cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2024)" : 28 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB Sutrisno, Endang; Legawa, Gibran Dima; Prasetyawati, S. Endang; Alfiyan, Angga
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8905

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dan hukum penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Dono Mulyo, Banjit, Waykanan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan pasir dan dampak lingkungan. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengamatan terhadap kejadian aktual, seperti penangkapan pelaku pertambangan pasir ilegal oleh Polda Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemiskinan, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan faktor politik dan sosial berperan dalam mendorong kegiatan pertambangan pasir ilegal. Dalam putusan hukum, hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan, termasuk identifikasi terdakwa, kesaksian saksi, dan penerimaan terdakwa. Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pertambangan dan izin-izin terkait. Selain itu, penelitian juga menyoroti kurangnya sosialisasi penegakan hukum dan perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan pertambangan pasir ilegal. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kuat, perbaikan kondisi ekonomi, dan upaya menjaga lingkungan merupakan elemen-elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas isu pertambangan pasir ilegal, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan pertambangan ilegal.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN RAWAT JALAN YANG MENGALAMI MEDICATION ERROR Setiawanti, Herny; -, Azmi; Arif, Mohamad Noor Fajar Al
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8906

Abstract

Pelayanan kesehatan yang baik dan selaras dengan standard pelayanan kesehatan merupakan hak tiap-tiap orang serta ialah sebuah kewajiban yang musti dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Namun medication error masih sering dilakukan oleh tenaga medis serta tenaga kesehatan dalam praktik sehari-hari yang sangat membuat kerugian pada pasien. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah Pertanggungjawaban hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat jalan yang mengalami medication error dan Perlindungan hukum terhadap pasien rawat jalan yang mengalami medication error. Dalam mengidentifikasi masalah teori yang dipergunakan oleh peneliti yaitu teori perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif dengan metode peraturan perundang-undangan (statute approach) menggunakan landasan data bahan hukum primer berupa data kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara  di lapangan. Dengan hasil penelitian masih banyak kejadian medication error yang dialami oleh pasien rawat jalan yang tidak mendapatkan perlindungan berupa pertanggungjawaban hukum dari fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana pasien tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan jika mengalami medication error selain menyampaikan keluhan dan bagaimana selanjutnya jika tuntutannya tidak ditanggapi oleh fasilitas pelayanan kesehatan, selain itu fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan yang memperlakukan medication error bukan sebagai indikator keselamatan pasien dengan tidak menindaklanjuti kasus medication error yang terjadi. Sehingga perlu ada sanksi yang jelas dan nyata atas penegakan hukum dan penegakan disiplin terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan serta diperlukan UU dan peraturan pelaksana undang-undang yang berpihak kepada perlindungan pasien.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK Adlisyach, Imam; Rusli, Tami
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8907

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perkawinan dari perspektif agama Kristen dan Islam, serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Pernikahan dianggap sakral dan dihormati oleh masyarakat, namun terkadang mengalami ketidakharmonisan yang mengarah pada perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur proses perceraian, keputusan hakim tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bukti yang cukup, ketidakpatuhan prosedur hukum, dan pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam sebuah studi kasus, putusan hakim menolak gugatan cerai karena cacat formil pada surat kuasa, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan memicu kewajiban membayar biaya perkara. Artinya, meskipun perceraian diizinkan secara hukum, tetapi prosedur dan bukti yang tepat tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, agama, dan kepentingan keluarga dalam penanganan perkara perceraian di Indonesia.
KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DIPANDANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Nabila, Salsa Putri; Liu, Fanny; Esfandiary, Jennifer Kayla; Hosnah, Asmak UL
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8908

Abstract

Materi ini menganalisis Konflik Israel-Palestina melalui lensa hukum pidana internasional dengan fokus pada pelanggaran hukum yang terjadi selama konflik tersebut. Penelitian mencakup serangkaian peristiwa, termasuk tindakan militer, pendudukan, dan kebijakan keamanan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap populasi sipil. Pendekatan hukum pidana internasional digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Israel atau Palestina melanggar norma-norma hukum pidana internasional, seperti peraturan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mendefinisikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, dampak psikologis dan kemanusiaan konflik tersebut juga diperhitungkan, memberikan dimensi tambahan pada analisis hukum. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik ini, mengidentifikasi tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum individu dan negara. Implikasi kemanusiaan dan hak asasi manusia juga menjadi fokus, menyoroti perlunya pendekatan yang holistik untuk mencapai keadilan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8909

Abstract

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan sanski penderitaan bagi para orang yang melanggarnya, dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang dijadikan prinsip fundamental bagi para penegak hukumnya, termasuk asas lex favor reo yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana, asas ini ternyata memiliki perbedaan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sedangkan pada KUHP baru asas ini diatur pada Pasal 3 dari mulai Ayat (1) hingga Ayat (7) yang ayatnya berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” lantas timbul pertanyaan eksistensi kedudukan asas lex favor reo ini dalam penerapannya pada kasus Ferdy sambo CS. Mengingat kata terdakwa dengan pelaku ini berbeda Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan kata pelaku ini menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai orang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan artinya disini adalah terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap pelaku pada sebelum atau sesudah  hasil putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami menggunakan metode normative dan deskriptif dengan bahan sumber dari bacaan media website dan peraturan perundang-undangan terkait yang mana berdasarkan hasil kami menyimpulkam bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.
KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Provisky, Cedatendo Lambang; Tektona, Rahmadi Indra; Efendi, Aan
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8910

Abstract

Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait
PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ISLAM Zarah, M. Miswar; -, Fatmawati; Sultan, Lomba
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8911

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum Islam dan sumbernya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Islam sejak masa Rasulullah hingga masa kontemporer umat Muslim memiliki dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadis yang selalu dijadikan landasan bagi umat Muslim dalam menjawab persoalan kehidupan. Wujud al-Qur’an dan Hadis sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multi interpretasi dari orang yang membacanya, ini mengakibatkan munculnya golongan tekstualis dan kontekstualis dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Golongan tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan hukum Islam melalui arti dan makna langsung al-Qur’an dan Hadis itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas, sebaliknya golongan kontekstualis berupaya mendialogkan teks al-Qur’an dan Hadis dengan realitas sosial yang dinamis. Padahal seyogyanya sebuah interpretasi komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan agar dapat menghasilkan kajian Islam yang aktual dan faktual serta agar konten al-Qur’an dan Hadis benar-benar menjadi relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi kapan saja dan dimana saja.
ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU TEORI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN PERKARA BAGI KURATOR DAN PENGENAAN SANKSI DALAM HAL KURATOR SEDANG MENANGANI LEBIH DARI TIGA PERKARA Monica, Tiur Henny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8912

Abstract

Berbicara mengenai pembatasan penanganan perkara bagi seorang kurator telah diatur secara tegas pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa seorang kurator hanya boleh menangani perkara PKPU dan/atau Kepailitan paling banyak 3 (tiga) secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya terhadap pengaturan tersebut bagaimanakah ketentuan sanksi yang akan dikenakan dalam hal ternyata seorang kurator menangani lebih dari 3 (tiga) perkara?.
MENGANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Samara, Vinsensius; Fallo, Umbu; Ropa, Alfonsus; Jawa, Mariana
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8913

Abstract

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan. Di Indonesia, perbuatan ini dilarang dan tercantum dalam bab “Kejahatan terhadap Kehidupan” KUHP. Meskipun aborsi merupakan tindakan ilegal, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini tidak cukup menjawab alasan perempuan melakukan aborsi, dan faktanya masih banyak perempuan yang melakukan aborsi karena berbagai alasan. Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang tidak disengaja adalah aborsi yang tidak diinginkan yang terjadi tanpa keterlibatan apa pun. Sebaliknya, aborsi yang diinduksi adalah aborsi yang terjadi karena suatu tindakan. Pasal: Pasal 194 berlaku juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan/atau Pasal 348 KUHP (KUHP) dan/atau Pasal 299 KUHP. Pelaku. Mereka akan diadili berdasarkan KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut Pasal 299 KUHP, siapa pun yang dengan sengaja menganiaya seorang perempuan tidak boleh memberitahukan kepadanya bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi, atau bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 2913/PDT.G/2020/PA.TA TENTANG GUGAT NAFKAH ANAK ANGKAT Syahputra, Harianto; Purnomo, Didi Yuda; Hutagaol, Serafin E. H.; Simatupang, Daniel Chrismanto; -, Rizki
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8914

Abstract

Perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun apabila terjadi keadaan yang mana anak angkat yang kedua orangtua nya bercerai menjadi permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/Ta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis melalu metode kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari pengangkatan anak maka status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung dalam perkara  Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta telah menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hakim memberikan putusan dengan adil karena  Tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan  dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut.

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue