cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
pahlawanjurnal@gmail.com
Phone
+6285250815108
Journal Mail Official
pahlawanjurnal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 5,5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin Alamat E-mail : pahlawanjurnal@gmail.com
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Published by Universitas Achmad Yani
ISSN : 23380853     EISSN : 26859920     DOI : https://doi.org/10.57216/pah
Core Subject : Education,
Education
JURNAL PAHLAWAN memuat isu aktual dibidang pendidikan, Sosial dan Budaya berisi tentang artikel-artikel Ilmiah, baik berupa opini maupun Hasil Penelitian dalam bidang pendidikan
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 205 Documents
 17   18   19   20   21 
Kedudukan Hasil Akuntansi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Sepriani, Dewi; Syaufi, Ahmad
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.66

Abstract

Dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana ini, hasil akuntansi forensik memainkan peran krusial. Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilepaskan dari peran alat bukti yang kuat, salah satunya adalah hasil akuntansi forensik. Oleh karena itu, hasil akuntansi forensik diharapkan mampu memberikan bukti yang kuat dan objektif dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, kendati pentingnya peran hasil akuntansi forensik, masih terdapat berbagai tantangan dalam penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan. Kajian mengenai kedudukan hasil akuntansi forensik sebagai alat bukti ini menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang ada, sekaligus untuk mendukung penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan di era modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akuntansi forensik memiliki kedudukan hukum yang signifikan dalam sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai alat investigasi keuangan, akuntansi forensik memberikan data yang valid dan terstruktur untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan, pola transaksi tidak wajar, serta keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan keuangan. Dan hasil akuntansi forensik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang, karena mampu memberikan analisis objektif, sistematis, dan berbasis data atas transaksi keuangan yang kompleks dan tersembunyi. Kata kunci: akutansi forensik; alat bukti; tindak pidana pencucian uang
Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Kumalasari, Silvia; Erliyani, Rahmida
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.67

Abstract

Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kata kunci: kewenangan pengadilan; akta pencatatan sipil; pembatalan; kepastian hukum
Kedudukan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fatimah, Neneng Emelia; Erliyani, Rahmida
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.68

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan bukti yang sah menurut KUHAP, di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan keterangan signifikan untuk membongkar kejahatan besar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kriteria penetapan seseorang sebagai Justice Collaborator serta mekanisme pemberian penghargaan atas kesaksiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus aktual seperti perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan, khususnya terkait penghargaan dan perlindungan hukum. Penetapan Justice Collaborator harus mempertimbangkan peran pelaku bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Adapun penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Kata kunci: Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana; Kepastian Hukum
Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas Santoso, Hermawan Budi; Mispansyah
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.69

Abstract

Implikasi hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas, khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dari negara berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Secara normatif, terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak ini belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum dari terdakwa, lemahnya implementasi peraturan, tidak tersedianya standar nilai ganti rugi yang baku, serta terbatasnya anggaran negara untuk membayar kompensasi. Selain itu, prosedur yang kompleks dan minimnya peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan informasi turut menghambat pemulihan hak terdakwa. Meskipun ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, realisasinya di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif, termasuk penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi, penguatan lembaga pengawas, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan substantif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.. Kata kunci: Terdakwa Diputus Bebas; Ganti Kerugian; Reformulasi Hukum
Tradisi Pedagi Pada Masyarakat Dayak Pangkodant di Embaong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Purba, Olivia Tarida Tiurma Uli; Zakso, Amrazi; Firmansyah, Haris
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Pangkodant di Embaong yaitu tradisi Pedagi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang terjadinya tradisi Pedagi pada masyarakat Dayak Pangkodant di Embaong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih masyarakat Dayak Pangkodant kepada Penompa (Tuhan) atas segala kesehatan dan berkat yang telah diberikan melalui perantara Pedagi Akek Badol dan Akek Cuer. Tahap pelaksanaan tradisi Pedagi terdiri dari tempat pelaksanaan tradisi Pedagi, Masyarakat mengadakan musyawarah, masyarakat yang mengikuti Tradisi Pedagi di Embaong, dan Penyelenggaraan ritual adat Pedagi di Embaong. Nilai-Nilai dalam tradisi Pedagi pada masyarakat Dayak Pangkodant di Embaong terdiri dari nilai religius, nilai gotong royong, dan nilai budaya.

Page 21 of 21 | Total Record : 205

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol 21 No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 21 No 1 (2025): April 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol 20 No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 20 No 1 (2024): April 2024 Vol. 19 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol 19 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 19 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 18 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol. 18 No. 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 2 (2021): Oktober, 2021 Vol. 17 No. 2 (2021): Oktober, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April, 2021 Vol. 17 No. 1 (2021): April, 2021 Vol 16 No 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 16 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol 16 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol. 16 No. 1 (2020): April, 2020 Vol 15 No 2 (2019): Oktober 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol. 14 No. 1 (2019): April, 2019 Vol 14 No 1 (2019): April 2019 Vol 13 No 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 10 No. 1 (2017): April 2017 More Issue