachrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3232

Abstract

AbstrakHakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Seandainya anak sebagai penyalahguna narkotika dan harus berhadapan dengan hukum, maka putusan hakim yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil. Putusan hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut UU Narkotika, bahwa terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusaannya adalah harus berupa rehabilitasi.Kata Kunci : Hukuman, anak korban penyalahgunaan narkotika AbstractThe judge before making a decision on a child who commits a crime, there are several things that become the basis for consideration for the judge. If the child is a narcotics abuser and has to deal with the law, the judge's decision to be handed down must consider the child's future life, therefore the judge must be sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair. The verdict against children as narcotics users according to the Narcotics Law, that the defendant is a victim so that the verdict must be in the form of rehabilitation.Keywords: Punishment, child victims of drug abuse
Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Aris Syahputra Situmorang; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3233

Abstract

AbstrakPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan keselarasan. Dengan diterapkan asas ini pada pelaksanaan pengadaan tanah maka dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah bersifat layak dan adil, layak dari segi jumlah dan layak dari segi cara pemberiannya sehingga pemegang hak atas tanah tidak merasa dipaksakan melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak pemegang atas tanah. Musyawarah dalam pengadaan tanah dilakukan semaksimal mungkin dan tetap dalam posisi netral dan tetap dalam posisi sejajar dan tidak ada pihak yang merasa ditekan atau dipaksakan, prinsip penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah tertuang dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan memberikan perlindungan hukum dan dalam pemberian ganti kerugian tidak menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan sebelum pelepasan hak atas tanah.Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum AbstractLand procurement for development in the public interest must be carried out based on the principles of humanity, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability and harmony. By applying this principle to the implementation of land acquisition, it can minimize conflicts in land acquisition. The provision of compensation to the holder of land rights is appropriate and fair, appropriate in terms of quantity and appropriate in terms of the method of giving it so that the holder of land rights does not feel compelled to release their land to be used for development purposes based on the principle of respect for the rights of the holder to the land. Deliberations in land acquisition are carried out as much as possible and remain in a neutral position and remain in an equal position and no party feels pressured or forced, the principle of respect for land rights holders is contained in Law Number 2 of 2012 by providing legal protection and in granting compensation does not cause the holder of land rights to be in no worse condition than before the relinquishment of land rights.Keywords: Compensation, Land Acquisition, Public Interest
Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019) Ferdino Caprico; Gunawan Nachrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3234

Abstract

AbstrakPengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika AbsractNarcotics users who are not dealers when brought before the trial, will also be charged with other articles. Logically, users who obtain narcotics against the law, then of course there are also at once several acts committed by these users as formulated in Article 111 and or Article 112 or even Article 114. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.Keywords: Criminal System, Narcotics Crime
Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami Muhammad Ramadhani Hidayat; Anshori Anshori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3235

Abstract

AbstrakDalam praktek sering terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara anak- anaknya sebagai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut. Ada dua golongan ahli waris ini juga sering menimbulkan masalah, karena sanak keluarga pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau ab-intestato merasa dirugikan dengan adanya ahli waris testamentair, seperti kepada janda (tidak ada hubungan darah) terhadap harta bawaan suaminya.Kata Kunci: Kedudukan Janda, Mewaris Harta Bawaan Suami AbstractIn practice, it often happens when someone dies leaving their assets behind, a dispute will arise between their children as heirs regarding the distribution of the inheritance. There are two groups of heirs who also often cause problems, because the heir's relatives as heirs based on blood relations or ab-intestato feel disadvantaged by the presence of testamentair heirs, such as widows (no blood relation) to her husband's inherited property.Keywords: Both Widows, Inherit Husband's Property
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Berbasis Pendidikan Karakater pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Herlina Usman; Nina Nurhasanah; Yosi Wulandari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3240

Abstract

AbstrakPenelitian pengembangan bertujuan menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) elektronik berbasis pendidikan karakter sebagai penunjang materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Metode yang digunakan Research & Development, model yang dikembangkan dengan menggunakan; Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation (ADDIE). Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 04 Pagi. Langkah-langkah dalam tahapan penelitian ini, 1) menganalisis kebutuhan penelitian, 2) perancangan produk, 3) mengembangkan produk, 4) uji coba peserta didik, dan 5) evaluasi. Teknik analisis data menggunakan wawancara, dan kuesioner. Hasil uji coba pengembangan dievaluasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa yang diperoleh dari nilai rata-rata sebesar 90,3%dengan kategori sangat baik, sedangkan hasil uji coba pengguna secara online menghasilkan nilai rata-rata 84,45%. Ini menunjukkan bahwa LKPD layak digunakan untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas empat sekolah dasar.Kata Kunci: LKPD, Pendidikan Karakter, PPKn AbstractDevelopment research aims to produce a student worksheet of electronic-based character education as well as supporting the learning materials Pancasila and Citizenship Education. Methods used in Research & Development, models are developed with the use of; Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation (ADDIE). This research was conducted in elementary school Lebak Bulus 04 in the Morning. The steps in the stages of this research, 1) analyze the needs of the research, 2) product design, 3) develop the products, 4) trials of learners, and 5) evaluation. Data analysis techniques using interviews, and questionnaires. The results of the test development were evaluated by media experts, material experts, and linguists obtained from an average value of 90,3%with very good category, while the results of user testing online generate an average value 84,45%. This shows that the worksheet learners decent used for learning Pancasila and Citizenship Education in the fourth grade of primary school.Keywords: Student Worksheet, Character Education, Civic Education

Page 182 of 322 | Total Record : 3219

 180   181   182   183   184 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue