cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mu'tashim Billah
Contact Email
mutashim1992@gmail.com
Phone
+6281213101465
Journal Mail Official
mutashim1992@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23027355     EISSN : 28091019     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Al-Mazaahib adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Al-Mazaahib merupakan jurnal yang berisi atau memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Jurnal Al-Mazaahib ini tentu sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori hukum. Dengan demikian, Jurnal Al-Mazaahib ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 14   15   16   17   18 
Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks Fauzi, Inna; Ismayawati, Any; Hanani, Azka
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3192

Abstract

Domestic violence in its various forms occured, yet often victims of violence are reluctant to separate from their perpetrators. Reasons such as social, economic, and religious considerations to maintain the household make some victims of domestic violence withdraw their reports and forgive the perpetrators for the sake of household continuity. This research aims to answer what is the perspective of restorarive jastice in Islam and Indonesian national law in domestic violence cases? This research was conducted using a literature research method that explores relevant data in relation to this topic. This research used juridical-normative approach, which then analyzes the data using the concept of restorative justice in Islam and Indonesian national law.The results show that based on the restorative justice system, both in Islam and Indonesian national law, both provide opportunities for perpetrators and victims to restore conflict. The difference is that the concept of restorative justice in Islam emphasizes God's rights and human rights.So that the output can be in the form of victim forgiveness, as well as diyat (fine) sanctions for the perpetrator. Meanwhile, in the restorative justice system of Indonesian state law, it no longer focuses on the concept of imprisonment. Furthermore, this regulation aims for preventive, protective, repressive, and consolidative efforts. This article is limited to an overview of the comparison of restorative justice systems in Islam and Indonesian national law in handling domestic violence cases theoretically.[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam berbagai bentuknya sering terjadi, namun seringkali korban kekerasan enggan untuk berpisah dengan pelaku. Alasan seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan pertimbangan agama untuk mempertahankan rumah tangga membuat beberapa korban KDRT mencabut laporan mereka dan memaafkan pelaku demi kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif restorarive jastice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam kasus kekerasan domestik?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka yang menggali data relevan sehubungan dengan topik ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif secara umum, yang kemudian menganalisis data dengan menggunakan konsep restorative justice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sistem restorative justice, baik dalam Islam dan hukum nasional Indonesia, sama-sama memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan konflik. Bedanya, dalam konsep restorative justice Islam lebih menekankan pada hak Tuhan dan Hak manusia. Sehingga outputnya dapat berupa pemaafan korban, maupun sanksi diyat (denda) bagi pelaku. Sedangkan dalam sistem restorative justice hukum negara Indonesia, tidak lagi fokus pada konsep pemenjaraan. Lebih jauh, peraturan ini bertujuan untuk upaya prefentif, protektif, represif, dan konsolidatif. Artikel ini terbatas pada gambaran mengenai perbandingan restorative justice sistem dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menangani perkara kekerasan domestik secara teoretis.]
Adopting Comparative Fiqh Methodology in Islamic Jurisprudence: Facing Contemporary Challenges with Ethical Considerations Osman, Affa Mohammed Saeed
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3203

Abstract

The challenges faced by contemporary Muslim communities are increasingly complex and multifaceted. To address these challenges effectively, there is a growing recognition of the necessity of adopting a comparative methodology within Islamic jurisprudence. The objective of this study is to underscore the importance of incorporating a comparative methodology in Islamic jurisprudence to navigate the diverse and evolving challenges in the modern world. The research employs a multidisciplinary approach, using a qualitative research methods. This study found that the impact of incorporating comparative methodology in Islamic jurisprudence is profound. It promotes relevance, harmony, ethical guidance, and adaptability while fostering consensus, community empowerment, and interdisciplinary engagement. The comparative methodology within Islamic jurisprudence is an indispensable tool for addressing contemporary challenges. It fosters a deeper understanding of diverse perspectives and promotes harmonious coexistence among different schools of thought. By embracing a dynamic and adaptable approach, Islamic law can effectively respond to the multifaceted issues of the modern world while preserving its core values and principles. This research provides practical recommendations for scholars, jurists, and policymakers on how to incorporate comparative methodology in addressing contemporary challenges within the framework of Islamic jurisprudence.[Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer semakin kompleks dan beragam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, ada pengakuan yang semakin besar akan perlunya mengadopsi metodologi komparatif dalam fikih Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggarisbawahi pentingnya menggabungkan metodologi perbandingan dalam yurisprudensi Islam untuk menavigasi tantangan yang beragam dan terus berkembang di dunia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari penggabungan metodologi komparatif dalam yurisprudensi Islam sangat besar. Metode ini mendorong relevansi, harmoni, panduan etika, dan kemampuan beradaptasi sambil mendorong konsensus, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan interdisipliner. Metodologi komparatif dalam fikih Islam adalah alat yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer. Metodologi ini menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif yang beragam dan mendorong koeksistensi yang harmonis di antara berbagai mazhab. Dengan merangkul pendekatan yang dinamis dan mudah beradaptasi, hukum Islam dapat secara efektif merespons berbagai isu dunia modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utamanya. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi para cendekiawan, ahli hukum, dan pembuat kebijakan tentang bagaimana menggabungkan metodologi komparatif dalam menjawab tantangan kontemporer dalam kerangka yurisprudensi Islam.]
Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce Putri, Ellis Lindini; Dewi, Rusmala; Azhari, Ari
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231

Abstract

Divorce is a phenomenon that is experienced in various age ranges, including among the elderly showing an increasing trend. Previous studies emphasize the negative impact of divorce in old age. This study aims to identify the factors that lead to divorce among the elderly, particularly in the Palembang Religious Court, as well as understand the judges' views on this phenomenon. This field research used a qualitative approach, involving interviews with four judges and analyzing 56 divorce decisions among the elderly. The findings show that elderly couples tend to delay divorce in order to sustain the household, especially for the sake of their children. The decision to divorce is made when they feel unable to endure further problems, considering the greater impact. Thirteen main factors were cited as reasons why elderly couples decided to divorce. While judges attempted mediation, they did not have the authority to force a settlement. The results of this study are expected to provide valuable guidance for legal practitioners and policy makers in designing programs to prevent divorce at an elderly age. The limitation of this study lies in its focus only on the views of judges and decisions in religious courts. Examining the opinions of older people who have divorced directly has not been done, an aspect that needs further research.[Perceraian merupakan fenomena yang terjadi di berbagai rentang usia, termasuk di kalangan lansia yang menunjukkan peningkatan tren. Kajian sebelumnya menegaskan dampak negatif dari perceraian di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian di kalangan lansia, khususnya di Pengadilan Agama Palembang, serta memahami pandangan hakim terhadap fenomena ini. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan empat hakim dan menganalisis 56 putusan perceraian di kalangan lansia. Temuan menunjukkan bahwa pasangan lanjut usia cenderung menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga, terutama demi anak-anak mereka. Keputusan bercerai diambil ketika mereka merasa tak mampu lagi menahan permasalahan lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak yang lebih besar. Terdapat tiga belas faktor utama yang menjadi alasan pasangan lanjut usia dalam memutuskan perceraian. Meskipun hakim berupaya melakukan mediasi, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan berharga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan perceraian di usia lanjut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada pandangan hakim dan putusan di pengadilan agama. Menguji pendapat lansia yang telah bercerai secara langsung belum dilakukan, menjadi aspek yang perlu diteliti lebih lanjut.]
Legal Interpretations of Qada Rawatib Prayers at Forbidden Times: Tarjih Analysis on the Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’ and al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab Dina, Dianita Rahma
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3472

Abstract

In an explicit manner, scholars have explained the ruling on performing qada rawatib prayers at forbidden times. However, some of the main fiqh books used as references do not clearly elaborate on the process of legal istinbat, such as how they chose the propositions used as the basis for the law. Essentially, the Prophet used to pray the ba'diyah zuhr prayer at a forbidden time (after 'asr). This narration is interpreted differently by Hanafiah and Shafi'iyah scholars with different arguments and corroborating evidence. This article aims to examine the reasons for the differences in the ruling on the ba'diyah zuhr prayer performed after 'asr, to find the similarities and differences, which are contained in the book Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai' and the book al-Majmu' Syarh al-Muhazzab from the perspective of tarjih. This article is a literature research with a comparative analysis of the both books as the main source. The approach used is usul fiqh, more specifically the theory of tarjih in ta'arud al-adillah. On the basis of the tarjih analysis, the article finds that in Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai', the qada of the zuhr ba'diyah prayer performed after 'asr is not allowed, with the argument that the hadith narration of Umm Salamah is specific to the Prophet. Meanwhile, in al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, it is allowed to qada the prayer. These two books both use the tarjih method to produce these rulings with the enhancement of different arguments so that it affects the resulting law. This article contributes to the understanding of the legal istinbat method of qada of rawatib prayers at forbidden times from the perspective of ushul fiqh. Secara eksplisit, para ulama telah menjelaskan hukum melaksanakan qada salat rawatib di waktu terlarang. Meskipun begitu, beberapa kitab fikih induk yang dijadikan rujukan tidak merinci secara jelas mengenai proses istinbat hukum, seperti bagaimana mereka memilih dalil yang dijadikan dasar hukum. Pada dasarnya, Nabi pernah melaksanakan salat ba’diyah zuhur di waktu terlarang (setelah asar. Riwayat ini dibaca secara berbeda oleh ulama Hanafiah dan Syafi’iyah dengan argument dan dalil penguat lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sebab perbedaan hukum qada salat sunah ba’diyah zuhur yang dilakukan setelah asar, menemukan persamaan dan perbedannya, yang terkandung dalam kitab Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’ dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab dari perspektif tarjih. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis komparatif dari kedua kitab tersebut sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah usul fiqh, lebih spesifik teori tarjih dalam ta’arud al-adillah. Berdasarkan analisis tarjih, artikel ini menemukan bahwa dalam kitab Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’, qada salat ba’diyah zuhur yang dilakukan setelah asar tidak diperbolehkan, dengan argumen bahwa riwayat hadis Ummu Salamah merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Sedangkan dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, diperbolehkan mengqada salat tersebut. Kedua kitab ini sama-sama menggunakan metode tarjih untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut dengan penguatan dalil yang berbeda sehingga berpengaruh pada hukum yang dihasilkan. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman metode istinbat hukum qada salat rawatib di waktu terlarang dari perspektif ushul fiqh.
The Universal Brotherhood In Islamic Law: A Study Of The Thoughts Of Yusuf Al-Qaradawi And Ahmad Syafii Maarif Yaqin, Nasrullah Ainul
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3523

Abstract

Islamic radicalism and sectarianism conflicts between fellow Muslims not only destroy the peaceful life of mankind, but also damage the reputation of Islam. This paper discusses the concept of universal brotherhood in Islamic law according to the thoughts of Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif. It is a literature study and is descriptive-analytic-comparative using the usul al-fiqh approach. The results of this paper show that Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif both emphasize the obligation of Islamic law. They emphasize the obligation to carry out universal brotherhood in Islamic law, both brotherhood among Muslims (al-ukhuwwah ad-diniyyah) and brotherhood of fellow human beings (al-ukhuwwah al-basyariyyah). This is based on the Qur'an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 and several hadith. Al-Hujurat (49): 10 indicates the existence of brotherhood among Muslims. Therefore, Muslims must unite and help each other and should not be divided. should not be divided. As for Al-Hujurat (49): 13 indicates the existence of brotherhood among human beings. It emphasizes the equality of human dignity because all humans come from the same origin. Therefore, the brotherhood of fellow human beings has three elements that must be fulfilled, namely: love, equality, and mutual help. Yusuf al-Qaradawi calls the concept of universal brotherhood in Al-Hujurat (49): 10 and 13 as one of the great Islamic principles championed by Islam, while Ahmad Syafii Maarif calls it Qur'anic ethics. Both figures use the at-tafsir bi al-ma'śur method in interpreting Al-Hujurat (49): 10 and 13. This article contributes to the development of the understanding of Islamic law on the importance of maintaining Islamic and universal peace and brotherhood derived from contemporary thinkers.   Radikalisme Islam dan konflik sektarianisme antarsesama muslim tidak hanya menghancurkan kedamaian hidup umat manusia, tetapi juga merusak citra baik Islam. Tulisan ini membahas konsep persaudaraan universal dalam hukum Islam menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif. Ia merupakan kajian literatur dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif menggunakan pendekatan ilmu usul al-fiqh. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif sama-sama menekankan kewajiban melaksanakan persaudaraan universal dalam hukum Islam, baik persaudaraan sesama muslim (al-ukhuwwah ad-diniyyah) maupun persaudaraan sesama manusia (al-ukhuwwah al-basyariyyah). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 dan beberapa hadis. Al-Hujurat (49): 10 menunjukkan adanya persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu dan saling bantu sama lain serta tidak boleh berpecah belah. Adapun Al-Hujurat (49): 13 menunjukkan adanya persaudaraan sesama manusia. Ia menekankan persamaan martabat manusia karena semua manusia berasal dari asal-usul yang sama. Oleh karena itu, persaudaraan sesama manusia ini memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: cinta, persamaan, dan saling tolong. Yusuf al-Qaradawi menyebut konsep persaudaraan universal dalam Al-Hujurat (49): 10 dan 13 sebagai salah satu prinsip agung Islam yang diperjuangkan oleh Islam, sedangkan Ahmad Syafii Maarif menyebutnya sebagai etika Al-Qur’an. Kedua tokoh tersebut sama-sama menggunakan metode at-tafsir bi al-ma’śur dalam menafsirkan Al-Hujurat (49): 10 dan 13. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman hukum Islam atas pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan Islam maupun universal yang bersumber dari pemikir kontemporer.  
Deciphering Economic Fatwas in Muhammadiyah: A Comprehensive Qualitative Analysis from 1950 to 2017 Ikhwandy, Ikhwandy; Apriantoro, Muhamad Subhi
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3636

Abstract

This study examines the evolution of fatwas issued by the Tarjih and Tajdid Council the Central Executive of Muhammadiyah in the economic sector from 1950 to 2017. This topic was chosen because of the significant impact of these fatwas in shaping economic practices among the Muhammadiyah community, especially in responding to social and economic changes over the past few decades. This research uses a qualitative method by collecting data from various sources, including books, articles, journals, and official documents of the Tarjih Council. The data obtained was analyzed in depth to map the distribution of fatwas, as well as explore the theoretical foundations and arguments of scholars used in the formulation of these fatwas. In its analysis, this study adopts the theory of fiqh to understand the basis of thinking behind fatwa decisions. The results of the study show that the fatwas of the Tarjih Council and the Central Executive of Tajdid Muhammadiyah in the economic sector during the period were divided into three main areas: Social Economy, Banking, and Investment. As-Sunnah (Hadith) is the basis that is most often referred to in these fatwas. In addition, this study identifies that the opinion of the Hanafi School is more dominant compared to other schools. This research contributes to increasing the understanding of fatwas in the economic field formulated by the Tarjih Council and the Central Executive of Muhammadiyah Tajdid, as well as showing a strict and selective process in issuing fatwas, especially in the economic sector.   Penelitian ini mengkaji evolusi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang ekonomi dari tahun 1950 hingga 2017. Topik ini dipilih karena dampak yang signifikan dari fatwa-fatwa tersebut dalam membentuk praktik ekonomi di kalangan masyarakat Muhammadiyah, terutama dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi Majelis Tarjih. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk memetakan sebaran fatwa, serta menggali landasan teori dan argumentasi ulama yang digunakan dalam perumusan fatwa-fatwa tersebut. Dalam analisisnya, studi ini mengadopsi teori fikih untuk memahami dasar pemikiran di balik keputusan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di bidang ekonomi selama periode tersebut terbagi menjadi tiga bidang utama: Ekonomi Sosial, Perbankan, dan Investasi. As-Sunnah (Hadis) merupakan dasar yang paling sering dirujuk dalam fatwa-fatwa tersebut. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendapat Mazhab Hanafi lebih dominan dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap fatwa-fatwa di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta menunjukkan adanya proses yang ketat dan selektif dalam mengeluarkan fatwa, khususnya di bidang ekonomi.
Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach Pratami, Bunga Desyana; Minarsih, Minarsih; Ratna Intan, Sri Ratu
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3662

Abstract

This article examines the protection of the constitutional rights of Pekalongan's women coastal workers against the loss of land rights due to sea flooding. Based on data from the Pekalongan Regional Disaster Management Agency (BPBD), in the last five years, more than 40% of the land in this coastal area has been submerged, affecting women's livelihoods. The juridical problem is that the Basic Agrarian Law (UUPA) does not regulate state compensation for destroyed land. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 on Amendments to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 17 of 2021 on Procedures for Determining Land Destruction states that land parcels affected by tidal floods in Pekalongan can be categorized as land destruction. Land rights holders are given priority for reconstruction or reclamation within one year and receive a kerohiman fund if the land is used or reconstructed by the government. This research uses agrarian law and Islamic law approaches to evaluate the existing legal protections. The results show that constitutional protection for coastal women workers in Pekalongan already exists, but there are still some weaknesses. In addition, the practice of such protection has not been maximized. Some of these things are the main causes of inadequate legal protection of the rights of women coastal workers. Islamic law provides a more inclusive perspective on property rights and social justice, but its implementation is limited. This research contributes to the understanding of agrarian regulations in providing protection and compensation for women coastal workers as well as the understanding of Islamic principles in maintaining justice and welfare for those affected by tidal floods.   Artikel ini mengkaji perlindungan hak konstitusional perempuan buruh pesisir pantai Pekalongan terhadap hilangnya hak atas tanah akibat rob. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekalongan, dalam lima tahun terakhir, lebih dari 40% tanah di wilayah pesisir ini telah terendam, yang berimbas pada mata pencaharian perempuan. Masalah yuridis yang dihadapi adalah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengatur kompensasi negara bagi tanah yang musnah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyatakan bahwa bidang tanah yang terdampak banjir rob di Pekalongan dapat dikategorikan sebagai tanah musnah. Pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk rekonstruksi atau reklamasi dalam satu tahun dan mendapatkan dana kerohiman jika tanah digunakan atau direkonstruksi oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum agraria dan hukum Islam untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional bagi pekerja perempuan pesisir di Pekalongan sudah ada, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, praktik perlindungan tersebut belum maksimal. Beberapa hal inilah yang menjadi penyebab utama belum memadainya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan buruh pesisir. Hukum Islam memberikan perspektif lebih inklusif tentang hak milik dan keadilan sosial, tetapi implementasinya terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai regulasi agraria dalam memberikan perlindungan dan kompensasi bagi perempuan buruh pesisir serta pemahaman prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang terdampak banjir rob.
The Expediency Principle of Inanimate Land: a Study of Ihya' al-Mawat in Classical Fiqh and Land Reform in Indonesian Agrarian Law Wahyuni, Sri
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3663

Abstract

This article examines the comparison between the fiqh concept of iḥyā' al-mawāt and Indonesian national agrarian law on land reform, especially the right to open land. The author uses a comparative approach in this discussion, which compares the existing concepts in fiqh (as Islamic law) and national agrarian law (as Indonesian positive law). This article contributes to the discourse on Islamic land law, also known as agrarian fiqh, which has not been widely studied. This article shows that in the classical Islamic literature, there has been a study of land and how the Prophet Muhammad PBUH regulated land management. One of the concepts in fiqh is iḥyā' al-mawāt, which is to revive dead land. This is a starting point to introduce the tradition of agrarian fiqh in the classical literature. This article concludes that in both fiqh and Indonesian agrarian law, there is a concept of land clearing based on the principle of expediency. However, iḥyā' al-mawāt and the Indonesian national agrarian law on land reform still have differences, both in terms of concept, regulation, and implementation. This article is limited to a literature review that must be further studied from the context of the application of these two laws. This article contributes to the understanding of the two laws that are applied in Indonesia, namely positive law and Islamic law.   Artikel ini mengkaji tentang perbandingan antara konsep fiqh tentang iḥyā’ al-mawāt dan hukum agraria nasional Indonesia tentang land reform, terutama hak membuka lahan. Penulis menggunakan pendekatan perbandingan dalam pembahasan ini, yaitu membandingkan konsep yang ada dalam fiqh (sebagai hukum Islam) dan hukum agraria nasional (sebagai hukum positif Indonesia). Artikel ini memberikan kontribusi tentang wacana hukum pertanahan Islam atau dapat juga disebut sebagai fiqh agraria yang belum banyak dikaji. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam khazanah Islam klasik telah dikenal kajian tentang tanah dan bagaimana Nabi Muhammad saw. mengatur tentang pengelolaan tanah. Salah satu konsep dalam fiqh adalah iḥyā’ al-mawāt, yaitu menghidupkan tanah mati. Hal ini menjadi satu titik awal untuk memperkenalkan tradisi fiqh agraria dalam khazanah klasik. Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa baik dalam fiqh maupun dalam hukum agraria Indonesia terdapat konsep tentang membuka lahan yang berdasarkan asas kemanfaatan. Dalam fiqh dikenal dengan istilah iḥyā’ al-mawāt dan dalam hukum agraria dikenal adanya hak membuka lahan. Namun demikian, iḥyā’ al-mawāt dan hukum agraria nasional Indonesia tentang land reform tetap memiliki perbedaan, baik dari segi konsepnya, pengaturannya, maupun dari segi pelaksanaannya. Artikel ini sebatas kajian Pustaka yang harus dilanjutkan kajiannya dari aspek implementasi dua hukum tersebut. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman dua hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif dan hukum Islam.
The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia Fadani, Fadhil; Adib, Muhammad Adib Alfarisi
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657

Abstract

The powerful Dayak-Muslim Senganan customs often interact with Islamic teachings, particularly in matters such as inheritance, as regulated by the principles of faraid. This interaction presents challenges, especially when Islamic rules need to be adapted to long-standing customary norms. Additionally, the state plays a significant role in its national legal system, acting as a mediator or law enforcer to ensure that inheritance practices align with national laws. While the issue of customary law, Islam, and the state is frequently examined from a conflict perspective, this does not apply to Dayak-Muslim customary inheritance practices in Sintang Regency, West Kalimantan Province. This article examines the interaction of these three legal systems in inheritance practices, focusing on the Dayak-Muslims of Senganan. Using Andrea J. Hoekma's socio-legal approach, which emphasizes the integration of non-conflicting laws, this study conducted in-depth interviews with customary and formal authorities. The findings reveal that customary law, state law, and Islamic law coexist harmoniously, supporting the community's interests without conflict. Furthermore, the research shows that Dayak-Muslim inheritance practices do not contradict Islamic law. These seemingly distinct legal systems can be synthesized to form an effective inheritance system within specific social and cultural contexts. This research contributes to a broader understanding of the harmonization among customary law, Islam, and the state, demonstrating a dynamic of mutual influence and understanding. Adat Dayak-Muslim Senganan yang kuat sering kali bersentuhan dengan ajaran Islam, salah satunya mengenai kewarisan seperti yang diatur dalam faraid. Interaksi ini menimbulkan tantangan ketika aturan Islam harus disesuaikan dengan norma adat yang telah lama ada. Selain itu, negara berperan penting melalui sistem hukum nasionalnya sebagai mediator atau penegak hukum, memastikan bahwa praktik kewarisan mengikuti undang-undang nasional. Persoalan hukum adat, Islam dan negara sering kali dikaji melalui kacamata konflik, namun perspektif ini tidak berlaku bagi praktik pewarisan adat Dayak-Muslim di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Artikel ini mengkaji ketiga sistem hukum dalam praktik kewarisan, khususnya di kalangan Dayak-Muslim Senganan. Artikel ini menggunakan pendekatan sosio-legal Andrea J. Hoekma, yang mengintegrasikan hukum yang tidak bertentangan. Melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin adat dan formal, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis, melayani kepentingan masyarakat tanpa pertentangan. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa praktik pewarisan Dayak-Muslim tidak bertentangan dengan hukum Islam. Entitas yang tampaknya saling bertentangan, namun sebenarnya dapat bersinergi untuk menciptakan sistem kewarisan yang efektif dalam konteks sosial dan kultural yang spesifik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman harmonisasi antara hukum adat, Islam, dan negara yang saling memengaruhi dan memahami satu sama lain.
The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City Pratama, Agung Barok; Arum, Dewi Sekar
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671

Abstract

There are inconsistencies between the regulation of alcoholic beverages in Presidential Regulation No. 73/2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Pekalongan City Regional Regulation No. 13/2000 on the Supervision and Prohibition of Alcoholic Beverages. This article discusses the dialectics of Islamic law and positive law in regulating alcoholic beverages in Pekalongan as a city of santri and its legal consequences. This article is a doctrinal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The analysis of legal material is prescriptive to offer arguments to answer problem issues, while the inference technique uses deductive thinking logic. Based on the analysis of Hans Kalsen's norm theory and the principles of legal norm formation, the research shows that the dialectic of Islamic and positive legal norms that produce local regulations on the prohibition of alcoholic beverages in the city of santri is a consequence of the autonomy authority of local governments in making local regulations in order to carry out assistance tasks. Consequently, the local regulation on the prohibition of alcoholic beverages has no binding force because the basic rules of its formation have been declared contrary to law by the Supreme Court, and the content material is contrary to Presidential Regulation No. 74 of 2013. It does not comply with the principles of the formation of local regulations. The legal consequences are uncertainty, regional regulations not following national legal policy, and the potential to cause discrimination. This article presents an understanding of the dialectic of Islamic law on the one hand and positive law on the other regarding regulating the circulation of alcoholic beverages. Terdapat inkonsistensi pada regulasi minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pengawasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Artikel ini membahas dialektika hukum islam dan hukum positif dalam pengaturan minuman beralkohol di kota Pekalongan sebagai kota santri serta akibat hukumnya. Artikel ini merupakan penelitian doktrinal menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan historis. Analisis materi hukum bersifat preskriptif dengan maksud untuk menawarkan argumen untuk menjawab masalah masalah, sedangkan teknik inferensi menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan analisis teori norma Hans Kalsen dan asas-asas pembentukan norma hukum, penelitian menunjukkan bahwa dialektika norma hukum Islam dan positif yang menghasilkan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol di kota santri merupakan konsekuensi dari kewenangan otonomi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan. Akibatnya, keberadaan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol a quo sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat karena aturan dasar pembentukannya telah dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Mahkamah Agung dan materi isinya bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah. Konsekuensi hukumnya adalah ketidakpastian hukum, keberadaan peraturan daerah tidak sesuai dengan kebijakan hukum nasional dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Artikel ini menyajikan pemahaman mengenai dialektika hukum islam di satu sisi, dan hukum positif di sisi lain mengenai bagaimana praktik pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Page 16 of 18 | Total Record : 177

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Al-Mazaahib Vol. 13 No. 1 (2025): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 1 (2023): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 2 (2022): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 1 (2022): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 2 (2021): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 1 (2021): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 2 (2020): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 1 (2020): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 2 (2019): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 1 (2019): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 2 (2018): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 1 (2018): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 2 (2017): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 1 (2017): Al-Mazaahib Vol. 4 No. 1 (2016): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 2 (2015): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 1 (2015): Al-Mazaahib Vol 3, No 1 (2015): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 2 (2014): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 1 (2014): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 2 (2012): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 1 (2012): Al-Mazaahib More Issue