cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,219 Documents
 239   240   241   242   243 
Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia La Gurusi; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5926

Abstract

Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan dalam analisis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pembunuhan; Keadilan; KUHP Abstract Criminal sanctions against maltreatment cases have clearly been contained in the legislation, especially the Criminal Code, but not necessarily a suspected perpetrator of a criminal offence can be directly sanctioned based on what has been stated in the legislation. This research uses normative legal research with several approaches in the analysis, namely the statutory approach and the case approach. The research analysis will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results of the research will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results showed that the Judge of the Pasarwajo Class II District Court before making a decision did not only consider the juridical aspects, but also considered outside of the juridical aspects such as: taking into account the attitude and behaviour of the defendant while in court, age, and the future of the defendant as part of the judge's consideration in making a decision. Keywords: Judge's Decision; Crime of Murder; Justice; Criminal Code
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek Epi Septianingsih; Fatkhul Muin; Ikomatussuniah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5944

Abstract

Abstrak Penelitian ini di latar belakangi mengenai penjualan obat keras tanpa resep di Apotek yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker dianggap negatif oleh media di Indonesia, dikarenakan terdapat praktek yang tidak sesuai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggung jawab hukum administrasi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat keras yang memiliki izin edar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, Sosiologis. Data untuk analisanya menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum. Apotek dalam setiap menjual obat keras harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kefarmasian terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter yaitu sanksi administratif dimulai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan SIA. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk BPOM sebagai pengawasan obat keras yang ilegal. Adanya BPOM pengawasan pemerintah lebih terjamin, dan masyarakat lebih aman dan nyaman dalam menggunakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Apotek Abstract This research is motivated by the issue of over-the-counter sales of prescription drugs in pharmacies conducted by pharmacists. Pharmacists are perceived negatively by the media in Indonesia due to inappropriate practices. The objectives of this research are to determine the sales of prescription drugs without a doctor's prescription in Lebak Regency. Furthermore, to understand the administrative legal responsibilities for pharmacies selling prescription drugs without a doctor's prescription, and how the supervision is carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for prescription drugs with circulation permits. This research employs a normative empirical juridical approach with legal and sociological perspectives. Qualitative analysis is used for data analysis. The results of this research indicate that the sale of prescription drugs without a doctor's prescription is a legal violation. Pharmacies must adhere to existing regulations when selling prescription drugs and are responsible for reporting each sale to the government, specifically the Health Department. Sanctions imposed on pharmaceutical business operators for selling prescription drugs without a doctor's prescription include administrative penalties ranging from written warnings to temporary cessation of activities to revocation of the pharmacy license. Government oversight is carried out through the establishment of BPOM to monitor illegal prescription drug sales. The existence of BPOM ensures more effective government supervision, providing greater safety and comfort for the public in using the medications they need. Keyword: Rensponsibility, Law, Pharmacy
Kajian Filosofis: Pancasila dan Altruisme Anggit Rizkianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5970

Abstract

Abstrak Perilaku prososial (prosocial behavior) masyarakat Indonesia, khususnya perilaku altruisme, seringkali tidak terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila semakin tidak membumi di lapangan sosial. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dan altruisme sebagai dasar tindakan moral pada dasarnya memiliki kedekatan gagasan dan dapat saling menopang. Studi ini merupakan studi teks, dengan menempatkan teks-teks relevan sebagai dokumen historis, lalu mendeskripsikannya kembali dan merekonstuksinya untuk menjawab masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari pandangan bahwa Indonesia sebagai suatu negara memiliki identitas kebangsaan yang kuat, yang sangat mengedepankan nilai gotong royong dan kebaikan bersama. Sementara itu, altruisme adalah sikap dan tindakan suka rela menolong orang lain. Seorang altruis selalu memiliki kesadaran moral mementingkan manusia lain dan kebaikan bersama, alih-alih diri sendiri. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan kesadaran moral dan tindakan altruistik. Pancasila dapat semakin memperkokoh moral altruis tersebut dan membuatnya dapat semakin berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Filsafat Pancasila, Altruisme Abstract The prosocial behaviour of Indonesian people, especially altruistic behavior, often unrelated to the values of Pancasila. So, this means that Pancasila can not be realized in the social reality. The purpose of this article is to show that Pancasila as a state philosophy and altruism as a basis for moral action have similar ideas and can support each other. This study is a text study, with relevant texts as historical documents, then re-describing and reconstructing them to answer the problem. The result of the study show that Pancasila was born from the thought that Indonesia as a country has a strong national identity, which prioritizes the values of mutual cooperation and the mutual benefits. Meanwhile, altruism is the attitude and behavior of voluntarily helping others. An altruist always has a moral awareness of prioritizing other humans and mutual benefits, rather than themself. As a national philosophy, Pancasila can be a solid foundation for developing moral awareness and altruistic behavior. Pancasila can also reinforce altruist moral and make it more sustainable in the life of Indonesian society. Keywords: Pancasila, Pancasila Philosophy, Altruism
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung) Yayat Hidayat; Omo Permana; Mungguh Subekti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5972

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the role of DPMD in empowering the community through BUMDes and to know the inhibiting factors and solutions regarding the process of advancing BUMDes. The method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach. Researchers collect data by going to the field with interview and observation techniques. Community empowerment that has been carried out by BUMDes Mawa Raharja is through circular economy activities and the utilization of village potential, namely the natural beauty owned by Cibiru Wetan Village so that it is used as a tourist attraction including Tangga Seribu and Batu Kuda. The Community and Village Empowerment Office of West Java Province has two roles in empowering the community through BUMDes in Cibiru Wetan Village, namely as extension workers and facilitators. The obstacles experienced by DPMD in advancing BUMDes are technical obstacles and also the village's original income. In order for DPMD to be more optimal in carrying out the next task, there is a suggestion, namely that the village government is expected to cooperate with BUMDes in optimizing village potential by making village regulations regarding village financial management and building community participation to build businesses. Furthermore, BUMDes can establish relationships with external parties through AKSARA (Champion Village Academy) activities. Keywords: DPMD, PUEM, BUMDes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPMD dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes serta mengetahui faktor penghambat dan solusi mengenai proses memajukan BUMDes. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan turun ke lapangan dengan teknik wawancara dan observasi. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh BUMDes Mawa Raharja ialah melalui kegiatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan potensi desa yaitu keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Cibiru Wetan sehingga dijadikan sebagai objek wisata diantaranya adalah Tangga Seribu dan Batu Kuda. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki dua peran dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes di Desa Cibiru Wetan yaitu sebagai penyuluh dan fasilitator. Hambatan yang dialami oleh DPMD dalam memajukan BUMDes adalah kendala teknis dan juga pendapatan asli desa. Agar DPMD lebih optimal dalam menjalankan tugas selanjutnya maka terdapat saran yaitu diharapkan pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes dalam optimalisasi potensi desa dengan membuat peraturan desa mengenai pengelolaan keuangan desa serta membangun partisipasi masyarakat untuk membangun usaha. Selanjutnya BUMDes dapat menjalin relasi dengan pihak luar melalui kegiatan AKSARA(Akademi Desa Juara). Kata Kunci: DPMD, PUEM, BUMDes
Tinjauan Tentang Kampus Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Daud Yefkanius Nassa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5977

Abstract

Abstrak Kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim yang bernama Kebijakan Kampus Merdeka menyebabkan beberapa pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya guru-guru dan juga para Mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan alasan yang kongkrit dari tanggapan “para insan perguruan tinggi untuk menanggapi permasalahan kebijakan baru yang dibuat oleh Mendikbud sekarang ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan agar dapat menemukan permasalahan masyarakat yang dihadapi saat ini dalam permasalahan kebijakan tersebut secara langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat kontra dengan kebijakan tersebut, yaitu didalam buku “kritik Kampus Merdeka “ menurut Putu Ariawantara bahwa beliau mengkhawatirkan terhadap kebijkan baru yang berbunyi“ kebebasan mahasiswa untuk belajar diluar prodi“ beliau beranggapan bahwa ada beberapa permasalahan besar yang beliau temui. yaitu akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah – pindah dari satu prodi ke prodi lainnya. dengan beberapa penyebab tersebut. kami telah menemukan sebuah solusi untuk memecah permasalahan tersebut, yaitu dengan cara kita sebagai masyarakat sebaiknya mengikuti atau menjalankan dulu kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Mendikbud sambil melihat sisi positif maupun negatif dari hasil kebijakan pemerintah tersebut. Kata Kunci: Kampus Merdeka, Hak Asasi Manusia
Analisis Faktor-faktor yang Berdampak pada Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Dian Meliantari; Ari Apriani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5980

Abstract

Abstract Service marketing, especially in the tourism sector, began to wriggle, marked by the number of tourist attractions that have sprung up with their own charm, which of course makes competition tighter. It turns out that this new tourist spot is not necessarily visited by many people, that's why managers must be smart to develop strategies to attract visitors to come. Almost every region in Indonesia has tourist attractions with a variety of tourist attractions to lodging accommodations that compete to attract local tourists there. This study aims to see and determine the impact of jurbab tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates on Indonesian tourist visits. The method used is a quantitative method with the use of data from BPS. Further analyzed by multiple linear regression with SPSS 26. As a result, tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates partially have a significant effect on Indonesian tourist visits. Simultaneously tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates have a significant effect on Indonesian tourist visits. Keywords: Tourist Destinations, Tourist Destinations, Hotel Occupancy Rates, Tourist Visits, Domestic Tourists Abstrak Pemasaran jasa khususnya di sektor pariwisata mulai bergeliat, ditandai dengan banyaknya tempat wisata yang bermunculan dengan daya tariknya tersendiri, yang tentu saja membuat persaingan semakin ketat. Ternyata tidak serta merta tempat wisata baru ini banyak dikunjungi orang karena itulah pengelola harus pintar Menyusun strategi untuk menggaet pengunjung datang. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tempat wisata dengan beragam daya tarik wisata hingga akomodasi penginapan yang berlomba menarik minat wisatawan lokal kesana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui dampak jurbab daerah tujuan wisata, destinasi wisata dan tingkat hunian hotel terhadap kunjungan wisatawan Nusantara. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penggunaan data dari BPS. Selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasilnya, Daerah tujuan wisata, Destinasi wisata dan Tingkat hunian hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kunjungan wisatawan Nusantara. Secara simultan daerah tujuan wisata, destinasi wisata dan Tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan Nusantara. Kata Kunci: Daerah Tujuan Wisata, Destinasi Wisata, Tingkat Hunian Hotel, Kunjungan Wisatawan, Wisatawan Nusantara
Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Dadan Herdiana; Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5987

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan Nurcahyo Agung Pambudhi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5992

Abstract

Abstrak Dilema keamanan adalah situasi di mana suatu negara berupaya meningkatkan keamanannya dengan memperkuat pertahanannya atau membentuk aliansi dengan negara lain. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, akan muncul berbagai ancaman, kesulitan, dan risiko yang sangat kompleks. Kekompleksan ancaman dan tantangan pertahanan negara secara konsisten dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di bidang ini.. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerataan ekonomi saja namun juga bisa dilihat dengan pertahanan keamanan sebagai sebuah Ibukota Negara. Hal ini perkuat dengan ditandatanganinya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu. Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentu saja akan menciptakan pos-pos baru pengeluaran anggaran tiap tahunnya untuk mendukung Pembangunan ibukota negara baru di Penajam Passer utara atau mungkin akan mengorbankan pos- pos anggaran yang sudah ada. Penelitian kualitatif adalah metode utama untuk mengumpulkan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran yang dijatahkan ke Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 130 tahun 2022. sebesar 144, 26 Triliun Rupiah Dimana mengalami penurunan yang termaktub dalam RAPBN 2024 menjadi 135,44 Triliun Rupiah. Pembangunan postur pertahanan negara bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Potensi ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Postur pertahanan negara terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, serta ancaman nyata dan belum nyata. Bangkuatpokhan, juga dikenal sebagai Kekuatan Utama Pertahanan atau Minimum Essential Force (MEF), terdiri dari tiga rencana strategis yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan sebelumnya. Renstra I beroperasi dari tahun 2010–2014; Renstra II beroperasi dari tahun 2015–2019; dan Renstra III beroperasi dari tahun 2020–2024. Sejak 2012, pemerintah telah mengoptimalkan kebijakan zero growth untuk mengurangi biaya pegawai. Perombakan birokrasi pertahanan departemen sumber daya manusia adalah kebijakan pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah staf dan posisi mereka. Hal ini dinilai dapat mengatasi pengurangan anggaran pertahanan dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Ibukota Negara Baru (IKN). Tentunya dengan perimbangan anggaran penelitian dan pengembangan yang cukup agar penguatan Alpalhankam dalam negeri dapat teratasi dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Kata Kunci: Geopolitik dan Geostrategi Kawasan, IKN, Anggaran Pertahanan Abstract A security dilemma is a situation in which a country seeks to increase its security by strengthening its defenses or forming alliances with other countries. The development of a dynamic strategic environment will give rise to a very complex series of threats, challenges and risks. Geopolitical and geostrategic developments in the region always bring changes in the complexity of defense threats and challenges. The relocation of Indonesia's National Capital (IKN) is a very effective thing not only seen from the perspective of economic equality but can also be seen in terms of security and defense as a National Capital. . This was reinforced by the signing of Law number 3 of 2022 concerning National Capital (UU IKN) which was signed and officially promulgated on February 15 2022. The move of the national capital from Jakarta to Kalimantan will of course create new budget expenditure posts each year to support the development of a new state capital in North Penajam Passer or perhaps will sacrifice existing budget posts. The method used is qualitative research, with document review as the main data collection technique. Analysis results, according to Presidential Regulation no. 130 of 2022, the Ministry of Defense's budget reallocation is 144.26 trillion Rupiah, which has decreased as stated in the 2024 RAPBN to 135.44 trillion Rupiah. The development of the country's defense posture aims to strengthen the country's defense capabilities. Potential threats to Indonesia are increasingly complex and diverse, requiring strong state defense capabilities. The country's defense posture continues to be adjusted and directed to be able to respond to various possible challenges, as well as real and unreal threats. The Ministry of Defense has previously prepared a strategic plan for the development of the Main Defense Force (Bangkuatpokhan) or better known as the Minimum Essential Force (MEF), which consists of three strategic strategic plans. Strategic Plan I started in 2010-2014, Strategic Plan II in 2015-2019 and Strategic Plan III in 2020-2024. The government's policy to reduce employee costs includes optimizing the zero growth policy implemented since 2012. The government's policy is to overhaul the HR department's defense bureaucracy which aims to maximize quality rather than quantity to achieve a balance between the number of people and the number of posts. This is considered to be able to overcome the reduction in the defense budget in order to support the acceleration of the Development of the New National Capital (IKN). Of course, with a balanced research and development budget that is sufficient, strengthening domestic defense and security equipment can be resolved and reduce dependence on other countries. Keywords: Geopolitics and regional geostrategy, IKN, defense budget. Keywords: Geopolitics And Regional Geostrategy, IKN, Defense Budget
Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan Poppy Primadana Top Gea; Nailah Ariqah; Govara Remeina Pitang; Andryawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.5998

Abstract

Abstrak Kasus Gregorius Ronald Tannur menggambarkan tantangan signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan pemenuhan asas legalitas, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap proses hukum yang dijalani oleh pelaku, yang dimulai dari tahap penyidikan, proses peradilan tingkat pertama, hingga kasasi. Berdasarkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV, pelaku terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap korban, yang meliputi pemukulan menggunakan botol hingga tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Artikel ini juga membahas prinsip keadilan prosedural. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum positif dalam kasus ini, khususnya dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini memberikan refleksi kritis terhadap proses peradilan di Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Diharapkan, analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kata Kunci: Gregorius Ronald Tannur, Penganiayaan berat, Normatif, Asas Legalitas, Evaluasi
Peran Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini di TK Al Istiqomah Azivah Zahrianis; Nabila Riyani Amanda Saragih; Riska Tri Andini
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6002

Abstract

Abstrak Perkembangan bahasa Indonesia sangat penting karena komunikasi juga penting untuk tahapan perkembangan dari anak-anak tersebut. Dengan berbahasalah mereka berkomunikasi dan interaksi sosialSalah satu stimulasi yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah dengan berinteraksi sosial. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran interaksi sosial dalam meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini tersebut. Subjek penelitian melibatkan 10 siswa dari TK Istiqomah di mana 3 diantaranya mengalami pribadi yang improver dan menutup diri dari teman-temannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara dengan guru serta observasi terhadap siswa selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran interaksi sosial dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Kata Kunci: Perkembangan Bahasa, Interaksi Sosial, Anak Usia Dini Abstract The development of the Indonesian language is very important because communication is also important for the development stages of these children. It is through language that they communicate and have social interaction. One of the stimuli that we can use to improve language development in early childhood is social interaction. Therefore, this study aims to investigate the role of social interaction in improving language development in early childhood. The research subjects involved 10 students from Istiqomah Kindergarten, 3 of whom experienced personal improvement and closed themselves off from their friends. The research methods used are observations and interviews with teachers as well as observations of students during a certain period. The research results show that the role of social interaction can improve language skills in early childhood. Keywords: Language Development, Social Interaction, Early Childhood

Page 241 of 322 | Total Record : 3219

 239   240   241   242   243 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue