cover
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Articles 182 Documents
Penyelenggaran Pemerintahan ANALISIS KEKOSONGAN PEJABAT WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2017- 2019 Akbar, M; Mursak; Asran
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i1.751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekosongan Pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif, yang akan mrnggambarkan dan menjelaskan mengenai kekosongan pejabat wakil Bupati di Barru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekosongan pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru di karenakan Bupati Barru terseret pada sebuah kasus sehingga secara otomatis Wakil Bupati menggantikan posisi sebagai Bupati Barru dan menimbulkan kosongnya pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Dengan adanya kekosongan pejabat wakil Bupati Barru berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan baik pada internel eksekutif maupun legislatif, di bidang eksekutif, kekosongan pejabat wakil Bupati Barru membuat beban kerja eksekutif (Sekda) bertambah, dan proses pengawasan yang berlangsung tidak berjalan normal, Sementara dibidang Legislatif kekosongan pejabat wakil Bupati sedikit menganggu proses legislasi dimana terkadang ada pembahasan di DPRD yang seharusnya dihadiri oleh Bupati namum berhalangan hadir maka dengan kosongnya wakil bupati biasanya wakili oleh Sekda atau Kepala Dinas.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI Irmawati; Andi Bahrun Syam; Baharuddin; Sudirman
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i1.752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi. Objek penelitian ini yakni Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan upaya penggalian sumber daya alam, terutama daerah-daerah yang berpotensi akan berkembang, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dan analisis deskriptif dalam teknik analisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan penggunaan aplikasi online (smart register) dalam pengelolaan pajak dan retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih  bersifat manual.
EVALUASI KINERJA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN TAMAN DESA SEBAGAI ASET LINGKUNGAN DAN SOSIAL Ilami, Ain Husnatul; Lawelai, Herman; Farid Yusuf Nur Achmad
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i1.772

Abstract

Village parks are social and environmental resources that are crucial for community welfare and have great ecological value. This research begins the cessation of management of the Syeikh Abdul Wahid Village Park in Burangasi Rumbia Village, South Buton Regency. The evaluation covers ecological and social aspects, highlighting the role of village parks in biodiversity conservation, pollution reduction and climate change mitigation. In addition, village parks serve as centers of social and cultural activity, strengthen community ties, and offer authentic tourism experiences. However, village parks face the threat of urbanization and land use changes that can disrupt their sustainability. This research uses qualitative methods with participant observation and semi-structured interviews. The results show that community involvement and village government policies play an important role in village park management, even though there are obstacles such as limited resources and funds. This evaluation aims to improve the sustainability of the village park, identify area improvements, and develop better management strategies, as well as ensuring that the village park can continue to provide long-term ecological and social benefits for the community
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALSINTAN DI KABUPATEN SINJAI Abd. Wahid; Hasdinawati; Salman; Nirwana; Ahmad, Karmilayana
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i1.776

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan/field research yaitu dengan mencari data-data yang langsung dari sumber di Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupapten Sinjai. Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan alsintan pengadaan bantuan Alsintan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dialakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakuakan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Distribusi bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi syarat. Proses penyerahan dilakukan disertai dengan berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan foto saat penyerahan bantuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dialakukan evaluasi.
MENUJU PERTUMBUHAN INDUSTRI HIJAU DI SULAWESI SELATAN Hatifa
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.815

Abstract

South Sulawesi Province, with the commitment and collaboration of the parties, needs to optimize further the transformation towards green industrial growth for the management of natural resources that ensure environmental sustainability and equal livelihoods for all levels of society. The Green Industry Index is a benchmark to evaluate the achievements and effectiveness of the transformation of Indonesian Industry towards a green Industry. The main principle of Green Industry is to create high industrial growth, along with encouraging social welfare and maintaining industrial quality and environmental carrying capacity. The Green Economy Index (GEI) or the Indonesian Green Industry Index consists of 15 indicators covering three pillars: Industrial, social and environmental. The policies that need to be in place implemented in the implementation of green industry in South Sulawesi are controlling land conversion through increasing the capacity of farmers by implementing climate change agriculture technology or climate-smart agriculture. Providing environmental services in the form of assistance or incentives for farmers who cultivate plants by maintaining the sustainability of the carrying capacity of their land or who contribute to improving environmental quality. Development of downstream natural resources using technology that does not harm the environment or surrounding communities and can provide high-added product value for farmers.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM WISATA HUTAN MANGROVE (Analisis Tahapan, Faktor Pendorong, dan Bentuk Partisipasi di Objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke) Amirudin; Umar; Hasdinawati; Akriandi Amin; Sandi
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.777

Abstract

Wisata hutan mangrove merupakan salah satu bentuk pariwisata berbasis lingkungan yang memiliki potensi besar, namun partisipasi masyarakat dalam pengembangannya masih kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan, faktor pendorong, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di tiga dusun di Desa Tongke-Tongke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat pada objek wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke mencakup empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi namun masih tergolong partisipasi semu. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi antara lain rasa kepemilikan dan tanggung jawab, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan, dan dorongan eksternal dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat yang ditemukan meliputi partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan partisipasi sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan dukungan eksternal, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan mekanisme evaluasi partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi yang berkelanjutan untuk pengelolaan wisata hutan mangrove di kawasan lainnya.
PENGGUNAAN SISTEM REKAPITULASI SUARA PADA PEMILU 2024 DI TPS 077 KOTA PALANGKA RAYA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL Sari, Fitri Gayah; Sadar Sadar; Widya Rahmat
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.822

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di TPS 077 Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris, studi ini menganalisis implementasi SIREKAP berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan fenomena sosial yang terjadi selama pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIREKAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, implementasinya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan komprehensif, masalah teknis seperti server error, dan ketidaksiapan infrastruktur di beberapa daerah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pelatihan petugas, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk optimalisasi penggunaan SIREKAP di masa depan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUN RUMAH RAKYAT (MEMBARA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH Hasyim, Syamsiah; Muhlis Zainuddin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.828

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, objek utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) (Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah) serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melaksanakan inovasi program membara dalam pengentasan kemiskinan di Mamuju Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diadaptasi dari model analisis mengalir antara lain pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan simpulan data verifikasi. Hasil akhir dari penyimpulan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penuyusunan program yang terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Luaran dari penelitian ini adalah penerbitan jurnal akreditas nasional. Dari hasil penelitian dilapangan menunjuka data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 bagi masyarakat miskin. Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar. serta Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) sudah lumayan (Cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah cukup baik atas program membangun rumah rakyat (membara) bagi masyarakat miskin.
DETERMINAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR Yoswanto, Yoswanto; Hasran; Rahman; Bachtiar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.829

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki piutang terbesar dari semua jenis pajak di Kota Makassar. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui determinan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar seperti sanksi, pelayanan on the spot, dan reputasi petugas pajak, sehingga dapat mengurangi piutang Pajak Bumi dan Bangunan . Tujuan penelitian ini adalah; 1) Menguji hubungan sanksi dan kemauan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 2) Menguji hubungan persepsi tentang pelayanan dan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 3) Menguji hubungan reputasi petugas pajak dan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 4) Menguji hubungan sanksi, persepsi tentang pelayanan , dan reputasi petugas pajak secara bersamasama terhadap kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, menggunakan teknik simple random sampling dengan responden berjumlah 100 responden orang. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan tes validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Terdapat hubungan positif secara parsial antara variabel sanksi, pelayanan, dan reputasi petugas pajak dengan variabel kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 2)Terdapat hubungan positif secara simultan antara sanksi, persepsi tentang pelayanan, dan reputasi petugas pajak terhadap variabel kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Secara simultan ketiga variabel independen tersebut memberikan kontribusi sebesar 88,3% terhadap kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan 11,7% kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
ANALISIS BIBLIOMETRIK: PERILAKU ANTI KORUPSI PEMERINTAH DI INDONESIA Nuzul Liliana; Yusuf Ahmad
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.837

Abstract

Permasalahan korupsi dalam praktiknya masih menjadi permasalahan birokrasi yang melibatkan pejabat pemerintah, mulai dari level street bureaucracy sampai pada level kepala pemerintah. Berdasarkan data dari Transparency International bahwa Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke-115 dari 180 negara, dengan skor 34. Dari 10 negara di Asia Tenggara IPK Indonesia berada di peringkat 6, hal ini menunjukkan bahwa fenomena korupsi masih menjadi permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika trend penelitian, trend penulisan dari disiplin keilmuan. Co-occurance kata kunci penulis, perilaku anti korupsi pemerintah di Indonesia, dan trend publikasi berdasarkan wilayah dengan scopus sebagai sumber database artikel. Analisis bibliometrik dan konten analisis digunakan sebagai metode dalam pengungkapan penekanan serta kecendrungan wacana ilmiah dengan menggunakan aplikasi Vosviewer yang dimanfaatkan dalam memvisualisasikan data. Penelitian ini menunjukkan terdapat 145 artikel yang diterbitkan dalam jurnal berkaitan dengan perilaku anti korupsi pemerintah di Indonesia dengan trend penulisan terbanyak pada tahun 2020 sejumlah 20 artikel. Kemudian, trend penulisan dari disiplin keilmuan dominan berkaitan dengan ilmu sosial sebanyak 47 artikel. Adapun occurrence tertinggi yaitu corruption dengan 54 occurrences. Occurrences ini mengindikasikan berapa banyak jumlah artikel yang muncul ketika kata kunci ini digunakan, sekaligus menjadi informasi pusat topik dan materi pembahasan pada jurnal terkait.