Garuda - Garba Rujukan Digital

P PENCEGAHAN MISAPPROPRIATION TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MELALUI PEMANFAATAN DATA PEMBANDING DALAM REZIM FIRST TO FILE HUKUM MEREK Muhammad Citra Ramadhan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61001

Abstrak Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Prinsip ini, meskipun sederhana, rentan menimbulkan praktik misappropriation, yakni klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya masyarakat adat. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi mekanisme data pembanding sebagai instrumen preventif dalam mencegah klaim tidak sah atas KIK dalam kerangka hukum merek. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik perlindungan KIK di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pembanding yang terdokumentasi dalam basis data nasional KIK memiliki kedudukan penting sebagai bukti awal untuk menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan komunal. Oleh karena itu, integrasi data pembanding ke dalam sistem first to file tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK, tetapi juga menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya sekaligus sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam hukum internasional. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Misappropriation, Data Pembanding, First to File, Hukum Merek. Abstract The trademark registration system in Indonesia adheres to the first-to-file principle, which grants exclusive rights to the party that first submits an application. Although simple, this principle is prone to misappropriation, namely unilateral claims to Communal Intellectual Property (KIK), which is essentially the cultural heritage of indigenous peoples. This article aims to examine the function of the comparative data mechanism as a preventive tool in preventing invalid claims on CCI within the framework of trademark law. The research was conducted using a normative legal method through an analysis of legislation, doctrine, and CCI protection practices in several jurisdictions. The research findings indicate that comparative data documented in the national CI database holds significant importance as initial evidence to reject trademark applications that may harm communal interests. Therefore, integrating comparative data into the first-to-file system not only strengthens legal protection for CII but also ensures fairness for the community of its owners while aligning with the principles of Community Intellectual Property (CII) in international law. Keywords: Community Intellectual Property, Misappropriation, Comparative Data, First-to File, Trademark Law.

PERNYATAAN KONTROVERSIAL PEJABAT PUBLIK DI RUANG DIGITAL : POTENSI PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bambang Hermawan; Putri Mei Lestari Lubis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61476

Abstrak Pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach.. pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Oernyataan publik yang viral berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, dan profesionalitas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat. Kata kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pejabat Publik, Viral. AbstractStatements made by public officials in digital spaces often fail to reflect the prudence and professionalism inherent to their office. This study aims to examine the phenomenon of viral public statements through the lens of administrative law. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms using the Statute Approach and Conceptual Approach. The assessment of public officials’ statements must take into account context, capacity, and the resulting impact. Viral statements by public officials have the potential to violate the principles of accuracy, legal certainty, and professionalism, thereby creating unrest and public disturbance. It is therefore necessary to enhance awareness and disseminate knowledge among public officials regarding the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). Such efforts are crucial to ensure that every decision or action taken is not only legally valid but also enjoys moral legitimacy in the eyes of society. Keywords: General Principles of Good Governance, Public Officials, Viral Stateme.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DENGAN RENTENIR PADA WARGA DI KELURAHAN ANRONG APPAKA KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP Muhammad Rizqi Arfandi; Muhammadiyah Amin; Ismail Hannanong
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60542

Abstrak Pokok masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dalam transaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, kemudian dijabarkan menjadi beberapa rumusan masalah yang pertama. Bagaimana mekanisme praktik tranksaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep? Kemudian yang kedua Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap tranksaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualiatif deskritif dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas praktik pinjam meminjam dengan rentenir yang terjadi di masyarakat kelurahan anrong appaka serta menganalisinya berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam yang terjadi mengandung unsur riba dan dilakukan dengan sistem bunga tetap mingguan atau bulanan, serta potongan awal dari pokok pinjaman. Walaupun dilakukan atas dasar kesepakatan, transaksi ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang pengambilan keuntungan atas dasar pinjaman uang (qardh) yang bersifat konsumtif. Dalam hukum Islam, tambahan (bunga) atas pinjaman termasuk kategori riba yang diharamkan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji persoalan serupa di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam transaksi keuangan. Hal ini menjadi dasar bagi lembaga keagamaan, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan dakwah di bidang muamalah syariah, khususnya mengenai bahaya riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam untuk menghadirkan solusi alternatif terhadap praktik rentenir, seperti mendirikan koperasi syariah, BMT, atau program pinjaman bebas riba yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi warga dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Kata Kunci: Riba, Hukum Islam, Pinjam Meminjam, Ekonomi Syariah. Abstract The main problem in this study is "How is the review of Islamic law on loan and borrowing transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency, then described into several first problem formulations. What is the mechanism for the practice of loan and loan transaction transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency? Then the second is how are the provisions of Islamic law on the transfer of loans and loans to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency The type of research used in this thesis is a qualitative descriptive research with a normative-theological approach. This research aims to describe in depth the reality of the practice of borrowing and borrowing with loan sharks that occur in the community of Anrong Appaka Village and analyze it based on Islamic law. The results of the study show that the practice of borrowing and borrowing that occurs contains elements of usury and is carried out with a fixed weekly or monthly interest system, as well as an initial deduction from the principal of the loan. Even though it was carried out on the basis of agreement, this transaction is contrary to the principles of Islamic law which prohibits the taking of profits on the basis of money loans (qardh) that are consumptive in nature. In Islamic law, additional (interest) on loans is included in the category of riba which is prohibited. This research contributes to the development of the study of Islamic law, becoming a reference for other researchers in studying similar issues in different regions. This research highlights the low public understanding of Islamic law in financial transactions. This is the basis for religious institutions, religious extension workers, and community leaders to improve education and da'wah in the field of sharia muama, especially regarding the dangers of usury and the importance of justice in transactions. The findings of this research can be used as a reference by local governments, Islamic financial institutions, and Islamic community organizations to present alternative solutions to loan shark practices, such as establishing sharia cooperatives, BMT, or usury-free loan programs that are easily accessible to the public. Thus, the economic needs of citizens can be met without violating Islamic principles. Keywords: Riba, Islamic Law, Borrowing and Borrowing, Sharia Economics.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN HAK ASASI MANUSIA A. Melantik Rompegading; Ariadin; Mahfud As’ad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.61804

Abstrak Pada praktiknya, dalam perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran. Artkel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum perkawinan campuran di Indoneisa mengekomodasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan mengetahui hambatan yuridis dan administrtatif yang dihadapi warga negara Indonesia dalam melangsungkan perkawinan campuran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:1. Ketentuan perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan perpektif Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Indonesia juga mengakui hak untuk menikah sebagai hak dasar yang sejalan dengan perlindungan HAM; 2. Perkawinan campuran di Indonesia terkadang menghadapi hambatan, selain masalah administratif pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap hak sipil dan sosial. Misalnya, pasangan WNA mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pasangan WNI dalam hal hak waris, asuransi, atau hak-hak lainnya yang berhubungan dengan status perkawinan. anak dari pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi status kewarganegaraan yang ambigu atau terbatas, tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Meskipun Indonesia mengatur kewarganegaraan anak dalam UU Kewarganegaraan, masih ada tantangan terkait kewarganegaraan ganda, yang sering kali tidak diakui oleh hukum Indonesia. Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Hak Asasi Manusi; WNA Abstract In practice, marriage does not always involve individuals of the same religion or nationality. There are cases where husband and wife come from different religious or national backgrounds. They argue on the basis of democracy and human rights, using these principles to justify their decision to enter into a mixed marriage. This article aims to analyze whether the legal provisions on mixed marriages in Indonesia accommodate the principles of human rights and to identify the legal and administrative obstacles faced by Indonesian citizens in entering into mixed marriages. The results of this study show that; 1. The legal provisions on mixed marriage in Indonesia from a human rights perspective are reflected in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states: "Everyone has the right to form a family and to procreate through a legal marriage." This is further regulated in Law Number 1 of 1974, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. In addition, Indonesia also recognizes the right to marry as a fundamental right consistent with the protection of human rights; 2Mixed marriages in Indonesia sometimes face obstacles. Aside from administrative issues, couples in mixed marriages often encounter challenges in accessing civil and social rights. For example, a foreign spouse (WNA) may not have the same access as an Indonesian citizen (WNI) spouse in matters such as inheritance rights, insurance, or other rights related to marital status. Children born to mixed-marriage couples may face ambiguous or limited citizenship status, depending on the policies of the respective countries. Although Indonesia regulates the citizenship of children in the Citizenship Law, challenges remain regarding dual citizenship, which is often not recognized under Indonesian law. Keywords: Mixed Marriage; Human Rights; Foreign Citizen

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM RS. PANASAE Sinilele, Ashar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62059

Abstrak Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan roda empat pada Showroom RS. Panasae dengan fokus pada pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak showroom dan konsumen, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan pada Showroom RS. Panasae masih didominasi oleh klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak showroom. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menanggung seluruh risiko atas objek perjanjian, termasuk kerusakan atau kehilangan kendaraan sebelum pelunasan angsuran. Meskipun praktik tersebut sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kepatutan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan hukum khusus mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dan menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Kata Kunci: Perjanjian jual beli, sewa beli, kebebasan berkontrak, risiko hukum, keadilan. Abstract This study examines the legal aspects of the sale and purchase agreement for four-wheeled vehicles at RS. Panasae Showroom, focusing on the implementation of the agreement and the legal consequences arising when one of the parties fails to fulfill their obligations. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing primary data obtained through interviews with showroom representatives and consumers, as well as secondary data sourced from legislation, legal literature, and relevant documents. The findings reveal that the implementation of vehicle sale and purchase agreements at RS. Panasae Showroom is predominantly governed by standard clauses unilaterally determined by the showroom. This condition results in a legal imbalance between seller and buyer, where the buyer bears all risks related to the object of the agreement, including damage or loss of the vehicle before full payment is made. Although such practice is permitted under the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, its application does not fully embody the principles of justice, fairness, and legal certainty. This study recommends the establishment of specific legal regulations governing vehicle sale and purchase agreements to ensure a balanced legal protection for both parties and to promote the realization of social justice within Indonesia’s legal system. Keywords: Sale and purchase agreement, hire purchase, freedom of contract, legal risk, justice.

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Karinta Rengganingtiyas; Maimun; Pramudya Wisesha
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61378

Abstrak Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa jual beli getah karet sistem pesanan (istishna’) antara CV Mangku Anugerah dan kelompok petani di Way Kanan, yang diakibatkan oleh kecurangan petani (kontaminasi non-material) yang mengakibatkan kerugian riil (al-dharar). Sektor karet adalah pilar strategis, namun rentan penyimpangan yang melawan prinsip keadilan. Fokus utama adalah menguji legalitas dan proporsionalitas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya prinsip ganti rugi (dhaman). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan berdasarkan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data utama melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian terhadap mekanisme penyelesaian yang diterapkan CV Mangku Anugerah adalah penurunan harga sepihak, pemotongan bobot, dan penolakan total. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tersebut yaitu diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan tata cara penyelesaian yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga keseluruhan prinsip ketauhidan sudah dipenuhi dalam penyelesaian ini. Tetapi tidak terdapat resiko terhadap praktik penyelesaian sengketa ini apabila melanggar salah satu prinsip tersebut. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Istishna’, Jual Beli, Penyelesaian, Sengketa Abstract This.research examines settlement of a dispute over a rubber latex purchase through the order system. (istishna') among CV Mangku Anugerah and farmers in Way Kanan, initiated by fraudulent conduct of farmers (contamination non-material) that caused actual harm (al-dharar). The rubber enterprise is thought to be one of the main pillars, yet I.t is open to fluctuations that contravene norms of fairness. The center of interest is the examination of the legality and proportionality of the mechanism for settling disputes based on Sharia Economic Law (HES) in particular the doctrine of compensation (dhaman). The current research employed a qualitative method for field exploration based on descriptive analysis, in which observation and interviews were used as the primary tools for data collection. The conclusions of the study of the settlement process used by CV Mangku Anugerah were unilateral price cuts, weight cuts, and rejections. The Sharia economic law approach to resolving this dispute is valid provided that it conforms to the principles of Sharia. Executing the processes of settlement is in line with the principles of contractual freedom, justice, and accountability. So, all the beliefs of monotheism have been fulfilled due to this agreement. Still, this practice of resolving disputes is not dangerous in case it breaks any of these principles. Keyword: Sharia Economic Law, Istishna', Buying and Selling, Settlement, Disputes

PENGARUH CYBER CRIME TERHADAP KEPERCAYAAN MAHASISWA UIN FAS BENGKULU DALAM MENGGUNAKAN PRODUK ELECTRONIC BANKING BANK SYARIAH INDONESIA Afridatul Inayah; Khairiah Elwardah; Andi Harpepen
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61788

Abstrak Transformasi digital di sektor perbankan telah menghadirkan layanan electronic banking (e-banking) yang memudahkan nasabah bertransaksi secara daring. Namun, meningkatnya kasus cyber crime menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan kepercayaan pengguna, termasuk mahasiswa sebagai pengguna aktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh cyber crime terhadap kepercayaan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam menggunakan layanan e-banking Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 46 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2022 yang dipilih dengan teknik sensus. Data primer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1–5, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, linieritas, heteroskedastisitas), regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R²) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber crime berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa dengan nilai t hitung (-7,292) > t tabel (1,679) dan signifikansi 0,002 < 0,05. Selain itu, nilai Adjusted R² sebesar -0,730 menunjukkan bahwa 73% variasi kepercayaan dipengaruhi cyber crime. Temuan ini menegaskan bahwa meningkatnya ancaman cyber crime menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap keamanan layanan e-banking BSI. Kata Kunci: cyber crime, kepercayaan mahasiswa, e-banking, BSI. Abstract Digital transformation in the banking sector has introduced electronic banking (e-banking) services that facilitate online transactions for customers. However, the rise in cybercrime cases raises concerns about data security and user trust, including students as active users. This study aims to analyze the influence of cybercrime on the trust of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu students in using Bank Syariah Indonesia (BSI) e-banking services. The research method used is quantitative with an associative approach. The research sample consisted of 46 students of the Islamic Banking Study Program, class of 2022, selected using a census technique. Primary data were obtained through a 1–5 Likert scale questionnaire, while secondary data were obtained from related literature. Data analysis was performed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests (normality, linearity, heteroscedasticity), simple linear regression, t-tests, and coefficient of determination (R²) using SPSS. The results of the study indicate that cybercrime has a negative and significant effect on student trust with a calculated t value (-7.292) > t table (1.679) and a significance of 0.002 < 0.05. In addition, the Adjusted R² value of -0.730 indicates that 73% of the variation in trust is influenced by cybercrime. This finding confirms that the increasing threat of cybercrime reduces student trust in the security of BSI e-banking services. Keywords: cyber crime, student trust, e-banking, BSI.

Tinjauan atas Kewenangan Pengadilan dan Status Hukum Perkawinan setelah Menikah Menurut Hukum Islam Sibarani, Asiroht Can Sauli; Hisar Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61981

Abstrak Tulisan ini menganalisis kewenangan pengadilan dan status hukum perkawinan pasangan Islam yang berpindah agama setelah menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur akibat hukum dari perpindahan agama, sehingga menimbulkan vacuum legis dan perbedaan tafsir di kalangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut tetap berada pada Pengadilan Agama apabila akad nikah dilangsungkan menurut hukum Islam, meskipun salah satu pihak berpindah agama. Status perkawinan tidak batal secara otomatis karena murtad, melainkan tetap sah hingga ada putusan pengadilan. Pandangan fikih klasik yang menempatkan murtad sebagai pembatal akad berbeda dengan hukum positif Indonesia yang menekankan prosedur formal demi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi melalui amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau peningkatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tidak hanya bergantung pada yurisprudensi. Kata Kunci: Perceraian, Perpindahan Agama, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Yurisprudensi Abstract This article examines the jurisdiction of the court and the legal status of marriages involving Muslim couples who convert to another religion after marriage, analyzed from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The problem arises because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 does not explicitly regulate the legal consequences of religious conversion, thereby creating a vacuum legis and divergent interpretations among judges. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through literature review. The sources analyzed include Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court decisions, and classical Islamic jurisprudence. The findings indicate that absolute jurisdiction remains with the Religious Courts as long as the marriage was conducted under Islamic law, even if one spouse later converts. The marriage does not automatically dissolve due to apostasy but remains valid until a court decision is issued. The contrast between classical fiqh and Indonesian positive law highlights the need to strengthen regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of religious freedom. Keywords: Divorce, Religious Conversion, Islamic Law, Religious Court, Jurisprudence

MEMAHAMI HUKUM ISLAM MELALUI WAHYU (AL-QUR’AN) Umar Laila; Abdul Halim Talli; Muhammad Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58826

Abstrak Penelitian ini bertujuan memahami hukum Islam secara mendalam melalui wahyu Al‑Qur’an dengan dua focus padapendekatan-pendekatan tafsir-ushul yang mencakup hermeneutik mantuq mafhum, analisis struktur naratif‑retorik, serta pendekatan rasional-normatif berdasarkan maqāṣid dan ijtihād; serta tantangan serta relevansi pemahaman hukum Islam kontemporer melalui studi kasus fatwa digital, reformasi keluarga, dan perumusan hukum berbasis kemaslahatan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data diperoleh dari analisis teks Al‑Qur’an, literatur klasik & modern, dokumen fatwa, serta regulasi kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi mazhab klasik dengan pendekatan ijtihād‑maḳāṣid mampu menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam ranah gender, HAM, dan teknologi. Validasi dilakukan melalui triangulasi akademik (diskusi ahli, verifikasi teks, dan peer review). Rekomendasi penelitian ini mendorong pengembangan tafsir hukum yang responsif dan dinamis terhadap permasalahan kekinian. Kata Kunci: hermeneutik; ijtihād‑maqāṣid; fatwa digital; reformasi keluarga; maslahah Abstract This study aims to deepen the understanding of Islamic law through the revelation of the Qur’an by focusing on two main areas interpretative methodologies including mantuq mafhum hermeneutics, narrative‑rhetorical text analysis, and rational‑normative approaches based on maqāṣid and ijtihād; and challenges and relevance of contemporary Islamic legal understanding through case studies of digital fatwas, family law reform, and benefit-based legal formulation. Employing a qualitative-descriptive method, data were collected from Qur’anic text analysis, classical and modern literature, fatwa documents, and contemporary legal regulations. The results demonstrate that integrating classical legal schools with ijtihād- maqāṣid approaches can bridge the gap between the revealed text and modern legal needs, particularly in areas of gender, human rights, and technology. Validation was conducted through academic triangulation (expert consultation, textual verification, and peer review). This research recommends developing responsive and dynamic legal exegesis to address current issues effectively. Keywords: hermeneutics; ijtihād‑maqāṣid; digital fatwa; family law reform; maslahah

SHARIAH INSURANCE AS AN ALTERNATIVE CHOICE FOR NON-MUSLIM COMMUNITIES IN INDONESIA: 1. History of Insurance in Indonesia 2. Basic Concept of Shariah Insurance 3. Shariah Insurance as an Alternative Across Religions Zulfah Jannatul Karimah; Rifa Nur Alifah; Qomarul Huda
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58834

Abstrak Asuransi syari’ah tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi juga menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat non-muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan asuransi syari’ah sebagai pilihan perlindungan risiko lintas agama. Metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dipilih untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non-muslim terhadap produk asuransi syari’ah. hasil penelitian menujukkan bahwa penerimaan masyarakat non-muslim terhadap asuransi syari’ah dipengaruhi oleh presepsi, pemahaman, dan kebutuhan finansial mereka. Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya edukasi dan promosi yang menyebabkan asuransi konvensional lebih banyak dikenal. Dengan demikian, asuransi syari’ah dapat menjadi alternatif yang menarik dan beretika bagi masyarakat lintas agama apabila didukung dengan sosialisasi dan promosi yang efektif. Kata Kunci: Asuransi Syari’ah, Non-Muslim Abstract Shariah insurance is not only in demand by Muslims, but also an alternative choice for non-Muslim communities in Indonesia. This research aims to describe shariah insurance as an interfaith risk protection option. Descriptive qualitative method through literature study was chosen to identify the factors that influence non-Muslims' interest in shariah insurance products. The results showed that non-Muslims' acceptance of shariah insurance is influenced by their perception, understanding, and financial needs. The main obstacle that is often faced is the lack of education and promotion which causes conventional insurance to be more widely known. Thus, shariah insurance can be an attractive and ethical alternative for interfaith communities if supported by effective socialization and promotion. Keywords: Insurance, Non-Muslims

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA