cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 12   13   14   15   16 
Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum keluarga Islam) Syahid, Fahmi; Ahsan, Khoirul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4461

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap keharmonisan hubungan suami istri, dengan fokus pada persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah menikah. Kekerasan verbal meski tidak bersifat fisik tetapi dapat menyebabkan luka emosional mendalam yang berdampak pada komunikasi, rasa saling menghargai, hingga munculnya konflik berkepanjangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dapat menimbulkan pengabaian pasangan, trauma psikologis, bahkan berujung pada perceraian. Selain itu anak yang menyaksikan konflik tersebut juga terdampak secara psikis. seperti menjadi tertutup atau meniru perilaku agresif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan verbal merupakan ancaman serius bagi stabilitas rumah tangga dan perkembangan anak. Maka dari itu penting adanya kesadaran serta upaya preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah Nurfath, Muhammad Faathur; Usman, Musyafi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4487

Abstract

Fenomena memviralkan kasus perselingkuhan rumah tangga melalui media sosial menunjukkan gejala krisis etika digital dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial dari tindakan tersebut serta menelaahnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, termasuk pelaku, saksi, pengguna media sosial, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan lima dampak utama: dorongan psikologis yang spontan, kerusakan reputasi dan trauma sosial, normalisasi ghibah, terganggunya hubungan keluarga besar, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman nilai keislaman. Semua dampak ini berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip ḥifẓ al-‘irḍ, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ ad-dīn. Analisis maqāṣid menunjukkan bahwa tindakan memviralkan aib merupakan pelanggaran struktural terhadap syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif dan kuratif: edukasi pranikah, penguatan etika bermedia sosial, serta peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan konflik secara tertutup dan bermartabat. Penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi panduan normatif dan etis dalam merespons tantangan moral di era digital.
Wakaf Digital Solusi Wakaf Modern Untuk Kesejahteraan Keluarga Miskin Aminullah, Muhammad; Putra, Muhammad Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4534

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman di era modern saat ini, berkembang juga berbagai macam penemuan-penemuan dari hasil riset dan penelitian oleh para ahli pada bidang mereka masing-masing. Islam sebagai agama yang membawa rahmat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin) dalam hal ini tidak pernah mempermasalahkan selama masih dalam garis-garis yang telah ditetapkan oleh Al Qur’an dan sunah-sunnah Rasulullah Saw., tentunya hal tersebut tidak lain dengan maksud dan tujuan mulia, yaitu mensejahterkan kehidupan manusia terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa misalnya dalam dunia kedokteran, ditemukannya bayi tabung, sewa rahim, pendeteksi kehamilan dan lain sebagainya. Di dunia teknologi ditemukannya handphone, Kendaraan self-balancing, Alat Pengujian DNA Pribadi, Lensa Bionic dan lain-lain. Serta yang tidak kalah pentingnya penemuan dalam bidang keagamaan yang merupakan hasil ijtihad para ulama, yaitu wakaf digital. Tujuan utama dari wakaf digital tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam yang hendak berwakaf dengan jumlah tunai tertentu serta tidak terbatas dengan jumlah yang ditentukan, artinya seseorang berpeluang mewakafkan hartanya tampa memikirkan sedikit banyaknya yang dikawafkan. Dari hasil penelitian ini, diperoleh beberapa data bahwa penerapan dan pemanfaatan wakaf digital gangat diperlukan saat ini, yang dengannya memberikan kemudahan serta membawa dampak yang cukup segnifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice Pranata, Akhmad Indra; Indrawan, Rudy
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4347

Abstract

This article explores the resolution of the criminal act of vandalism through a restorative justice approach. Under Indonesian criminal law, vandalism is regulated in Article 406 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of two years and eight months. However, the retributive approach is considered less effective in achieving substantive justice as it focuses solely on punishing the offender. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the urgency of implementing restorative justice in resolving vandalism cases. The findings indicate that restorative justice offers a more humane approach by prioritizing the restoration of relationships between offenders and victims through mediation and mutual agreement. This approach aligns with local cultural values such as deliberation and contributes to reducing the burden on judicial and correctional institutions. Moreover, restorative justice provides a fairer and more efficient resolution, strengthening community involvement in legal enforcement. Therefore, this approach is relevant for application in vandalism cases that meet the established criteria, as a means to achieve balanced justice and restore the condition of all parties involved. Keywords: restorative justice, vandalism, restoration, alternative sentencing, criminal law
Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan Ramadhan, Rifqi Fadhli; Nurunnisa, Nurunnisa
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4476

Abstract

Penelitian ini membahas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Mardani H. Maming dari perspektif keadilan hukum. Fokus utama kajian ini adalah penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp110,6 miliar yang dinilai tidak proporsional karena tidak terdapat bukti konkret bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif dan preskriptif terhadap norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip legalitas dan proporsionalitas dengan putusan pengadilan. Selain itu, ketidakjelasan dalam perhitungan kerugian negara serta tidak adanya standar pembuktian yang konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi terhadap pedoman teknis penjatuhan pidana uang pengganti agar lebih akuntabel dan berbasis bukti konkret. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan individualisasi pidana, transparansi dalam pelacakan aset, serta pembuktian yang akurat guna menciptakan sistem pemidanaan yang adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kritik terhadap Praktik Foto Prewedding di Masyarakat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Mashlahah Ihsan, Ihsan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4579

Abstract

Fenomena foto prewedding telah menjadi bagian dari budaya populer di kalangan masyarakat Indonesia modern. Aktivitas ini, meskipun dianggap sebagai bentuk ekspresi visual dan persiapan menjelang pernikahan, menimbulkan persoalan dari perspektif syariat Islam, khususnya ketika dilakukan sebelum akad nikah dengan menampilkan pose-pose intim yang bertentangan dengan norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik foto prewedding ditinjau dari pendekatan mashlahah dalam hukum Islam serta mengevaluasi batasan syariat yang relevan terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur, fatwa, dan pendapat ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto prewedding sebelum akad nikah berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariat karena membuka peluang terjadinya ikhtilat, khalwat, tabarruj, serta pelanggaran aurat. Berdasarkan pendekatan mashlahah, foto prewedding dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan tujuan hukum: dharuriyyah (menjaga agama dari fitnah dan zina), hajiyyah (memberi kemudahan dalam menginformasikan pernikahan), dan tahsiniyyah (memperindah undangan). Oleh karena itu, foto prewedding diperbolehkan hanya jika dilakukan setelah akad nikah dan tetap memenuhi kaidah syariat, seperti menjaga aurat dan etika kesopanan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap syariat Islam sebelum mengikuti budaya populer, guna menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.
Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Irawansah, Didik; Ridwan, Ridwan; Amin, M; Kasmar, Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Abstract

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.
Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula Naufal, Yamani
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5328

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam rezim hukum hak cipta. Salah satunya adalah munculnya karya fotografi yang dihasilkan sepenuhnya atau sebagian oleh AI. Persoalan utama yang timbul adalah siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pencipta, apakah karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan berbasis AI. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit posisi karya AI, sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan norma terkait subjek hukum dalam ciptaan AI, serta perdebatan mengenai syarat orisinalitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, baik dengan memperluas definisi pencipta maupun melalui model atribusi tertentu, agar perlindungan hukum dapat mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Implementasi Kaidah Al-Hajah Tunazzalu Manzilat Ad-darurah dalam Pengambilan Ujrah pada Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Syariah Nurrahman, M. Wildan; Nashirudin, Muh
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.4491

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kaidah al-hajah tunazzalu manzilatad ad-darurah dalam penetapan ujroh pada produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Kaidah ini memberikan kelonggaran dalam pengambilan keputusan hukum atas dasar kebutuhan masyarakat di era ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, normatif-teologis, dan yuridis-analitis, penelitian ini mengeksplorasi penerapan kaidah tersebut dalam konteks keuangan syariah, khususnya dalam kebijakan pengenaan biaya jasa atau ujroh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI. Hasil analisis terhadap 4 fatwa DSN MUI menunjukkan bahwa kaidah al-hajah tunazzalu manzilatad ad-darurah dapat dijadikan landasan argumentatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi kebutuhan mendesak, seperti kebijakan pengambilan ujroh, Dan pembolehan transaksi yang pada dasarnya terlarang melalui kaidah ini tetap tidak boleh menabrak larangan yang bersifat qaṭh‘ī, sehingga DSN-MUI tetap melakukan modifikasi terhadap akad-akad yang mengandung unsur riba
Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Puspa Devi, Chindya; Aminuddin, Aminuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5357

Abstract

Violence against women remains a pressing humanitarian problem at both the global and national levels, with complex impacts encompassing physical, psychological, social, and even spiritual dimensions. From an Islamic perspective, this issue cannot be addressed solely through a normative approach but requires a contextual framework aligned with the universal objectives of the Sharī‘ah. This study seeks to examine the role of Maqāṣid al-Sharī‘ah as both a theoretical and practical foundation for providing protection to women from various forms of violence, particularly through the lens of Jasser Auda. The research method employed is normative-juridical with a qualitative-descriptive approach, utilizing the analysis of classical and contemporary Islamic legal literature, national regulations, and international legal instruments. The findings indicate that acts of violence against women constitute a fundamental violation of the five essential principles of Maqāṣid, namely ḥifẓ al-dīn (protection of religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-‘aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage), and ḥifẓ al-māl (protection of property). Furthermore, Jasser Auda’s systemic approach, with its six features—cognition, purposefulness, holism, openness, multidimensionality, and teleology—provides a dynamic and applicable analytical framework for creating a just and equitable system of women’s protection. In this regard, Maqāṣid al-Sharī‘ah functions not only as a normative framework within Islamic law but also as an ethical and practical paradigm capable of strengthening policies, regulations, and public awareness in efforts to eliminate violence against women.

Page 15 of 16 | Total Record : 155

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue