cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 12   13   14   15   16 
OTORITAS HAKIM PEREMPUAN DALAM DIALEKTIKA FIKIH: PERSPEKTIF KRITIS KOMPARATIF Herman Sumantri, Pratiwi Aurina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika pemikiran hukum Islam terkait otoritas hakim perempuan melalui studi komparatif antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dengan menggunakan metode content analysis dan pendekatan kritis komparatif, penelitian mengeksplorasi perspektif kedua imam dalam memposisikan peran perempuan dalam ranah peradilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan kedua imam. Imam Abu Hanifah menampilkan pendekatan rasionalis yang lebih terbuka, menempatkan kompetensi intelektual dan integritas moral di atas konstruksi normatif berbasis gender. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengambil sikap lebih konservatif dengan pembacaan tekstual yang ketat terhadap sumber-sumber keagamaan. Studi ini mengungkap bahwa konstruksi hukum Islam tidak bersifat monolitik, melainkan multi-interpretatif. Perspektif kritis komparatif berhasil membongkar konstruksi hegemonik dalam wacana hukum Islam yang cenderung androsentris. Penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran kedua imam memberikan fondasi intelektual untuk transformasi pemahaman tentang peran perempuan dalam struktur hukum Islam, sekaligus menunjukkan fleksibilitas inherent dalam tradisi fikih.Temuan penelitian berkontribusi pada wacana kontemporer tentang kesetaraan gender, hak asasi, dan dinamika sosial dalam sistem hukum Islam
ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM KEDUDUKAN MAJELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN MEDIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3463

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan perubahan mendasar dalam cara penanganan kasus kesalahan profesi medis di Indonesia. Majelis ini dapat dibentuk secara permanen atau sementara (ad hoc), tergantung kebutuhan, dan berfungsi untuk menangani keluhan serta dugaan pelanggaran profesional sebelum kasus tersebut memasuki ranah hukum pidana. Langkah ini bertujuan agar penyelesaian konflik di sektor kesehatan menjadi lebih terstruktur, cepat, dan mengutamakan pendekatan restoratif dan non-litigatif, yang dianggap lebih efektif dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan restoratif ini tidak hanya berfokus pada sanksi bagi pelanggar, tetapi juga berupaya memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien serta mengembalikan situasi seperti semula. Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, UU ini berusaha mencapai tiga tujuan hukum utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Negara memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme majelis ini berjalan transparan dan dapat dipercaya publik. Dengan adanya peran negara dalam pembentukan dan pengawasan majelis, diharapkan regulasi ini mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pasien dan tenaga medis, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak dalam pelayanan kesehatan.
PENGEMBALIAN MAHAR OLEH ISTRI YANG DIMINTA SUAMI (Studi Kasus Di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) Putra, Muh Yunan; Fahira, Jihan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3752

Abstract

Jenis penlitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Dalam penelitian ini peneliti juga perlu menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada kasus di desa karamabura, kecamatan dompu, kabupaten dompu memperbolehkan pengembalian mahar sebelum terjadinya perceraian dan istri tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri.
Kolaborasi Bhabinkamtibmas dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Desa Karamabura Dompu Soepriadin, Ady; Ihlas, Ihlas; Ilham, Ilham; Hikmah, Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4156

Abstract

This study aims to analyze the form of collaboration between Bhabinkamtibmas and village customary institutions in mediation efforts against criminal acts of violence against children in Karamabura Village, Dompu Regency. The problem of violence against children that is still rampant at the village level requires a solution approach that does not only rely on formal legal mechanisms, but also considers local wisdom values ​​through customary institutions. This study uses a sociological juridical legal research method, namely an approach that examines law not only as a written norm (law in books), but also as a social reality that lives and develops in society (law in action). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, involving key informants from Bhabinkamtibmas elements, customary leaders, village officials, and the local community. The results of the study indicate that the form of collaboration that was built was synergistic, where Bhabinkamtibmas acted as a facilitator of state law, while village customary institutions functioned as guardians of local norms and values ​​in society. This collaboration is considered effective in accelerating the case resolution process, reducing the potential for further conflict, and reconstructing social harmony in the village community. However, this study also found a number of obstacles, including differences in perception between formal and customary law, as well as limited human resources and supporting facilities. Based on these findings, it is recommended to strengthen institutional capacity and formulate an integrated mediation mechanism based on the principles of positive law and local culture. Keywords: Collaboration, Bhabinkamtibmas, Customary Institutions, Violence Against Children, mediation, Desa Karamabura Dompu
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Permata, Suyandi; Firmanto, Taufik; Ihlas, Ihlas; Hikmah, Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.
Korupsi Perspektif Hukum Islam: Upaya, Dampak dan Penanggulangan Vandita, Lalu Yoga
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4219

Abstract

Corruption is a crucial problem that affects almost all countries in the world and is one of the main inhibiting factors in economic, social development, and the democratic process. Islamic law (sharia) strictly regulates the prohibition of all forms of betrayal of trust, bribery, and illegal taking of property, all of which are fundamental elements of corruption. To facilitate understanding in this writing, we use research methods including; by increasing the exploration of data sources from various literatures related to corruption from an Islamic perspective, so that we can draw the conclusion that Islam with its legal system offers an effective way to build a just, clean, and civilized society.
Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu Alamudi, Ichwan Ahnaz; Syafiq, Muhammad; Abdillah, Muhammad Torieq; Ramadhani, Sri Ridma
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4287

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat badamai sebagai khazanah lokal masyarakat Banjar yang kemudian dihubungkan dengan sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apakah bisa adat badamai digunakan dalam sengketa pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat badamai merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar dan berperan menghadirkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Adat badamai dewasa ini sering digunakan dalam kasus-kasus hukum perdata dan hukum pidana. Padahal, adat badamai tidak menutup kemungkinan digunakan juga dalam kasus sengketa pemilu. Menurut Ahmadi Hasan, saat terjadi sengketa Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan dalam prosesnya pasti telah terjadi tarik-menarik baik itu terkait musyawarah atau yang mengarah kepada cara-cara nonlitigasi, seperti badamai.
Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Nisardi, Muhammad Fitrah; Amin, Abd Rauf Muhammad; Akmal, Andi Muhammad; Halimang, St; Mustafa, Zulhas’ari
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4314

Abstract

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang diakui: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masyarakat cenderung mengunnakan forum musyawarah adat yang dikenal sebagai tudang sipulung untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. Fenomena ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat, sekaligus membuka ruang kajian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik tudang sipulung dalam perspektif hukum waris Islam serta merokonstruksi nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa tudang sipulung menjadi sarana eferktif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun tidak sepenuhnya merujuk pada ketetntuan fikih waris, praktik ini mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan persaudaraan yang sejalan dengan nilai keislaman. Hasil ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang kontekstual dan aplikatif. Kata Kunci: Warisan, Tudang Sipulung, Hukum Islam.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana, Heriana; Talli, Abdul Halim; Halimang, St; Sultan, Lomba; Hamsir, Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Maṣlaḥah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Maṣlaḥah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
Kepuasan Perkawinan pada Perempuan Pencari Nafkah Studi pada Pedagang Pasar di Lampung Timur Aziz, Sukron Nur; Silvia, Nanda
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.4464

Abstract

Perubahan peran gender dalam keluarga mengakibatkan banyak perempuan menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika kepuasan perkawinan pada perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama, khususnya dalam menghadapi tantangan peran ganda. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali pengalaman subjek secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan tidak semata dipengaruhi oleh status sebagai pencari nafkah utama, melainkan oleh kualitas komunikasi, fleksibilitas pembagian peran, keterlibatan pasangan dalam pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan adil. Dukungan emosional dan pengakuan peran oleh pasangan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun beban kerja perempuan cukup besar. Penelitian ini menegaskan bahwa struktur relasi yang setara dan suportif merupakan kunci utama dalam mencapai kepuasan perkawinan pada perempuan dengan peran ganda. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi keluarga yang adaptif dan harmonis dalam menghadapi perubahan peran gender.

Page 14 of 16 | Total Record : 155

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue