cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2025)" : 8 Documents clear
MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER, H.L.A. HART, DAN HANS KELSEN Al'anam, Muklis
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6015

Abstract

Moral dan hukum merupakan satu kesatuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam konsep hukum harus berpedoman pada nilai-nilai moral masyarakat. Cerminan suatu aturan hukum, haruslah digambarkan pada nilai moral, namun nyatanya di Indonesia sendiri masih banyak pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan moral, tumpang tindih aturan, saling bertentangan pasal dengan pasal dalam satu aturan, sering diubah secepat mungkin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dalam arti mencari kebenaran koherensi dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berdasarkan doktrin-doktrin pada sarjana pada kaitannya filsafat hukum dan pendekatan sejarah. Yang pada akhirnya, penelitian ini memberikan beberapa pandangan tentang keterkaitan moral dan hukum. Dan seharusnya pandangan konsep Lon Fuller pada hukum kodratnya lebih relevan digunakan pada konsep perkembangan hukum di Indonesia saat ini, dibanding pemikiran Hart dan Kelsen. Karena, hubungan yang mendalam antara hukum dan moralitas serta otoritas berasal dari konsistensinya dengan moralitas.   
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK: PELAKSANAAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN Ilvira, Muhsin Lambok
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6062

Abstract

Sertipikat Hak Atas Tanah elektronik atau dapat disingkat Sertipikat Elektronik Pertama kali digaungkan olek Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2021, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri (PerMen) ATR/BPN nomor 01 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, yang kemudian menjadi tidak berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegaitan Pendaftaran Tanah. Keberadaan Sertipikat elektronik merupakan hal yang baru, baik dikalangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota maupun masyarakat pengguna layanan pertanahan. Keadaan ini tentunya akan  menjadi kendala bagi Stakeholder ataupun pihak terkait dalam melakukan tata laksana Penerbitan Sertipikat Elektronik dan/atau kepemilikan sertipikat elektronik baik yang dilaksanakan karena permohonan Hak pertama kali, maupun karena peralihan hak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan/atau stakeholder mengenai pelaksanaan, hambatan dan tantangan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara elektronik. Penelitian ini menggunaka metode penelitian hukum yuridis normative yang di dukung dengan data empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelakanaan Penerbitan sertipikat elektronik dapat dilakukan oleh pemohon/stakeholder dengan melakukan kegiatan pertanahan berupa Permohonan Hak atas Tanah yang belum bersertipikat dan/atau melakukan kegiatan Pemeliharaan Data Pertanahan serta Kegiatan Perubahan data Pertanahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sertipikat elektronik dapat disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal.Kata Kunci : Sertipikat Elektronik, Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Secara Elektronik, Hambatan dan Tantangan Penerbitan Sertipikat elektronik.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGEDITAN WAJAH MENJADI MEME ATAU STIKER WHATSAPP Sahputra, Irvan; Siregar, Tondy Danseswara
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6078

Abstract

This research uses a normative juridical research method that aims to analyze the legal implications of face editing into memes or stickers on social media, especially on the WhatsApp platform. This phenomenon has developed as a form of digital communication, but it also raises the potential for legal violations, including violations of privacy rights, insults, and copyright. Based on an analysis of relevant laws and regulations, such as the ITE Law, Copyright Law, and Criminal Code, it was found that such actions can lead to legal sanctions in the form of imprisonment or significant fines. In addition, this research also highlights the challenges of law enforcement in the digital world, which is often more complex than in the real world due to the anonymity and rapidity of information dissemination. Therefore, the study recommends preventive measures, including public education on digital ethics, strengthening social media platform policies, and intensive socialization of applicable regulations. These measures are expected to minimize the risk of law violations and create a safer and more responsible digital space.
Studi Komparatif Food Safety Policy ditinjau dari Sustainable Development Goals Emia Tarigan, Vita Cita; Yulida, Devi; Sitompul, Rina Melati; Hasmin, Nor Akhmal
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6073

Abstract

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, salah satunya adalah mengancam produksi dan distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan keamanan pangan atau food safety policy dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan SDG 3 mengenai kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai food safety policy dan penerapannya dalam konteks SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food safety policy berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan, serta meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam regulasi keamanan pangan, seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk memperbarui kebijakan berdasarkan riset ilmiah terbaru. Dengan demikian diharapkan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zuliah, Azmiati; Amalia, Fitri
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6079

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, social, and government. The principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” is the main basis in handling legal conflicts between general and specific provisions, especially in the context of law enforcement against corruption in Indonesia. Through Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001, this adage provides a more specific legal framework, enabling the application of more severe and effective sanctions against perpetrators of corruption.This research aims to analyze the application of the lex specialis principle in the eradication of corruption, including challenges such as overlapping norms, differences in interpretation, and systemic barriers. This research uses a normative juridical method with the approach of analyzing related legal documents. The results show that the application of the lex specialis principle provides clarity and efficiency in the law enforcement process, although it requires regulatory improvements and capacity building of legal apparatus. In conclusion, the application of this adage must continue to be refined through inter-agency collaboration, public education, and regulatory harmonization in order to create a fairer and more transparent legal system.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap) Damanik, Ditha Yohana Patricya; Fikri, Rahul Ardian
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6083

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak dengan fokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana pidana dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi demi masa depannya. Di sisi lain, tindak pidana oleh anak dapat dilakukan terhadap anak juga. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak terhadap anak dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak mencakup Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penilaian berdasarkan subjek, unsur kesalahan, dan keakuratan alat bukti. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan fisiologis, serta cukup mengacu pada prinsip ultimum remedium menurut UU SPPA. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan dan berbagai pertimbangan hakim mencerminkan usaha dalam menerapkan prinsip tersebut. Namun melalui pertimbangan dan putusan tersebut, dinilai kurang memerhatikan masa depan bagi korban sebagai anak.
PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN PRAKERIN TERHADAP KESIAPAN BERWIRAUSAHA DIGITAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPU Yani, Fitri; Balya, Tonna
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.5423

Abstract

Untuk mengetahui keberhasilan literasi digital dan prakerin terhadap kesiapan berwirausaha digital mahasiswa fakultas hukum universitas potensi utama hal inilah dilakukan untuk mengetahui gambaran terhadap kesiapan berwirausaha mahasiswa fakultas hukum universitas potensi utama. Variabel penelitian ini ada dua yaitu, variabel bebas meliputi pengaruh literasi digital dan prakerin, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kesiapan berwirausaha mahasiswa fakultas hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang yaitu dari semester lima berjumlah 25 orang dan semester tujuh   berjumlah  25 orang. Hasil yang diketahui setelah melakukan penelitian ini adalah terdapat pengaruh literasi digital terhadap kesiapan berwirausaha digital mahasiswa fakultas hukum universitas potensi utama. berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapan dalam berwirausaha digital Terdapat pengaruh literasi digital secara bersama- sama terhadap kesiapan berwirausaha mahasiswa fakultas hukum semester lima dan semester tujuh. Sedangkan, prakerin tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan berwirausaha digital. Berdasarkan hasil dan temuan penelitian fakultas hukum perlu mengembangkan kesiapan berwirausaha digital mahasiswa melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan wirausaha digital yang diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri di era digital.Kata Kunci : literasi digital, prakerin, berwirausaha
PENGAWASAN PASAR NFT DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA Kartika, Fani Budi; Ihsan, Muhammad; Gunawan, Bambang Indra; Ilvira, Muhsin Lambok
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.5420

Abstract

The Non-Fungible Token (NFT) market has grown rapidly as one of the innovations in the digital economy, opening up new opportunities for creators to trade their works globally. However, this development also presents significant challenges related to copyright protection and dispute resolution in blockchain-based digital transactions. This study aims to analyze Indonesia's legal regulations in overseeing the NFT market, with a focus on copyright protection and dispute resolution mechanisms. The research method used is a normative juridical approach with a literature analysis of existing regulations, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright. The results show that legal regulations in Indonesia have not fully accommodated blockchain technology and NFT transactions, thus creating legal loopholes that increase the risk of copyright infringement. In addition, the existing oversight and dispute resolution mechanisms are still conventional in nature, which is less effective for handling the complexity of the NFT market. To address these challenges, this study recommends the establishment of specific regulations governing copyright protection in the NFT market, the development of a technology-based surveillance system, and the implementation of a digital dispute resolution mechanism. The implication of this research is the importance of collaboration between the government, creator community, and technology platforms to create a healthy, safe, and competitive NFT market ecosystem. The findings are expected to be the basis for strengthening regulations and increasing legal protection on copyrighted works transactions in the NFT market in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue