cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 3,219 Documents
Analisis Kunjungan Tenaga Kesehatan terhadap Perawatan Nifas dan Bayi Baru Lahir di Kec. Hamparan Perak, Desa Paluh Kurau Dusun 14 Nurhayati; Siti Hajar Lubis; Dwi Ardhianti; Muhammad Ramadhan G
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6364

Abstract

Abstrak Postpartum atau biasa dikenal dengan masa Nifas merupakan masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan Rahim kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Masa nifas juga merupakan masa yang sangat penting untuk menentukan derajat status kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Tahapan dalam masa nifas dibagi menjadi tiga Periode, yakni Periode immediate postpartum atau puerperium dini, Periode intermedial atau early postpartum, dan Periode late postpartum. Kunjungan Nifas menjadi hal yang penting selama periode masa nifas berlangsung. Kunjungan masa nifas dilakukan sedikitnya empat kali untuk mengetahui status ibu dan status bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani berbagai masalah yang terjadi selama periode masa nifas berlangsung. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk menganalisis (1) pendampingan berupa kunjungan nifas pada ibu dan bayi baru lahir, (2) aspek kebudayaan yang masih dilakukan pada ibu nifas dan bayi baru lahir, (3) masalah dan kendala yang terjadi selama masa nifas berlangsung. Metode pengabdian ini berupa penyuluhan dengan mewawancarai secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kunjungan nifas dan kendala yang terjadi selama masa nifas berlangsung. Peserta kegiatan penyuluhan ini yaitu ibu-ibu yang baru melahirkan yang berada di Kec. Hamparan perak, Desa Paluh Kurau Dusun 14 yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Mei 2024. Hasil kegiatan penyuluhan ini didapatkan bahwa terdapat perbedaan kunjungan nifas yang terjadi antara ibu melahirkan secara normal dirumah dan ibu yang melahirkan secara normal di rumah sakit. Meskipun terdapat perbedaan kunjungan nifas, kendala maupun masalah tidak terjadi dan tidak memengaruhi status kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Keywords: Masa Nifas, Kunjungan nifas, Bayi baru lahir Abstract Postpartum or commonly known as the puerperium is a period that begins after the birth of the placenta and the uterus returns to its pre-pregnancy state, which lasts for 6 weeks or 42 days. The postpartum period is also a very important period to determine the degree of health status of the mother and newborn. The stages in the postpartum period are divided into three periods, namely the immediate postpartum or early puerperium period, the intermedial or early postpartum period, and the late postpartum period. Postpartum visits are important during the postpartum period. Postpartum visits are conducted at least four times to determine the status of the mother and the status of the newborn to prevent, detect, and treat various problems that occur during the postpartum period. The purpose of this community service is to analyze (1) assistance in the form of postpartum visits to mothers and newborns, (2) cultural aspects that are still carried out on postpartum mothers and newborns, (3) problems and obstacles that occur during the postpartum period. This service method is in the form of counseling by interviewing directly and asking several questions about postpartum visits and obstacles that occur during the postpartum period. The participants of this counseling activity were mothers who had just given birth in Hamparan perak Sub-District, Paluh Kurau Village Hamlet 14 which was held on Thursday, May 9, 2024. The results of this counseling activity found that there were differences in postpartum visits that occurred between mothers who gave birth normally at home and mothers who gave birth normally in the hospital. Although there are differences in postpartum visits, obstacles and problems do not occur and do not affect the health status of mothers and newborns. Keywords: Postpartum period, Postpartum visit, Newborn baby
Manajemen Inovasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Dasar Islam Raudlatul Istiqomah Suko Maron Ainur Rohmah; Endah Tri Wisudaningsih; Arifia Retna Yunita
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6370

Abstract

Abstrak Pendidikan karakter di sekolah dasar merupakan aspek penting dalam membentuk kepribadian dan moralitas siswa. SD Islam Raudhatul Istiqomah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kasus. Sumber data menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif meliputi kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, dependebilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen inovasi pembelajaran terdiri dari tiga yaitu perencanaaan: mengacu terhadap musyawaroh atau sesuai kesepakan semua para pendidik di lembaga, pelaksanaan: pelaksanakan solat dluha, Pembacaan asmaul husna dan juz 30 sebelum masuk kelas, Setiap 3 bulan sekali mengadakan penyuluhan terkait materi akhlaq atau karakter yang baik, Rutinitas literasi qurani Evaluasi: tes kepribadian, tes tulis dari hasil literasi al-quran, dan tes praktek ibadah. Kunci: Manajemen, Inovasi Pembelajaran, Pendidikan Karakter Abstract Character education in elementary school is an important aspect in shaping the personality and morality of students. SD Islam Raudhatul Istiqomah faces challenges in integrating character values into the learning curriculum. This study aims to explore and analyze the management of learning innovations applied in the school to strengthen student character education. A qualitative approach was used in this study, involving in-depth interviews with teaching staff, classroom observation, and document analysis. . The results of the study show that the management of learning innovation consists of three, namely planning: referring to deliberation or according to the agreement of all educators in the institution, implementation: implementing the dluha prayer, reciting asmaul husna and juz 30 before entering class, once every 3 months holding counseling related to moral material or good character, Quran literacy routine Evaluation: personality test, written test of results Qur'an literacy, and worship practice test. Keyword: Management, Learning Innovation, Character Education
Peran Orang Tua Terhadap Minat Siswa Kelas III MI Kholafiyah Hasaniyah pada Pembelajaran Matematika Siti Masruroh Aprilia; Endah Tri Wisudaningsih; Nani Zahrotul Mufidah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6378

Abstract

Abstrak Orang tua memegang peranan penting dalam pembelajaran di sekolah. Tidak mudah bagi orang tua untuk menerapkan pelatihan dalam hal tumbuh kembang anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran orang tua terhadap minat siswa kelas III MI Kholafiyah Hasaniyah pada pembelajaran matematika. Metodenya yaitu deskriptif kualitatif. 6 orang tua siswa menjadi subjek. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi kondensasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengantriangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua adalah memandu dan memotivasi anak-anaknya, merawat anak dengan baik dan ajarkan anak hidup disiplin dan bersih, menemani anak-anak belajar, mengerjakan aktivitas umum di rumah, ciptakan lingkungan yang positif untuk anak, berbicara tegas dengan anak-anak, mengawasi anak, mengurus keluarga dan memenuhi kebutuhannya, menyelenggarakan pelatihan, kegiatan di rumah yang serbaguna dan inovatif. Kata Kunci: Peran Orang Tua, Minat Belajar, Matematika Abstract Parents play an important role in learning at school. It is not easy for parents to apply training in terms of child growth and development. The aim is to determine the role of parents in the interest of class III MI Kholafiyah Hasaniyah students in learning mathematics. The method is descriptive qualitative. 6 parents of students were the subjects. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include condensing data, presenting data and drawing conclusions. Test the validity of data in qualitative research using source triangulation and technical triangulation. The results of the research show that the role of parents is to guide and motivate their children, take good care of children and teach children to live a disciplined and clean life, accompany children to study, do general activities at home, create a positive environment for children, speak firmly with children -children, supervising children, taking care of the family and meeting their needs, organizing training, versatile and innovative home activities. Keywords: Role of Parents, Interest in Learning, Mathematics
Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing Marvell Limiardo; Frederick Reinhart; Khanza Octalivia Karyn
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6379

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, khususnya Konvensi New York 1958, dengan praktik penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia. Meskipun telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara konsisten. Penafsiran luas terhadap konsep "ketertiban umum" oleh pengadilan Indonesia dan ketidakjelasan kriteria pelanggaran ketertiban umum menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil Indonesia untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan komitmen internasionalnya, seperti klarifikasi kriteria ketertiban umum, peningkatan pendidikan dan pelatihan, transparansi dan akuntabilitas, serta kerjasama internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan implementasi perjanjian internasional, membangun kepercayaan investor, dan mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Konvensi New York 1958, Ketertiban Umum, dan Kepastian Hukum
Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi Ika Setyorini; Imam Yahya; Sukendar Sukendar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6380

Abstract

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum bagi Bangsa Indonesia diambil dari pemikiran yang sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Sehingga dalam membangun bangsanya membutuhkan pemimpin nasional yang mampu melandaskan nilai nilia kepribadiam Pancasila untuk mengantisipasi perubahan ditengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kwalitatif adalah penelitian yang digunakanuntuk memahami fenomena tentang Gambaran yang nyata. Pendekatan yang bersifat penelitian hukum normatif /kepustakaan yang bersumber dari pustaka, buku, serta karya ilmiah jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya untuk melihat konsep revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan pasca reformasi. Kepemimpinan yang diharapakan pada era pemerintahan pasca reformasi yang bernilai Pancasila bisa diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional dimana segala kebijakan negara dan program pemerinyah harus bernilai didalamnya. Hal ini diantaranya: a) mencakup pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, b) Penerapan siistem pemerintahan yang transparatif dan akuntabel, c) pengambilan Keputusan yang berbasisi pada kepentingan umum dan keadilan sosial, d) penguatan Lembaga demokrasi yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Kata Kunci: Revitalisasi, Pancasila, Pemimpin, Reformasi Abstract Pancasila as the basis of the state and the source of law for the Indonesian nation is taken from ideas that existed long before the Indonesian nation was born. So that in building the nation, it needs a national leader who is able to base the values of Pancasila personality to anticipate changes in the midst of current social, political, and economic dynamics. Along with the rapid and complex changes in globalization, the challenges faced by countries in building effective and efficient national leadership. This study uses a type of library research with a qualitative approach method. The qualitative approach method is a research used to understand the phenomenon of the real picture. In this case, the author uses an approach that is normative/literature research sourced from literature, books, and journal scientific papers that are relevant to the subject matter. These sources are taken from various works to see the concept of Pancasila revitalization in building post-reform leadership. The leadership expected in the post-reform government era that has the value of Pancasila can be applied in the practice of national leadership where all state policies and government programs must be valued in it. These include: a) including character building based on Pancasila, b) the implementation of a transparent and accountable governance system, c) decision making based on public interest and social justice, d) strengthening democratic institutions that are able to accommodate and channel the aspirations of the people. Keywords: Revitalization, Pancasila, Leader, Reform
Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim Stanley Muljadi Art; Muhammad Rangga Arya Putra; Rachel Milafebina
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6383

Abstract

Abstrak Dalam sistem acara perdata yang berlaku, hakim terikat pada alat bukti yang sah. Artinya, hakim dapat memutus berdasarkan alat bukti yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR. Selain itu, terdapat bukti di persidangan dan keterangan ahli bahwa meskipun dokumen elektronik belum dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Pembuktian yang berlaku saat ini, alat bukti elektronik banyak digunakan di masyarakat dan dalam transfer elektronik. Khususnya dalam transaksi bisnis baru. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam menilai suatu perkara yang alat buktinya menggunakan alat bukti elektronik, hakim bersandar pada hukum substantif yang mengatur perkara tersebut karena hukum formal, yaitu Kode Etik, bukanlah rakyat (HIR) yang mengaturnya. Hukum informasi dan komunikasi elektronik atau Undang-Undang sosial. Namun demikian, sekalipun tidak ada Undang-Undang substantif yang mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang diperbolehkan di pengadilan, atau jika hakim tidak mau menempatkan alat bukti tersebut pada hukum substantif, maka hakim akan memutus Undang-Undang tersebut dengan membandingkan dan menafsirkan alat bukti tersebut secara sah. asalkan Hal itu akan diproses secara elektronik sehingga dapat digunakan tidak hanya sebagai alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi juga sebagai alat bukti peradilan. Kata Kunci: Pembuktian, Bukti Elektronik, Penemuan Hukum Abstract In the current civil procedure system, judges are bound by valid evidence. This means that the judge can make a decision based on evidence determined in accordance with the provisions of article 164 HIR. In addition, there is evidence at trial and expert testimony that although electronic documents cannot yet be accepted as evidence based on the current Evidence Act, electronic evidence is widely used in society and in electronic transfers. , especially in new business transactions. This article concludes that in assessing a case where the evidence uses electronic evidence, the judge relies on the substantive law that regulates the case because the formal law, namely the Code of Ethics, is not the people's (HIR) that regulates it. Electronic information and communications law or social law. However, even if there is no substantive law that regulates electronic evidence as evidence that is permitted in court, or if the judge does not want to place the evidence in substantive law, then the judge will decide on the law by comparing and interpreting the evidence. the evidence is valid. provided that this will be processed electronically so that it can be used not only as evidence as regulated in the Civil Procedure Law, but also as judicial evidence. Keywords: Evidentiary, Electronic Evidence, Legal Discovery
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery pada Platform Jual Beli Gratia Ester Simatupang; Baharuddin Jusuf Habibie Hasta; Antonio Bravo; Bayu Prasetyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6384

Abstract

Abstrak Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mengubah perdagangan tradisional menjadi e-commerce, menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada konsumen dalam membeli barang dan jasa. Salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Shopee, telah banyak mengadopsi metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang sangat disukai konsumen karena kemudahan dan kepercayaannya. Namun, metode ini mengharuskan pengumpulan data pribadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar mengenai privasi dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi COD pada aplikasi Shopee dengan menggunakan metode penelitian normatif.Penelitian ini mengeksplorasi kerangka teoritis tentang hak dan kewajiban konsumen, ketentuan hukum seputar perlindungan data pribadi, dan potensi risiko yang terkait dengan pelanggaran data. Selain itu, kajian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menjaga data konsumen dalam negara Indonesia. Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan terkait dalam KUH Perdata, untuk mengevaluasi kecukupan upaya hukum yang ada saat ini.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan dasar untuk melindungi data konsumen, terdapat kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang membuat konsumen rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data. Studi ini menggarisbawahi perlunya pengawasan peraturan yang lebih kuat, peningkatan protokol keamanan pada platform e-commerce, dan kesadaran konsumen yang lebih besar untuk memitigasi risiko-risiko ini. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan langkah-langkah praktis untuk mengamankan data pribadi dalam transaksi e-commerce juga dibahas dalam penelitian ini. Kata Kunci: E-Commerce, Cash On Delivery, Data Pribadi, Perlindungan Konsumen Abstract The rapid advancement of digital technology has transformed traditional trade into e-commerce, offering consumers convenience and efficiency in purchasing goods and services. One of the leading e-commerce platforms in Indonesia, Shopee, has adopted the Cash on Delivery (COD) payment method which is very popular with consumers because of its convenience and trustworthiness. However, this method requires the collection of personal data, raising major concerns regarding data privacy and security. This research aims to analyze the legal protection of consumer personal data in COD transactions on the Shopee application using normative research methods. This research explores the theoretical framework regarding consumer rights and obligations, legal provisions surrounding personal data protection, and potential risks associated with data breaches. In addition, this study examines the effectiveness of existing legal instruments in safeguarding consumer data in Indonesia. This study utilizes various legal sources, including national regulations such as the Personal Data Protection Law and related provisions in the Civil Code, to evaluate the adequacy of current legal remedies. Findings show that although the legal framework provides the basis for protecting consumer data, there are gaps in implementation and enforcement of laws that make consumers vulnerable to data breaches and misuse. This study underscores the need for stronger regulatory oversight, enhanced security protocols on e-commerce platforms, and greater consumer awareness to mitigate these risks. Recommendations for improving legal protection and practical steps to secure personal data in e-commerce transactions are also discussed in this research. Keywords: E-Commerce, Cash on Delivery, Personal Data, Consumer Protection
Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Imelda Martinelli; Cendana Suryani; Thalia Rizq Aurora Patty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6387

Abstract

Abstract Sales agreements are fundamental in society, regulated by the Indonesian Civil Code. These agreements establish reciprocal obligations between sellers and buyers, binding both parties upon agreement, even before the exchange of goods or payment. Sales transactions play a crucial role in meeting needs and driving economic growth. With the emergence of electronic commerce (e-commerce), transactions have evolved, facilitated by advanced technology. Online marketplaces like Tokopedia and Shopee have become significant platforms, regulated by laws such as Law No. 11 of 2008. Payment methods, including Cash On Delivery (COD), offer convenience and security, although conflicts such as non-payment or violence against couriers have arisen. In COD transactions, sellers set several requirements to ensure the smoothness of the sales process. Firstly, buyers order goods from sellers through agreed platforms or communication. Subsequently, sellers and buyers engage in discussions until reaching an agreement that forms an official contract between both parties. An electronic sales agreement with a COD payment system follows the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which states that an electronic transaction is deemed to occur when an offer made by the seller is accepted and approved by the recipient. Keywords: Agreements, Electronic Commerce, Cash On Delivery Abstrak Perjanjian jual beli merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, mengikat kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan, bahkan sebelum pertukaran barang atau pembayaran. Transaksi jual beli berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi telah berkembang, difasilitasi oleh teknologi canggih. Marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi platform penting, diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Metode pembayaran, termasuk Cash On Delivery (COD), menawarkan kenyamanan dan keamanan, meskipun konflik seperti tidak membayar atau kekerasan terhadap kurir telah muncul. Dalam transaksi bayar ditempat atau COD, penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kata Kunci: Perjanjian, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat
Pengaruh Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia Loficha Metesa Br Ginting; Julia Ivanna
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6398

Abstract

Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh pendidikan didalam menentukan pilihan politik,kesadaran politik mahasiswa yang ada di UPI Bandung didalam pemilu yang sudah dilaksanakan.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif,pengumpulan data menggunakan teknik analisis data yang berupa wawancara dan kajian literatur sebagai pendukung penulisan artikel ini.Hasil pembahasan di dlam artikel ini berkaitan tentang seberapa pentingkah pendidikan untuk mempengaruhi pilihan politik didalam pemilu kemarin,tingkat pendidikan di UPI Bandung mempengaruhi prefensi dan keputusan politik mahasiswanya dan faktor pendidikan apa saja yang paling berpengaruh didalam pemilu kemarin, penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi preferensi dan keputusan politik mahasiswa, seperti media sosial, kampanye politik, dan isu-isu terkini lainnya. Dengan lebih memahami kekuatan politik mahasiswa, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis dan bertanggung jawab dalam demokrasi Kata Kunci: Mahasiswa, Politik, Pendidikan Abstract The writing of this article aims to find out how influential education is in determining political choices, political awareness of students at UPI Bandung in elections that have been held. The research method used is descriptive qualitative, data collection using data analysis techniques in the form of interviews and literature review as a support for writing this article. The results of the discussion in this article are related to how important education is to influence political choices in the last election, the level of education at UPI Bandung affects the preferences and political decisions of its students and what educational factors are most influential in the last election, research is needed to identify other factors that influence students' political preferences and decisions, such as social media, political campaigns, and other current issues. By better understanding the political power of students, we can build a more intelligent, critical and responsible society in a democracy. Keywords: Students, Politics, Education
Analisis Wanpretasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel Barnabas Juni Saputra Gulo; Mohammad Rubby Sriyanto; Akbar Nur Rokhim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6399

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia, dengan fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pakar perdagangan internasional dan pelaku bisnis, serta analisis dokumen dan laporan. Temuan menunjukkan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak yang komprehensif, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah strategi kunci bagi perusahaan untuk mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus dan memperkuat infrastruktur logistik untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik terhadap perdagangan internasional Indonesia. Kata Kunci: Wanpretasi Indonesia, Perdagangan Internasional, Peperangan Abstract This research analyzes the impact of the Palestine-Israel conflict on Indonesia's international trade, focusing on the types of breaches of contract (wanprestasi) that occur and mitigation strategies that can be implemented. The conflict causes significant disruptions to the global supply chain, affecting Indonesian companies with delays in delivery, damaged goods, and contract violations. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, collecting primary data through interviews with international trade experts and business practitioners, as well as document and report analysis. Findings indicate that market diversification, comprehensive contract drafting, and effective supply chain management are key strategies for companies to manage the risk of contract breaches. Additionally, the government needs to formulate specific regulations and strengthen logistics infrastructure to reduce the negative impact of geopolitical instability on Indonesia's international trade. Keywords: Indonesian Default, International Trade, War