cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6285643222927
Journal Mail Official
jurnalijclc@gmail.com
Editorial Address
Kampus UMY, Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27457192     EISSN : 27457184     DOI : https://doi.org/10.18196/ijclc
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
Konflik Antar Pelajar dan Implementasi Restorative Justice di Polres Dompu Muchlis Agiltari; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran; Septyanun, Nurjannah
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.30294

Abstract

Konflik antar pelajar di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan tawuran spontan pada jam pulang sekolah, serangan kelompok terencana, dan penggunaan senjata tajam maupun benda keras. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola konflik antar pelajar serta penerapan pendekatan restorative justice (RJ) oleh Polres Dompu dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen penanganan perkara pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pelajar di Dompu dipicu oleh balas dendam antar kelompok, solidaritas sekolah, serta dinamika remaja yang emosional. Penyelesaian kasus masih didominasi oleh mekanisme yustisial meskipun kerangka normatif (UU SPPA, KUHP Baru, dan Perpol 8/2021) telah menegaskan kewajiban upaya diversi dan pemulihan. Penerapan restorative justice telah dilakukan melalui mediasi non-koersif, humanis, dan berorientasi pemulihan, termasuk penandatanganan kesepakatan damai di hadapan penyidik. Namun, proses ini sering terkendala oleh minimnya assessment awal, lemahnya monitoring pasca-mediasi, serta belum terbentuknya budaya preventif di tingkat sekolah maupun kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar menekan residivitas konflik pelajar, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas penyidik, serta dukungan kolaboratif antar sekolah, keluarga, dan kepolisian. Penguatan strategi preventif dan integrasi lintas lembaga menjadi langkah utama untuk mendorong penanganan konflik pelajar yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Tindak Pidana Perkosaan Setiautami, Nabilla; Astuti, Laras
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.19178

Abstract

Tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas sensorik menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan penglihatan, pendengaran, serta kemampuan berkomunikasi yang dimiliki korban seringkali menghambat proses pelaporan, pemeriksaan, pembuktian, serta akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas sensorik berada pada posisi yang lebih rentan mengalami viktimisasi berlapis dan berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyandang disabilitas sensorik dalam tindak pidana perkosaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas sensorik telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pendampingan, bantuan hukum, layanan medis dan psikologis, penyediaan juru bahasa isyarat, serta fasilitas aksesibilitas dalam proses peradilan. Perlindungan hukum tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan, persidangan, hingga pasca persidangan. Hambatan dalam implementasinya masih ditemukan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, keterbatasan anggaran, hambatan komunikasi, serta stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang inklusif dan berperspektif disabilitas guna menjamin terpenuhinya hak korban dan akses yang setara terhadap keadilan.
Analisis Hukum Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Perkara NO. 703/PID.SUS/2025/PN PBR Dari Sudut Pandang Pelapor (PT. MEGA FINANCE) Jihan Refita Giawa
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.30649

Abstract

Penggelapan objek jaminan fidusia merupakan kejahatan umum dalam praktik pembiayaan di Indonesia, di mana debitur mentransfer aset jaminan tanpa persetujuan kreditur, sehingga menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan. Studi ini menganalisis kasus No. 703/Pid.Sus/2025/PN Pekanbaru dari perspektif pelapor, PT. Mega Finance sebagai penerima fidusia. Fokus utama adalah validitas jaminan fidusia meskipun terdapat perbedaan nama pada BPKB, penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan konflik peraturan dengan Pasal 372 KUHP. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi pihak yang jahat (debitur sebagai inisiator), perbuatan jahat (transfer tanpa izin), sifat melawan hukum (materiil dan objektif), dan unsur-unsur triad hukum pidana (actus reus, mens rea, dan strafbaarheid des dader). Diperkaya dengan teori Hukum Pidana Trias Sauer dan Teori Efektivitas Hukum (Hans Kelsen dan Anthony Allott), temuan menunjukkan bahwa hukum fidusia tetap sah secara hukum dalam praktiknya meskipun nama BPKB tidak sesuai, tetapi efektivitas Hukum Fidusia rendah karena kegagalan verifikasi dan kepatuhan sosial, sehingga terdakwa pantas dihukum untuk melindungi kreditur. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman konflik antara Hukum Fidusia dan KUHP, dengan rekomendasi reformasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah penggelapan serupa.
Representasi Pelaku Pembunuhan Berantai dalam Drama Korea Through The Darkness ditinjau dari Teori Psikoanalisa Audira, Afril; Margaret, Monica
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.31683

Abstract

Penelitian ini menganalisis representasi pelaku pembunuhan berantai dalam drama korea Through The Darkness melalui pendekatan psikoanalisa dengan tambahan analisis criminal career dan juga penjelasan semiotik. Fokus penelitian terletak pada bagaimana konstruksi karakter pelaku kejahatan dalam drama ditampilkan melalui aspek psikologis serta  tanda-tanda visual dan naratif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten, yaitu mengkaji adegan, dialog, dan simbol yang terdapat dalam drama untuk memahami representasi perilaku kriminal. Hasil penelitian menemukan bahwa criminal career pelaku mengalami perkembangan mulai dari alat hingga metode pembunuhan. Pelaku direpresentasikan sebagai individu dengan dorongan id yang kuat, seperti adanya agresifitas dan implusifitas. Unsur ego pelaku dalam drama juga terbatas menyesuaikan realitas, sedangkan superego cenderung lemah. Analisis semiotika menjelaskan bahwa berbagai tanda seperti gestur, objek, ekspresi, serta suasana visual digunakan untuk merepresentasikan kondisi psikologis pelaku.  Penyampaian drama ini juga membuat penonton memiliki beragam respon mulai dari respon baik, perasaan ketegangan, dan juga kritik mengenai alur yang lambat.
Repositioning Correctional Institutions as Strategic Pillars of the Integrated Criminal Justice System in Countering Narcotics Recidivism Tajuddin, Mulyadi Alrianto
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.30848

Abstract

The high number of narcotics-related recidivists in Indonesia reflects systemic failures in the rehabilitation of prisoners in prisons. Most cases of narcotics crimes involve repeat offenders, demonstrating a mismatch between the normative role of correctional institutions as an important part of the Integrated Criminal Justice System. The objectives of this study are to analyze the strategic position and role of correctional institutions in the Integrated Criminal Justice System in accordance with Law Number 22 of 2022, assess the challenges in implementing rehabilitation programs for inmates who have reoffended with narcotics, and formulate a model for repositioning correctional institutions to improve the prevention of narcotics law violations. The research method used is a juridical-normative approach by analyzing regulations, academic literature, and real data on recidivism that are analyzed in a descriptive-qualitative manner. The findings of the study show that the strategic position of correctional institutions is hampered by inconsistencies in implementation, which include prison overcapacity, limitations in human resources, absence of operational standards specific to procedures for recidivists, and inconsistent rehabilitation programs. These obstacles are multidimensional, including structural, normative, operational, and social and cultural aspects that together interfere with the effectiveness of rehabilitation. The novelty in this study is the development of a Risk-Need-Responsiveness model that is adjusted to the values of Pancasila and the Integrated Criminal Justice System, creating a repositioning model based on three stages of intervention: pre-coaching through the Integrated Assessment Team from the beginning of the investigation, coaching that is differentiated based on risk level, and post-coaching with a structured aftercare program. The research recommends phased implementation through pilot projects in selected narcotics prisons, as well as regulatory revisions to strengthen formal coordination mechanisms between subsystems.
Asas Lex Mitior Dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa Annisabella Oktaviani; Dewi Rhosita Hayati; Defrianus Nong Deris; Agustinus Adriyanto Keiya
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.31911

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pembaruan fundamental hukum pidana Indonesia sekaligus menimbulkan problematika hukum peralihan, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku terhadap perkara yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, asas lex mitior menjadi krusial karena mengatur bahwa ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan ketika terjadi perubahan hukum. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai konstruksi normatif asas lex mitior dalam hukum pidana Indonesia serta tantangan dan implikasi yuridis dalam penerapannya pada masa transisi KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis, teoritis, dan yuridis asas tersebut serta mengkaji penerapannya secara kritis dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex mitior merupakan bagian dari asas legalitas yang berfungsi sebagai koreksi terhadap larangan retroaktivitas dan telah diakui dalam hukum internasional serta hukum nasional, dengan pengaturan yang diperluas dalam KUHP Nasional. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain ketidakjelasan parameter “ketentuan yang paling menguntungkan”, inkonsistensi penegakan hukum, serta konflik dengan asas lex specialis dan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas lex mitior penting untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan pedoman operasional yang lebih jelas dan harmonisasi regulasi agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.
Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat Anwar, Reski
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.31953

Abstract

Integrasi asas legalitas materiel melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menandai era dekolonisasi hukum pidana nasional. Namun, operasionalisasi pengakuan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 memicu benturan epistemologis antara kepastian hukum formal dan kedaulatan pluralisme hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi birokratisasi kodifikasi tindak pidana adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) serta membedah problematika pembatasan sanksi dan kemandirian eksekutorial lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini menguji konsistensi internal regulasi pelaksana terhadap hakikat orisinal hukum tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kodifikasi lokal dalam PP No. 55 Tahun 2025 memicu gejala pluralisme hukum semu (state legal pluralism) yang membekukan watak dinamis hukum adat menjadi teks doktrinal yang statis. Dominasi hukum positif dipertegas oleh klausul residual Pasal 3 yang mensubordinasikan delik adat di bawah KUHP. Lebih lanjut, monetisasi sanksi spiritual-kosmis yang dibatasi maksimal setara denda finansial Kategori II dan IV mereduksi nilai restoratif pemulihan keseimbangan sosial. Kelembagaan adat juga ditempatkan sebagai "macan kertas" akibat ketiadaan daya paksa eksekutorial mandiri dan ketergantungan birokratis pada stempel pengadilan negeri jika pelaku membangkang. Sebagai solusi rekonsiliasi simbiotis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan berupa penerapan Perda Payung (framework regulation), pengadopsian Doktrin Penghormatan Yudisial (judicial deference) melalui pemberian exequatur langsung tanpa mengubah wujud sanksi adat, serta pelembagaan sistem koordinasi paralel berbasis asas forum non conveniens kultural.
Kelemahan Mekanisme Pengawasan Publik dan Implikasinya terhadap Maraknya Tindak Pidana Korupsi Fathurohman, Satrio
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.32013

Abstract

Pengawasan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas mekanisme pengawasan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi meningkatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan mekanisme pengawasan publik serta implikasinya terhadap maraknya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan publik disebabkan oleh terbatasnya akses informasi publik, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), serta kurang optimalnya tindak lanjut laporan masyarakat oleh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya deteksi dini terhadap praktik korupsi, menurunnya akuntabilitas penyelenggara negara, meningkatnya kerugian keuangan negara, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, peningkatan perlindungan hukum bagi pelapor, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan peningkatan responsivitas lembaga pengawas guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2: July 2023 Vol 4, No 1 (2023): March Vol 3, No 3 (2022): November Vol 3, No 2 (2022): July Vol 3, No 1 (2022): March Vol 2, No 3 (2021): November Vol 2, No 2 (2021): Juli Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 3 (2020): November Vol 1, No 2 (2020): Juli Vol 1, No 1 (2020): Maret More Issue