cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rangga Prayitno
Contact Email
ranggaprayitno0@gmail.com
Phone
+6282287504359
Journal Mail Official
lppm@ejurnal-unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 27467538     EISSN : 27470369     DOI : https://doi.org/10.31933/ejpp
Core Subject : Health, Science,
Library & Information Science Public Health
Jurnal akademik yang mematuhi standar ulasan sejawat tertinggi. Jurnal ini fokus pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jurnal ini memiliki "karakter" terbuka dan berkontribusi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan menjelaskan dalam membimbing karakteristik masyarakat, bangsa, dan ideologi. Ethos Journal adalah jurnal ilmiah yang dikhususkan sebagai media studi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan studi analisis kritis tentang masalah perkembangan kontemporer. Jurnal ini dikelola dan di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti, Padang (UNES).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 245 Documents
 21   22   23   24   25 
Evaluasi Implementasi Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi dalam Respons Bencana di Sumatera Barat Henny Puspita Sari; Rosneli; Suci Kurnia Sari; Eva Herawati Damanik; Arfen Drinata
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1421

Abstract

Bencana alam menyebabkan gangguan layanan kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko pada kelompok rentan. Bukti mengenai implementasi Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) pada konteks bencana hidrometeorologi di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi PPAM dalam respons pascabencana di Sumatera Barat. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif berbasis data pemantauan program yang dikumpulkan pada periode Desember 2025 hingga Maret 2026 di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Sebanyak 6.079 individu berhasil dijangkau, termasuk 5.187 klien layanan kesehatan reproduksi dengan 78,4% perempuan. Koordinasi melibatkan 36 mitra dan memperkuat integrasi layanan. Layanan HIV berhasil menjaga kesinambungan terapi tanpa interupsi. Layanan kesehatan ibu menunjukkan keberhasilan sistem rujukan, sementara layanan kontrasepsi didominasi metode jangka pendek. Layanan KBG telah menerapkan pendekatan berpusat pada penyintas, namun masih terdapat underreporting. Kegiatan pelatihan menjangkau 155 peserta, dengan tingkat kepuasan penerima manfaat sebesar 99,12%. Implementasi PPAM berjalan efektif pada seluruh objektif dengan dukungan koordinasi yang kuat, layanan adaptif, dan keterlibatan organisasi lokal. Temuan ini menegaskan peran penting organisasi masyarakat sipil dalam menjembatani standar global dengan kebutuhan lokal dalam respons bencana.
Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Sindi Okta Rahayu; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1414

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan.
Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SDN 1 Lehan Bumi Agung Lampung Timur Kurnia Safitri Salahudin; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1422

Abstract

Penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam pemenuhan gizi nasional di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, sepuluh siswa, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai penyedia makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara administratif, namun belum didukung oleh pengawasan mutu yang memadai. Ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti olahan ayam yang mengalami penurunan kualitas serta kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh roti yang telah melewati masa konsumsi. Meskipun pihak sekolah telah melakukan penolakan terhadap makanan yang tidak memenuhi standar, langkah tersebut belum terintegrasi dalam sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada distribusi tanpa diimbangi jaminan kualitas, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penetapan standar keamanan pangan, serta peningkatan akuntabilitas agar program dapat berjalan secara efektif dan aman bagi peserta didik.
Pemanfaatan Silase Jerami Padi Untuk Pakan Ternak Sapi di Nagari Pasia Laweh Tanah Datar Nita Yessirita; Murnita; Leffy Hermalena; Inawaty Sidabalok; Alin Deri Utama
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1423

Abstract

Penduduk Nagari Pasie Laweh mayoritas mata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama berupa penghasil tanaman pangan padi dan jagung. Selain itu, terdapat juga beberapa warga yang bekerja di sektor peternakan (sapi) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti pengolahan hasil pertanian. Salah satu permasalahan ketersediaan hijauan pakan tidak bisa kontinyu sepanjang tahun. Saat musim kemarau ketersediaan hijauan pakan ternak sangat kurang mencukupi, sedangkan pada musim hujan keberadaan hijauan pakan ternak ini sangat berlimpah, dan belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik. Peternak memanfaatkan rumput, dedak dan sisa sayuran sebagai pakan ternak, sehingga masyarakat kesulitan memilih pakan ternak yang baik. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan sosialisasi dan pelatihan pembuatan silase jerami padi sebagai pakan ternak sapi. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan limbah jerami padi yng bisa berdaya guna sebagai pakan ternak. Jerami padi tidak hanya untuk dibakar atau ditumpuk/dibuang.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Ferdy Kurniansyah; Relit Nur Edi; Sisca Novalia
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pertambangan pasir, Pasal 96, siyasah tanfidziyah. Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kendaraan Otonom dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Inggris dan Jerman Sigit Eko Prabowo; Wuri Widyasti
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1429

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan kendaraan otonom yang mampu beroperasi tanpa kendali langsung manusia. Kemajuan teknologi ini membawa implikasi serius terhadap sistem hukum pidana, khususnya terkait penentuan pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema pertanggungjawaban pidana kecelakaan kendaraan otonom dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum Inggris dan Jerman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada paradigma anthropocentric liability yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum ketika kecelakaan disebabkan oleh keputusan mandiri sistem AI. Negara-negara lain telah mengembangkan model pertanggungjawaban berbasis strict liability, product liability, dan corporate liability untuk menjawab persoalan tersebut. Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum pidana dengan membentuk regulasi khusus kendaraan otonom, mengembangkan sistem pertanggungjawaban berbasis risiko, memperluas konsep pertanggungjawaban korporasi, dan membangun mekanisme audit algoritma sebagai instrumen pembuktian pidana.
Analisis Konflik Antara Hak Pengelolaan Dengan Hak Milik Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia Said Anazif; Utari Dewi Fatimah
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1430

Abstract

Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara Hak Pengelolaan (HPL) dan hak milik adat dalam sengketa lahan Sari Ater, Subang. Konflik melibatkan 24 ahli waris dengan bukti historis (Letter C, dokumen pajak) melawan Pemerintah Kabupaten Subang yang memegang sertifikat HPL berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 1956. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan hukum normatif-empiris digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dengan perspektif teori keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch, penelitian menemukan bahwa penyelesaian ideal harus mengintegrasikan kedua aspek tersebut melalui pengakuan terbatas terhadap hak ulayat, mediasi, atau skema kompensasi adil demi memulihkan relasi sosial dan mewujudkan keadilan restoratif.
Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum: Studi Kasus Vandalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Perspektif Hukum Dyah Retna Prabaningrum; A. Fahru Rozi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1431

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY and formulate a stronger regulatory model. Reports of vandalism are still rampant in DIY, but data from the DIY Regional Police regarding vandalism occurring in the working areas of the police stations under its jurisdiction are not directly proportional. From this, the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY was tested using Lawrence Friedman's theory and Gustav Radbruch's theory. This study was conducted using empirical legal research methods. The results of the study found that existing regulations in DIY are not yet effective in overcoming vandalism. Law enforcement remains weak due to a legal structure and culture that is not yet strong. In fact, in substance, the regulations are clear and provide legal certainty. However, because their implementation is not yet optimal, the community has not felt the justice and benefits of these regulations. A possible solution is to create a special regional regulation on vandalism. This regional regulation can emulate Singapore's Vandalism Act with local adjustments. The regulation must provide a clear definition of vandalism and its enforcement can involve the Public Order Agency (Satpol PP), supported by the police for serious cases. Penalties can include fines, community service, or minor criminal offenses that still have a deterrent effect. The role of social services is also important, especially in guiding youth gangs and street children. The government also needs to provide spaces for expression, such as art studios or street art zones.
ICCPR dan Pelanggaran Kebebasan Beragama: (Studi Kasus Pembubaran Pertemuan Tahunan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2024) Muhammad Farhan; Agustinus Supriyanto
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1433

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian perlindungan kebebasan beragama di Indonesia dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 18 mengenai kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan perlindungan hak kelompok minoritas dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi, pembatasan, dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah masih terjadi melalui kebijakan negara maupun praktik sosial masyarakat. Regulasi seperti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia terhadap hukum HAM internasional dan implementasi perlindungan kebebasan beragama dalam hukum nasional.
Locutionary and Ilocutionary Act of Gibran Rakabuming Raka At The G20 Summit 2025 Kafka Nabawi Suherman; Hanafi Wibowo; Ellis Tamela
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1437

Abstract

This study aims to analyze the types of locutionary and illocutionary acts found in Gibran Rakabuming Raka’s speech at the 2025 G20 Summit and to explain how these speech acts are used in international political discourse. This research employed a qualitative descriptive method, and data were gathered from the official video and transcript of the speech using documentation, transcription, and coding procedures. A total of 28 utterances were analyzed at both locutionary and illocutionary levels, yielding 28 coded utterances per analytical layer. The data suggest that rhetic acts were the most prevalent locutionary acts (85.71%), indicating that the speech was mostly composed of meaningful propositions and informative utterances. Meanwhile, assertive acts were the most common illocutionary acts (53.57%), indicating that the speaker mostly articulated views, claims, and national positions on global concerns. The study suggests that Gibran employed speech actions strategically to attain informational, persuasive, and diplomatic communication objectives in the G20 conference.

Page 23 of 25 | Total Record : 245

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pegabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pegabdian Vol. 3 No. 1 (2022): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2021): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2021): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian More Issue