SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Jurnal Samawa merupakan media pengembangan ilmu pengetahuan keislaman yang fokus pada studi hukum keluarga islam dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keluarga islam dan praktiknya yang diterbitkan oleh program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso Jawa Timur. Jurnal Samawa adalah bagian dari komitmen STIS Darul Falah Bondowoso Jawa Timur dalam dalam rangka melestarikan tradisi intelektual ahli sunnah wal jamaah melalui bidang kajian teoritik, gagasan, dan penelitian studi konten dan lapangan. Jurnal ini terbit dua kali setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. [ e-ISSN : 2774-4361 ] [ p-ISSN : 2774-3233 ] Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi email. samawa@stisdafabondowoso.ac.id
Articles
72 Documents
<![CDATA[Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual ]]>
<![CDATA[IKLIL HASBIYALLA]]>
<![CDATA[ Samawa Vol 1 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i2.31
<![CDATA[The understanding of the text of the hadith always experiences dynamics, not unlike in the paradigm of the interpretation of the Qur'an. The terms of textual and contextual understanding that have been echoed by contemporary Muslim scholars are only a mapping, not a model of a solution, this problem is still a problem that needs to be reviewed and developed again. This study opens up horizons about the meaning of hadith both textually and contextually]]>
<![CDATA[Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda ]]>
<![CDATA[Fajriyyah, Latifatul]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.19
<![CDATA[The witness testimony that was justified in civil proceedings was someone who has directly involved in an event based on clause 171 verse (1) and (2) HIR, 308 RBg, and 1907 Civil Code. Meanwhile, the witnesses who are presented outside of these provisions are the testimonium de auditu. In its application there is a difference between the Religious Courts (PA) in Decision Number 1003/Pdt.G/2017/PA.Smd and the Religious High Court (PTA) in Verdict Number 14/Pdt.G/2018/PTA.Smd. These differences lead to inconsistencies in the application of the law at the evidentiary stage. This research is a normative study that uses a case, statutory and conceptual approach. The results of this study are, the application of evidence de auditu in the case of a marriage ratification application was accepted as evidence by Judge PA Samarinda because there was an agreement with other evidence. Meanwhile, the Samarinda PTA Judge rejected the de auditu witness as evidence on the grounds that the de auditu witness could not be applied in a disputed case and the legal principles of proof in the application of the law by the PA and PTA Samarinda had not been fulfilled completely. This is because in legal considerations by the PA and PTA Samarinda Judges, they did not provide clear and sufficient legal arguments regarding the acceptance or rejection of the de auditu witness.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup ]]>
<![CDATA[Sarim Karimullah, Suud]]>;
<![CDATA[Sugitanata, Arif]]>;
<![CDATA[Amelia Cahyani, Regita]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.38
<![CDATA[The purpose of writing this article is to discuss mixed marriages that occur in Indonesia because the practice of mixed marriages is something that cannot be denied, both interfaith marriages and nationalities. Then, using a library study through data collection in its preparation using various journals and books that still have relevance to the object of discussion in the preparation of this article is the type of study that will be used. Furthermore, the data used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytic nature of research. The results of this study state that mixed marriages are a necessity if both partners have the same harmony and commitment in building the ark of domestic life. Then, mixed marriage is also a lifestyle if both partners want a different partner from the surrounding community which is the main attraction, or even a need to fulfil a lifestyle for the perpetrators.]]>
<![CDATA[KONSEP SYAJAROTUL MIRATS DALAM PRAKTEK KEWARISAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Ritonga, Raja]]>;
<![CDATA[Akhyar, Akhyar]]>;
<![CDATA[Tambunan, Jannus]]>;
<![CDATA[Muda, Andri]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.39
<![CDATA[Abstrac The practice of Islamic inheritance is an absolute thing that applies to every event of death. However, its implementation is less massive in the community. So it appears a fact that the practice of Islamic inheritance is directly proportional to the understanding of the community regarding the science of faraid. Some approaches are taken to understand Islamic inheritance theory comprehensively so that it can be practiced properly and correctly. This study will describe the systematics of Islamic inheritance through the concept of syajarotul mirats. The method used in this study is a qualitative method with the type of library research. In collecting data, researchers searched for many books and other scientific works in the form of journals that have relevance to the research theme. Furthermore, the data were analyzed using content analysis. As a result, the research explains that the concept of syajarotul mirats can map the position of each heir based on the line of kinship to the heir. In addition, this concept can also describe the parts of each heir in detail.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Sutriyono, Sutriyono]]>;
<![CDATA[Zaenab, Siti]]>;
<![CDATA[Zaki Fathullah, Muhammad]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.42
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan jual beli arisan uang dan tinjauan hukum islam dalam perspektif jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan paparan data, analisis, dan pembahasan. Uji keabsahan data menggunkan trianggulasi data. Lokasi penelitian ini di desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara rutin bulanan setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah. Setiap anggota arisan pasti mendapatkan uang atau barang yang telah disepakati berdasarkan hasil undian tertinggi. Dalam arisan uang inilah terjadi transaksi jual beli arisan uang antar anggota yang merupakan ibu-ibu rumah tangga. Pada dasarnya al-Quran dan hadits sebagai pedoman muamalah umat islam membolehkan jual beli selama merujuk pada rukun dan syaratnya yang telah disyariatkan. Hasil Analisis menunjukkan bahwa, pertama, praktik jual beli arisan ini yang diperjual belikan bukanlah barang melainkan kesempatan yaitu peristiwa atau waktu memperoleh undian tertinggi. Kedua, transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam karena tidak adanya barang yang diperjual belikan.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi’i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Mahlahat Najm Al-Din Al-Thufi ]]>
<![CDATA[Faizin, Mohammad]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.43
<![CDATA[allaqah tersebut wajib menunggu datangnya haid sampai umur monopous kemudian wajib ber’’iddah selama tiga bulan.Pendapat mazhab Sha>fi’i tentang masalah tersebut, tidak mencerminkan karakteristik hukum Islam. Karena pendapat tersebut dapat berdampak mud}arat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. maka oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk merekonstruksi pendapat tersebut. Permasalahan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah mendeskripsikan kesesuaian pendapat mazhab sha>fi’i tentang masa ‘iddah mut}allaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous dengan maslahat, Mendiskripsikan cara menyikapi pertentangan antara ayat tentang talak dan maslahat menurut Najm al-Din Al-Thufi, Mendeskripsikan masa ‘‘iddah talak perempuan yang terputus haidnya yang belum mencapai umur monopous yang sesuai dengan konsep Maslahat Najm al-Din al-Thufi Penelitian ini menggunakan metote penelitian kualitatif dengan jenis penelitian librari reserch, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara telaah dokumendan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul, teknik analisis data pada penelitian ini adalah diskriptif dan conten analisis, teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode trianggulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat mazhab sha>fi’i tentang masa ‘‘iddahmut}allaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous tidak sesuai dengan maslahatkarena menimbulkan mashaqqah terhadap pihak suami maupun pihak isri, untuk menyikapi pertentangan ayat talak dengan maslahat adalah dengan cara memposisika mut}allaqah yang terputus haidnya sebagai mukhas}s}is} dari keumuman lafad al-mut}allaqah yang ada pada suratal-Baqarah ayat 228, masa ‘iddah mutallaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous yang sesuai dengan konsep maslahat Najm al-Di>n al-Tu>fi adalah tiga bulan, karena masa tersebut lamanya sesuai dengan masa tiga kali suci yang normal bagi perempuan dan masa tersebut oleh allah dijadikan sebagai pengganti bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang sudah mencapai umur monopous.]]>
<![CDATA[Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Masodi, Masodi]]>;
<![CDATA[Haza, Haza]]>;
<![CDATA[bakri, syaiful]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.45
<![CDATA[Akad nikah dalam agama islam sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanpa akad nikah, hubungan suami isteri dipandang tidak sah. Dalam kehidupan berumahtangga tidak terlepas dari yang namanya permasalah, percekcokan antara suami dan istri. Banyak masyarakat yang mampu mengatasi permasalah tersebut, tetapi banyak pula permasalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang berujung penceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) putusnya perkawinan/ talak (perceraian dalam perspektif fiqih dan komplikasi hukum islam; 2) hukum menjatuhkan talak; dan 3) cara menjatuhkan talak menurut fikih. Metode penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kajian normatif melalui berbagai ketentuan mengenai perceraian dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum islam. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Hukum mnejatuhkan talak yaitu Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram]]>
<![CDATA[The Menyoal Tingginya Angka Disepensasi Nikah di Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Alviani, Novi]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i2.47
<![CDATA[This study provides an insight into the problem of the high number of marriage dispensations as a result of the renewal of regulations regarding the marriage age limit in Pekalongan Regency. Marriage dispensation is closely related to the phenomenon of early marriage which is rife in various circles of society. Changes in the regulation of marriage restrictions are officially stated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 7 paragraph (1) which originally stated that the age limit for marriage for men was 19 years and for women was 16 years, is now equated with 19 years for men and women. In fact, on the contrary, although the government has updated the regulation on limiting the age of marriage, it has not reduced the number of early marriages, but the demands for dispensation for marriage are higher, not least in Pekalongan Regency, which ranks at the top. The 3 most cases of early marriage in Java. Middle. This study aims to determine the factors causing the high rate of marriage dispensation in Pekalongan Regency. The research method used is library research with a normative legal approach based on the latest developments or legal norms. The results of this study indicate that cases of marriage dispensation applications at the Kajen Religious Court continue to increase every year. Several factors that cause the high number of marriage dispensations internally are due to the tradition of the Gunung people to marry off children quickly. In addition, due to the renewal of regulations regarding the prohibition of marriage, the rise of early marriage, the number of cases of pregnancy outside of marriage, and due to the pandemic.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk) ]]>
<![CDATA[Rachmatulloh, Mochammad Agus]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i2.48
<![CDATA[The presence of SEMA Number 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after a divorce, regarding its application at the Nganjuk Religious Court has not been carried out because there are several factors that hinder its implementation. This study uses the type of empirical legal research. This study uses an socio-legal approach, namely by knowing the facts that occur in the field, the source of the data used is primary through interviews with the Nganjuk Religious Court Judges and secondary data, namely SEMA No. 2 of 2019. The results of the research conducted show that the inhibiting factor in the implementation of SEMA No. 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after the divorce was contested, namely the absence of the husband when the divorce was contested, causing the rules not to be implemented, the absence of instructions from the head of the court who had to apply SEMA and the lack of knowledge of the divorced wife about the law, as well as the discrepancy between the Compilation of Islamic Law which requires implement the fulfillment of women's rights after a divorce.]]>
<![CDATA[Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab ]]>
<![CDATA[Nisa, Nuraida Khoirun]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i2.50
<![CDATA[Ikatan perkawinan sejatinya menjadi unsur pokok dalam sebuah hubungan antara dua yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Namun, kenyataan yang ada di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan haruslah kandas di tengah jalan dikarenakan oleh suatu hal dan perceraian atau talak lah yang menjadi solusi terakhir daripada sebuah perselisihan yang terjadi. Ketika solusi yang lain suda tidak bisa mendamaikan dan mempersatukan kembali kedua belah pihak. Perceraian terjadi juga dikarenakan oleh berbagai faktor. Adapun sebab-sebab dan bentuk dari perceraian sendiri yakni fasakh, dhihar, li’an, dan juga illa’. Segala hal yang berkaitan dengan perceraian sejatinya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang yang berlaku.]]>
