cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rangga Prayitno
Contact Email
ranggaprayitno0@gmail.com
Phone
+6282287504359
Journal Mail Official
lppm@ejurnal-unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 27467538     EISSN : 27470369     DOI : https://doi.org/10.31933/ejpp
Core Subject : Health, Science,
Library & Information Science Public Health
Jurnal akademik yang mematuhi standar ulasan sejawat tertinggi. Jurnal ini fokus pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jurnal ini memiliki "karakter" terbuka dan berkontribusi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan menjelaskan dalam membimbing karakteristik masyarakat, bangsa, dan ideologi. Ethos Journal adalah jurnal ilmiah yang dikhususkan sebagai media studi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan studi analisis kritis tentang masalah perkembangan kontemporer. Jurnal ini dikelola dan di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti, Padang (UNES).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 245 Documents
 21   22   23   24   25 
Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas Fajar Bahruddin Achmad; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1439

Abstract

Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.
Perlindungan Hukum Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/Pta.Mdn) Hasnan Habibullah; Mulhadi; Idha Aprilyana Sembiring
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1441

Abstract

Perjanjian asuransi wajib berpedoman pada prinsip utmost good faith (itikad baik sempurna) yang menuntut kejujuran dan keterbukaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 KUHD, di mana ketidakjujuran dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Namun dalam praktik, prinsip ini kerap disalahgunakan oleh perusahaan asuransi sebagai dasar penolakan klaim. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn yang menyatakan bahwa penolakan klaim tanpa pembuktian yang sah merupakan wanprestasi, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tertanggung dan penerima manfaat agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak perusahaan asuransi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menolak klaim tertanggung, mengkaji kepastian hukum terhadap hak-hak tertanggung yang telah disepakati dalam polis namun klaimnya ditolak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa syariah ditinjau dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan Teknik pengumpulan data Library Research (Studi Kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa syariah menjadi dasar bagi perusahaan dalam menilai dan menolak klaim karena menuntut kejujuran dan keterbukaan tertanggung, sejalan dengan ketentuan peraturan perasuransian dan POJK. Namun, berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, hak tertanggung tetap dilindungi sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran prinsip tersebut, sehingga penolakan klaim secara sepihak tanpa pembuktian yang sah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat menolak klaim tanpa dasar yang kuat, dan apabila tetap dilakukan, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan perusahaan membayar klaim beserta denda atau ganti rugi kepada tertanggung atau penerima manfaat. Disarankan agar perusahaan dan tertanggung harus menerapkan prinsip itikad baik sempurna serta memastikan polis disusun secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Jika terjadi sengketa, tertanggung dapat menempuh upaya hukum atau melapor ke lembaga pengawas agar haknya tetap terlindungi.
Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas) Muhammad Arsad; Syaikhu; Rafik Patrajaya
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, serta mengkaji harmonisasinya dengan hukum Islam, khususnya faraidh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap subjek dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan faraidh maupun KHI yang mensyaratkan kematian sebagai sebab pewarisan. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini mengandung kemaslahatan berupa pencegahan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan memberikan kepastian hukum secara sosial. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-mursalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris. Harmonisasi dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan praktik tersebut sebagai hibah, sehingga tetap sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, diperlukan edukasi hukum, transparansi, serta pencatatan resmi untuk meminimalisir potensi mafsadat di masa mendatang. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan praktik lokal dapat mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm) Fadilah Kartika Sari; Andi Suci Wahyuni
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan serta penyelesaian sengketanya melalui proses pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian lisan berdasarkan KUHPerdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pembuktian di pengadilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian lisan tetap menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, bunga, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat, sehingga pihak yang dirugikan harus mengandalkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, dan bukti elektronik. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, dan bentuk wanprestasi. Dengan demikian, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Integrasi Etika Administrasi dan Hukum dalam Mewujudkan Good Governance Musri Musri; Riswanto Bhaktiar; Sayid Anshar; Rangga Prayitno; Baso Iping; B. Patmawanti
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1435

Abstract

Etika administrasi dan hukum merupakan dua unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Etika administrasi menekankan integritas, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan orientasi pelayanan publik, sedangkan hukum memberikan dasar kewenangan, kepastian, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara etika administrasi dan hukum serta menjelaskan pentingnya integrasi keduanya dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tanpa etika berpotensi menghasilkan birokrasi yang legalistik dan formalistik, sedangkan etika tanpa hukum cenderung lemah karena tidak memiliki daya ikat dan mekanisme penegakan yang memadai. Integrasi keduanya memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, rule of law, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, penguatan integrasi etika administrasi dan hukum memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan penyelarasan antara kepatuhan hukum dan internalisasi nilai etika dalam perilaku aparatur negara.
Legal Approaches to Healthcare Bankruptcy: A Comparative Study Muhammad Fitratallah Dahlan; Nurisnah H; Hilmiah
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1436

Abstract

The intersection between bankruptcy law and health law has become increasingly significant as hospitals experience financial distress that may lead to insolvency. In such circumstances, safeguarding patient rights emerges as a critical legal concern. This study aims to examine how patient rights are regulated and protected during hospital bankruptcy across several jurisdictions. This research employs normative legal research using a qualitative approach, focusing on the analysis of statutory regulations, legal principles, and comparative legal doctrines in the United States, Europe, Japan, and Indonesia. The findings reveal that each jurisdiction adopts distinct legal mechanisms to balance financial restructuring with patient protection. The United States appoints a Patient Care Ombudsman under Chapter 11 to supervise healthcare quality during bankruptcy proceedings. Several European countries emphasize strict regulatory safeguards to ensure continuity of medical services, while Japan provides alternative restructuring mechanisms to prevent service disruption. In contrast, Indonesia’s Bankruptcy Law (Law No. 37 of 2004) lacks specific provisions addressing hospital insolvency, resulting in legal uncertainty and limited protection for patients. Therefore, comprehensive reform is necessary to integrate patient protection principles into Indonesia’s bankruptcy regime and to ensure the effective protection of the right to health.
Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Produk Unggulan Daerah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Karmelita; Frenki; Ahmad Burhanuddin
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1438

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung serta menilainya dalam perspektif siyāsah tanfīdẓiyah. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pembinaan pelaku usaha, meskipun terdapat potensi ekonomi lokal yang cukup berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum terintegrasinya program pembinaan. Dampaknya, UMKM masih berada pada tahap bertahan dan belum berkembang signifikan. Dalam perspektif siyāsah tanfīdẓiyah, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta penyelarasan pelaksanaan kebijakan agar pengembangan produk unggulan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Pencegahan Bahaya Mikroplastik Untuk Keamanan Pangan Melalui Edukasi di Panti Asuhan ST. Leo Padang I Ketut Budaraga; Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1440

Abstract

Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kecil yang dapat mencemari lingkungan dan masuk ke dalam rantai pangan melalui air, tanah, udara, kemasan makanan, serta proses pengolahan pangan. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai sumber dan dampak mikroplastik dapat meningkatkan risiko paparan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak serta pengelola Panti Asuhan St. Leo Padang mengenai bahaya mikroplastik terhadap keamanan pangan dan kesehatan. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, praktik identifikasi sumber mikroplastik, serta evaluasi sederhana melalui tanya jawab sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pengertian mikroplastik, sumber mikroplastik, jalur kontaminasi pangan, dampak kesehatan, dan langkah pencegahan. Peserta mampu menyebutkan contoh sumber mikroplastik seperti botol plastik, kantong plastik, sedotan, kemasan makanan ringan, dan wadah plastik sekali pakai. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi sederhana dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran awal mengenai pencegahan bahaya mikroplastik untuk mendukung keamanan pangan di lingkungan anak.
Juridical Analysis of The Application of The Principle of Good Corporate Governance in Enterprises Owned By Batu Beriga Village, Central Bangka Regency As A Village-Based Business Entity Maulana; Rahmiati Ranti Pawari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1442

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) are strategic instruments in village economic development which are expected to be able to improve community welfare through professional management of local potential. Strengthening the position of BUMDes as a legal entity through Government Regulation Number 11 of 2021 emphasizes the importance of good governance in achieving these goals. However, in practice, there is still a gap between normative goals and empirical implementation, especially related to the effectiveness of the management and implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at the village level. This study aims to analyze the implementation of BUMDes Batu Beriga in achieving the goals as stipulated in Government Regulation No. 11 of 2021 and examine the application of GCG principles in its management. The research method used is empirical juridical with a legislative approach and a case approach. Data was obtained through document studies and interviews, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that formally the Batu Beriga BUMDes have fulfilled the aspect of institutional legality, but substantively it has not been optimal in achieving the goal of increasing Village Original Income and community economic empowerment. The application of GCG principles has also not been running optimally, especially in the aspects of transparency, accountability, and independence which are still influenced by limited managerial capacity and dominance of local actors. The implications of this study confirm that the success of BUMDes is not only determined by legal legitimacy, but also by the quality of good governance. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, improve the professionalism of managers, and have effective supervision mechanisms to encourage the optimal application of GCG principles to achieve the goals of sustainable village economic development.
Pemanfaatan Wayground Paper Mode Sebagai Solusi Pembelajaran Interaktif Pada SMKN 6 Padang Refnywidialistuti; Vivi Sri Mulia; Nela Sari Yolanda
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1445

Abstract

Keterbatasan akses internet, sarana teknologi informasi, serta dominannya penggunaan metode pembelajaran konvensional masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut juga ditemukan di SMKN 6 Padang sehingga diperlukan alternatif media pembelajaran yang interaktif, mudah diterapkan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi daring. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan Wayground Paper Mode sebagai media pembelajaran interaktif. Metode pelaksanaan meliputi tahap sosialisasi, pelatihan, pendampingan, praktik implementasi, dan evaluasi kegiatan. Peserta kegiatan terdiri atas 30 siswa kelas X Busana 1 SMKN 6 Padang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Wayground Paper Mode dapat diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran serta memperoleh respon positif dari peserta. Sebagian besar siswa menyatakan pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan membantu memahami materi pembelajaran. Selain itu, media ini dapat digunakan tanpa ketergantungan terhadap akses internet sehingga sesuai dengan kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana teknologi. Kegiatan ini memberikan alternatif solusi pembelajaran yang praktis, ekonomis, dan berkelanjutan bagi sekolah kejuruan.

Page 24 of 25 | Total Record : 245

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pegabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pegabdian Vol. 3 No. 1 (2022): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2021): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2021): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian More Issue