cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 315   316   317   318   319 
Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Tradisi Lom Plai pada Masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kutai Timur Yanti; Rosalina Ginting; Rahmat Sudrajat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5625

Abstract

Abstrak Pancasila berasal dari nilai kebudayaan dan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila dapat diterapkan dimana saja,kapan saja dan oleh siapa saja. Terdapat berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, salah satunya yaitu melalui kebudayaan. Lom Plai, yaitu suatu tradisi yang dilaksanakan rutin oleh masyarakat desa Nehas Liah Bing. Dalam tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam tradisi lom plai. Tujuan mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam tradisi lom plai, lokasi dalam penelitian ini Desa nehas liah bing kutai timur, metode deskriptif kualitatif dengan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan adanya nilai Pancasila dalam tradisi lom plai , diantraanya nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila, Tradisi Lom Plai, Nehas Liah Bing Abstract Pancasila comes from the cultural values ​​and unity of the Indonesian nation. Pancasila can be applied anywhere, anytime and by anyone. There are various efforts to instill Pancasila values ​​in society, one of which is through culture. Lom Plai, is a tradition carried out regularly by the people of Nehas Liah Bing village. In this article, we will discuss further how to implement Pancasila values ​​in the lom plai tradition. The aim is to describe the values ​​of Pancasila in the Lom Plai tradition, the location of this research is Nehas Liah Bing Village, East Kutai, qualitative descriptive method using interview, documentation and observation techniques. The research results show that there are Pancasila values ​​in the lom plai tradition, including divine values, human values, unity values, people's values, and justice values. Keywords: Pancasila Values, Lom Plai Tradition, Nehas Liah Bing
Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Moral Siswa Berlandaskan Nilai Nilai Pancasila Latifah; Rosalina Ginting; Supriyono Purwosaputro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5626

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa berlandaskan nilai-nilai Pancasila di SMP N 1 Karangjambu. Latar belakang dari penelitian yaitu adanya permasalahan yang timbul dari moral siswa, dan kurangnya penerapan nilai-nilai pancasila dari siswa dilingkungan sekolah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa berlandaskan nilai-nilai pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam mengembangkan moral siswa dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila di SMP N 1 Karangjambu.Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya guru PPKn dalam menjalankan perananya yaitu 1)Guru PPKn sebagai pendidik guru memaksimalkan dalam memberikan materi dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menunjang moral siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas. 2)Guru PPKn sebagai teladan yaitu menjadi teladan dan contoh baik yang dapat menunjang perubahan karakter dan perilaku siswa.3)Guru PPKn sebagai motivator dalam mengembangkan moral siswa,dalam hal ini bentuk usaha yang diberikan oleh guru yaitu memahami apa yang siswa butuhkan dan menjalin komunikasi secara baik dengan siswa untuk mendorog siswa agar memiliki moal yang baik. Bentuk peran yang diberikan oleh guru dengan menerapkan nilai- nilai pancasila bagi siswa tidak tidak hanya dalam ruang kelas saja, namun yang terpenting adalah bagaimana cara siswa dapat menanamkan nilai-nilai pancasila dalam diri siswa itu sendiri.Munculnya faktor ekternal sepertih pengaruh dari lingkungan dan factor internal dari diri siswa itu sendiri ini menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh guru dan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dengan melakukan hubungan yang baik antara siswa, orangtua,dan pihak sekolah dan selalu mengevaluasi perkembangan moral dari peserta didiknya. Kata Kunci: Peran Guru PPKn, Pengembangan Moral, Nilai-nilai Pancasila Abstract This research aims to describe the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values ​​at SMP N 1 Karangjambu. The background of the research is that there are problems arising from student morals, and the lack of application of Pancasila values ​​by students in the school environment. The formulation of the problem raised in this research is the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values. The purpose of this research is to find out the role of PPKn teachers in developing student morals based on Pancasila values ​​at SMP N 1 Karangjambu. habits that can support student morale both in the classroom and outside the classroom. 2) PPKn teachers as role models, namely being role models and good examples that can support changes in students' character and behavior. 3) PPKn teachers as motivators in developing students' morals, in this case the form of effort provided by the teacher is understanding what students need and establishing communication well with students to encourage students to have good morals. The form of role given by teachers by applying Pancasila values ​​to students is not only in the classroom, but the most important thing is how students can instill Pancasila values ​​in the students themselves. The emergence of external factors such as the influence of the environment and environmental factors. This internal aspect of the students themselves is an obstacle that teachers and schools must pay attention to. Efforts can be made to overcome the obstacles that arise by establishing good relationships between students, parents and the school and always evaluating the moral development of students. Keywords: Role of PPKn Teachers, Moral Development, Pancasila Values
Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia R. Rahaditya; Cora Venessa; Okthavianes Paulina; Eudora Joyce Hiumawan; Erland Jovian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5627

Abstract

Abstrak Penelitian ini menyoroti kurangnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengadilan di Indonesia yang mendorong resolusi dalam mengadopsi Restorative Justice sebagai solusi lebih efektif dalam penyelesaian perkara peradilan. Namun solusi ini dipandang memiliki sisi baik dan sisi buruknya juga. Penelitian memunculkan pandangan pro dan kontra dalam masyarakat hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), peneliti mengkaji implementasi Restorative Justice secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berfokus pada pendekatan pemulihan daripada pembalasan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya berhasil dalam lingkup peradilan di Indonesia. Terdapat dua pandangan yang kuat: Pro Restorative Justice menyebutkan manfaatnya dalam menyelesaikan Over Capacity di lapas, menciptakan keadilan monodualistik, dan meningkatkan efisiensi penegak hukum. Sementara itu, pihak kontra berpendapat bahwa Restorative Justice berpotensi memberi peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidana, kurang memberikan perlindungan kepada korban, dan minim pemahaman masyarakat terhadap konsepnya. Kata Kunci: Restorative Justice, Pro-Kontra, Keadilan & Peradilan Abstract This research highlights the lack of effectiveness of government and court administration in Indonesia which encourages resolutions in adopting Restorative Justice as a more effective solution in resolving judicial cases. However, this solution is seen as having both good sides and bad sides. Research raises views of the pros and cons in the legal community. Research uses the normative juridical research methods with a statutory approach and a case approach, where researchers examine the implementation of Restorative Justice as a whole. The research results show that Restorative Justice focuses on a recovery approach rather than retaliation. However, its implementation has not been completely successful in the judiciary in Indonesia. There are two strong views: Pro-Restorative Justice states its benefits in resolving overcapacity in prisons, creating monodualistic justice, and increasing the efficiency of law enforcement. Meanwhile, opposing parties argue that Restorative Justice has the potential to provide opportunities for perpetrators to repeat criminal acts, provides less protection for victims, and lacks public understanding of the concept. Keywords: Restorative Justice, Pro-Con, Justice & Judiciary
Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5631

Abstract

Abstrak Artikel ini menganalisis berkaitan dengan paradigma relasi hukum profetik dalam dimensi Pancasila sebagai nilai asli bangsa Indonesia yang ditransfromasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pada hakikatnya dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memiliki realitas konkrit masyarakat dalam suatu negara, keyakinan dalam pembangunan hukum harus didasarkan kepada nilai-nilai asli suatu bangsa, sehingga arah pembagunan hukum akan menjadi jelas dan terukur dalam pembangunannya. Refleksi pembangunan hukum di Indonesia yang berbasiskan kepada Pancasila, tidak terlepas dalam paradigama relasi hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga pemahaman terhadap hukum dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri tidak dapat melepaskan dari nilai asli nusantara yang di rumuskan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Dalam penelitian ini focus menganalisis secara mendalam berkaitan dengan pendekatan paradigma relasi profetik dalam pembangunan hukum, dimana Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum. Kata Kunci: Hukum, Profetik dan Pancasila Abstract This article analyzes the paradigm of the relationship of the prophetic law in the Pancasila dimension as the original values of the Indonesian nation transformed into the life of the nation and the country. In fact, the dimensions of national and national life always have the concrete reality of society in a country, the belief in the development of law must be based on the original values of a nation, so that the direction of the growth of law will be clear and measurable in its construction. The reflection of the development of the law in Indonesia based on Pancasila, is not independent in the paradigm of the prophetic relationship of law in every law policy made, so that the understanding of law is manifested in the life of the nation and the country. Therefore, Pancasila as the source of all the sources of the law itself can not relinquish from the original values of nusantara which is formulated in the life of the nation and the country. In this study the focus is to analyze in depth related approaches to the paradigm of prophetic relations in the construction of law, where Pancasila as the source of the development of law. Keywords: Law, Prophetic and Pancasila
Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan Fatimatuzzahra; Maria Franciska Limanto; Frangky Jonatan; Imelda Martinelli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5632

Abstract

Abstrak Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen. Kata Kunci : Kontrak, Keabsahan Kontrak Elektronik, Hukum Perikatan Abstract Electronic contracts are contracts that arise as a result of developments in technology and information, where buying and selling transactions are starting to be carried out via electronic or online media. Because the drafting is not like conventional agreements in general, clear regulations regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts are needed. The legal force of agreements/contracts made electronically cannot be determined from the form of the contract alone. The research method used in this scientific work is a normative method. Provisions regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts in the laws and regulations governing electronic transactions are still uncertain. In addition, electronic contracts are often made in standard contract form. Standard clause provisions in electronic contracts are often made based on the wishes of business actors without paying attention to applicable laws and regulations and this has an impact on legal protection for consumers. Keywords: Contract, Validity of Electronic Contracts, Engagement Law
Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama Imelda Martinelli; Caesar Andre Kuistono; Evelyn Natasha; Benedictus Ardy Darmawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5636

Abstract

Abstrak Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perbedaan agama, namun menurut ketentuan agama serta SEMA No.2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak lagi dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah sehingga akan mempengaruhi kedudukan anak. Hal ini akan mempengaruhi pembagian waris terhadap sang anak, anak yang berbeda agama dari orang tuanya yang beragama islam, tidak dianggap sebagai ahli waris, namun menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak maupun orang tua yang berbeda agama dari Almarhum, dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang mendukung seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Kata Kunci: Anak, Waris, Wasiat Abstract The Marriage Law does not prohibit interfaith marriages, but according to religious provisions and SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are no longer considered valid marriages, thus affecting the legal status of the child. This will also impact the inheritance rights of the child. A child of a different faith from their Islam-believing parents is not recognized as an heir. However, according to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, a child or parent of a different faith from the deceased can receive inheritance through a compulsory will. This is reinforced by supporting decisions such as the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.. Keywords: Children, Heirs, Wills
Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah
Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound Mikhael Melvren Walla; Olga Abigail Sugama; Hugo Feris Tri Susanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5638

Abstract

Abstrak Pada umumnya pewarisan akan selalu terjadi di tengah masyarakat karena memang merupakan aktivitas yang seringkali dijumpai dan mudah sekali ditemui di masyarakat. Pewarisan merupakan pemindahan harta kekayaan yang berbentuk benda, uang, dan sebagainya yang akhirnya didapatkan oleh ahli waris, entah yang sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa ia akan mendapatkannya, maupun dengan penunjukkan dari si pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya memang terdapat dua jenis pewarisan, yaitu melalui undang-undang dan juga melalui penunjukkan (testamentair). Metode yang kedua inilah yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Di dalam pewarisan jenis ini, penunjukkan memiliki 3 sifat, yang mana salah satunya tertutup. Mengingat pandangan Roscoe Pound yang mana menyatakan bahwa hukum itu harus menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah bahkan menhilangkan masalah. Dengan adanya perkembangan teknologi, testamentair secara tertutup sangatlah rentan untuk diubahkan isinya yang mana akan berakibat bagi ahli waris yang asli. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang mana akan melihat masalah ini dari perspektif penulis yang sejalan dengan peraturan yang ada. Di dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah masalah yang mungkin dapat terjadi akibat perkembangan teknologi ini, seperti pemalsuan dokumen wasiat sampai manipulasi data dan/ atau dokumen elektronik yang mana merupakan hal yang dapat terjadi akibat perkembangan teknologi. Jika dilihat dari perspektif Pound, ini merupakan hal yang bertentangan di mana teknologi malah membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kesimpulan, kami nyatakan bahwa hal penunjukkan dalam waris ini sangat rentan untuk dapat terjadinya masalah, sehingga para pihak ada baiknya berhati-hati dan tetap berwaspada dalam hal ini. Kata Kunci: Wasiat; Waris; Teknologi. Abstract In general, inheritance will always occur in society because it is an activity that is often encountered and very easy to find in society. Inheritance is the transfer of assets in the form of objects, money, etc. which are ultimately obtained by the heirs, whether determined by law to obtain them, or based on the appointment of the heirs to their heirs. Basically there are two types of inheritance, namely through law and also through appointment (will). This second method will be discussed in this journal. In this type of inheritance, the designation has 3 characteristics, one of which is closed. Remembering Roscoe Pound's view which states that the law must be a facilitator to solve problems and even eliminate problems. With the development of technology, closed wills are very vulnerable to their contents being changed, which has an impact on the original heirs. In this research, the method used is a normative qualitative method which will look at this problem from the author's perspective in line with existing regulations. In this research the author found several problems that might occur due to technological developments, such as forgery of wills and manipulation of data and/or electronic documents, namely things that could occur due to technological developments. If seen from Pound's point of view, this is a contradictory thing where technology actually makes the law not work as it should. In conclusion, we state that the issue of inheritance designation is very prone to problems, so the parties should be careful and remain alert in this matter. Keywords: Testament; Inheritance; Technology
Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wali Kota Medan Periode 2020 – 2024 Ronaldo Supratman Silaban; Putri Apriani Harahap; Anna Maudina Manurung; Julia Ivanna
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5639

Abstract

Abstract Public welfare is the goal of a country. The birth of regional autonomy gives regional governments the right and authority to manage their own regions with the aim of improving the welfare of the people. Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own Government Affairs and the interests of local communities within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative research with a case study approach. With the implementation of regional autonomy, the perception of the people of Medan City towards the performance of the Mayor of Medan has given rise to pros and cons. This can be seen from the effects felt by the community in accordance with the policies made by the Medan City government. Keywords: Community perception, Medan Mayor's performance, Regional autonomy Abstrak Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan suatu negara. Dengan lahirnya otonomi daerah memberikan hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan penerapan otonomi daerah, persepsi masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Wali Kota Medan menimbulkan pro dan kontrak hal ini dapat di lihat dari efek yang di rasakan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang di buat pemerintah Kota Medan. Kata Kunci: Persespsi masyarakat, Kinerja Wali Kota Medan, Otonomi daerah
Proses Penentuan Pembiayaan dan Pendapatan Berbasis Anggaran Pesantren pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Ma’had Aly Ta’mirul Islam Surakarta Ridwan Yacob; Yusup Rohmadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5649

Abstract

Abstrak Penelitian ini mendeskripsikan praktek pembiayaan dan pendanaan yang ada pada Ma’had Aly Ta’mirul Islam Surakarta dengan melihat SPP/UKT mahasiswanya. Beberapa menejemen pembiayaan dan pendanaan yang ada pada Ma’had Aly Ta’mirul Islam serta pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pendapatan, pendanaan dan pembiayaan Ma’had Aly Ta;mirul Islam diperoleh dari dana kemenag, UKT/SPP mahasiswa dan dana anggaran pondok pesantren pendiri/asal. Pada pendanaan pokoknya, Ma’had Aly Ta’mirul Islam bersumber pada anggaran pondok pendiri yang diperoleh dari unit usaha dan sumber daya pribadi yang dikelola secara mandiri. Ma’had Aly memiliki beberapa unit usaha yang menjadi sumber daya dan pendanaan oprasional Ma’had Aly tersebut. Beberapa unit usaha tersebut sudah menjadi beberapa pokok sumber daya yang cukup untuk pendanaan dan oprasional Ma’had Aly. Namun, pada dasarnya unit usaha itu merupakan sumber daya yang masih menjadi milik pondok asal/pondok pendiri sehingga Ma’had Aly hanya berhak mengajukan anggaran dan melaporkannya setiap bulannya. Sumber daya ini sudah dikelola secara mandiri, namun belum mnejadi baik karena menejemen pengelolaan sumber daya dan pendanaan Ma’had Aly seharusnya dikelola secara pribadi dan mandiri tidak ikut dalam anggaran dana pondok pesantren asal/pendiri. Kata Kunci: Ma’had Aly, Sumber Daya, Pendanaan dan Pembiayaan

Page 317 of 322 | Total Record : 3213

 315   316   317   318   319 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue