cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 158 Documents
 11   12   13   14   15 
Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Work Overload pada Panitera Sidang di Pengadilan Agama Sewilayah Pulau Lombok Reza Sahrizal Reza Sahrizal
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4853

Abstract

Abstract: The application of technological innovation in company services and operations has become a very important and fundamental issue for global competitiveness. The Technology Acceptance Model places the attitude factor of each user behavior with two variables namely perceived usefulness and perceived ease of use. Work overload occurs when work demands exceed an individual's ability to deal with them. The purpose of this study is to analyze the effect of Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use on Work Overload. The type of research used is explanatory research. All indicators used are valid and reliable. Hypothesis testing using PLS (Partial Least Square). The results of the research on Perceived Ease Of Use on Work Overload show a coefficient value of 0.181 with a statistical T value of 1.626 which means it has no effect, and a p-value of 0.105 which means it is not significant, while the results of research related to the effect of Perceived usefulness on Work Overload show a coefficient value of 0.613 with a statistical T value of 3.888 which means it is influential and a p-value of 0.000 which means it is significant.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Ratih Rahayu; Faizal Anwar; Kasman; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4963

Abstract

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara menghadapi beberapa tantangan. Masalah yang teridentifikasi meliputi kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, pelaksanaan yang kurang efektif, pengawasan yang belum memadai, keterlambatan pencairan dana, dan dampak pandemi COVID 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Data penelitian diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya belum mencapai tingkat yang optimal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang rendah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa juga masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas dan pengawasan yang memadai. Selain itu, keterlambatan pencairan dana menjadi masalah yang perlu ditangani. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembelanjaan desa (APBDes). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Meningkatkan transparansi sosialisasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, pengawasan yang lebih baik, dan peningkatan aksesibilitas terhadap dana desa menjadi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ada.
Analisis Pengelolaan Peninggalan Rumah Bung Karno di Kota Bengkulu M. Wirantara; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.4649

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahu pengelolaan cagar budaya di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala pelaksanaan pengelolaan cagar budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data terdiri dari Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasahnya menajemen pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa wawancara peneliti kepada para informan selaku pengelola cagar budaya di Kota Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pihak pengelola cagar budaya sudah membentuk juru pelihara cagar budaya, satuan pengamanan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, dan pembentukan beberapa program yaitu pemberian papan keterangan cagar budaya, penambahan galeri sejarah rumah Pengasingan Bung Karno, dan pembuatan nama cagar budaya. Kendala-kendala yang dihadapi berupa kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang pegelolaan dan kendala pada kekurangan sumber daya manusia di satuan pengamanan karena keterbatasan anggaran, serta lokasi kantor yang berada diluar provinsi menyulitkan koordinasi
Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia Ira Haira Zulfia; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman Herza Netti; Aldri Frinaldi; Asnil; Adrianto
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5368

Abstract

Biaya retribusi, terkadang disebut sebagai biaya layanan sampah/kebersihan, adalah pembayaran untuk layanan sampah masyarakat atau suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan suatu tempat tertentu. Pengendalian dan pengumpulan sisa pembuangan dari sumber ke tempat pembuangan pertama, untuk membawa sampah dari sumber tempat pembuangan pertama ke lokasi tujuan pembuangan akhir. Merupakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Kota Pariaman. Pendekatan penelitian ini memanfaatkan kajian literatur dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti mengumpulkan, memeriksa, dan menyusun sumber-sumber dari buku, makalah,dan penelitian sebelumnya sebelum sampai pada kesimpulan dan penyajian data.
Analisis Faktor-Faktor Dampak Bahaya Stunting di Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya Fierda Nurany; Chairien Nurwulan Ghozalyfah; Fajar Rachma Dian; Ferdian Iqbal; Dhurrotul Machbubah; Laila Della Amanda
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5545

Abstract

The purpose of this study is to determine public understanding of the dangers of stunting in the Al-Akbar Mosque area of Surabaya and the components that affect it. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The community around Masjid Al-Akbar Surabaya, health institutions, institutions of women's empowerment and child protection, population control and family planning, and other sources of information are the subjects of this study. The source of research data is informants. Observations and interviews were used in this study. The results show that people still have a low understanding of stunting, and many people do not know how to prevent it, as well as the biological, environmental, economic, and social impacts of stunting. Studies conducted in the Al Akbar Mosque area of Surabaya show that people do not understand the dangers of stunting and how to prevent it. Influencing factors include: Child nutrition, too much instant food, poor motherhood, weak immunity and so on. Therefore, the importance of stunting prevention and treatment with a comprehensive approach
Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Denpasar Abdul halim Muhammad H.A.Rahman; Nyoman Sri Subawa
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5625

Abstract

The Denpasar Religious Court is the only Class I Religious Court in the province of Bali. As a Class I Religious Court, it handles a lot of cases per year, with an insufficient number of employees leading to an increased workload for the staff. Alongside the implementation of the "one day minute and one day publish" program, the Denpasar Religious Court also acts as a coordinator for budget absorption related to DIPA 04, overseeing eight Class II Courts. Furthermore, the less strategic location of the Denpasar Religious Court, due to its off-road placement, makes it challenging for parts of the community to locate the court. The main issue addressed in this study is how the organizational climate and employee job satisfaction at the Denpasar Religious Court are. The objectives of this research are: 1) to examine the organizational climate at the Denpasar Religious Court, and 2) to determine the influence of the organizational climate at the Denpasar Religious Court on employee job satisfaction. The research method utilized in this study is a qualitative approach with thematic analysis. The research findings indicate that: 1) the organizational climate at the Denpasar Religious Court, characterized by supportive leadership, has the strongest influence, along with teamwork and communication; and 2) the organizational climate significantly affects job satisfaction, where motivation, employee commitment, and efficiency are the variables that impact job satisfaction
Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara ahmad aldo; Rekho Adriadi; Yogi Alfiansyah; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang PeranBadan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini peran Badan Pendapatan Daerah dalammenigkatkan penerimaan pajak bumi bangunan yaitu sebagai motivator,fasilitator, dan mobilisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data di dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari Indikator Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik, Namun masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga Bapenda perlu meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa maupun Kecamatan.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Beta Anggela; Rosidin; Rekho Adriadi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4949

Abstract

Good Governance merupakan bagian penting dari suatu pemerintahan serta dibutuhkan pemerintah untuk mengikuti perubahan. Penerapan good governance sangat diperlukan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mengutamakan kepentingan orang banyak Namun, Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, dalam pelayanan di Kantor Dukcapil Kabupaten Lahat masih belum adanya keterbukaan, Keadilan serta kurang efektif dan efisien nya pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Metode.Penelitian ini.adalah penelitian.deskriptif dengan mengguna kan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dapat menerapkan prinsi-prinsip good governance dengan cukup baik meskipun terkadang masih ada keluhan dari masyarakat
Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tanggo Raso Kabupaten Bengkulu Selatan Syafiyah Putri; Kasman; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5185

Abstract

Terlaksananya pembangunan desa yang majudan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah desa serta peran masyarakat. Dengan demikian dalam suatu pelaksanan pembangunan desa peran kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa tanggo raso kabupaten Bengkulu selatan. Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa tangggo raso kabupaten Bengkulu selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Kulitatif deskriptif, dengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis model interaktif dengan tahapanpengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu pertama,peran Kepala Desa sebagai motivator telah berjalan cukup baik, sebagaimana tercermin dari pandangan positif masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam memotivasi masyarakat. kedua, peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa ini terbukti sangat efektif, dengan adanya berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, peran sebagai mobilisator yaitu penggerak dan pemberi arahan masih kurang, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak meningkat sesuai harapan.

Page 13 of 16 | Total Record : 158

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue