cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 324 Documents
 29   30   31   32   33 
Rekonstruksi Otoritas Fatwa Berbasis Maq??id al-Syar?‘ah dalam Menjawab Problematika Hukum Kontemporer Muh Yunan Putra; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6971

Abstract

Tujuan penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi otoritas fatwa melalui lensa maq??id al-shar??ah sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan hukum modern yang semakin meningkat. Desentralisasi otoritas keagamaan, khususnya di era digital, telah mengakibatkan fragmentasi fatwa dan ketidakpastian publik dalam mengidentifikasi referensi hukum yang sah. Akibatnya, diperlukan metodologi yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga secara substantif membahas tujuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka kerja normatif-filosofis yang berlandaskan maq??id al-shar??ah, dengan memanfaatkan tinjauan pustaka dari sumber primer dan sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa otoritas fatwa yang berlandaskan maq??id telah berevolusi dari paradigma tekstual-formal menjadi kerangka kerja substantif dan kontekstual yang memprioritaskan manfaat. Jenis otoritas ini memiliki aspek tambahan yang bersifat substantif, kontekstual, kolektif-institusional, dan etis-transformatif. Proses pembuatannya mencakup pemulihan metodologi ijtihad, penggabungan analisis tekstual dan kontekstual, serta penggunaan instrumen u??l fiqh yang ditingkatkan dengan pendekatan multidisiplin. Validasi juga dilakukan melalui ijtihad kelompok, metode yang jelas, dan akuntabilitas publik. Implikasi dari metode ini menunjukkan bahwa fatwa menjadi semakin fleksibel, sensitif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini menjadikan lembaga fatwa lebih sah di masyarakat dan membantunya lebih sesuai dengan sistem hukum nasional. Jadi, maq??id al-syar?'ah memberi kerangka strategis untuk menjadikan otoritas fatwa lebih terbuka, aktif, dan berfokus pada kemaslahatan manusia.
Misinterpretasi Konsep Subsidi Dalam Sengketa Biodiesel Indonesia–Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Yamani Naufal; Sefriani
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi unsur benefit dalam konsep subsidi menurut Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) WTO serta mengkaji bentuk misinterpretasi yang muncul dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa pada perkara WTO DS480 (European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia) dan DS593 (European Union – Countervailing Duties on Biodiesel from Indonesia). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus memfokuskan perdebatan hukum pada penafsiran unsur benefit sebagai inti sengketa subsidi, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif perdagangan, lingkungan, dan diplomasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Uni Eropa terletak pada metode penentuan keberadaan benefit. Uni Eropa menggunakan external benchmark dan pendekatan teleologis-ekspansif dengan menjadikan harga internasional sebagai acuan utama untuk menilai adanya keuntungan ekonomi, sedangkan Indonesia menggunakan pendekatan tekstual yang berfokus pada unsur-unsur normatif yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 SCM Agreement. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan external benchmark oleh Uni Eropa berpotensi memperluas makna benefit di luar rumusan normatif SCM Agreement sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan aturan subsidi WTO. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas interpretasi unsur benefit dalam hukum subsidi WTO serta memperkaya kajian mengenai hubungan antara disiplin subsidi WTO dan ruang kebijakan (policy space) negara berkembang dalam perdagangan internasional.
Analisis Filosofis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Cryptocurrency Dian May Syifa; M. Hanafiah; Budi Rahmat Hakim
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6988

Abstract

Perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital dan instrumen ekonomi berbasis teknologi blockchain menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Kehadirannya memunculkan perdebatan terkait status hukum, unsur gharar, qimar, dharar, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum cryptocurrency melalui perspektif maq??id al-syar?‘ah dan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji dasar filosofis serta konstruksi argumentasi hukum dalam fatwa MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI merepresentasikan pendekatan kehati-hatian (i?tiy??) yang berorientasi pada perlindungan harta (?if? al-m?l) dan kemaslahatan masyarakat. Fatwa tersebut menilai praktik cryptocurrency lebih dominan mengandung unsur mafsadah akibat tingginya spekulasi dan ketidakpastian. Dalam perspektif Gustav Radbruch, fatwa MUI cenderung mengutamakan keadilan protektif dan kemanfaatan preventif dibandingkan kepastian hukum yang absolut. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis filsafat hukum Islam berbasis maq??id al-syar?‘ah dengan teori hukum Gustav Radbruch dalam mengkaji fatwa cryptocurrency, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum Islam kontemporer dalam merespons perkembangan ekonomi digital.
Perlindungan Hukum Alat Musik Tradisional Valo Buhu melalui Indikasi Geografis: Analisis Peran Pemerintah Daerah Nuryanti Nuryanti; Adfiyanti Fadjar; Erlan Ardiansyah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.7023

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi Valo Buhu sebagai objek perlindungan Indikasi Geografis dan menilai peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftarannya. Kajian ini penting karena perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih didominasi produk pertanian dan perkebunan, sementara pemanfaatannya untuk alat musik tradisional belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal di Desa Lawua. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengrajin Valo Buhu, tokoh adat, pemerintah desa, dan dinas terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dokumen DJKI, dan literatur tentang kekayaan intelektual komunal. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validitas berbasis triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Valo Buhu memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang terbentuk oleh faktor geografis Desa Lawua dan keterampilan masyarakat lokal. Akan tetapi, perlindungan hukumnya belum berjalan karena belum ada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, belum tersedia Dokumen Deskripsi, dan belum ada fasilitasi pendaftaran dari pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian Indikasi Geografis dari produk pertanian menuju alat musik tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal. Implikasi hukumnya menegaskan kebutuhan pembentukan MPIG, penyusunan Buku Persyaratan, dan kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat.

Page 33 of 33 | Total Record : 324

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026) Vol 10 No 1 (2026) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 9 No 2 (2025) Vol. 9 No. 1 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7 No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol. 4 No. 2 (2020) Vol 4 No 2 (2020) Vol. 4 No. 1 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol. 3 No. 2 (2019) Vol. 3 No. 1 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol. 2 No. 2 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol. 2 No. 1 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol. 1 No. 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol. 1 No. 1 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue