cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 3,213 Documents
Over Kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nethan; Meylane Carmelia Manek; Agnellya Hendarmin Santoso; R. Rahaditya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5650

Abstract

Abstrak Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan gangguan kestabilan sosial. Salah satu bentuk pidana adalah penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertujuan memperbaiki narapidana. Namun, banyak Lapas di Indonesia menghadapi Over Kapasitas, di mana mereka melebihi daya tampung. Kajian ini mengidentifikasi penyebab over kapasitas di Lapas, seperti kurangnya patuh masyarakat terhadap hukum, penahanan sebelum persidangan, dan penggunaan pidana penjara untuk pelaku narkoba. Faktor-faktor ini menciptakan situasi berbahaya di Lapas, mempengaruhi pemulihan narapidana, dan melanggar hak mereka.Dampak dari over kapasitas mencakup masalah keamanan, kenyamanan, dan peningkatan tindak kriminal di dalam Lapas. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mempertimbangkan alternatif untuk pidana penjara dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini telah berhasil diimplementasikan oleh kepolisian dalam beberapa kasus. Dengan demikian, kajian ini berharap memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah over kapasitas di Lapas dan memberikan dasar untuk menguranginya di Indonesia Kata Kunci: Over Kapasitas, LAPAS, Hukuman Alternatif, Pemulihan Restoratif Abstract Criminality involves actions that violate legal norms, leading to social disruption. One form of punishment is incarceration in Correctional Institutions (Lapas), aimed at rehabilitating inmates. However, many Lapas in Indonesia are facing overcapacity issues, exceeding their holding capacity. This study identifies the causes of overcapacity in Lapas, such as societal non-compliance with the law, pretrial detentions, and the use of imprisonment for drug offenders. These factors create dangerous conditions in Lapas, affecting inmate rehabilitation and violating their rights. The consequences of overcapacity include security and comfort issues and an increase in criminal activities within Lapas. Therefore, the proposed solution is to consider alternatives to imprisonment and prioritize a restorative justice approach. This approach has been successfully implemented by the police in various cases. Thus, this study aims to provide a better understanding of the overcapacity issue in Lapas and serves as a foundation for reducing it in Indonesia. Keywords: Overcapacity, Correctional Institutions, Alternative Sentencing, Restorative Justice
Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Benedictus Julian Thomas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5651

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengenai Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan secara Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang–undangan. Hasilnya, dengan adanya unifikasi terhadap ketentuan mengenai Perkawinan Nasional dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Terkhusus mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat, terlihat ada beberapa persamaan dengan Undang Undang Perkawinan Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Adat, Sistem Hukum Nasional
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Sofia Nabila; Silvya Rahma; Sapriya Zahara Larosa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5652

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional Indonesia merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila harus fokus pada seluruh kehidupan. Pancasila dirumuskan dengan tujuan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dasar yang dimaksud merupakan pengakuan pancasila sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai falsafah negara, dalam proses perumusannya berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai landasan negara, ideologi, dan filsafat, serta merupakan perwujudan prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, revitalisasi/kebangkitan Pancasila harus menjadi fokus program pemerintah agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan nasional sendiri ialah bagian dari upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Pembangunan Nasional
Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Gavriel Liberty; Eunike Kathryn Budiman; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5655

Abstract

Abstrak Anak angkat seringkali tidak mendapat pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa waris karena anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan terdapat ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam perkara ini, Pasal 832 KUHPerdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, sehingga anak angkat yang telah diangkat secara sah turut mendapat bagian atas harta warisan orang tua angkatnya di samping adanya ahli waris testamentair. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris orang tua angkatnya menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan sengketa dalam pembagian hak waris anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung terhadap warisan orang tuanya, sehingga anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya secara ab intestato. Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli waris, Hak Waris Abstract Adopted children often do not have their rights fulfilled, especially the rights to inheritance from their adoptive parents. In Indonesia, inheritance disputes often occur because adopted children are deemed not to have the right to be heirs and there are testamentary heirs. Likewise what happened in case Number 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In this case, Article 832 of the Civil Code is distorted with Article 12 Paragraph (1) of Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Adoption, so that adopted children who are legally adopted also receive a share in the inheritance of their adoptive parents in addition. to the heirs of the will. The aim of this research is to understand the position of adopted children in the division of inheritance rights from their adoptive parents in terms of the Civil Code. The research method used in this research is a normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, namely disputes regarding the distribution of inheritance rights for adopted children. The results of this research show that based on the Civil Code, the position of adopted children is the same as the position of biological children regarding their parents' inheritance, so that adopted children have the right to inherit their adoptive parents' inheritance ab intestato. Keywords: Adopted Children, Heirs, Inheritance Rights
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Sigit Licardi; Marshanda Juwita Ezter Limpong; Muhammad Najib
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5662

Abstract

Abstrak Makalah ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks perkembangan ekonomi global, menyoroti pergeseran fokus dari produsen ke hak-hak konsumen. Analisis dilakukan terhadap tanggung jawab produsen terkait produk cacat dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sekunder. Kata Kunci: Produk Cacat, Konsumen Rumusan masalah mengungkapkan upaya hukum yang dapat diambil terhadap produk cacat dan pertanggungjawaban produsen. Hasil penelitian dan pembahasan mencakup isu produk cacat dalam perdagangan bebas, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta tanggung jawab kontraktual produsen. Kasus studi perumahan Taman Naragong Indah Jakarta memberikan gambaran konkret. Ditemukan bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi konsumen. Namun, tantangan masih muncul terkait produk cacat dan klausula baku dalam kontrak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun non-litigasi, menjadi kunci untuk memastikan hak-hak konsumen dilindungi secara efektif. Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat perlu dipahami secara mendalam, khususnya terkait dengan aspek kontraktual dan perkembangan hukum yang relevan.
Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Mohamad Rifki Ramusu; Lucyane Djaafar; Ramli Mahmdud
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5679

Abstract

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat sektor kepolisian dalam penanggulangan "Cap Tikus" di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengedepankan pemahaman mendalam terhadap konteks kasus yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kepolisian, melalui Polsek Botumoito, aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan "Cap Tikus" dengan fokus pada edukasi dan sosialisasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada petani miras untuk beralih ke produksi gula semut melalui tanaman nila aren, mengubah pola pikir dan aktivitas mereka secara berkelanjutan. Sosialisasi lebih menitikberatkan pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum terkait risiko dan dampak negatif konsumsi miras ilegal. Penelitian juga mengidentifikasi tindakan penegakan hukum sektor kepolisian, termasuk peringatan, pembakaran tempat produksi, dan pemusnahan hasil penyulingan "Cap Tikus". Selain itu, sektor kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan melalui patroli dan razia serta kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke produksi gula semut. Meskipun demikian, terdapat faktor internal yang menghambat peran sektor kepolisian, seperti tekanan kebutuhan masyarakat dan tingkat stres yang mendorong konsumsi "Cap Tikus". Faktor eksternal, seperti regulasi yang kurang efektif, juga mempengaruhi upaya penanggulangan karena hukuman hanya mencapai level pemusnahan tanpa menurunkan minat masyarakat dalam produksi miras ilegal. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan perhatian terhadap edukasi, sosialisasi, serta perbaikan regulasi yang lebih efektif. Keywords: Peran Kepolisian, Cap Tikus, Desa Rumbia
Strategi Politik Pemenangan Dedi Hamzah pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Mapris Laduma; Udin Hamim; Ramli Mahmud
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5680

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Politik Pemenangan Dedi Hamzah pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan sumber data baik dari data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dedi Hamzah menerapkan tiga strategi pemenangan. Pertama, melalui upaya sosialisasi dan komunikasi politik menggunakan media kampanye dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Kedua, dengan menerapkan pendekatan Basis Massa, Dedi Hamzah berhasil memetakan basis massa dukungan melalui pendekatan persuasif dan fokus pada kelompok-kelompok yang lebih mengorientasikan pada penguatan ikatan emosional. Ketiga, dengan melakukan penguatan dan komitmen, Dedi Hamzah berhasil mengawal basis massa dan memperkuat keputusan politik, menciptakan komitmen antara pemilih dan calon. Selanjutnya, faktor kemenangan Dedi Hamzah di Kecamatan Wonosari sangat dipengaruhi oleh ketokohan, di mana pengaruh ketokohan menjadi pertimbangan pemilih dan efektif dalam memperkuat strategi kemenangan. Faktor kandidat juga memainkan peran kunci, dengan adanya kedekatan emosional, rekam jejak, dan citra calon yang berpengaruh pada keputusan politik pemilih. Jejaring sosial dari media massa hingga keluarga dan kekerabatan juga menjadi faktor pengikat yang signifikan antara pemilih dan calon. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang kandidat dalam konteks pemilihan umum. Kata Kunci: Strategi Pemenangan, Dedi Hamzah, Pemilu 2019
Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Mitra Permatasari; T Heru Nurgiansah; Aim Abdulkarim; Suriaman; Ryan Prayogi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5681

Abstract

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Penulisan ini menggunakan pendekatan Literatur Review dengan sumber data dari beberapa artikel ilmiah dan menggunakan analisis SWOT yang menganalisis tentang Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Hasil analisis menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, outcome, kesepakatan konsursium dan juga visi misi dari Universitas. Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan, Merdeka Belajar-Kurikulum Merdeka
The The Effect of Dictation Method on Students’ Writing Ability in English for Office Frisca Andini; Dina Irmayanti Hrp
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5683

Abstract

This research was aimed to investigate The Effect of Dictation Method on Students’ Writing Ability. This study was carried out at SMK PAB 2 Helvetia. The populations of this research were the students of Vocational High School grade X. The populations of this research were 115 students, but the researcher took only 79 students as the sample which divided into two parallel classes and this group namely experimental and control groups. This research took the results of the pre-test and post-text values as a determinant the effect of dictation method on writing ability in English for Office. Each class consists of 39 to 40 students. This research data was obtained after the pre-test and post-test were applied to the experimental and control groups. The data needed to test the hypothesis is taken from the test scores of each group. Based on the Mann-Whitney Test it is known mark Asymp . Sig. (2-tailed) between Post Test Classes Experiment with Class Post Test Control is 0.44, and because 0.44 0.05 then can said that Ho is rejected and Ha is accepted , or in other words: the dictation method gave a positive and significant impact on students'' writing ability in English for Office.
Faktor Penghambat Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Popayato Kabupaten Pohuwato Nurjanah Mustafa Ilahude; Asmun Wantu; Roni Lukum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5702

Abstract

Abstrak Motivasi belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar. Motivasi adalah kekuatan internal atau dorongan yang mendorong seseorang untuk memulai, menjaga, dan menyelesaikan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Dalam konteks belajar, motivasi menjadi pendorong individu untuk aktif mengambil bagian dalam proses pembelajaran, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan akademis atau keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di SMA Negeri 1 Popayato, Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data yang dianalisis terdiri dari sumber primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat motivasi belajar siswa dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama. Pertama, metode mengajar memiliki peran kunci, dengan variasi pendekatan pengajaran yang monoton atau tradisional tanpa pemanfaatan teknologi menjadi penghambat utama motivasi siswa. Kedua, kondisi ruang belajar, seperti keterbatasan fasilitas atau suasana yang tidak kondusif, juga dapat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa. Ketiga, hubungan antara guru dan siswa memiliki dampak signifikan, di mana hubungan positif dan komunikasi efektif dapat meningkatkan motivasi, sementara hambatan dalam komunikasi atau hubungan yang kurang baik dapat menjadi penghambat motivasi belajar siswa. Kata Kunci: Motivasi Belajar, Siswa, SMAN 1 Popayato