cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 317   318   319   320   321 
Tanggung Jawab Pendidikan Sosial Terhadap Anak dalam Islam (Analisis Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam) Yurisdilla Chumaira; Norhabibah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5703

Abstract

Abstrak Realitas membuktikan bahwa keselamatan masyarakat serta kekuatan bangunan dan kendalinya adalah tergantung pada keselamatan individu dan cara menyikapinya. Dari sinilah Islam memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak, baik sosial maupun tingkah laku. Di zaman sekarang banyak sekali terjadi kasus perilaku penyimpangan sosial anak di lingkungan masyarakat, sehingga dalam hal ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh orang tua dan juga para pendidik terkait tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan sosial terhadap anak-anak mereka sesuai ajaran Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pendidikan sosial terhadap anak dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian kritis dan mendalam pada bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab pendidikan sosial anak dalam Islam ada dua perkara penting, yakni: 1) Penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia, meliputi; a) Takwa, b) Persaudaraan, c) Kasih sayang, d) Itsar /Mengutamakan orang lain, e) Memaafkan orang lain, f) Keberanian. 2) Menjaga hak orang lain, meliputi; a) Hak orang tua, b) Hak kerabat, c) Hak tetangga, d) Hak guru, e) Hak teman, f) Hak orang yang lebih tua, g) Kewajiban melaksanakan etika bermasyarakat, h) Pengawasan dan kritik sosial. Kata Kunci: Anak, Islam, Tanggung Jawab, Pendidikan Sosial. Abstract Reality proves that the safety of society and the strength of buildings and their control depend on the safety of individuals and how to respond to them. This is where Islam gives serious attention to children's education, both social and behavioral. Nowadays, there are many cases of children's social deviant behavior in society, so in this case it is important for parents and educators to know and understand the big responsibility in providing social education to their children according to Islamic teachings. The aim of this research is to determine the responsibility of social education for children in Islam according to Abdullah Nashih Ulwan. This research is a type of library research, namely research carried out through critical and in-depth study of library materials that are considered relevant to the research topic. As for the results of this research, it is known that the responsibility for children's social education in Islam consists of two important matters, namely: 1) Instilling the basics of noble psychology, including; a) Piety, b) Brotherhood, c) Compassion, d) Itsar / Putting others first, e) Forgiving others, f) Courage. 2) Protecting other people's rights, including; a) Rights of parents, b) Rights of relatives, c) Rights of neighbors, d) Rights of teachers, e) Rights of friends, f) Rights of older people, g) Obligation to implement social ethics, h) Supervision and social criticism. Keywords: Children, Islam, Responsibility, Social Education.
Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar Tyas Alvionita Zahara; Norhabibah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5704

Abstract

Abstrak Mayoritas masyarakat di Kalimantan Selatan adalah beragama Islam. Dalam catatan sejarah, di Kalimantan Selatan sendiri dulunya ada sebuah kerajaan yang sangat terkenal, yakni Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar disebut juga sebagai kerajaan Islam karena agama Islam sebagai agama Negara terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah. Penerapan hukum yang hanya berlandaskan kepada Islam terekam oleh sejarah. Lalu bagaimanakah penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar pada saat itu, apakah Syariat Islam yang dulu pernah di terapakan di Kerajaan Banjar masih diterapakan sampai sekarang ataukah sudah tidak diterapakan lagi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah, sistem pemerintahan, sistem sosial-ekonomi, sistem budaya dan agama Kerajaan Banjar, peran serta ulama dalam menerapkan syariat Islam di Kerajaan Banjar, serta penerapan syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian kritis dan mendalam pada bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar secara resmi pernah diterapkan ketika masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) yang menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah Kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). Undang-Undang ini terdiri dari 31 Pasal, yang memuat berbagai aturan tentang kehidupan sosial, pidana dan perdata yang berlaku untuk seluruh kekuasaan Kerajaan Banjar. UU-SA beserta Kerajaan Banjar secara de jure kemudian dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, Tetapi secara de facto, masih banyak masyarakat Banjar yang memperpeganginya hingga sekarang dan esensinya masih hidup hingga sekarang. Kata Kunci: Penerapan, Syariat Islam, Kerajaan Banjar Abstract The majority of people in South Kalimantan are Muslim. In historical records, in South Kalimantan itself there used to be a very famous kingdom, namely the Banjar Kingdom. The Banjar Kingdom is also called an Islamic kingdom because Islam as the state religion was clearly visible during the reign of Sultan Adam Al-Wasik Billah. The application of laws based only on Islam is recorded by history. So how was the application of Islamic Sharia in the Banjar Islamic Kingdom at that time, is the Islamic Sharia that was previously applied in the Banjar Kingdom still applied today or is it no longer applied? The aim of this research is to find out the history, government system, socio-economic system, cultural and religious system of the Banjar Kingdom, the role of ulama in implementing Islamic law in the Banjar Kingdom, as well as the application of Islamic law in the Banjar Islamic Kingdom. This research is a type of library research, namely research carried out through critical and in-depth study of library materials that are considered relevant to the research topic. As for the results of this research, it is known that the application of Islamic Sharia in the Banjar Islamic Kingdom was officially implemented during the reign of Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) which stipulated the application of Islamic law throughout the territory of the Banjar Kingdom, which was then called the Sultan's Law. Adam (UU-SA). This law consists of 31 articles, which contain various regulations regarding social, criminal and civil life that apply to the entire authority of the Banjar Kingdom. UU-SA and the Banjar Kingdom were de jure abolished by the Dutch on 11 June 1860. However, de facto, there are still many Banjar people who adhere to it to this day and its essence is still alive today. Keywords: Application, Islamic Sharia, Banjar Kingdom
Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian dan Karakter di Perguruan Tinggi Zindan Baynal Hubi; Heny Mulyani; Sapriya; Aim Abdulkarim; T Heru Nurgiansah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5705

Abstract

Abstrak Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan kepribadian dan karakter mahasiswa. PKn bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta nilai dan etika Pancasila pada setiap warga negara muda. Penelitian ini menyoroti peran penting Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata kuliah yang berperan dalam pengembangan kepribadian dan karakter di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review dengan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan di universitas menerapkan pendekatan proses ilmiah dan model pembelajaran yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai karakter. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin setiap warga negara muda menjadi warga negara yang baik dan ideal dengan dibekali kesadaran kebangsaan, demokrasi, dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan etika Pancasila. Dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat, PKn dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif, kesadaran kebangsaan, dan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan generasi muda yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik serta berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Kata Kunci: PKn, Pendidikan Kepribadian, Pendidikan Karakter, Warga Negara Abstract Civic Education in higher education has an important role in developing the personality and character of students. Civics Education aims to instill a sense of nationalism, love for the country, and the values and ethics of Pancasila in every young citizen. This research highlights the important role of Civics Education (Civics) as a course that plays a role in the development of personality and character in higher education. This research uses a literature review method by collecting various literatures related to the research topic under study. The results of this study indicate that civic education has an important role in shaping the character and personality of students in higher education. Civic Education in universities applies a scientific process approach and learning models that lead to the internalization of character values. The main goal is to ensure that every young citizen becomes a good and ideal citizen equipped with national awareness, democracy, and love for the country in the context of Pancasila values and ethics. With the application of appropriate learning methods, Civics Education can help students develop positive attitudes, national awareness, and positive contributions to society. Thus, civic education is expected to make a significant contribution to the formation of a young generation that has good character and personality as well as a positive contribution to society Keywords: Civics, Personality Education, Character Education, Citizenship
Kajian Perbandingan Civic Education di Eropa dan Indonesia Ryan Prayogi; Kokom Komalasari; Sapriya; T Heru Nurgiansah; Suriaman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5706

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan Pendidikan kewarganegaraan di Kawasan eropa baik belanda dan inggris dengan Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara umum bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimasing-masing negara memiliki kesamaan dan terdapat perbedaan secara signifikan. Oleh sebab itu penulis ingin menyajikan sejauh mana secara konsep Pendidikan kewarganegegaraan di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan Langkah-langkah: memilih tema, mencari sumber informasi, menentukan arah penelitian, mengumpulkan sumber data, menyajikan data, dan membuat bahan untuk dilakukan perbandingan dan kombinasi analisis yang dilakukan, serta melakukan evaluasi dari literatur yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baik di Belanda, Inggris dan Indonesia memiliki kesamaan untuk menekankan pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kewarganegaraan aktif baik dalam bentuk praktik menjadi warga negara yang baik (to be good citizens). Secara umum, kurikulum kewarganegaraan mencakup berbagai topik yang luas dan sangat komprehensif, membahas prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, isu-isu masyarakat kontemporer seperti keragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan, serta dimensi dunia internasional. Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kawasan Eropa, Indonesia
Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia T.Mas Turi; Aries Sudiarto; I Wayan Warka
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5726

Abstract

Abstrak Secara geografis, posisi Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Posisi yang demikian dapat berpotensi menimbulkan ancaman karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Kondisi lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan berbagai ancaman dan tantangan keamanan di laut dalam berbagai bentuk yang semakin beragam serta bersumber dari aktor negara maupun non negara. BAKAMLA RI merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA. BAKAMLA RI bertugas melakanakan pengamanan dan kesemalatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengamanan di laut oleh BAKAMLA RI dilaksanakan menggunakan kekuatan yang dimiliki serta bersinergi dengan instansi terkait. Sebagai kesimpulan dari penelitian adalah dalam operasi pengamanan terdiri dari operasi laut dan operasi udara. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung serta ada strategi dalam implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI. Kata Kunci: Pengamanan, Perairan, Operasi
Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance Ronni Juwandi; Dinar Sugiana F; Muhammad Ali Taufan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5730

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 & 45 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka Good Governance serta hambatan dalam melaksanakan implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi pasal 23 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah menyelenggarakan pengangkutan sampah. Dan pada pasal 45 terkait dengan kompensasi Pemerintah Kota Serang belum memberikan kompensasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Serang. Dalam menghadapi hambatan pada pasal 23 dan 45, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang kekurangan anggaran sehingga penyelenggaraan pengangkutan sampah di Kota Serang tidak bisa terangkut semua. Selain itu, pada pasal 45 Pemerintah Kota Serang tidak mempunyai anggaran khusus untuk kompensasi pada warga yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan disertai kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara untuk pasal 45 belum berjalan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong sehingga masyarakat mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Pengelolaan Sampah Abstract The aim of this research is to determine the implementation of Articles 23 & 45 of Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management within the Good Governance Framework and the obstacles in implementing it. This research was conducted in Serang City using qualitative methods. Researchers collected data using observation, interview and documentation techniques. The implementation of article 23 carried out by the Serang City Environmental Service is to carry out waste transportation. And in article 45 related to compensation, the Serang City Government has not provided compensation sourced from the Serang City Government budget. In facing the obstacles in articles 23 and 45, the Serang City Environmental Service lacks a budget so that all waste transportation in Serang City cannot be transported. Apart from that, in article 45 the Serang City Government does not have a special budget for compensation for residents affected by the Cilowong TPAS. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of Article 23 has gone well, but there are obstacles in technical implementation in the field accompanied by a lack of waste transport fleet. Meanwhile, Article 45 has not yet been implemented, the Serang City Environmental Service is using another method, namely by collaborating with the South Tangerang City Government in transporting waste from South Tangerang City to Cilowong TPAS so that the community receives compensation from the South Tangerang City Government. Keywords: Implementation, Good Governance, Waste Management
Strategic Imperatives of National Defense System: The Ideal Indonesian Defence Posture Development Program in the Natuna Islands KBG Sumudu Madutharanga; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Surachman Surjaatmadia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5733

Abstract

Abstract This article aims to explore the imperative of developing an ideal defence posture for the Natuna Islands, a strategically significant region for Indonesia's sovereignty and geopolitical interests. The proposed defence posture program involves a comprehensive strategy encompassing strengths, capabilities, and titles across both military and non-military dimensions. In terms of strength, a robust naval presence, technological advancements, and international collaborations are pivotal components. Modernizing naval assets, employing cutting-edge surveillance technologies, and engaging in joint exercises with global partners enhance Indonesia's maritime strength. Capability aspects extend beyond military prowess to encompass economic resilience, diplomatic finesse, and environmental stewardship. Investments in naval and air defence capabilities are complemented by economic development projects, sustainable resource management, and diplomatic initiatives, collectively fortifying the Natuna Islands' overall capabilities. The title aspects involve legal recognition and psychological alignment. Diplomatic efforts focus on securing international acknowledgment of Indonesia's sovereignty over the Natuna Islands, adhering to international laws and fostering positive relationships with neighbouring nations. Domestically, creating a sense of national identity and ownership contributes to the psychological title, aligning public sentiment with strategic imperatives. In the military domain, a holistic defence posture involves modernizing air and ground forces, establishing robust cyber defences, and ensuring the overall readiness of Indonesia's armed forces. Non-military aspects of the defence posture development program emphasize economic growth, diplomatic collaboration, and environmental sustainability. Leveraging the strategic location of the Natuna Islands for economic development, engaging in diplomatic dialogues with neighbouring nations, and implementing sustainable practices contribute to a comprehensive defence strategy. Keywords: Defence Posture, Natuna Islands, Sovereignty, Geopolitical Interests, Strength Aspect, Capability Aspects, Title Aspect, Diplomatic Initiatives
Executive Preview Dalam Sistem Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Patrick Vallerio; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5760

Abstract

Abstract Executive review merupakan salah satu bentuk pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Namun, setelah keluarnya putusan MK, maka bentuk pengawasan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi. Adapun konsep mekanisme baru terhadap bentuk pengawasan peraturan daerah adalah dengan konsep pengawasan preventif yang memungkinkan pemerintah pusat turut serta dalam pembentukan produk legislatif yang bertujuan mencegah adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Keywords: Executive Review, pengawasan, peraturan daerah, Mahkamah Konstitusi
Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Brandon Christoper Kantong; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5761

Abstract

Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi
Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Delila Kania; Deni Zein Tarsidi; T Heru Nurgiansah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5774

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fokus utama penelitian adalah pada calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengungkap sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait konsep domisili menurut hukum. Hasil studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa semester 1. Implikasi dari pemahaman domisili ini sangat penting, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa sebagai subjek hukum harus mampu mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pemahaman hak dan kewajibannya, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan kurikulum PPKn untuk lebih efektif mengintegrasikan konsep-konsep hukum dalam pembelajaran, memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang kokoh dan mendalam terkait domisili sesuai dengan tuntutan masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan kurikulum PPKn dan memberikan informasi berharga bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep domisili menurut hukum di Indonesia. Kata Kunci: Domisili, Pengetahuan Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Page 319 of 322 | Total Record : 3213

 317   318   319   320   321 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue