cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 33   34   35   36   37 
DIMENSI TERSEMBUNYI MEREK HALAL MEMERIKSA PERAN PENGHEMATAN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN Akbar; Sirajuddin; Murtiadi Awaluddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60204

Abstract

Abstrak Pertumbuhan industri halal global mendorong semakin banyaknya produk berlabel halal yang beredar di pasar. Namun, dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat yang tampak secara eksplisit melalui label halal. Penelitian ini membahas secara mendalam dimensi tersembunyi dari merek halal, khususnya peran penghematan yang sering kali tidak disadari namun memengaruhi perilaku konsumen. Dimensi tersembunyi tersebut meliputi efisiensi psikologis, persepsi kesehatan dan kualitas, penghematan waktu, serta penghindaran risiko sosial. Konsumen memandang produk halal sebagai pilihan yang lebih hemat dalam jangka panjang karena diyakini dapat mengurangi risiko kesehatan, memberikan rasa aman, dan mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa perlu verifikasi berulang terhadap produk lain. Selain itu, faktor keberkahan dan kepatuhan terhadap prinsip agama juga menjadi pertimbangan psikologis yang dianggap membawa nilai ekonomi tersendiri bagi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran merek halal sebaiknya tidak hanya menonjolkan aspek kehalalan semata, tetapi juga mengomunikasikan nilai tambah berupa efisiensi dan penghematan, baik dalam aspek waktu, biaya, maupun kualitas hidup. Dengan memahami dimensi tersembunyi ini, pelaku usaha dapat mengembangkan pendekatan pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim modern. Kata Kunci: Merek Halal, Penghematan, Keputusan Pembelian, Dimensi Tersembunyi, Konsumen Muslim   Abstract The growth of the global halal industry has led to an increasing number of halal-labeled products on the market. However, in the process of making purchasing decisions, consumers do not only consider aspects of sharia that appear explicitly through halal labels. This study takes an in-depth look at the hidden dimensions of halal brands, particularly the role of savings that often go unnoticed but influence consumer behavior. These hidden dimensions include psychological efficiency, perceived health and quality, time savings, and social risk aversion. Consumers perceive halal products as a more economical choice in the long run because they are believed to reduce health risks, provide a sense of security, and speed up the decision-making process without the need for repeated verification of other products. In addition, the factor of blessing and compliance with religious principles is also a psychological consideration that is considered to bring its own economic value to consumers. This study concludes that the marketing strategy of halal brands should not only emphasize the halal aspect, but also communicate the added value of efficiency and savings, both in terms of time, cost, and quality of life. By understanding this hidden dimension, businesses can develop more effective marketing approaches that suit the needs of modern Muslim consumers. Keywords: Halal Brand, Savings, Purchase Decision, Hidden Dimension, Muslim Consumer
WA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA 220/PDT.G/2024/PA.SMI Padlan Padilah; Oyo Sunaryo Mukhlas; Ramdani Wahyu Sururie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60341

Abstract

Abstrak Wanprestasi dalam akad mudharabah merupakan isu yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa wanprestasi pada akad mudharabah. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati dengan mudharabah. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian dan addendum yang telah dibuat. Pada awalnya, Pengadilan Agama Sukabumi menolak gugatan secara verstek, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang menerima permohonan kasasi penggugat. Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima secara verstek, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabi dan penerapan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian Syariah. Kasus ini juga menegaskan bahwa para pihak dalam akad mudharab harus memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati guna menjaga keadilan dan hubungan bisnis yang damai sesuai dengan hukum Syariah. Kata kunci : Akad Mudharabah, Analisis Perkara, Wanprestasi.   Abstract Default in mudharabah contracts is a significant issue in sharia economic practice, especially regarding the implementation of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze aspects of sharia economic law in case 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, which involves a dispute over default in mudharabah contracts. This study uses a normative juridical method with a case approach to understand the application of sharia principles in resolving these disputes. The results of the analysis show that the defendant Ari Sudarjat Sofarulloh committed a breach of contract by not fulfilling his obligations in accordance with the financing agreement agreed with the mudharabah. The Plaintiff sued the Defendant for not returning the business capital along with the profits promised in the agreement and addendum that had been made. Initially, the Sukabumi Religious Court rejected the lawsuit in verstek, but the decision was overturned by the Bandung Religious Court which accepted the plaintiff's cassation request. In the appeal decision, the judge decided that the plaintiff's application could not be legally accepted, but also ordered the defendant to pay court costs. In conclusion, this case highlights the importance of clarity and consistency in the implementation of mudharabi contracts and the application of the principles of Islamic jurisprudence in disputes regarding obligations in Sharia agreements. This case also emphasizes that the parties to a mudharab contract must ensure that their obligations are fulfilled in accordance with the agreed terms in order to maintain fairness and peaceful business relations in accordance with Sharia law. Keywords: Case Analysis, Default, Mudharabah Agreement.
Implementasi Sistem Ujrah Dalam Peer To Peer Lending Syariah Sebagai Upaya Pencegahan Riba: Tinjauan Maqashid Syariah Dannizar Azka Taftazani Arsal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60356

Abstract

Abstrak Studi ini meneliti implementasi sistem ujrah dalam platform pembiayaan berbasis teknologi Peer to Peer (P2P) lending syariah sebagai strategi untuk menghindari praktik riba di Indonesia. Seiring berkembangnya sektor financial teknologi (fintech) syariah, mekanisme ujrah yang didasarkan pada akad wakalah bi al-ujrah menjadi landasan utama bagi penyedia dana untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang mereka berikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan cara kerja ujrah dalam P2P lending syariah, dengan sumber data berupa literatur akademik dan regulasi terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep P2P lending syariah menghambat adopsi sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ujrah dapat memperkuat inovasi fintech syariah untuk mencegah riba, sembari meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pembiayaan halal. Sistem ujrah tidak hanya mendukung perluasan akses keuangan syariah, tetapi juga mempromosikan inklusi keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, ujrah menjadi solusi efektif untuk mengatasi transaksi berbasis riba, memperkuat ekosistem keuangan syariah, dan mendorong literasi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci: Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, Ujrah.   Abstract This study examines the implementation of the ujrah system in Sharia-based Peer-to-Peer (P2P) lending platforms as a strategy to avoid riba (usury) practices in Indonesia. As the Islamic financial technology (fintech) sector continues to grow, the ujrah mechanism based on the wakalah bi al-ujrah contract serves as a fundamental framework that allows fund providers to receive compensation in accordance with Sharia principles, representing a fair return for the services they render. This research adopts a descriptive-analytical approach to explain how ujrah operates within Sharia P2P lending, drawing upon academic literature and relevant regulations, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022. However, the limited public understanding of the Sharia P2P lending concept poses a challenge to its broader adoption. Therefore, this study analyzes how ujrah can strengthen Sharia fintech innovation to prevent riba while simultaneously increasing public awareness through education on halal financing. The ujrah system not only supports the expansion of access to Sharia-compliant financial services but also promotes financial inclusion aligned with the objectives of maqashid sharia. Thus, ujrah emerges as an effective solution to eliminate riba-based transactions, reinforce the Islamic financial ecosystem, and foster sustainable financial literacy in Indonesia. Keywords: Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, Ujrah.
BALANCING FAITH AND COMMERCE: MAQASID ANALYSIS OF COFFEE SHOP OPERATING HOUR REGULATION IN ACEH Munadiati; Kurlillah, Anis; Bahri, Eni Haryani; Zulhilmi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60545

Abstract

Abstract In Aceh, Indonesia, Governor's Circular SE-11286 regulates coffee shop operating hours aiming to strengthen Islamic Sharia compliance. This policy sparks tension with the crucial role these businesses play in local commerce, employment, and community engagement across key hub (e.g., Langsa, Lhokseumawe) and destination (e.g., Banda Aceh) cities. This article investigates the balance between faith-based regulation and economic vitality. Employing a public policy research approach with interpretive analysis, the study evaluates SE-11286 through the Maqasid al-Shariah framework, conceptualized systemically, examining policy articulation, social construction, and socio-economic impacts. Findings indicate significant challenges in aligning the regulation with holistic Maqasid principles. The policy's focus potentially prioritizes aspects of Hifz al-Din while disproportionately compromising Hifz al-Mal negatively impacting livelihoods and the function of coffee shops as vital economic and social hubs. The study concludes that effective Sharia-informed governance requires a comprehensive Maqasid application, balancing diverse objectives and necessitating thorough socio-economic impact assessments prior to implementation. This research provides critical implications for formulating ethically grounded and economically sustainable regulations within contemporary Islamic contexts. Keyword: Maqasid al-Shariah, Public Policy, Coffee Shops, Economic Regulation, Aceh
LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BAGI ANAK DI BAWAH UMUR Retna Amalia; Sulistina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60650

Abstract

Abstrak Sepeda listrik merupakan kendaraan yang sangat di butuhkan oleh manusia dalamkehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sepeda listrik bagi anak di bawah umur dan bentuk implementasi penggunaan sepeda listrik telah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif (Normatif law research). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue approach), dan pendekatan Konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa di Indonesia Penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur belum memiliki pengaturan hukum yang tegas dan implementasi penggunaan sepeda listrik masih belum sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian perlu adanya penganturan hukum yang sesuai untuk mengatur akan legalitas pengguna sepeda listrik di indonesia dan juga mengimplementasikan penggunaan sepeda listrik yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Bagi pemerintah perlukan tindakan nyata berupa penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Bagi orang tua seharusnya tidak hanya menyediakan fasilitas kendaraan untuk anak. Kata Kunci: Anak di bawah umur, Legalitas, Sepeda Listrik   Abtract Electric bicycles are vehicles that are very much needed by humans in their daily lives. This research aims to understand the use of electric bicycles for minors and whether the implementation of electric bicycle use is in accordance with legal regulations in Indonesia. The type of research used in this study is normative legal research. This research employs a statute approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is found that in Indonesia, the use of electric bicycles by minors does not have strict legal regulations and the implementation of electric bicycle use is still not in accordance with legal rules. Therefore, there is a need for proper legal regulations to govern the legality of electric bicycle users in Indonesia and to implement the use of electric bicycles in accordance with legal rules in Indonesia. For the government, concrete actions are needed in the form of stricter law enforcement against violations of electric bike usage by minors. For parents, it should not only be about providing transportation facilities for their children. Keywords: Underage child, Legality, Electric Bicycle.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rifka Nurtoyyibah; Sulistina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60689

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence (AI), serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks tersebut. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya musik berbasis AI hanya dapat diberikan apabila terdapat peran aktif manusia sebagai pencipta yang memenuhi unsur originalitas dan kendali kreatif. AI dalam hal ini dianggap sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekosongan hukum, potensi pelanggaran hak cipta, dan ketiadaan pedoman yang jelas dari otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta strategi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan hak cipta di era digital. Kata kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Musik, Perlindungan Hukum, UU No. 28 Tahun 2014   Abstract This research aims to analyze the form of legal protection for copyright of musical works created with the assistance of Artificial Intelligence (AI), as well as to identify the legal challenges arising in this context. The legal issue addressed in this study is the absence of explicit regulations in Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding works generated by AI. This research adopts a normative juridical method, using statutory and literature approaches.The findings indicate that legal protection for AI-generated musical works can only be granted if there is active human involvement as the creator who fulfills the elements of originality and creative control. In this case, AI is regarded merely as a tool, not a legal subject. The main challenges include regulatory gaps, potential copyright infringement, and the lack of clear technical guidelines from relevant authorities. Therefore, regulatory reform and adaptive legal strategies are necessary to ensure legal certainty and fairness in the protection of copyright in the digital era. Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Music, Legal Protection, Law No. 28 of 2014.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Rian Silhatunnayati; Mushafi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60818

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PHK sepihak sering memicu ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dokumen hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui prosedur tertentu, termasuk perundingan bipartit, mediasi, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila perusahaan melakukan PHK sepihak secara melawan hukum, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa pesangon dan hak lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran semua pihak mengenai kewajiban serta hak dalam hubungan kerja. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK Sepihak, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial.   Abstract This study aims to analyze the legal validity of unilateral termination of employment under Indonesian labor law. Unilateral termination frequently causes uncertainty and injustice for workers, despite regulations that provide protection of labor rights. This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources include Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and other relevant legal documents. The findings indicate that unilateral termination carried out without lawful grounds and procedures contradicts the principles of justice and legal certainty. Termination of employment must follow specific procedures, including bipartite negotiation, mediation, or settlement by an industrial relations dispute resolution institution. If an employer carries out unlawful unilateral termination, the worker is entitled to compensation such as severance pay and other rights. This study emphasizes the need for consistent law enforcement and awareness among all parties regarding their rights and obligations within employment relationships. Keywords: Termination of Employment, Unilateral Dismissal, Labor Law, Legal Protection, Industrial Relations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLITIK UANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 523 UU 7/2017 Nazil Mahazin; Ismail Marzuki
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60912

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi dan mengabaikan prinsip pemilu yang luber serta jurdil. Tujuan kajian meliputi analisis unsur-unsur tindak pidana politik uang sesuai Pasal 523, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan hambatan dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Data dihimpun melalui studi kepustakaan atas peraturan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan Pasal 523 memuat sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih demi memengaruhi pilihan, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pemidanaan dapat dikenakan jika terpenuhi unsur kesengajaan, pemberian atau janji, serta tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Penegakan hukum terkendala minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum, dan intervensi politik. Penelitian merekomendasikan peningkatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga guna mengurangi praktik politik uang dalam proses pemilu. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum   Abstract This study examines the criminal liability of perpetrators of money politics in general elections based on Article 523 of Law Number 7 of 2017. Money politics is considered a serious violation that undermines the integrity of democracy and disregards the principles of free, fair, and honest elections. The objectives of the study include analyzing the elements of political money crimes under Article 523, forms of criminal liability, and obstacles in law enforcement. The approach used is normative legal research with analysis of legislation and legal concepts. Data was collected through a literature review of regulations, literature, and court decisions related to the topic. The study results show that Article 523 imposes criminal sanctions on parties who intentionally give or promise money or other material benefits to voters to influence their choices, whether during the campaign period, the quiet period, or on election day. Criminal penalties may be imposed if the elements of intent, giving or promising, and the purpose of influencing voters' choices are met. Law enforcement is hampered by a lack of evidence, low legal awareness, and political interference. The study recommends increased oversight, political education, and inter-agency coordination to reduce money politics in the electoral process. Keywords: Criminal Liability, Money Politics, General Elections, Law Enforcement
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Zulfa Firliyani; Musahfi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60929

Abstract

Abstrak Tindak pidana pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP (Pasal 148–151) dan secara lebih khusus dalam UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 488–554). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam undangundang, kecuali bagi yang tidak cakap secara hukum atau tidak sehat rohani. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Hukum Pemilu, Hukum Pidana, Pemilihan Umum   Abstract Election crimes are a crucial element in enforcing election law in Indonesia. This study aims to determine the classification of acts that constitute election crimes according to positive law in Indonesia and the criminal liability of perpetrators based on Law Number 7 of 2017. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that provisions regarding election crimes are regulated in the Criminal Code (Articles 148–151) and more specifically in Law Number 7 of 2017 (Articles 488–554). A person can be held criminally responsible if they have fulfilled the elements of an unlawful act regulated in the law, except for those who are legally incompetent or insane. Thus, law enforcement against perpetrators of election crimes provides legal certainty and protection for a clean and fair democratic process. Keywords: Electoral Crime, Criminal Liability, Law Enforcement, Law Number 7 of 2017, Election Law, Criminal Law, General Election.
KONSTRUKSI HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING PENGELOLA LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT SWASTA Christian Hadi Natanael Sinaga; Sigar P. Berutu
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60971

Abstract

Abstrak Pengelolaan limbah medis di rumah sakit swasta sering melalui kerja sama dengan perusahaan outsourcing. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan pelanggaran terhadap standar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis, mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan outsourcing belum secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum dalam peraturan pidana lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan kontraktual oleh rumah sakit, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal, meliputi perluasan cakupan subjek hukum mencakup pihak outsourcing, perumusan norma adaptif terhadap sistem kontraktual, penyusunan sanksi pidana yang proporsional terhadap korporasi dan pengurusnya, serta penyempurnaan regulasi teknis melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Konstruksi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dalam menghadapi tantangan era outsourcing, sekaligus menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik layanan kesehatan modern. Kata Kunci: Outsourcing, Limbah Medis, Hukum Pidana Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporasi   Abstract Medical waste management in private hospitals is often carried out through collaborations with outsourcing companies. However, in practice, many violations of hazardous and toxic waste management standards (B3) are found, which have serious impacts on the environment and public health. This study aims to analyze the forms of criminal liability for outsourcing companies managing medical waste, identify obstacles to law enforcement, and formulate an ideal environmental criminal law framework to address these issues. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and case studies. The results indicate that outsourcing companies are not yet explicitly recognized as legal subjects in applicable environmental criminal regulations. Furthermore, weak contractual oversight by hospitals, difficulties in proving corporate wrongdoing, and the low capacity of law enforcement officials contribute to significant obstacles in the law enforcement process. Therefore, an ideal environmental criminal law framework is needed, encompassing expanding the scope of legal subjects to include outsourcing parties, formulating adaptive norms for the contractual system, developing proportionate criminal sanctions for corporations and their managers, and refining technical regulations through government regulations or ministerial regulations. This construction is expected to strengthen the effectiveness of environmental criminal law enforcement in facing the challenges of the outsourcing era, while also becoming an environmental protection instrument that is more responsive to developments in modern healthcare practices. Keywords: Outsourcing, Medical Waste, Environmental Criminal Law, Corporate Liability

Page 35 of 40 | Total Record : 395

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue