cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Liantha Adam Nasution
Contact Email
el.ahli@stain-madina.ac.id
Phone
+6281360891493
Journal Mail Official
el.ahli@stain-madina.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. mandailing natal,
Sumatera utara
INDONESIA
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
ISSN : 27222241     EISSN : 2722225X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal El-Ahli adalah Jurnal Hukum Keluarga Islam yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan bulan Desember. Fokus dari jurnal ini mengkaji penelitian dibidang pemikiran hukum islam dan hukukm keluarga islam, baik penelitian literasi ataupun penelitian lapangan. Cakupan kajian jurnal ini dalam bidang pemikiran islam dan pemikiran hukum islam yang berkaitan dengan keluarga, hak asasi manusia, pernikahan, talak cerai, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan shodaqoh.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 144 Documents
 9   10   11   12   13 
AKAD HUTANG PIUTANG PETANI PADI DENGAN PEMILIK PABRIK PENGGILING PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN TONGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Putra, Dedisyah
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.961

Abstract

Abstract The debt-receivable agreement which was originally just a muamalah relationship as usually social creatures and not accompanied by a specific intention or purpose turned out to be a business arena for people who have money to get abundant rice to be stored and when the price has gone up and the harvest season finished, the new rice is sold at a higher price. The study will discuss the implementation of debt-receivable contracts in Panyabungan Tonga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency to clearly know the legal perspective of Islamic law. This research is qualitative with the type of field research. The results of the study illustrate that in the loan agreement the farmer borrows money from the factory owner to work on the fields, the money will be paid with quintals of rice in the harvest season equivalent to 600 thousand cash which is determined by the price by the factory owner. Then if the farmer cannot repay the debt at maturity (harvest), then the farmer must return the debt with an additional 20% at the next harvest, but if the next harvest the farmer still cannot repay the debt, the farmer must add another 20% of the loan principal. so the number is 40%, and so on and of course this practice is not in accordance with Islamic law. Keywords: Rice Farmers, Accounts Receivable, Milling Factory Abstrak Perjanjian hutang-piutang yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu ternyata berubah menjadi ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik dan musim panen telah usai, padi tersebut baru dijual dengan harga yang lebih tinggi. Penelitian akan membahas pelaksanaan akad hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk diketahui secara jelas hukumnya perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa dalam perjanjian hutang-piutang petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi kwintal pada musim panen setara dengan uang 600 ribu yang ditentukan harganya oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 20% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 20% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 40%, begitu seterusnya dan tentu praktik seperti ini belum sesuai dengan hukum Islam. Kata Kuci: Petani Padi, Hutang-piutang, pabrik penggilingan
EKSISTENSI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN Irawan, Ah. Soni
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.968

Abstract

Eksistensi wali dalam akad pernikahan sampai saat ini masih menjadi perdebatan diantara fuqoha’, sebab tidak ada ayat al-Quran yang jelas secara ibarat al-nash menghendaki adanya wali dalam akad pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa keberadaan wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya suatu akad pernikahan, akibatnya perempuan tidak boleh dan tidak sah secara hukum apabila menikahkan dirinya sendiri tanpa restu walinya meskipun ia telah dewasa. Sedangkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah perempuan yang sudah dewasa boleh dan sah menikahkan dirinya sendiri tanpa harus izin walinya, selama perempuan tersebut menikah dengan pasangan yang sekufu, bahkan menurutnya kehadiran wali dalam proses akad nikah sebatas pada hukum mustahab (disenangi), sehingga keberadaan wali tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah. Masing-masing pandangan yang dikemukakan oleh keduanya berdasar, baik secara ijtihad ushul linguistik (qat’iyyah dilalah) maupun rasional (al-qat al-mantiqi). Menghadapi problematika hukum yang masih diperdebatkan tersebut, penulis mencoba untuk mensinergikan antara dalil naqli dan dalil aqli serta memahami keaslian historis (qat’iyyah al-tsubut) kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, sehingga kajian pembahasanya lebih komperhensif (holistik), tidak lagi atomistik (hanya sebatas pendapat satu atau dua ulama madzhab). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi wali nikah dalam proses akad nikah dengan tinjauan teori double movement (gerak ganda), sebagai langkah upaya untuk mendorong umat Islam agar mendayagunakan pemikiran akalnya (ra’yu), penalaran analogis (qiyas), serta penalaran hukum (ijtihad) dalam rangka menelaah kembali hadis nabi tentang keberadaan wali dalam akad pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial saat ini.
KOMBINASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA MENJADI PELINDUNG KORBAN DALAM MENYIKAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Ajjahidi, Muhammad Hilmi
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.975

Abstract

The family is an important instrument in the life of every human being. But not infrequently also in going out will not always go smoothly, often there will be a fight that can sometimes lead to domestic violence. Domestic violence is a form of criminal offense because it causes harm both physically and psychologically to the victim who experiences it. And the motives that result in domestic violence vary, including due to economic problems, uneventful communication between husband and wife which results in disharmony in the family and so on. In this case, Islam and the state provide ways and guidance in carrying out life in the household, when domestic violence occurs, Islam provides protection in its teachings and the state also provides guidance and protection in its laws. This study uses normative juridical research, where the method examines laws that rely on library materials or secondary data, and the data collection techniques use library research by studying a number of laws and regulations, books and literature that are related to the theme of this article.
KONSEP KELUARGA SAKINAH PASANGAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA LANGSA ACEH Rasyidin; lestari, Putri Indah
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.983

Abstract

This paper focuses on the concept of the sakinah family of couples who do not have children. Domestic life is not from conflicts that arise to differences of opinion between husband and wife, but the most important thing is how to keep the family intact. The different problems that occur are also different ways to solve them, some end in divorce, some lead to harmony. A marriage that is not blessed with offspring does not mean unhappy they are also happy in their own way. As for the formulation of the problem that the author sets, how is the concept of a family without children in building a family, and what are the challenges for couples who do not have children in building a sakinah family? The author uses the type of field research ( field research). The descriptive approach to empirical analysis. The result of this paper is that in building a sakinah family, couples who do not have children have a variety of ways to do it but still have one goal, namely to build a sakinah family. According to them, the concept of a sakinah family is a family based on religion, loving each other, loving each other, trusting each, consulting each if there are problems, and solving them as well as possible so that marriage remains intact. In dealing with problems, there are various ways of solving them but still ending with happiness, because many are not happy because of problems in the household.
PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA Harahap, Amhar Maulana; Harahap, Junda
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.998

Abstract

This study discusses Islamic inheritance and matters related to its application. In Islamic teachings, the issue of inheritance occupies a very important role. In some Muslim societies conflicts often arise between fellow heirs regarding the distribution of inheritance. Therefore it is very necessary for the Muslim community to know the problem of inheritance in Islam. Research is a literature study. In collecting data, the authors conducted a search of a number of books, books and articles and other scientific works. The results of the study explain that Islamic inheritance begins with a long history in practice starting from pre-Islam and the revelation of the Qur'an. In the application of Islamic inheritance, it must be known starting from the law, propositions, principles and other related matters such as pillars, conditions, causes, and barriers. Abstrak Penelitian ini membahas tentang kewarisan Islam serta hal-hal yang terkait dengan penerapannya. Dalam ajaran Islam masalah kewarisan menduduki peran yang sangat penting. Pada sebagian masyarakat muslim sering muncul konflik antar sesama ahli waris terkait pembagian warisan. Oleh karena itu sangat perlu bagi masyarakat muslim mengetahui masalah kewarisan dalam Islam. Penelitian merupakan studi pustaka. Dalam mengumpulkan data-data, maka penulis melakukan penelusuran sejumlah kitab, buku dan artikel serta karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewarisan Islam diawali dengan sejarah panjang dalam praktiknya mulai dari pra-Islam dan turunnya Alqu’ran. Dalam penerapan kewarisan Islam harus diketahui mulai dari hukum, dalil, asas serta hal terkait lainnya seperti rukun, syarat, sebab, dan penghalang. Kata Kuci: Kewarisan Islam, Asas, Rukun, Syarat, Sebab
Pemanfaatan Harta Wakaf Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Study Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru Mawardi, Mawardi
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v4i1.1156

Abstract

ABSTRACT. Allah established the existence of waqf and recommended it and made it an act of worship that can be practiced to draw closer to Him. In the book of fiqh sunnah, Sheikh Sayyid Sabiq argues that something that has been donated by someone, then the object may not be sold, donated, inherited, and other treatments that eliminate the waqf. When the person who is waqf dies, the law of ownership of the waqf object changes its status to Allah SWT. And if the waqf property is damaged or has lost its function, a replacement for the waqf will apply. In this study, the authors found that there was an excess of waqf proceeds allocated for the maintenance of managed waqf assets, YTWU also adheres to fiqh istibdal waqf, which means that the replacement of waqf assets is allowed if necessary and only for the benefit of the benefit. ABSTRAK. Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepadanya-Nya. Di dalam kitab fiqih sunnah Syeikh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sesuatu yang telah diwakafkan seseorang, maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan perlakuan lain yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka hukum kepemilikan benda wakaf berpindah status menjadi milik Allah SWT. Dan jika harta yang diwakafkan rusak atau telah hilang fungsinya maka akan belaku penggantian wakaf. Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya kelebihan hasil wakaf yang dialokasikan untuk maintenance harta benda wakaf yang dikelola, YTWU juga menganut fiqh istibdal wakaf, yang artinya penggantian harta wakaf diperbolehkan jika diperlukan dan hanya untuk kepentingan kemaslahatan saja.
A CHARACTERISTICS OF USHUL FIQH IMAM SHAFI'I THOUGHT IN THE BOOK OF AR TREATISE: KARAKTERISTIK PEMIKIRAN USHUL FIKIH IMAM SYAFI’I DALAM KITAB AR RISALAH Nailur Rahmi
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v4i1.1163

Abstract

Pemikiran Imam Syafi’i tentang ushul fikih dapat ditelusuri melalui kitabnya Ar-Risalah. Kebanyakan pendapat menyatakan Imam Syafi’i merupakan peletak dasar ushul fikih yang pertama, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan ada ulama sebelum Imam Syafi’i yang lebih awal menulis tentang ushul fikih. Pada tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana karakteristik pemikiran Imam Syafi’i tentang ushul fikih. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan karakteristik pemikiran Imam Syafi’i tentang ushul fikih. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori tentang masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi’i dan buku-buku pendukung serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah sehingga dibuat kesimpulan dari data tersebut. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, pemikiran Imam Syafi’i tentang ushul fikih memiliki ciri khas tersendiri. Dari segi pembahasannya belum sistematis sebagaimana dalam kitab-kitab ushul fikih modern saat ini. Di antara pemikirannya adalah tentang istihsan, Imam Syafi’i tidak ada menyatakan penolakan terhadap istihsan, hanya ada sebagian kecil dari istihsan yang ditolak. Selanjutnya tentang nasakh, Al-qur’an tidak bisa dinasakh oleh hadis dan hadis tidak bisa dinasakh oleh hadis yang lebih rendah tingkatannya. Kemudia tentang Qaul Sahabi, Imam Syafi’i hanya menggunakan pendapat sahabat yang mendekati nash. Terakhir masalah pemahaman terhadap ijtihad, menurut Imam Syafi’i ijtihad itu adalah qiyas, hanya merupakan dua istilah yang memiliki makna yang sama.
A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam: Indonesia Defel Fakhyadi
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v4i1.1197

Abstract

Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama. Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KHI Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama. Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KHI
Memberikan Zakat Kepada Orang Fasiq dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Marlina, Selfia; Busyro, Busyro
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v4i1.1202

Abstract

Para mustahiq zakat dijelaskan dalam al-qur’an surat at- Taubah ayat 60 yang terdiri dari 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), fi Sabilillah dan Ibnu Sabil. Kemudian secara umum ada lagi golongan yang diharamkan menerima zakat diantaranya orang kaya, orang kuat bekerja, non muslim, anak dan ayah, istri, keluarga dan kerabat Rasulullah. Jika zakat itu sudah diberikan kepada sasaran yang tepat tapi di antara mereka ada yang termasuk golongan fakir namun termasuk dalam kategori fasiq. Dalam hal ini jika dilihat dari segi fakir atau miskinnya maka ia termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat dan orang fasiq juga tidak termasuk kepada golongan yang diharamkan menerima zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum memberikan zakat kepada orang fasiq dalam kajian filosofis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis menggunakan teori menggunakan teori deskriptif, induktif dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis hukum Islam orang fasiq berhak mendapat peruntukan zakat akan tetapi pertama, hukumnya makruh jika dengan diberikanya harta zakat maka tidak berubah dan tetap kepada kefasiqannya pada level tahsiniyah. Kedua hukumnya mubah jika dengan pemberian harta zakat akan menrubah ke fasiqan nya menjadikan mereka mau untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah pada level tahsiniyah.
Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Pangkas Rambut yang Wanprestasi Ardina Khoirun Nisa; Defriza, Rita
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v4i1.1210

Abstract

Consumer protection is a set of legal rules made to provide protection to consumers, so that there is a balance between service businesses and consumers. In the case of business actors who offer barber services, of course, sometimes things do not meet consumer expectations, for example, mistakes in cutting and tidying hair, injuries resulting from negligence of barbering services that cause losses to customers or consumers. This situation provides an understanding of the need for consumer protection as a party that is often harmed. Fair protection and equal treatment before the law has been contained in the law. The problem is regarding how to arrange compensation by barber service business actors to consumers as a result of errors in cutting hair and causing injuries during the shaving process and how is the implementation of compensation by barber service business actors to consumers due to errors in cutting hair and incurring injuries during the process shaving. The method used is empirical research by looking at social phenomena in society based on existing data in the field.

Page 11 of 15 | Total Record : 144

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2024): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2024): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam More Issue