cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 11   12   13   14   15 
TEORI HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Susanto, Lutfi Arif
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3176

Abstract

Teori hukum yang sah mempunyai dampak yang sangat besar dalam bidang regulasi, karena Teori hukum merupakan suatu pemikiran kritis yang dapat memberikan jawaban atas suatu isu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa spekulasi dapat memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah. Di dalam setiap subbidang yang bergabung untuk mendekati bidang ilmu pengetahuan yang nyata, hipotesis yang sah dapat menjadi panduan yang berharga yang memberikan pemahaman tentang bagaimana seseorang harus bergerak menuju subjek yang sedang direnungkan. Ujian ini menggunakan strategi eksplorasi subyektif dengan pendekatan tertulis. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa seorang individu memprioritaskan pemahaman hipotetis yang mendalam atas Teori hukum yang sah, untuk menemukan kesuksesan jangka panjang di bidang yang sah.
PERAN HUKUM DALAM MENGATUR DAN MELINDUNGI VARIETAS TANAMAN LOKAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN LINGKUNGAN Dirkareshza, Rianda
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3315

Abstract

Varietas tanaman lokal memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim. Artikel ini membahas pentingnya pelestarian varietas tanaman lokal yang telah beradaptasi secara spesifik dengan kondisi ekologi setempat dan memiliki nilai budaya serta ekonomi yang tinggi. Melalui pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur, artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian, termasuk tekanan dari praktik pertanian modern, kebijakan yang kurang mendukung, serta minimnya kesadaran masyarakat. Selain itu, artikel ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur dan melindungi varietas tanaman lokal. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian varietas tanaman lokal sangat bergantung pada sinergi antara pengetahuan lokal, kebijakan yang berpihak pada lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan varietas tanaman lokal sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Aspek Kepatuhan Hukum dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia ( Studi pada KSPPS BMT Nurma Kebumen) muma, muma muma; Sodikin, Sodikin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3393

Abstract

Penelitain ini berangkat dari kegelisahan penulis dengan praktik beberapa BMT di Indonesia yang dalam operasionalnya tidak melandaskan pada aturan perundang-undangan yang ada sebagai contoh dalam hal pemberlakuan jaminan dalam pembiayaan di BMT sebagian besar tidak didasarkan pada hukum jaminan yang berlaku di Indonesia yakni harus dalam bentuk akta notaril namun praktiknya banyak yang hanya dengan akta di bawah tangan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang mana penulis berusaha untuk menggali bagaimana peran pengawasan pada BMT selama ini yang mana masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan hukum dalam operasionalisasi BMT dan bagaimana sejatinya supremasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitanya dengan BMT di Indonesia. Hasil penelelitian ini yakni mengenai internal kelembagaan BMT apabila memilih berbadan hukum Koperasi maka tunduk pada Undang- Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dan apabila memilih bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, BMT tunduk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mengenai kaitanya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro maka tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan dalam kaitanya dengan Pengawasan BMT tunduk pada Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan namun sayangnya hingga saat ini masih sangat sedikit BMT yang mendaftarkan izin sebagai LKM kepada OJK sehingga pengawasan OJK kepada BMT belum dapat dijalankan secara maksimal. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada BMT merupakan akibat dari tidak dilaksanakanya aturan mengenai pengawasan lembaga yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yakni seharusnya pengawasan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK. Untuk menghindari hal ini seharusnya pemerintah saling berkordinasi guna menegakan aturan yang berlaku dan sesuai dengan perundang-undangan agar tercapai lembaga keuangan Mikro khususnya BMT yang kredibel dan terpercaya.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH MELALUI LITIGASI Munir, Misbakhul; Afifuddin, Fathin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3394

Abstract

Terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam sengketa wanprestasi akad murabahah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama pada tahun 2024. Pertimbangan hakim dalam menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menggunakan Pasal 181 HIR dan Pasal 38 huruf (e) KHES sebagai dasar hukumnya. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Pmk dan Putusan Nomor 4/ Pdt.GS/2024/PA.Jr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi akad murabahah. Hal ini dilakukan untuk memberikan evaluasi atas efektivitas hukum berupa KHES sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sumber data primer berupa pertimbangan hakim pada putusan sengketa wanprestasi akad murabahah yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan data sekunder berupa jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KHES sebagai dasar pertimbangan hukum hakim hanya terbatas dalam pernyataan sahnya akad murabahah dan wanprestasi Tergugat. Penggunaan KHES dalam masalah tersebut telah diterapkan oleh setiap hakim dalam memutuskan perkera ini. Selain masalah di atas, dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara lebih didominasi oleh hukum positif berupa KUHPerdata, HIR, PERMA RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga menjadi indikator yang perlu dibenahi.
ANALISIS URF PADA TRADISI MANDI DI DESA PAUH KABUPATEN MURATARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Munir, Misbakhul; Wicaksono, Anang Ucok
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3402

Abstract

Tradisi mandi darah adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk pembayaran nazar serta ungkapan rasa syukur dan rasa gembira kepada sang pencipta serta ungkapan kepada leluhur. Tradisi mandi darah ini biasa dilakukan di Desa Pauh Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan mandi darah ini dilakukan sebelum matahari terbit setelah sholat subuh, dimana darah tidak boleh beku, dan darah yang digunakan adalah darah kerbau, sapi dan kambing. Tradisi mandi darah ini masih berlangsung hingga kini. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi mandi darah masih berlangsung hingga kini. Selanjutnya bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai tradisi mandi darah di Desa Pauh Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi (fieled research) yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ushul fiqih dan sosiologis. Dan diuji menggunakan teori-teori George Herbert Mead dan juga urf. Dari hasil penelitian,didapati bahwa Pertama Tokoh adat meyakini bahwa tradisi mandi darah ini banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat desa pauh salah satunya adalah dengan adanya tradisi mandi darah ini semua masyarakat berkumpul dan berinteraksi tanpa memandang kasta. Sedangkan tokoh agama mengatakan bahwa tradisi mandi darah ini adalah haram dikarenakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah
Strategi Kerja Sama Regional dan Internasional Indonesia dalam menangani Ancaman Radikalisme dan Terorisme Zarkasih, Muhammad
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3407

Abstract

Radikalisasi dan terorisme merupakan ancaman serius yang tidak hanya mempengaruhi keamanan nasional Indonesia, tetapi juga stabilitas regional dan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kerja sama regional dan internasional Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, peran Indonesia dalam forum internasional, serta keberhasilan dan tantangan dalam kerja sama bilateral dan multilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan norma-norma internasional, serta membangun kemitraan strategis dengan negara-negara lain untuk pertukaran informasi dan pengalaman. Meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan tetap ada, termasuk perbedaan sistem hukum dan kapasitas penegakan hukum antar negara. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, dialog antar agama, dan penguatan komunitas sangat penting dalam mencegah radikalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme di Indonesia dan di kawasan tergantung pada kolaborasi berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ancaman global yang terus berkembang
TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21 AlMubarok, Misbakhul Munir; Al Mubarok, Khusni
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3412

Abstract

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan ayat-ayat yang bersifat tekstual dan kontekstual, di mana ayat-ayat ini menggambarkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya dalam proses penciptaan. Salah satu bentuk penciptaan yang ditunjukkan adalah penciptaan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 72 dan Ar-Rum ayat 21. Pernikahan dianggap sebagai perbuatan mulia dan menjadi impian setiap individu yang normal, dengan tujuan membangun keluarga yang penuh kedamaian (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Al-Qur’an juga mengajarkan umat Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang berhasil mencapai tujuan tersebut, dan beberapa pernikahan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tafsir kontekstual dari tujuan pernikahan yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 72 dan QS. Ar-Rum ayat 21, serta menggali konteks internal ayat-ayat tersebut. Dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan interpretasi kontekstual, tulisan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh maksud pernikahan dalam konteks masa kini. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam yang harus dilaksanakan, dengan tujuan utama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
SISTEMATIKA PENULISAN FIQH SYAFI’I (ANALISA BUKU FIQH AL-MANHAJI ‘ALA MAZHAB IMAM AL’SYAFI’I) Khairuddin, Khairuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3454

Abstract

Upaya penelusuran literatur fikih mazhab Syafii adalah pekerjaan besar bagi para peneliti. Upaya itu baru meneliti manuskrip dari karya-karya besar imam Syafii. Bagaimana jika menelusuri seluruh kitab-kitab yang ada dalam mazhab Syafii. Satu kitab seperti Minhaj ath-Thalibin saja memiliki syarah penjelasan lebih dari 300 karya tulis. Ini menunjukkan bahwa upaya dalam jihad ilmu hukum Islam sepanjang sejarahnya sangat besar, khususnya dalam mazhab Syafii. Perhatian ulama fikih dalam menggali hukum Islam secara manhaji/ metodologi mazhabiyah berlangsung selama ribuan tahun. Secara umum penelitian ini mendeskripsikan 1) bagaimana sistematika penulisan fikih dalam mazhab Syafii secara umum di era klasik 2) bagimana sistematika penulisan fikih Syafii dalam buku Fiqh al-Manhaji di era kontemporer. Dua hal tersebut diharapkan bisa memberi gambaran perkembangan sistematika penulisan fikih dalam mazhab Syafii sebagai mazhab terbesar yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negara-negara Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistematika penulisan fikih dalam mazhab Syafii memiliki keseragaman dalam topik dan peletakannya. Ada empat topik besar yang memiliki bab-bab yang diletakkan secara proporsional dan sistematis. Demikian halnya dengan kitab fikih kontemporer yang menjadi bahan utama penelitian ini menunjukkan keseragaman penulisan. Namun, dalam buku Fiqh al-Manhaji ini mencantumkan rujukan secara langsung dari sumber al-Qur’an dan Hadits dilengkapi dengan takhrij hadits, nomor hadits dan pemaknaan lafaz hadits yang tidak populer.
PROBLEMATIKA TEMPAT RUKYATUL HILAL DI KALIMANTAN TIMUR Fathoni, Sulthon
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3455

Abstract

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan analisis data tempat dan ketinggian menggunakan rumus segitiga dan ketinggian hilal. Sehingga pemaparan hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif analisis. Penelitian ini mengasilkan bahwa Apartemen Pertamina di kota Balikpapan pada ufuk barat azimuth 240-300 derajat terdapat penghalang setinggi 1-2 derajat. Sedangkan di pantai Muara Badak terdapat penghalang setinggi 1.5-5 derajat. Factor cuaca juga kurang mendukung karena sering awan tipis atau tebal menghalangi kecerahan ufukbarat. Dimungkinkan karena banyak bukit dan hutan sebagai penyebab awan tersebut. Actor sekunder aksesibilatas dan fasilitas juga kurang mendukung karena belum tersedianya tempat khusus untuk Rukyat dan peralatan yang kurang bagus, biasanya yang dipakai adalah theodolite manual milik BMKG. Tetapi dari tempat yang biasa digunakan sebagai tempat rukyat (Samarinda, Balikpapan) dan Bontang, Apartemen Pertamina Balikpapan adalah yang paling bagus standar kelayakannya.
Implikasi Hukum Terhadap Hak Anak: Analisis dari Status Anak di kartu Kerluarga (Studi Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima) Jainuddin, Jainuddin; Yulianti, Mawarni; Hidayatullah, Syarif
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3456

Abstract

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian dan objek yang diteliti.Peneliti menggunakan metode empiris karena ingin mengkaji dari segi kejadian dilapangan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus ini. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada teori atau doktrin hukum, tetapi juga pada fakta-fakta yang ada dalam situasi nyata. Implikasi hukum terhadap hak anak dalam pemalsuan kartu keluarga bahwa perbuatan mengubah/menambah/mengurangi isi dokumen dalam kartu keluarga(KK) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 pasal 391, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, maka dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar.

Page 13 of 16 | Total Record : 155

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue