cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 182 Documents
 15   16   17   18   19 
ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) TERHADAP EFEKTIVITAS ADMINISTRASI KAMPUS DI STKIP HARAPAN BIMA Hardyanti, Hardyanti; Fauzi, Azra
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.849

Abstract

The Academic Information System (Siakad) has been implemented at STKIP Harapan Bima to enhance campus administrative effectiveness. This study aims to analyze the impact of Siakad on four main indicators: time efficiency, service quality, data accessibility, and user satisfaction. A quantitative approach with a survey design was employed, involving 50 respondents consisting of students, lecturers, and administrative staff. The results indicate that Siakad positively impacts all indicators, with high average scores across the board. Time efficiency and data accessibility were the most appreciated aspects by users, while the primary challenges identified were unstable internet connectivity and system errors. To improve the effectiveness of Siakad, enhancements to network infrastructure, regular system updates, and technical training for new users are recommended. This study provides crucial recommendations for further development of Siakad as a more efficient and effective campus administration tool.
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (BKPSDMA) KABUPATEN SINJAI Darmawati; IRMAWATI; Yuliana
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui sistem pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, Kepala Sub Bidang Mutasi, Rotasi dan Kepegawaian, Staf pada Sub Bidang Mutasi, Rotasi dan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Pegawai yang dimutasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai menganut merit system dan seniority system. Merit system dibuktikan dengan pemutasian pegawai berdasarkan kualifikasi seperti untuk jabatan administrator harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, jabatan pengawas harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara dan jabatan pelaksana memiliki tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara. Sementara untuk kompetensi yang harus dimiliki yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang didudukinya. Untuk kinerja dilaksanakan berdasarkan kinerja yang objektif sesuai kebutuhan organisasi. Seniority system dibuktikan dengan pemutasian yang mempertimbangkan usia pegawai dan masa kerja karena mereka punya dasar untuk melaksanakan tugas baru yang akan dilaksanakannya. Sementara spoil system tidak digunakan karena pemutasian pegawai dilakukan berdasarkan masa kerja dan usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia) Aryani, Lisa
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.868

Abstract

Rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni (Rutilahu). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskianan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah kawasan kumuh. Penerima bantuan telah tepat sasaran, karena di tahun 2021 luas wilayah kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 7,82% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Rutilahu bagi masyarakat miskin ekstrem dianggap cukup berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Quality Of Public Services In Pattongko Village Nurfadillah; Zulkifli Arifin; Isna Widyawati; Mardiana
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.625

Abstract

This study aims to determine the quality of public services in Pattongko Village, Central Sinjai District, SinjaiRegency. The approach in this study uses a type of research in the form of literature study or literature study. The data analysis technique used in the research uses the content analysis method which can be used to obtain valid information and can re-examine it according to its context. The results of this study indicate that the quality of public services in Pattongko Village is quite good which is characterized by several factors. Where the employees have expertise or skills in each different field. For example, in the Family Card (KK) making section, the employees are able to serve the community well. The service facilities are also good, where the Pattongko Village Office, Sinjai Tengah kec.sinjai in making Family Cards is now via online, namely via Whatsup (WA). In this service access also provides adequate physical access so as to facilitate the service process of employees to residents.
Analisis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adi tya indrawan, adi tya indrawan; Taufiqurokhman
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.851

Abstract

Penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk penyetaraan Jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian Pustaka. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai sudut pandang, Penyederhanaan birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukan upaya nyata dalam mengurangi lapisan Struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga negara sebagai pelayan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan Publik, Penyetaraan Jabatan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Peningkatan Potensi Ekonomi Di Kabupaten Sinjai Jusniaty, Jusniaty; Baharuddin, Baharuddin; Nurmiati, Nurmiati; Muh. Alfi Syahrin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.880

Abstract

The existing policies provide clear direction for organizations or governments to achieve desired results, especially in the tourism sector. Policy implementation is the final step of the policy process. The rule implementation process is the final and most significant determinant of overall policymaking. Implementation aims to build a network to open up opportunities where public policy objectives are realized through government organizations involving various interested parties in an activity agenda, such as the tourism sector. For this reason, the theory used to conduct this study is Edward III's policy implementation theory. Based on this theory, the success of policy implementation is determined by four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
Analisis Vibes Pendidikan di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Administrasi Publik Jihad, Suryani; Juanda Nawawi; Nur Indrayati Nur Indar; Muhammad Tang; Muhammad Akmal Ibrahim
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.881

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada implementasi program-program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini menyoroti hubungan antara berbagai program, seperti Pengelolaan Pendidikan, Pembinaan Perpustakaan, dan Pengembangan Kurikulum, dengan kebijakan pendidikan yang lebih luas. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi sekolah dari 78% pada tahun 2019 menjadi 85% pada tahun 2022, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur dan distribusi sumber daya manusia. Kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama. Dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor diidentifikasi sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, meskipun akses teknologi pendidikan masih terbatas. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sistem evaluasi dan kebijakan adaptif untuk memastikan keberlanjutan program-program pendidikan di Kabupaten Gowa.
Penerapan Arsip Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Aihunan, Sakina Safarina; Ohoiwutun, Stanislaus Kostka; Ufi, Josep Antonius
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.901

Abstract

Penelitian ini membahas pengelolaan arsip elektronik dalam berbagai institusi, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. Studi ini mengkaji berbagai strategi optimalisasi sistem kearsipan digital, termasuk implementasi aplikasi manajemen surat serta kebijakan terkait yang diterapkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Dengan menggunakan pendekatan kuantitaif. penelitian ini dianalisis menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengarsipan digital mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta mempercepat akses terhadap informasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan pegawai, serta keamanan data masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan arsip elektronik yang efektif dan aman
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sinjai Yusuf, Andi Muzjihani; Fitrawati AB; Rajamemang
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.905

Abstract

The aim of this research is to determine the role of DP3AP2KB Sinjai in handling domestic violence (KDRT). This research uses a qualitative research methodology that focuses on the case process for handling domestic violence (KDRT) cases in Sinjai Regency. Data collection through observation, interviews and documentation methods. The data obtained was analyzed based on indicators determined by looking at the results of data collection from research informants, namely the Head of the Sinjai PDP3AP2KB Service along with the Head of the Women and Child Protection Division, the Head of the Mainstreaming and Gender Data Division, the Head of the Sinjai PPA UPT, and the community. The results of this research show that the handling of cases of domestic violence (KDRT) in this case has been intensively handled by the Government in collaboration with cross-sectors such as the Sinjai Police, the Women and Children Protection Institute and received recommendations for accelerating the handling of victims of domestic violence. Determinant factors include program activities, guidance, counseling and mediation, training, deliberation and monitoring that are needed in the follow-up to handling cases of domestic violence (KDRT).
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Sinjai Bakhri, Syamsul; Nurdin, Mochamat; Fitrawati AB
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.906

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the policy of Law No.16 of 2019 concerning Marriage in Sinjai Regency. This law regulates changes to the minimum age limit for marriage from 16 years for women to 19 years for both women and men. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, which aims to describe in depth the implementation of this policy at the district level, as well as the factors that influence it. Data was collected through interviews with related parties such as the Head of the District Ministry of Religion Office. Sinjai, officials at the KUA (KUA North Sinjai, South Sinjai and TellulimpoE), the Religious Courts, and the community. The research results show that the implementation of this policy in Sinjai Regency still faces various challenges, including a lack of public understanding of changes to the law, limited resources in socialization, and a culture that still prioritizes traditional norms regarding marriage age. However, this policy has started to have a positive impact in reducing the rate of early marriage, although it is not yet completely effective. This research suggests the need for increased outreach and support from various parties to realize the objectives of the law.

Page 18 of 19 | Total Record : 182

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025 Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 13 No. 1 (2022): EDISI JUNI 2022 Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember Vol. 11 No. 1 (2020): Edisi Juni Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember Vol. 7 No. 1 (2016): Edisi Juni Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni Vol. 5 No. 2 (2014): Edisi Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus More Issue