cover
Contact Name
Trisylvana Azwari
Contact Email
publikajurnal@gmail.com
Phone
+6282153546888
Journal Mail Official
jpublik.pembangunan@ulm.ac.id
Editorial Address
Jalan Bridgen Hasan Basri Kayu Tangi Komplek Perkampusan UNLAM, Banjarmasin - Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
ISSN : 26553856     EISSN : 27750590     DOI : https://dx.doi.org/10.20527
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan published by The Public Administration Study Progam, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat. JPP is a collection of research articles and studies of lecturers, researchers, lecturers, and students in the scope of Public Management Services, Public Policy and Development Administration that have not been published elsewhere. JPP published two times a year in May and November. JOURNAL INFORMATION Journal Title : Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Initials : JPP Abbreviation : Jur Adm Pub dan Pem DOI : https://dx.doi.org/10.20527 ISSN (print) : 2655-3856 ISSN (online) : 2775-0590 OAI Adress : https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/oai Editor in Chief : Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA Managing Editor : Trisylvana Azwari, S.Sos., M.AP Frequency :2 issues per year Publisher : The Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lambung Mangkurat.
Articles 77 Documents
RESPONSIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nurul Azkar
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 3, No 2 (2021): JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v3i2.4853

Abstract

Kebutuhan masyarakat miskin untuk tinggal di rumah layak huni sebenarnya bisa diwujudkan apabila pemerintah daerah memberikan respons yang seimbang terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digagas pemerintah pusat. Hal ini dapat difahami karena urusan perumahan merupakan salah satu urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Akan tetapi, sampai berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pelaksanaan program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah target nasional. Masalah ini disebabkan rendahnya responsivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program BSPS di daerah masing.
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA KAWASAN GEOPARK NGARAI SIANOK MANINJAU DI KOTA BUKITTINGGI Nur Fadisa; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Hendri Koeswara
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 3, No 2 (2021): JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v3i2.3985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukittinggi yang dilatar belakangi oleh Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi untuk mewujudkan sektor  pariwisata bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang didapat, maka dilakukan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan pariwisata berkelanjutan oleh John Swarbrooke. Dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu: dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi lingkungan.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok Di Kota Bukittinggi didorong oleh kemampuan untuk mendatangkan wisatawan yang datang memberikan dampak positif kepada sektor pariwisata Kota Bukittinggi. Hal ini dilihat dari peningkatan PAD Kota Bukittinggi dari sektor pariwisata yang meningkat setiap tahunnya. Dari dimensi lingkungan pembangunan yang ada tidak terpengaruh secara signifikan bagi ekosistem di Kawasan Geopark Ngarai Sianok  Maninjau. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat harus lebih aktif lagi, sehingga pelayanan kepada wisatawan menjadi lebih baik lagi. Juga pembangunan kedepannya diharapkan dapat mempertimbangkan aspek lingkungan demi menjaga ekosistem kawasan geopark ngarai sianok maninjau.Kata kunci: Pembangunan, Pariwisata Berkelanjutan, Geopark, Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi
IMPLEMENTASI E KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN Rahmaniah Rahmaniah
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5489

Abstract

Pelaksanaan E Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Satu Pintu Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Apartur Sipil Negara Pasal 80 ayat 3 Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan penacapaian kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, dengan  teknik analisis data yaitu : 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Data display, 4. Conclusion darawing/verification.Informan penelitian tediri dari Pegawai Dinas Penananamn Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Hasil penelitaian ini menggambarkan bagaimana implementasi E kinerja, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan,Sistem E Kinerja dilaksanakan dan dimulai tahap uji coba mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 berapapun nilai E kinerja yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Tetap Memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai 100%, setalah melalui tahap uji coba dan dirasa Pegawai Negeri Sipil sudah terbiasa mulai bulan April 2020 sudah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan penilaian yang diperoleh untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Diterapkannya E kinerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan manfaatnya : 1. Alat untuk mengontrol Kehadiran Pegawai, 2. Meningkatkan Kinerja Pegawai, 3. Memudahkan manajemen birokrasi, 4. Sebagai indikator pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya Implemetasi E kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai dengan tahapan Penginputan data kinerja pegawai, Penyusunan SKP, dan diperolehlah Equal Pay For Equal Work (TPP) berpengaruh positif terhadap kinerja yang dihasilkan oleh pegawai, karena kinerja positif sehingga meningkatkan pencapaian Visi dan Misi SKPD, yang pada akhirnya memaksimalkan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan, Faktor Pendukung dalam Implementasi E Kinerja Pegawai : Motivasi untuk medapatkan reward, Era digital 4.0, Sarana dan prasarana berupa tersedianya perangkat komputer dan penggunaan media android yang dimiliki oleh para pegawai. Faktor penghambat dalam Implementasi E Kinerja : Koneksi jaringan internet, apaila terjadi pemedaman listrik maka internet tidak berfungsi, Kedisiplinan pengisian E – Kinerja, Subyektifitas penilaian atasan atau pimpinan.Kata Kunci : Implementasi, E Kinerja.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM LOMBA KAMPUNG SURABAYA SMART CITY DALAM MENUNJANG PENATAAN LINGKUNGAN YANG BAIK DI KOTA SURABAYA Heru Irianto; Tri Prasetijowati; Bela Esferansa
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5167

Abstract

Implementasi program lomba kampung Surabaya Smart City dalam menunjang penataan lingkungan yang baik di Kota Surabaya telah dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya mulai tahun 2019, pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sampai saat ini dimana program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemukiman menjadi indah dan bersih, serta warga menjadi kompak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling yang dilakukan di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya serta di kediaman perwakilan peserta yaitu Ketua RW 04 ibu Yuli dan Ketua RW 01 Ibu Sri. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program lomba kampung Surabaya Smart City pada implementasi kebijakan model George Edward III yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa variabel yaitu 1. Komunikasi sudah dijalankan dengan baik dengan menyampaikan informasi melalui media massa serta dibantu team fasilitator lingkungan dan fasilitator kelurahan, 2. Disposisi dari pelaksana yang jujur, ramah dan saling mendukung dalam bekerja sama sehingga implementasi program berjalan dengan efektif sesuai yang diharapkan, dan 3.  Struktur birokrasi dengan menentukan SOP (Standart Operasional Procedure) agar program terkoordinir dengan baik.  Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yaitu peserta yang kurang akrab dengan teknologi dan kendala dari sinyal internet, upaya dalam mengatasi hambatan adalah tetap mengadakan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi lain.Kata Kunci : Implementasi, Lomba Surabaya Smart City, Penataan Lingkungan
Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta Perguruan Islam Ar-Risalah Kota Padang Nadhilah Isra Mulya
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.4479

Abstract

Penyelenggaaraan pendidikan di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah Indonesia, dan salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan adalah Kementerian Agama. Penyelenggaraan pendidikan madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan. Berdasarkan fenomena yang ada, kualitas madrasah swasta tertinggal dari madrasah negeri karena kurangnya kemampuan yayasan dan kepala madrasah dalam mengelola lembaga pendidikan. Kualitas madrasah dapat dinilai dari akreditasi yang merupakan sebuah penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan minimnya kemampuan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, Madrasah Aliyah Swasta Perguruan Islam Ar-Risalah menjadi satu-satunya madrasah swasta di Kota Padang yang mendapatkan akreditasi A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang ditemukan di lapangan dengan teknik triangulasi sumber. Peneliti menggunakan teori manajemen pendidikan oleh Ara Hidayat dan Imam Machli, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta Perguruan Islam Ar-Risalah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan fungsi manajemen pendidikan dalam keseluruhan proses pengelolaan pendidikan madrasah. Dalam proses pengelolaan pendidikan di madrasah, kepala madrasah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di madrasah. Akan tetapi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh yayasan, madrasah tidak dapat mengambil keputusan yang terkait dengan pengadaan sumber daya dan fasilitas karena itu adalah keputusan yayasan yang berada di wilayah strategis. Sehingga dalam proses pengelolaan pendidikan, kepala madrasah membutuhkan persetujuan dari pimpinan yayasan yang mengakibatkan panjangnya proses birokrasi dari madrasah ke yayasan. 
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan) Muhammad Muslim
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5191

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pelayanan publik yang selama ini dianggap masih jauh dari harapan dan keinginan masyarakat Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, tidak berbelit-belit dan professional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan. Hasil penelitian strategi yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan berupa Pembangunan Mall Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Operasional (SOP), Penyediaan sarana dan prasarana, Sosialisasi Pelayanan, Maklumat dan Motto Layanan, e-signature, survey kepuasan masyarakat dan pengembangan sistem informasi layanan yang menunjukkan kesesuaian dengan teori strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dikemukakan Tjiptono (1996). Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada proses pelayanan bidang perizinan yang lebih cepat dan mudah. Penempatan pegawai SKPD Teknis makin mempercepat dan mempermudah layanan. Adanya SOP juga semakin memperjelas kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Kesimpulan penelitian ini, agar pembangunan Mall Pelayanan Publik tetap diupayakan pembangunannya, mengingat MPP sangat penting dalam upaya mewujudkan  pelayanan publik yang berkualitas. Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik juga supaya dipenuhi sehingga masyarakat selaku pengguna layanan merasa nyaman dan puas terhadap layanan yang diberikan. Kata Kunci: Strategi, Kualitas Pelayanan
IMPLEMENTASI PERATURAN BKPM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BALANGAN Anita Agustina
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5193

Abstract

Penelitian ini berangkat dari minimnya pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Balangan.  Oleh sebab itu, penerapan peraturan yang baru, yakni Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 menjadi menarik untuk dikaji guna menjelaskan implementasi dan faktor-faktor yang terkait. Penelitian difokuskan kepada aspek mekanisme penyampaian kebijakan, sumberdaya pelaksana, sarana dan prasarana, serta lingkungankebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Data digali melalui teknik dokumenter, pengamatan, dan wawancara. Informan penelitian terdiri atas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan para pelaku usaha. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan terkait mekanisme penyampaikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha.  Hambatan penyampaian LKPM terletak pada jumlah sumberdaya pegawai dan keagiatan sosialisasi yang masih minim. Pada sisi lingkungan, para pelaku usaha menghadapi kendala berupa terbatasnya sumberdaya operator, tempat usaha yang jauh dari pusat kota Paringin, sarana dan prasarana yang terbatas untuk menyampaikan LKPM secara online. Persoalan yang paling mendasar adalah sebagian para pelaku usaha kurang memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban mereka yaitu menyampaikan LKPM. Hal ini terjadi karena Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tidak memuat sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM. Sehubungan dengan itu disarankan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP dapat meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan  ke  lapangan agar kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dipantau secara rutin sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku  usaha  dapat diatasi. Dalam pelaporan LKPM sebaiknya masih menggunakan 2 (dua) cara yaitu pelaporan online bagi pelaku usaha yang tidak mengalami masalah, kemudian pelaporan manual bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pelaporan. DPMPTSP hendaknya dapat meningkatkan sosialisasi serta bimbingan teknis terkait pelaporan LKPM misalnya 3 (tiga) bulan sekali.Kata Kunci: Implementasi, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020
SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG DAN PT ADARO INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR Kadarisman Kadarisman; Budi Suryadi; asmu'i asmu'i
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5192

Abstract

Latar belakang permasalahan tentang sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dalam bidang ekonomi adalah kurangnya realisasi program dari CSR PT Adaro Indonesia. Dari aspek sosial adalah perluasan areal tambangnya yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sedangkan dari aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelasanaan program CSR di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber secara purposive. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data  kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara lengkap  aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Dalam bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberpa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk menerbitkan suatu kebijakan khusus sebagai pedoman dan petunjuk teknis yang mewajibkan perusahaan untuk mengkonsultasikan rencana program program CSRdi Kabupaten Tabalong.Kata Kunci : Sinergitas, Pelaksanaan Pelaksanaan Program CSR.
EFEKTIVITAS PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TABALONG Maman Suherman
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5194

Abstract

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu kurangnya kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat yang dan dalam usulan kenaikan pangkat yang diajukan sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 8 orang informan dengan menggunakan uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong yaitu ketepatan waktu pelayanan dalam kegiatan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong dipengaruhi oleh kurangnya kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat yang diajukan oleh pegawai negeri sipil. Akurasi pelayanan dalam kegiatan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong ini masih kurang optimal dikarenakan kurangnya ketelitian dari pihak Pegawai BKPP dan juga dari para Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat dalam melengkapi berkas. Kemudahan mendapatkan pelayanan dalam kegiatan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong sudah sangat baik hal ini dapat dilihat dari tempat pelayanan, petugas yang melayani/staf administrasi dan fasilitas pendukung yang tersedia. Faktor yang menjadi kendala pada pelayanan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong yaitu Pengelola Kepegawaian SKPD mengabaikan surat pemberitahuan usul pangkat khususnya jadwal pengusulan dan syarat yang diminta, kurang teliti dalam pemeriksaan berkas baik dari pihak pemberi layanan dan juga dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat, kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat.Kata Kunci: Pelayanan, Kenaikan Pangkat
KUALITAS PELAYANAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA J&T EXPRESS CABANG LANDASAN ULIN Muhammad Wahyu Wardhana; Novi Shintia; Rika Novyanti; Riswan Yunida; Linda Permanasari
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 2 (2022): JULI - DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i2.6558

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa ekspedisi terhadap konsumen pelanggan pada J&T Express Cabang Landasan Ulin. 2) Untuk mengetahui kualitas pelayanan seperti apa yang tepat dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di jasa ekspedisi J&T Express Cabang Landasan Ulin. 3) Untuk mengetahui cara agar meningkatkan kualitas pelayanan disana dan juga sebagai bahan evaluasi kedepannya pada jasa ekspedisi J&T Express Cabang Landasan Ulin.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Kualitatif, yang mana  hanya menggunakan data yang berbentuk selain angka atau tanpa menggunakan angka-angka terhadap obyek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan  dan variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan.Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah Wawancara,observasi , dokumentasi dan kuesioner.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan jasa ekspedisi terhadap kepuasan pelanggan pada J&T Express Cabang Landasan Ulin Rata-rata responden menyatakan dimensi Bukti fisik (tangibility) termasuk kategori baik dengan skor 3,18. Rata-rata responden menyatakan dimensi Keandalan (realiability) termasuk kategori baik dengan skor 3,23. Rata-rata responden menyatakan dimensi Daya tanggap(responsiveness) termasuk kategori baik dengan skor 3,18. Rata-rata responden menyatakan dimensi Jaminan (assurance) termasuk kategori baik dengan skor 3,14. Rata-rata responden menyatakan dimensi Perhatian (empaty) termasuk kategori baik dengan skor 3,19Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Kepuasan Pelanggan