cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 314   315   316   317   318 
Beban Administrasi Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah Rimarshanda Anugrahita; Rana Tatsbita Noer
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5589

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada beban administrasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawah Tengah, UMKM sangat berpengaruh terhadap pemasukan ekonomi dan kesejahteraan masyrakat Jawa Tengah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penulisan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan kompleks yang terkait dengan beban administratif. Data menunjukkan bahwa sementara UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB daerah, sejumlah kendala, terutama terkait regulasi, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi, perlu diatasi. Regulasi dan birokrasi yang kompleks menyulitkan pelaku UMKM, menandai urgensi penyederhanaan prosedur perizinan. Dengan melibatkan pihak swasta dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Kata Kunci: Administrasi, Government, UMKM Abstract This research focuses on the administrative burden of the Central Java Province UMKM Cooperative Service. MSMEs greatly influence the economic income and welfare of the people of Central Java. This research uses descriptive qualitative research methods with literature study writing techniques. The research results show that in efforts to support local economic growth through the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, the Central Java Province MSME Cooperative Service is faced with complex challenges related to administrative burdens. Data shows that while MSMEs contribute significantly to regional GDP, a number of obstacles, especially related to regulations, resources and use of technology, need to be overcome. Complex regulations and bureaucracy make things difficult for MSMEs, highlighting the urgency of simplifying licensing procedures. By involving the private sector and optimizing the use of information technology. Keyword: Administration, Goverment, UMKM
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel) Columbanus Priaardanto; Jeane Neltje Sally
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5590

Abstract

Abstrak Hak Cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaanya. Pada era kemajuan teknologi dan perangkat digital saat ini permasalahan mengenai hak cipta cukup banyak terjadi pada beberapa bentuk pertunjukkan atau bentuk publikasi atas karya-karya cipta. Lagu yang merupakan salah satu dari beberapa karya cipta yang masuk kedalam kategori Hak Cipta seringkali menimbulkan banyak permasalahan mengenai Hak Cipta. Banyaknya pelanggaran atas Musisi atau penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu tanpa adanya izin atau membayar royalty kepada pemilik hak cipta tersebut, contohnya dalam permasalahan antara Ahmad Dhani yang mewakili grup band Dewa 19 dengan Once Mekel yang merupakan mantan Vokalis dari grup Dewa 19 tersebut, diketahui bahwa dalam setiap Perform yang dilakukan Once Mekel dalam setiap pementasan atas lagu-lagu Dewa 19 setelah keluarnya Once Mekel dari grup Band Dewa 19 tersebut kemudian menjadi masalah, dan hal ini menjadikan Once diduga melanggar ketentuan mengenai Hak Cipta dalam kenetuan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dalam tulisan ini bahas pula mengenai ketentuan Hak Cipta dalam hukum positif yang berlaku serta ketentuan Hak Eksklusif yang mesti didapatkan oleh pencipta atas sebuah lagu yang diciptakannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam permasalahan ini perlu adanya koordinasi antara para penyanyi dengan pemegang hak atas suatu lagu apabila hendak membawakan lagu tersebut untuk menghindari potensi pelanggaran tentang Hak Cipta di kemudian hari. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu
Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound Yansen Harat Gazali; Deryl Leeland; Euginia Nataniela Awuy
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5591

Abstract

Abstrak Manusia merupakan mahluk sosial yang mana dalam keberlangsungan hidupnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya agar pemenuhan kehidupannya dapat berjalan dengan baik serta pada hakikatnya juga manusia merupakan mahluk yang suka bergaul dengan sesamanya dan merupakan mahluk yang bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. tidak dapatpat dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kehidupan manusia, manusia mengadakan perjanjian dengan manusia lainnya tetapi terkadang pernyataan yang tertuang dalam perjanjian sering dianggap remeh dan tidak mementingkan tolak ukur dari pernyataan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disertai dengan pendekatan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kata Kunci: Tolak ukur, Pernyataan, Para pihak, dan Peranan Abstract Humans are social creatures where in order to survive, humans need each other so that the fulfillment of their lives can run well and in essence, humans are creatures who like to socialize with each other and are social creatures. In social life, there is a legal relationship between one human being and another, which gives rise to rights and obligations in social life. It cannot be denied that in fulfilling human life, humans enter into agreements with other humans, but sometimes the statements contained in the agreement are often considered trivial and the benchmarks of these statements are not given importance. This research uses a normative juridical method with a statue approach and a conceptual approach using legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Keywords: Benchmarks, Statements, Parties, and Roles
Mencegah Kekerasan Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Menurut Undang Undang Nomor 35 Pasal 54 Tahun 2014 Silvia Rusni Sabrina; Silvia Evelyn; Lila Graciella Yuwono; Gregorius Godfrey Gunawan; Raden Mahaputra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5592

Abstract

Abstract A positive and safe school environment is important for students and for their learning activities in school. A positive environment may as well help a child growing into positive individual. Whereas violence in school is harmful for both students and schools. Which reducing violence in school is one way that the students could get a comfortable and safe learning process. This research aims to determine whether there is still violence happening in schools and ways to prevent violences in school in Jakarta. Keywords: Violence, School Environment, Positive Abstrak Lingkungan sekolah yang positif dan aman merupakan suatu hal yang penting dengan berlangsungnya aktivitas belajar murid di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat membantu seorang anak tumbuh menjadi seseorang yang positif. Sedangkan kekerasan dalam sekolah adalah suatu hal atau kejadian yang merugikan bagi murid maupun sekolah. Sehingga mengurangi kekerasan dalam lingkungan sekolah adalah salah satu cara agar seorang anak mendapatkan proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah SMA di Jakarta, dan cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Kata Kunci: Kekerasan, Lingkungan Sekolah, Positif
Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound Imelda Martinelli; Clarissa Mayella Chandra; Shavira Ardita Maharani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5598

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pemikiran hukum Roscoe Pound, seorang tokoh hukum terkenal yang mempopulerkan pandangan sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu. Fungsi hukum, menurutnya, meliputi pemeliharaan hukum dan ketertiban, menjaga status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya di Indonesia, teori Roscoe Pound tentang fungsi hukum dan penerapan hukum menuntut perubahan hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip universal. Implementasi hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut, teori Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan tentang hukum kontrak diatur di Indonesia. Kata Kunci: Fungsi Hukum, Penerapan Hukum, Roscoe Pound; Legal Realism, Social Jurisprudence Abstract This research discusses the legal thinking of Roscoe Pound, a famous legal figure who popularized the views of sociological jurisprudence and pragmatic legal realism. Pound views law as a social engineering tool aimed at achieving the happiness and well-being of society by balancing public, social and individual interests. The function of law, according to him, includes maintaining law and order, maintaining the status quo, guaranteeing individual freedom, and meeting the needs of society. In its implementation in Indonesia, Roscoe Pound's theory regarding the function of law and the application of law demands legal changes that reflect the character and values of the nation by keep universal principles in mind. Progressive legal implementation is necessary to ensure the law serves society and helps achieve national goals. Morover, Roscoe Pound’s theory also has influence in how Indonesian contract law is regulated in Indonesia. Keywords: Function of Law, Application of Law, Roscoe Pound, Legal Realism, Social Jurisprudence
Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Christine S. T. Kansil; Lavienda William
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5599

Abstract

Abstrak Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta-merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit maupun harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dasar hukum yang mengatur mengenai kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Debitur pada dasarnya dapat menawarkan suatu rencana perdamaian kepada semua kreditur untuk menunda kepailitan. Rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut haruslah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga dengan disahkannya perjanjian perdamaian homologasi yang mengikat setiap pihak yang terlibat, yaitu pihak debitur dan para kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi isi dari perjanjian perdamaian homologasi. Dalam hal debitur lalai, para kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Apabila Pengadilan Niaga membatalkan perdamaian tersebut, maka debitur tidak dapat kembali menawarkan perdamaian kedua dan akan dinyatakan pailit. Sehingga debitur haruslah bertanggungjawab atas isi dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian homologasi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan baik, karena apabila debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, debitur sendiri yang akan dirugikan karena ia tidak dapat menawarkan perdamaian untuk yang kedua kalinya. Kata Kunci: Kepailitan, Debitur, Kreditur, Homologasi, Pengadilan Niaga Abstract Bankruptcy is a mass execution determined by a judge's decision which takes effect immediately by carrying out a general confiscation of all assets of the person declared bankrupt and assets acquired during the bankruptcy for the benefit of all creditors, which is carried out under the supervision of the authorities. The research method used in this scientific writing is normative juridical research. Regarding the research approach used in this research, it is qualitative research. The legal basis governing bankruptcy is regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which is an embodiment of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. The debtor can basically offer a peace plan to all creditors to postpone bankruptcy. The approved peace plan must obtain permanent legal force from the Commercial Court with the ratification of a homologated peace agreement which is binding on every party involved, namely the debtor and creditors. The debtor has an obligation to fulfil the contents of the homologation peace agreement. If the debtor is negligent, the creditors can apply for an annulment of the settlement to the Commercial Court. If the Commercial Court cancels the settlement, the debtor cannot offer a second settlement and will be declared bankrupt. So the debtor must be responsible for the contents of the agreement contained in the homologation peace agreement and carry out the contents of the agreement properly, because if the debtor is negligent in implementing the agreement, the debtor themself will be harmed because they cannot offer another peace for the second time. Keywords: Bankruptcy, Debtor, Creditor, Homologation, Commercial Court
Beban Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif Hukum Admintrasi Negara Ulfani Safitri; Aida Dian Rami
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5600

Abstract

Abstrak Beban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mencakup kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola aspek-aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara Indonesia. metode penelitian ini adalah hukum normatif dan studi pustka. Hasil penelitian ini adalah Dinas memiliki tanggung jawab mengelola berbagai aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi, termasuk pemantauan penerapan peraturan ketenagakerjaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Dinas terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan investasi di sektor ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Beban administrasi ini harus diemban dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, Dinas memiliki peran strategis dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang efisien dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Kata Kunci: Administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hukum Abstract The administrative burden of the Central Java Province Manpower and Transmigration Service includes obligations and responsibilities in managing employment and transmigration aspects in accordance with the provisions of Indonesian state administrative law. This research method is normative law and literature study. The results of this research are that the Department is responsible for managing various aspects of employment and transmigration, including monitoring the implementation of employment regulations and the implementation of transmigration programs. The Department is involved in coaching and supervising businesses and investments in the employment sector, ensuring compliance with regulations and providing guidance to business actors. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. This administrative burden must be carried by prioritizing the principles of state administrative law, including transparency, justice and the fulfillment of people's rights. In this case, the Department has a strategic role in carrying out its duties to provide efficient services and support sustainable development in Central Java Province. Keyword: Administrative, The Departemen of Labour and Transmigration, Law
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Evin Evantori Gajah; Fransisco Frisco Fernando; Nada Vadia; Varel Exellino Ie; Galuh Gilang Gumintang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5606

Abstract

Abstrak Bank Indonesia berupaya memajukan penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi non tunai. E-money dijelaskan sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu elektronik dengan nilai uang terrekam di dalamnya, diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Meski berbentuk kartu, e-money memiliki perbedaan signifikan dengan kartu kredit dan debet, terbagi menjadi dua kategori: produk prabayar dan akses. Namun, penggunaan e-money tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Kerugian yang mungkin dialami pemegang e- money, terutama terkait kerusakan atau kehilangan kartu, menjadi tantangan utama. Peraturan yang mengatur tanggung jawab penerbit terhadap pemegang e-money masih perlu klarifikasi lebih lanjut, dan perlindungan konsumen dalam situasi kesalahan teknis atau penyalahgunaan kartu perlu diperjelas. Analisis dilakukan dengan memeriksa dasar hukum terkait uang elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pusat analisis mencakup hubungan hukum antara penerbit dan pengguna e-money, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari kerugian yang mungkin terjadi pada pemegang e-money juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, meskipun e-money memberikan manfaat dalam transaksi sehari-hari, tantangan terkait kerugian tetap ada. Regulasi terkait tanggung jawab penerbit perlu lebih rinci, perlindungan konsumen harus diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu lebih transparan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu hukum seputar penggunaan e-money di Indonesia. Kata Kunci: Uang Elektronik (E-Money), Regulasi Perbankan, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen Abstract Bank Indonesia is striving to advance the use of electronic money (e-money) as a measure to enhance the efficiency and security of non-cash transactions. E-money is described as a payment tool in the form of an electronic card with recorded monetary value, regulated by Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018. Despite its card-like form, e-money exhibits significant differences from credit and debit cards, categorizing it into two types: prepaid products and access products. However, the utilization of e-money is not exempt from several issues. The primary challenge arises from potential losses faced by e-money holders, particularly concerning card damage or loss. Regulations governing the responsibilities of issuers towards e-money holders require further clarification, and consumer protection in cases of technical errors or card misuse needs to be articulated. Analysis involves examining the legal framework surrounding electronic money, including Law Number 11 of 2008, Bank Indonesia regulations, and Bank Indonesia Circulars. The analytical focus encompasses the legal relationship between issuers and users of e-money, the responsibilities of relevant parties, and dispute resolution mechanisms. Legal implications arising from potential e-money holder losses are also a focal point. In conclusion, despite the daily transaction benefits offered by e-money, challenges related to losses persist. Regulations concerning issuer responsibilities need more detailed refinement, consumer protection must be strengthened, and dispute resolution mechanisms should be more transparent. This analysis aims to provide an in-depth understanding of legal issues surrounding the use of e-money in Indonesia. Keywords: Electronic Money (E-Money), Banking Regulations, Responsibilities, Consumer Protection
Etika Mahasiswa dan Ideologi Liberalisme: Apakah Nilai-nilai Liberal Memengaruhi Pilihan dan Aksi Mahasiswa? Diva Ananta Syofian; Gracia Suha Ma'rifa; Maria Jessica Lauretta Gunawan; Sarazatin Ananda Muslih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5608

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji hubungan etika mahasiswa dengan konsep liberalisme serta dampaknya terhadap keputusan dan tindakan mahasiswa. Pertanyaan utama yang diteliti adalah apakah nilai-nilai otonomi mempengaruhi perilaku dan keputusan mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang dihadapkan pada gagasan liberalisme seringkali memuat nilai-nilai seperti kebebasan individu, pluralisme, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam masyarakat. Mahasiswa yang menganut paham ideologi liberal cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide dan gagasan dan lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk mendukung hak-hak minoritas dan isu-isu sosial. Namun penelitian ini juga mengungkap perbedaan dalam pemikiran dan etika mahasiswa berdasarkan latar belakang politik dan sosialnya Mahasiswa dari latar belakang yang beragam mungkin memiliki gagasan berbeda tentang konsep ideologi liberalisme. Selain itu, sebagian responden merasa ideologi liberalisme dapat menimbulkan ketidakselarasan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya dalam desain kurikulum yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang berbagai konsep dan prinsip. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu untuk memahami dinamika politik dan bagaimana ideologi liberalisme dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Singkatnya, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang hubungan kompleks antara etika mahasiswa dan ideologi liberalisme serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Kata Kunci: Etika, Liberalisme, Mahasiswa
Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan Moody Rizqy Syailendra; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5624

Abstract

Abstrak Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, dimana pihak penanggung menyanggupi kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau ganti rugi yang didasarkan pada kematian atau nyawa orang tersebut. Asuransi kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengatasi risiko dari suatu penyakit, karena tujuan dari asuransi kesehatan itu sendiri adalah untuk mengalihkan risiko penyakit dari tertanggung kepada penanggung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, masih banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita temui di masyarakat. Terutama kasus mengenai pemalsuan dokumen. Maka dari itu, tujuan penulis pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan menganalisa suatu tindakan pemalsuan dokumen terhadap asuransi kesehatan dalam tanggung jawab tindak pidana pemalsuan tanda tangan nasabah oleh agen asuransi. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya. Kata Kunci: Tindakan, Tanggung Jawab, Pemalsuan Dokumen, Asuransi Abstract According to Law Number 2 of 1992, insurance is an agreement between two or more parties, where the insurer undertakes to the insured, by receiving a premium, to provide compensation to the insured for any loss, damage or loss of expected profits or responsibilities. to third parties that the insured may incur as a result of an uncertain event or compensation that is based on the death or life of that person. Health insurance is one way to overcome the risk of disease, because the purpose of health insurance itself is to transfer the risk of disease from the insured to the insurer. Even though it has been regulated in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, there are still many cases that we can encounter in society. Especially cases regarding document falsification. Therefore, the author's aim in this research is to be able to find out and analyze an act of falsifying documents regarding health insurance in the context of the criminal act of forging a customer's signature by an insurance agent. In this research the author will use a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers obtain data from various sources such as official documents, books, journals, the internet and other supports. Keywords: Actions, Responsibilities, Forgery of Documents, Insurance

Page 316 of 322 | Total Record : 3213

 314   315   316   317   318 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue