cover
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ursj.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Alamat Redaksi: Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email : ubpostgradjournal@gmail.com
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Urban and Regional Studies Journal
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 26568705     DOI : https://doi.org/10.35965/ursj.v3i2
Urban and Regional Studies Journal menerbitkan artikel yang pada bidang perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan kota, perkotaan, infrastruktur, transportasi, dan kawasan perdesaan.
Articles 193 Documents
Evaluasi Ketersediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Perumahan Subsidi: Studi Kasus Kawasan Moncongloe Indonesia Lutfiyah, Sayyidatul; Syafri, Syafri; Ridwan, Ridwan
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Urban and Regional Studies Journal, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i1.7699

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan dan efektivitas pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perumahan subsidi Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan pendekatan campuran yang menggabungkan analisis spasial dan wawancara partisipatif. Penelitian dilakukan pada dua lokasi utama: Perumahan Subsidi A dan Perumahan Subsidi B, untuk membandingkan pola penyediaan dan pemanfaatan RTH. Data diperoleh melalui interpretasi citra satelit, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan warga, pengembang, dan aparat pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi RTH masih jauh dari standar nasional 30%, dengan Perumahan Subsidi A memiliki 9% RTH dan Perumahan Subsidi B mencapai 20%. Minimnya vegetasi dan fasilitas pendukung mengakibatkan rendahnya pemanfaatan sosial dan fungsi ekologis RTH. Warga cenderung menggunakan RTH secara terbatas karena kurangnya kenyamanan, sementara pengembang lebih berfokus pada efisiensi lahan. Namun, Perumahan Subsidi B menunjukkan tata ruang yang lebih baik dengan taman di tengah jalan dan area hijau di setiap blok. Diskusi menyoroti perlunya kebijakan tata ruang yang lebih kuat, penerapan insentif bagi pengembang yang menerapkan konsep green infrastructure, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan RTH. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan warga untuk menciptakan RTH yang fungsional dan berkelanjutan. Implikasi praktis dari studi ini adalah perlunya integrasi pendekatan spasial dan partisipatif dalam perencanaan lingkungan perumahan subsidi di kawasan suburban. This study aims to evaluate the availability and effectiveness of green open space (GOS) utilization in the subsidized housing area of Moncongloe, Maros Regency, using a mixed-method approach that combines spatial analysis and participatory interviews. The research was conducted in two main locations Subsidized Housing A and Subsidized Housing B to compare the patterns of GOS provision and utilization. Data were collected through satellite imagery interpretation, field observations, and in-depth interviews with residents, developers, and government officials. The results show that the proportion of GOS remains far below the national standard of 30%, with Subsidized Housing A having only 9% GOS and Subsidized Housing B reaching 20%. The lack of vegetation and supporting facilities has led to low social and ecological functionality of the GOS. Residents tend to use the GOS minimally due to a lack of comfort, while developers focus more on land-use efficiency. However, Subsidized Housing B demonstrates better spatial planning, with green areas along road medians and small parks in each block. The discussion highlights the need for stronger spatial planning policies, the implementation of incentives for developers who adopt green infrastructure concepts, and greater community participation in GOS maintenance. This study emphasizes the importance of collaboration among the government, developers, and residents to create functional and sustainable GOS. The practical implication of this research lies in the necessity of integrating spatial and participatory approaches in the environmental planning of subsidized housing areas in suburban regions.
Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Pembangunan Kawasan Industri Di Kecamatan Marusu Nur Alam; Muh. Arief Nasution; Syafri Syafri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6041

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan industri dan alih fungsi guna lahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan pengembangan industri marusu dan menentukan strategi arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Marusu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Temmapaduae, Desa Pabentengang dan Desa Abbulosibatang Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan beragam tentang proses alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di Kecamatan Marusu. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Obeservasi, telaah pustaka, Survei instansi, studi dokumnetasi, dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Alih fungsi lahan terjadi karena berbagai faktor yang saling terkait, seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Meskipun proses ini dapat mendorong kemajuan ekonomi, penting untuk mengelola perubahan fungsi lahan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial di masa depan, (2) Pembangunan industri memiliki dampak yang luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan manajemen yang baik, dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi lokal bisa tercapai. Namun, dampak negatif, seperti ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan kerusakan kualitas hidup, juga perlu diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan dan mengelola pembangunan industri dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus meminimalkan dampak negatifnya, dan (3) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain melalui kebijakan pemerintah yang tegas, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan teknologi pertanian, serta menciptakan insentif untuk mendukung pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan dengan cara yangtidak merugikan ketahanan pangan dan lingkungan.     The purpose of this study is to analyze the impact of industrial development and land use conversion on the socio-economic conditions of the community in the Marusu industrial development area and to determine the strategy for controlling agricultural land conversion in Marusu District. This type of research is qualitative descriptive research. This research was conducted in 3 (three) villages, namely Temmapaduae Village, Pabentengang Village and Abbulosibatang Village, Marusu District, Maros Regency. By using a purposive sampling approach, this study aims to obtain a rich and diverse perspective on the land conversion process and its impact on society, the economy, and the environment in Marusu District. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, literature review, agency surveys, documentation studies, and interviews. The results of the study show that: (1) Land conversion occurs due to various interrelated factors, such as population growth, infrastructure development, and economic policies. Although this process can drive economic progress, it is important to manage land use change wisely to ensure environmental and social sustainability in the future, (2) Industrial development has a broad impact on the social and economic life of the community. With good management, positive impacts such as job creation, infrastructure improvement, and local economic development can be achieved. However, negative impacts, such as social inequality, environmental degradation, and damage to the quality of life, also need to be taken seriously. Therefore, it is very important to plan and manage industrial development with a sustainable and inclusive approach, so that it can maximize economic and social benefits while minimizing negative impacts, and (3) Controlling agricultural land use change requires a comprehensive and sustainable approach. In addition to firm government policies, it is also important to increase public awareness, optimize agricultural technology, and create incentives to support environmentally friendly land management. Through synergy between the government, community, and private sector, it is hoped that land use change can be controlled in a way that does not harm food security and the environment.
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Arfah Sugiati Nengsy N Nengsy; Batara Surya; Syafri Syafri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh perilaku masyarakat terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Mamuju serta menganalisis strategi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan eksplanatori. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan peran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Mamuju. Hasil uji F dan determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 82,6% terhadap penurunan kualitas lingkungan. Berdasarkan analisis SWOT, strategi penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program bantuan pemerintah, meningkatkan pengelolaan sampah, serta mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan kawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh, khususnya di Kecamatan Mamuju, untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. This study aims to examine and analyse the influence of community behaviour on the decline in environmental quality of slums in Mamuju Sub-district and to analyse strategies for handling urban slum areas. The research uses a quantitative approach with descriptive and explanatory methods. Data was analysed using descriptive statistics, multiple linear regression test, and SWOT analysis to formulate slum upgrading strategies. The results of the multiple linear regression test showed that the variables of community socioeconomic conditions, infrastructure availability, and the role of government have a significant influence on the decline in the quality of the slum environment in Mamuju Sub-district. The results of the F test and determination show that the three variables together contribute 82.6% to the decline in environmental quality. Based on SWOT analysis, slum management strategies can be done by optimising government assistance programs, improving waste management, and integrating disaster mitigation in area planning. The results of this study are expected to contribute to the formulation of slum upgrading policies, especially in Mamuju Sub-district, to create a more livable and sustainable environment..
Evaluasi Penyebab Ketidak Patuhan Ketentuan KKPR Dalam Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Eko Yudhowo; Batara Surya; Syafri Syafri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6047

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks perencanaan dan pengelolaan ruang di Kota Bontang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumentasi, data dianalisis secara tematik dengan teknik open, axial, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran paling umum terjadi pada aspek teknis bangunan (misalnya, KDB, KLB, tata bangunan, garis sempadan, dan jarak bebas), serta ketidaksesuaian lokasi dan jenis kegiatan. Faktor penyebab utama meliputi keterbatasan pemahaman atas terminologi teknis, kurangnya sosialisasi serta pelatihan, koordinasi antar-instansi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan pengawasan dan edukasi, serta sinergi antar stakeholder guna mendukung tata ruang yang berkelanjutan. This study examines the factors contributing to non-compliance with the Conformity of Activities for Spatial Utilization (KKPR) regulations within the context of spatial planning and management in Bontang City. Utilizing a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document reviews, the data were thematically analyzed using open, axial, and selective coding techniques. The findings indicate that the most common violations occur in the technical aspects of buildings (e.g., building coverage ratio [KDB], floor area ratio [KLB], building design, boundary lines, and setback distances), as well as inconsistencies between the designated location and the type of activity. The primary contributing factors include a limited understanding of technical terminology, insufficient dissemination and training, suboptimal inter-agency coordination, and constraints in resources and supporting infrastructure. The policy recommendations focus on streamlining procedures, enhancing oversight and education, and fostering synergy among stakeholders to support sustainable spatial planning.
Relokasi Perumahan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Ismail Saleh N; Batara Surya; Syafri Syafri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kondisi perumahan yang berada pada Kawasan Risiko Bencana Banjir yang berada di Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur serta menganalisis Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan metode analisis Spasial. Data dianalisis dengan melakukan overlay terhadap data sebaran bangunan terhadap Rencana Tata Ruang serta dalam menentukan lokasi perumahan yang baru. Berdasarkan Hasil overlay antara sebaran bangunan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau, bahwa pada saat ini dari 113 bangunan hanya 9 bangunan yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW. Berdasarkan Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan dengan Topografi datar sampai bergelombang (Kelerengan lahan 0-25 %), tidak berada pada daerah rawan bencana, tidak berada pada kawasan lindung, Budidaya pertanian atau penyangga serta tidak berada pada sawah irigasi. Hasil penelitian ini penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun kebijakan terkait pemberian bantuan Rumah Bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi. This study aims to examine and analyze the condition of housing located in flood disaster risk areas in Maluang Village, Gunung Tabur Subdistrict, as well as to assess its conformity with the Spatial Plan of Berau Regency. The research employs a spatial analysis method. Data were analyzed through an overlay process, comparing the distribution of buildings with the spatial plan, and identifying suitable locations for new housing development. Based on the overlay results between the distribution of buildings and the Spatial Plan of Berau Regency, it was found that out of 113 existing buildings, only 9 are in accordance with the designated land use as outlined in the spatial plan (RTRW). In terms of site characteristics and land suitability, the selected relocation area features flat to undulating topography (slope of 0–25%), is not located in disaster-prone areas, does not fall within protected zones, agricultural cultivation zones, or designated rice irrigation areas.The findings of this study serve as a foundation for formulating policies regarding the provision of housing assistance for communities affected by the relocation program.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan: Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Pangkajene Sulfi Aryanti; Batara Surya; Syafri Syafri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan Pangkajene serta merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode deskriptif dan eksplanatori. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, dan analisis SWOT. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi implementor, struktur birokrasi, serta kondisi sosial ekonomi dan dukungan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Uji F dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi sebesar 93,1% terhadap keberhasilan kebijakan, dengan sumber daya sebagai variabel paling dominan. Analisis SWOT merekomendasikan strategi seperti penguatan regulasi konversi lahan, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan keseimbangan ekologi di kawasan perkotaan. This research aims to analyse the factors that influence the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in the Pangkajene Urban Area and formulate agricultural land protection strategies. A quantitative approach was used with descriptive and explanatory methods. Data were analysed using descriptive statistics, multiple linear regression test, and SWOT analysis. The regression results show that the variables of policy communication, resources, implementor disposition, bureaucratic structure, as well as socioeconomic conditions and community support have a significant effect on the success of policy implementation. The F test and coefficient of determination show that the five variables together contribute 93.1% to policy success, with resources as the most dominant variable. The SWOT analysis recommends strategies such as strengthening land conversion regulations, improving coordination between agencies, optimising resources, and increasing public awareness and participation. The results of this study are expected to serve as the basis for formulating sustainable agricultural land protection policies to support food security and ecological balance in urban areas
Strategi Penerapan Konsep Hijau-Biru Indonesia Pada Ruang Terbuka Hijau Publik Di Taman Maccini Sombala Monica Tombe; Murshal Manaf; Rudi Latief
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6050

Abstract

Taman Maccini Sombala merupakan salah satu taman di Kota Makassar yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Namun, kondisi Taman Maccini Sombala saat ini menjadi kurang terawat sebagai ruang publik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait strategi dalam pemanfaatan Taman Maccini Sombala dengan penerapan konsep hijau-biru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat uji berupa analisis Delphi dan analisis SWOT. Hasil analisis delphi menunjukkan bahwa pemanfaatan Taman Maccini Sombala pada fungsi ekologi dan fungsi sosial belum dimanfaatkan dengan baik dan hasil analisis SWOT menunjukan bahwa perlu dilakukan pemanfaatan taman dalam pengembangan berbagai aktivitas kegiatan yang tentunya didukung oleh luasan, vegetasi, aksesibilitas, dan fasilitas taman, serta regulasi yang ada sehingga dapat menjadi peluang untuk peningkatan kualitas lingkungan. Penelitian ini memiliki kebaharuan dengan penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan konsep dan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya. Maccini Sombala Park is one of the parks in Makassar City that is often visited by the public. However, the condition of Maccini Sombala Park is currently less maintained as a public space. Based on this, the researcher conducted research related to strategies in the use of Maccini Sombala Park with the application of the green-blue concept. This research was conducted using a qualitative approach with test tools in the form of Delphi analysis and SWOT analysis. The results of the delphi analysis show that the use of Maccini Sombala Park in ecological and social functions has not been properly utilized and the results of the SWOT analysis show that it is necessary to use the park in the development of various activities which of course are supported by the area, vegetation, accessibility, and park facilities, as well as existing regulations so that it can be an opportunity to improve environmental quality. This research has a novelty with previous research related to the use of existing concepts and regulations. The results of this research are expected to be useful for the government and the community and be able to contribute to scientific studies for further research.
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Kawasan Cagar Budaya Pecinan Kecamatan Wajo Kota Makassar Muhammad Suwandi Ote; Agus Salim; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6054

Abstract

Kawasan Cagar Budaya Pecinan Kecamatan Wajo merupakan salah satu pusat perdagangan dan jasa di Kota Makassar. Bangunan dalam kawasan tersebut dibangun untuk acara-acara penting dan resmi yang biasa dilakukan oleh pemerintah Belanda yang berkaitan dengan kesenian pada masa itu, seperti acara berpesta, pertunjukan sandiwara, musik dan kegiatan kesenian lainnya. Namun, Adanya alih fungsi bangunan pada Kecamatan Wajo berdampak negatif pada beberapa aspek yaitu fisk, lingkungan dan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait arahan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan cagar budaya pecinan kecamatan wajo kota makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis Overlay dan analisis SWOT. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa Kecamatan Wajo memiliki karakteristik fisik yang mendukung, dengan keberadaan bangunan bersejarah dan potensi pariwisata yang tinggi serta jumlah penduduk yang cukup besar dan hasil analisis SWOT menunjukan bahwa penguatan sektor pariwisata berbasis budaya, revitalisasi kawasan dengan melibatkan masyarakat lokal, serta kolaborasi antara pariwisata, pendidikan, dan teknologi untuk mendigitalisasi budaya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya. The Chinatown Cultural Heritage Area of Wajo District is one of the centers of trade and services in Makassar City. The buildings in the area were built for important and official events that were usually carried out by the Dutch government related to the arts at that time, such as parties, theatrical performances, music and other artistic activities. However, the transfer of building functions in Wajo District has a negative impact on several aspects, namely fisk, environment and socio-culture. Based on this, the researcher conducted research related to the direction of controlling the use of space around the Chinatown Cultural Heritage Area, Wajo District, Makassar City. This research was conducted using a quantitative approach in the form of Overlay analysis and SWOT analysis. The results of the overlay analysis show that Wajo District has supportive physical characteristics, with the existence of historical buildings and high tourism potential as well as a large population and the results of the SWOT analysis show that strengthening the culture-based tourism sector, regional revitalization by involving local communities, and collaboration between tourism, education, and technology to digitize culture are steps that need to be taken. The results of this research are expected to be useful for the government and society and be able to contribute to scientific studies for further research.
Arahan Revitalisasi Kawasan Bersejarah Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa Rana Wafiqah Adiputri; Murshal Manaf; Syamsul Bahri
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6055

Abstract

Benteng Somba Opu merupakan sebuah warisan budaya peninggalan kesultanan Kerajaan Gowa-Tallo yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, kebudayaan yang kuat, dan menginterpretasikan peradaban bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi. Keberadaan Benteng Somba Opu saat ini diharapkan mampu menjadi sebuah obyek cagar budaya yang berorientasi sebagai destinasi pariwisata kebudayaan kebanggaan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, merujuk pada kondisi kawasan Benteng Somba Opu yang saat ini dapat dikatakan cukup memprihatinkan sebagai sebuah kawasan cagar budaya, maka perlu dilakukan revitalisasi. Penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasi arahan revitalisasi pada kawasan bersejarah Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan kondisi eksisting fisik, ekonomi, sosial, dan institusional kawasan yang menjadi faktor penyebab degradasi fungsi kawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat uji berupa analisis Delphi dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 faktor penyebab degradasi fungsi kawasan bersejarah Benteng Somba Opu dan dua arahan revitalisasi yang tepat berdasarkan uji analisa. Pertama menghidupkan aktivitas kawasan sebagai edurekreasi budaya dan sejarah dan kedua yaitu mempertahankan fungsi kawasan Benteng Somba Opu sebagai warisan budaya (situs cagar budaya) dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peruntukan kawasan Benteng Somba Opu. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kembali fungsi kawasan Benteng Somba Opu sebagai sebuah kawasan cagar budaya yang berorientasi pada wisata sejarah dan mampu memberikan sumbangsih kajian ilmiah bagi pemerintah setempat.  Somba Opu Fort is a cultural heritage left by the sultanate of the Gowa-Tallo Kingdom which has high historical value, strong culture, and interprets the civilization of the Indonesian people, especially the people of Sulawesi. The current existence of Somba Opu Fort is expected to become a cultural heritage object oriented as a proud cultural tourism destination for South Sulawesi Province. However, referring to the current condition of the Somba Opu Fort area which can be said to be quite worrying as a cultural heritage area, it is necessary to revitalize it. This research is then aimed at reviewing, analyzing and interpreting the direction of revitalization in the historic area of Fort Somba Opu, Gowa Regency based on the existing physical, economic, social and institutional conditions of the area which are the factors causing the degradation of the area's function. This research was conducted using a qualitative approach with test tools in the form of Delphi analysis and SWOT analysis. The research results show that there are 20 factors causing the degradation of the function of the Somba Opu Fort historic area and two appropriate revitalization directions based on analysis tests. The first is to revive area activities as cultural and historical recreation and the second is to maintain the function of the Somba Opu Fort area as a cultural heritage (cultural heritage site) by controlling and supervising the designation of the Somba Opu Fort area. Furthermore, it is hoped that the results of this research will be able to improve the function of the Somba Opu Fort area as a cultural heritage area oriented towards historical tourism and be able to contribute to scientific studies for the local government.
Arahan Pengembangan Konsep Hilirisasi Dalam Mendukung Kebijakan Dan Skema Pembiayaan Industri Hilir Kelapa Sawit Di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ishaq Salma; Rudi Latief; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6056

Abstract

 Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO + CPKO) No.1 Dunia. Posisi ini memberikan keuntungan besar dalam hal ketersediaan bahan baku untuk industri hilir. harapannya minyak sawit mentah dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri dalam bentuk produk setengah jadi (antara) ataupun produk jadi (akhir) untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun pada kenyataanya pengiriman dalam bentuh mentah masih mendominasi. Sehingga pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan dan pembiayaan untuk mendukung hilirisasi kelapa sawit. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah potensi alternatif dalam melakukan pengembangan industri hilir kelapa sawit. Penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya ekspor minyak sawit mentah dan menentukan tingkatan prioritas arahan pengembangan konsep hilirisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, arahan tersebut merupakan cara mereduksi faktor-faktor penyebab ekspor dengan memanfaatkan hipotesis dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu di lokasi yang lain. Hipotesis kemudian di uji apakah hasilnya sama dengan pada lokasi penelitian saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan melakukan wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor penyebab terjadinya ekspor minyak sawit mentah dan 6 arahan untuk mereduksinya. Perbedaan hipotesis dengan hasil penelitian adalah pada susunan tingkat prioritasnya. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk mendukung kebijakan hilirisasi kelapa sawit dan skema pembiayaan yang sudah ada maupun alternatif lainnya.  Indonesia is the World's No. 1 producer of crude palm oil (CPO + CPKO). This position provides a great advantage in terms of the availability of raw materials for the downstream industry. It is hoped that crude palm oil can be processed domestically in the form of semi-finished products (intermediate) or finished products (final) to create added economic value and meet domestic needs. However, in reality, shipments in raw form still dominate. So the Indonesian government has made various policies and financing to support palm oil downstreaming. South Sulawesi Province is an alternative potential area for developing the downstream palm oil industry. This study is then aimed at examining the factors that allow the cause of crude palm oil exports and determining the priority level of directions for developing downstream concepts in South Sulawesi Province, these directions are a way to reduce the factors that cause exports by utilizing hypotheses from literature studies and previous research in other locations. The hypothesis is then tested whether the results are the same as at the current research location. This study was conducted using a mixed approach method (qualitative and quantitative) by conducting interviews and then analyzed using triangulation analysis. The results of the study indicate that there are 6 factors causing crude palm oil exports and 6 directions to reduce them. The difference between the hypothesis and the research results is in the arrangement of priority levels. Furthermore, the results of this study are expected to be able to provide input to the South Sulawesi Provincial Government to conduct a more in-depth study to support the palm oil downstream policy and existing financing schemes or other alternatives.