Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: 1) inclusive education, 2) sustainable development, 3) conflict and peace building, 4) elite and social movement, 5) gender politics and identity, 6) digital society and disruption, 7) civil society, 8) e-commerce and new market, 9) community development, 10) politics, government, and public policy, 11) media and social transformation, 12) democracy, globalization, radicalism, and terrorism, 13) local culture, 14) lifestyle and consumerism, 15) revolution of industry 4.0
Articles
255 Documents
<![CDATA[Dukungan Jepang terhadap UN Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Perempuan Pada Saat Pandemi Co – Vid 19 ]]>
<![CDATA[ZALIA SAFA MAURA]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v3i2.3321
<![CDATA[This research discusses about Japan’s contribution to The United Nations that focused on UN Women in dealing with violence against woman. According data from Un Women’s about violence woman during lockdown , terdapat kenaikan data sebesar 75% during pandemic Co – Vod 19. So for against this problem, UN Women takes some actions for measure against violence woman in Co-Vid 19.Japan, a country that is active in activities to reduce violence against women in activities carried out by UN Women, has also actively contributed to preventing women's violence during the Co-Vid 19 pandemic. Japan’s promotion about “Human Security” for global is expected to be able and attract sympathies from others countries in the world and they will firm in making policies regarding human security especially protection of women in their country.. with this situation, Japan contributes to other countries whose societies are affected by violence against women during co-vids 19.Penelitian ini membahas tentang kontribusi Jepang terhadap PBB yang berfokus pada UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Menurut data dari Un Women tentang kekerasan perempuan saat lockdown, terdapat kenaikan data sebesar 75% selama pandemi Co – Vod 19. Maka untuk mengatasi masalah ini, UN Women mengambil beberapa tindakan untuk tindakan terhadap kekerasan perempuan di Co-Vid 19.Japan, sebuah negara yang aktif dalam kegiatan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dalam kegiatan yang dilakukan oleh UN Women, juga aktif berkontribusi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Co-Vid 19. Promosi Jepang tentang “Human Security” secara global diharapkan dapat menarik simpati dari negara-negara lain di dunia dan mereka akan tegas dalam membuat kebijakan mengenai keamanan manusia khususnya perlindungan perempuan di negara mereka. negara yang masyarakatnya terkena dampak kekerasan terhadap perempuan selama covid 19.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN BAPPEBTI DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI ASSET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fauzia Suhendry Sikumbang]]>;
<![CDATA[Sri Damayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v3i2.8288
<![CDATA[Today, technological developments are increasingly rapid to provide convenience for the public in accessing all digital developments. There are many phenomena that occur in this metavese era that are very interesting, one of which is Blockchain. Blockchain is a technology that is used as a storage system or digital data bank that is connected with cryptography. In this study, the author uses a descriptive qualitative approach. In addition, the authors take secondary data which is a source of data for a study obtained by researchers indirectly through intermediary media, or supporting data sources that are related to the theme of this research. In the Crypto Asset Trading regulations issued by CoFTRA in 2021, it is clear that CoFTRA has made efforts to make regulations where there is a registration scheme for prospective physical crypto asset traders, approval requirements for prospective crypto physical trading business actors, and how the mechanism of physical asset trading is cryptocurrencies as well as proper customer arrangements in the physical trading of crypto assets.Dewasa ini, perkembangan teknologi kian pesat hingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses segala perkembangan digital. Ada banyak fenomena yang terjadi pada era metavese ini yang sangat menarik perhatian, salah satunya adalah Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif diskriptif. Selain itu penulis mengambil data sekunder yang merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau sumber data penunjang yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam peraturan Perdagangan Aset Kripto yang dikelurkan oleh Bappebti tahun 2021 sudah terlihat jelas bahwa Bappebti telah berupaya dalam membuat regulasi dimana sudah adanya skema pendaftaran bagi calon pedagang fisik aset kripto, persyaratan persetujuan terhadap calon pelaku usaha perdagangan fisik kripto, dan bagaimana Mekanisme dari perdagangan fisik aset kripto serta pengaturan pelanggan yang layak dalam perdagangan fisik aset kripto.]]>
<![CDATA[RESPONSIVENESS OF THE TRANSPORTATION AGENCY IN THE SERVICE OF PUBLIC STREET LIGHTING IN PEKANBARU CITY ]]>
<![CDATA[Nadila Saumitri]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v3i2.7356
<![CDATA[One of the road equipment that must be installed is public street lighting. In its implementation, lighting for public roads must be managed properly by those who have the authority to manage it. In this research, the Pekanbaru City Transportation Service is an agency that has duties and functions in providing Public Street Lighting (PJU) services in Pekanbaru City. In the implementation of this public street lighting service, several obstacles are often encountered for the Pekanbaru City Transportation Service. This study looks at the responsiveness of the Pekanbaru City Transportation Service in providing lighting services for public roads, as well as the variables that hinder the Pekanbaru City Transportation Service's ability to respond to issues regarding lighting for public roads in Pekanbaru City. The researcher saw the responsiveness of the Pekanbaru City Transportation Service with the Responsiveness indicator by Agus Dwiyanto. By using a qualitative research method approach and a descriptive approach to conduct research related to this situation. Research findings about the responsiveness of the Department of Transportation in public street lighting services in Pekanbaru City are still not optimal. Then there are several obstacles in the implementation of public street lighting services in Pekanbaru City. Salah satu perlengkapan jalan yang harus dipasang adalah penerangan jalan umum. Dalam penyelenggaraannya, Penerangan untuk jalan umum wajib dikelola dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelolanya. Dalam penelitian ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjadi instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Pekanbaru. Dalam penyelenggaraan pelayanan penerangan jalan umum ini masih kerap ditemui beberapa kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini melihat ketanggapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan penerangan untuk jalan umum, serta variabel-variabel yang menghambat kemampuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menanggapi persoalan mengenai penerangan untuk jalan umum di Kota Pekanbaru. Peneliti melihat responsivitas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan indikator Responsivitas oleh Agus Dwiyanto. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif melakukan penelitian terkait situasi ini. Temuan pen elitian tentang ketanggapan Dinas Perhubungan dalam pelayanan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Kemudian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SEKEPULAUAN NIAS ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardy Rafian]]>;
<![CDATA[Sri Endang Putri Zagoto]]>;
<![CDATA[Muhammad Ardy Rafian Nasution]]>;
<![CDATA[Irsad Irsad]]>;
<![CDATA[Cut Rizka Al Usrah]]>;
<![CDATA[Khairul Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.9689
<![CDATA[This study uses secondary data using panel data analysis tools, which consist of time series data for the 2015-2021 period and cross-sectional data for 5 regencies/cities on the Nias Islands. The analytical model used in this study to estimate the panel data regression model is the fixed effect model. the results in a study with a significance level of 5% show that (1) the unemployment variable has a significant effect on the poverty rate; (2) the population growth variable has a significant effect on the poverty rate.Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel, yang terdiri dari data deret waktu selama periodel 2015-2021 dan data cross section 5 kabupaten/kota di kepulauan Nias. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan Fixed Effect Model. Hasil dalam penelitian dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (2) variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.]]>
<![CDATA[Failure of a Popular Legislative Candidate: a Case Study in Rias Village ]]>
<![CDATA[M. Akmal]]>;
<![CDATA[Khairul Amin]]>;
<![CDATA[Halik Halik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v3i2.10404
<![CDATA[This study aims to describe the failure of the legislative candidate in the 2019 election in Rias village, Toboali District, Southern Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. This study is based on the fact that Rias village is one of the villages that has a very large number of fixed voters, even the largest in the Southern Bangka district. However, despite a large number of voters, there is still not a single member of the community of Rias Village who has succeeded in becoming a legislative councilor. This study focuses on two key points: how communities perceive candidates' failures and what factors contribute to their failure. The method used in this study is a qualitative one with a descriptive approach, with data obtained from in-depth interviews. The study shows that there are five factors that cause the failure of popular legislative candidates in Rias Village, i.e., political constellation, public political behavior, political actors, successful teams, and political costs. The community also had a notion that the same thing happened as a factor in the failure of a legislative candidate in Rias Village.]]>
<![CDATA[RETHINKING OF LOCAL ELECTION IN THE UNITARY STATE: A STUDY OF INDONESIA’S POLITICS ]]>
<![CDATA[Siti Mutiah Setiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.9886
<![CDATA[The election is very much associated with democracy. As Indonesia is constitutionally democratic the country is also committed to holding the election regularly. However, as Indonesia is a unitary state, identifying local elections with dmocratization might be questionable. This study was a research-based articl on Indonesia’s politics today. A thorough observation of the local election showed that from the perspectiv of economics, the local election was identical to wasting finansial and time energy. In the long run, it may put the country at risk of disintegration from the standpoint of politics. Due to the weaknesses of a local election, the main question is why the Government institutionalizd local polls. Thus, the result revealed that the local election as a means of recruiting local government leaders was worth dismantling and recommended to be replaced by a tight selection of administrative requirements.Pemilu sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Karena Indonesia secara konstitusional demokratis, negara ini juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu secara teratur. Namun, karena Indonesia adalah negara kesatuan, mengidentifikasi pemilihan kepala daerah dengan demokratisasi mungkin patut dipertanyakan. Artikel ini merupakan artikel berbasis riset tentang politik Indonesia saat ini. Pengamatan menyeluruh terhadap pilkada menunjukkan bahwa dari segi ekonomi, pilkada identik dengan pemborosan dana dan tenaga waktu. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menempatkan negara pada risiko disintegrasi dari sudut pandang politik. Karena kelemahan pilkada, pertanyaan utamanya adalah mengapa Pemerintah melembagakan pilkada. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkada sebagai sarana rekruitmen pimpinan pemerintah daerah layak dibongkar dan direkomendasikan untuk diganti dengan seleksi persyaratan administrasi yang ketat.]]>
<![CDATA[TAHFIDZ AL QURAN CLASS: RELIGION COMMODIFICATION AND POPULAR CULTURE IN MUSLIM MIDDLE CLASS ]]>
<![CDATA[Rholand Muary]]>;
<![CDATA[Puteri Atikah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10097
<![CDATA[The purpose of this study was to learn about the practice of religion commodification in the Al-Quran tahfidz program, as well as the strategies used to capture the middle-class Islamic market. The study was carried out in North Sumatra Province, specifically in Medan and the Deli Serdang. This study conducted in three schools are the Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyah (YPSA), Rumah Tahfidz al Irsyad, and the Markaz Tahfiz Ali Syamsi. The research method used is a qualitative research method, which researchers believe is capable of exploring and describing data about the practice of religion commodification and marketing strategies in the Al-Quran tahfidz program. According to this study, a new Islamic middle class group emerged in post-New Order Indonesia. The emergence of a new Muslim middle class has resulted in a consumption pattern that differs from that of previous generations. They want to enjoy modernity while maintaining their Muslim piety. Capitalism responds well to this circumstance, resulting in the commodification of religion. Finally, the Islamic middle class's consumption pattern is currently a culture of including children in the Al-Quran tahfidz program. This culture paved the way for the establishment of Al-Quran tahfidz educational institutions. This consumption pattern is inextricably linked to the role of popular culture in the mass media in the creation of Islamic popular culture.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek komodofikasi agama pada program tahfidz Al Quran dan strategi yang digunakan untuk merebut pasar kelompok Islam menengah. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun tiga fokus lokasi penelitian ini antara lain Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyah (YPSA), Rumah Tahfidz al Irsyad, serta Markaz Tahfiz Ali Syamsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang dianggap peneliti bisa menggali dan mendeskripsikan data tentang praktek komodifikasi agama dan strategi pemasaran dalam program tahfidz Al Quran. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa muncul kelompok kelas menengah Islam baru di Indonesia pasca Orde Baru. Kemunculan kelas menengah Muslim baru ini memiliki pola konsumsi yang relative berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka ingin menikmati moderenitas, tapi tanpa meninggalkan kesalehannya sebagai seorang Muslim. Kondisi inilah yang direspon dengan baik oleh kapitalisme sehingga melahirkan komodifikasi agama. Kesimpulannya pola konsumsi kelas menengah Islam ini saat ini budaya mengikutsertakan anak dalam program tahfidz Al Quran. Budaya ini kemudian membuka peluang akan munculnya lembaga pendidikan tahfidz Al Quran. Pola konsumsi ini tidak lepas dari peran budaya popular di media massa yang menciptakan budaya popular Islam.]]>
<![CDATA[Fenomena Childfree Dalam Perspektif Masyarakat Batak ]]>
<![CDATA[Feriel, Sembiring Amelia]]>;
<![CDATA[Muary, Rholand]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 4 No. 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.9904
<![CDATA[The emergence of the child-free phenomenon in Indonesia where the community is still guided by existing cultural values, does not adhere to child-freedom in forming a family. People believe that the purpose of marriage is to give birth to the next generation of families, even the term "many children is a lot of fortune" until now has been used as jargon for Indonesian people. One of them is in the Batak community who still adhere to the value principles of hagabeon, hasangapon, hamoraon. Hagabeon are descendants in Batak society are children born with the aim of continuing the family clan. The importance of descent in Batak society is inseparable from the philosophy of anakkonhi do hamoraon. This study aims to explain the importance of descent for the Batak community and the views of the Batak community in Tarutung City towards the childfree phenomenon. This research is descriptive qualitative using ethnographic and sociological approaches. Sources of data in this study are the results of interviews with several key informants and literature studies that support this research. The results of the study found that in the culture of the Batak people, descent is an important thing in a family. Children are the absolute successors of descendants, especially for boys who have a role to carry on the family clan so that it does not become extinct and is not excluded from the previous family kinship. Apart from being the successor of the family, children will also find their role in every family event. This is what causes the Batak family community to not want child-freeism in their family. Childfree will indirectly eliminate the function and role of the family where so far the family in a sociological view has father, mother and children.Munculnya fenomena childfree di Indonesia di mana masyarakatnya masih berpedoman pada nilai-nilai kebudayaan yang ada, tidak menganut childfree dalam membentuk keluarga. Masyarakat percaya bahwa tujuan dari pernikahan adalah melahirkan generasi penerus keluarga, bahkan istilah banyak anak banyak rejeki hingga sampai saat ini dijadikan jargon bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam masyarakat Batak yang masih memegang nilai pandangan hidup yakni hagabeon, hasangapon, hamoraon. Hagabeon merupakan keturunan dalam masyarakat Batak adalah anak-anak yang lahir dengan tujuan meneruskan marga keluarga. Pentingnya keturunan dalam masyarakat Batak tak terlepas dari filosofi anakkonhi do hamoraon di au. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya keturunan bagi masyarakat Batak dan pandangan masyarakat Batak di Tarutung Kota terhadap fenomena childfree. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan kunci dan studi kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian didapati bahwa dalam budaya masyarakat Batak, keturunan adalah hal penting dalam berkeluarga. Anak adalah penerus keturunan yang sifatnya mutlak terlebih bagi anak laki-laki yang punya peran untuk meneruskan marga (clan) keluarga agar tidak punah dan tidak tersinggirkan dari kekerabatan keluarga yang ada sebelumnya. Selain sebagai penerus keluarga, anak juga akan mendapati perannya dalam setiap acara keluarga. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat keluarga Batak tidak menginginkan paham childfree dalam keluarga mereka. Childfree secara tidak langsung akan menghilangkan fungsi dan peran dari keluarga di mana selama ini keluarga dalam pandangan sosiologis yakni ada ayah, ibu dan anak.]]>
<![CDATA[GENDER AND THE USE OF LOCAL LANGUAGE IN URBAN COMMUNITY ]]>
<![CDATA[Dini Rizki]]>;
<![CDATA[Kurniawati Kurniawati]]>;
<![CDATA[Hanif Hanif]]>;
<![CDATA[M. Zawil Kiram]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10130
<![CDATA[In communicating, the use of local languages tends to be influenced by the gender of the speakers. This includes politeness, vocabulary selection, grammar, and context. The urban community is most potentially affected by modernization which also influences the use of local languages. This study looks at the differences in the use of local languages and the causes of these differences based on the gender of the speakers. This study used a qualitative descriptive method using data collection techniques consisting of observation, in-depth interviews, and Focus Group Discussion (FGD). This research was conducted with the subject of urban communities living in the city of Takengon. The results of this study show that urban women and men use local language differently, especially in terms of their preference in using local language. Urban women tend to be affected by the feeling of wanting to be associated with being modern, while urban men are more affected by the context in which they interact. These results are hoped to add to the literature on the use of local languages that can contribute to language maintenance efforts.Dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa daerah cenderung dipengaruhi oleh gender dari penuturnya. Perbedaan penggunaan bahasa pada gender yang berbeda ini termasuk perbedaan dalam aspek kesopanan, pemilihan kosa kata, tata bahasa, dan konteks. Masyarakat perkotaan paling berpotensi terkena dampak modernisasi yang juga mempengaruhi penggunaan bahasa daerah. Kajian ini melihat perbedaan penggunaan bahasa daerah dan penyebab perbedaan tersebut berdasarkan jenis kelamin penuturnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini dilakukan dengan subjek masyarakat perkotaan yang tinggal di kota Takengon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki perkotaan menggunakan bahasa daerah secara berbeda, terutama dalam hal preferensi mereka dalam menggunakan bahasa daerah. Perempuan urban cenderung dipengaruhi oleh perasaan ingin diasosiasikan dengan modern, sedangkan laki-laki urban lebih dipengaruhi oleh konteks di mana mereka berinteraksi. Hasil ini diharapkan dapat menambah literatur penggunaan bahasa daerah yang dapat berkontribusi dalam upaya pemertahanan bahasa.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF AMENDING THE LAW ON GOVERNING ACEH (LoGA) FROM THE ASYMMETRIC DECENTRALIZATION PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Mukhlis Mukhlis]]>;
<![CDATA[M Nazaruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10697
<![CDATA[The issue of amending Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government is closely related to adjustments to changes in other laws and regulations that have an impact on the implementation of the LoGA. Therefore, efforts to amend the Law On Governing Aceh (LoGA) have become a necessity and problematic. In addition, it is also related to the need to strengthen the regulation on the sustainability of special autonomy funds for Aceh proposed at 2.5% of the National General Allocation Fund to continue development and improve the welfare of the people of Aceh for an indefinite period of time. On the other hand, a more detailed regulation is also needed within the proposed changes to the UUPA to facilitate its implementation in the field so that the authority of the Aceh government in implementing its special and privileged rights in the context of asymmetric decentralization can be better implemented.Isu perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh erat terkait dengan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang undangan lainnya yang berdampak terhadap implementasi UUPA tersebut karena itu upaya perubahan terhadap UUPA menjadi suatu keniscayaan dan problematis, di samping terutama hal itu juga terkait dengan diperlukannya memperkuat keberadaan pengaturan tentang keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang diusulkan sebesar 2,5 % dari flafon Dana Alokasi Umum Nasional untuk melanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh untuk waktu yang tidak terbatas. Di sisi lain juga diperlukan pengaturan yang lebih rinci di dalam UUPA usulan perubahan ini untuk lebih mudah dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga kewenangan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan hak kekhususan dan istimewaannya dalam rangka desentralisasi asimetris lebih dapat diimplementasikan.]]>
