cover
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Articles 444 Documents
EPISTEMOLOGI TATA KELOLA LINGKUNGAN: MEMBACA PENERAPAN GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI PANTAI POHON CINTA MELALUI KACAMATA FILSAFAT PENGETAHUAN Rahman, Sitti Mutiah; Hasim; Baruwadi, Mahludin H.
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.681

Abstract

Good Environmental Governance (GEG) umumnya dinilai melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, efektivitas-efisiensi, serta keadilan dan inklusivitas. Artikel ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut juga merupakan praktik epistemik, yakni cara pengetahuan lingkungan diproduksi, dibenarkan, dan didistribusikan untuk mendasari keputusan publik dalam situasi ketidakpastian. Dengan desain kajian konseptual-filosofis berbasis telaah analitis dan penalaran dokumen, penelitian ini menyusun kerangka “audit epistemik” yang menerjemahkan tiap prinsip GEG menjadi pertanyaan epistemologis kunci dan indikator operasional (jejak bukti/audit trail). Kerangka ini digunakan untuk membaca secara diagnostik tata kelola Pantai Pohon Cinta (Kabupaten Pohuwato, Gorontalo) sebagai ruang wisata pesisir yang menghadapi ketegangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlanjutan (pengelolaan sampah, keselamatan ruang publik pantai, serta tekanan aktivitas akibat event). Hasil pembacaan menunjukkan bahwa kualitas tata kelola sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur epistemik: keterbukaan informasi lingkungan, pemantauan rutin, forum deliberatif multi-pihak (extended peer community), serta pembenaran kebijakan berbasis bukti yang dapat ditelusuri dan diuji secara adil. Artikel ini berkontribusi pada penguatan penilaian GEG dengan memasukkan epistemologi terapan sekaligus menawarkan agenda praktis untuk meminimalkan risiko ketidakadilan epistemik dan meningkatkan legitimasi kebijakan pengelolaan wisata pesisir.
DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS TERHADAP METRIK JEJAK KARBON PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DI TPA TALUMELITO GORONTALO Malik, Safira Putri H.; Hasim; Baruwadi, Mahludin H.
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.682

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan sampah domestik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito Gorontalo, merupakan salah satu sektor krusial dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat regional. Saat ini, diskursus pengelolaan sampah didominasi oleh pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada kuantifikasi "jejak karbon" sebagai parameter keberhasilan lingkungan. Namun, kajian ini mengidentifikasi adanya persoalan mendasar terkait bagaimana pengetahuan tersebut dikonstruksi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pandangan filsafat ilmu, khususnya epistemologi, terhadap metodologi perhitungan jejak karbon di TPA Talumelito. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui tinjauan literatur kritis dan analisis filosofis. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka jejak karbon di TPA Talumelito bukanlah fakta alamiah yang absolut, melainkan sebuah konstruk epistemologis yang dipengaruhi oleh reduksionisme metodologis, subjektivitas penentuan batas sistem, serta nilai aksiologis yang tertanam dalam pemilihan teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan pergeseran paradigma dari monisme teknokratis menuju pluralisme pengetahuan yang lebih inklusif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya transparansi metodologis dan pengintegrasian aspek sosial dalam perhitungan dampak lingkungan guna mencapai keadilan lingkungan yang substantif di Gorontalo. Kata Kunci: Epistemologi, Jejak Karbon, TPA Talumelito, Positivisme, Aksiologi.
DIALEKTIKA SAMPAH DAN MANUSIA ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA Assel, Abdurrahman; Baruwadi, Mahludin H.; Hasim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.683

Abstract

Sampah rumah tangga di Indonesia sering dipandang sebagai urusan angkut dan buang. Padahal sumber masalahnya juga ada pada kebiasaan konsumsi, pemilahan yang lemah, dan proses lanjutan yang sering mencampur kembali sampah yang sudah dipisah. Artikel ini merangkum temuan riset tentang komposisi sampah rumah tangga, partisipasi warga, bank sampah, peran sektor informal, pembakaran terbuka, risiko lindi TPA, dan mikroplastik di sungai serta pesisir. Pembahasan menegaskan bahwa sampah tidak hilang setelah diambil, ia berpindah dan berubah bentuk, lalu dampaknya kembali melalui air, pangan, udara, dan kesehatan. Solusi yang hanya fokus di hilir cenderung memindahkan beban. Perbaikan yang lebih tahan lama membutuhkan pemilahan dari sumber yang realistis, layanan angkut yang menjaga pemilahan, pengolahan organik berbasis komunitas, penguatan jalur daur ulang, dan kebijakan yang menekan konsumsi sekali pakai. Arah besarnya adalah beralih ke sistem sirkular yang adil bagi wilayah pinggiran.
GORONTALO GREEN SCHOOL SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN EKOLOGIS: STUDI NARATIF AKSIOLOGI DI KAWASAN PERDESAAN INDONESIA TIMUR Diko, Abdullah Kadir; Hasim; Baruwadi, Mahludin H.
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.684

Abstract

Krisis lingkungan di banyak wilayah perdesaan Indonesia tidak hanya dipicu oleh tekanan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga oleh lemahnya pembentukan nilai (aksiologi) dalam praktik pendidikan sehari-hari. Artikel ini mengkaji Gorontalo Green School sebagai model pendidikan ekologis berbasis komunitas yang dikembangkan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (Indonesia Timur), sejak akhir 2023 hingga 2025. Penelitian dirancang sebagai studi kasus naratif-aksiologis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen program (modul, catatan kegiatan, materi sosialisasi, dan dokumen pendukung), observasi partisipatif atas kegiatan pembelajaran dan aksi lingkungan, serta wawancara semi-terstruktur terhadap 16 informan kunci yang terlibat dalam perancangan dan implementasi program (inisiator program, pengelola yayasan, guru, siswa, serta mitra lokal). Analisis dilakukan dengan penelusuran tema dan kategorisasi nilai untuk memetakan bagaimana nilai “adil dan lestari” diterjemahkan menjadi kebiasaan, latihan, dan tata kelola program. Hasil menunjukkan bahwa Gorontalo Green School menempatkan “nilai” sebagai pusat desain program melalui empat jalur utama: (1) penguatan kapasitas guru untuk integrasi materi lingkungan lintas mata pelajaran; (2) pembelajaran berbasis praktik seperti pemilahan sampah dan kompos; (3) skema “pohon induk asuh” yang menghargai tanggung jawab pribadi siswa dengan ekologi kebun/agroforestri; dan (4) pembingkaian nilai melalui kearifan lokal serta ruang belajar berbasis lanskap perdesaan. Diskusi menegaskan bahwa kekuatan utama model ini bukan semata-mata pada kegiatan, melainkan pada mekanisme pembiasaan yang konsisten sehingga nilai ekologis menjadi etos bersama (etos kolektif) yang relevan bagi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti. Studi ini berkontribusi pada literatur ekologi pendidikan dengan menawarkan kerangka aksiologi terapan yang dapat direplikasi pada konteks perdesaan lain, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan penguatan bukti (data) dan kemitraan multi-pihak untuk keberlanjutan program. Kata kunci: Gorontalo Green School, Pendidikan ekologis; aksiologi; pembelajaran berbasis praktik
DARI MOTIF TRADISIONAL KE IDENTITAS KOMERSIAL: TINJAUAN LITERATUR TENTANG KOMODIFIKASI WARISAN VISUAL DALAM INDUSTRI KREATIF Marsela, Marsela
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.686

Abstract

Transformasi warisan visual berupa motif tradisional menjadi identitas komersial merupakan fenomena yang semakin menguat dalam perkembangan industri kreatif Indonesia. Globalisasi, ekonomi kreatif, dan ekspansi media visual telah mendorong simbol-simbol budaya lokal untuk tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi nilai tradisional, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan strategi branding. Penelitian ini bertujuan meninjau secara kritis praktik komodifikasi warisan visual dalam industri kreatif Indonesia dengan menyoroti proses transformasi makna, representasi visual, serta relasi antara nilai budaya dan nilai ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain tinjauan literatur (literature review) terhadap publikasi ilmiah periode 2020–2025 yang relevan dengan tema komodifikasi budaya, budaya visual, dan ekonomi kreatif. Analisis dilakukan secara tematik dengan merujuk pada teori komodifikasi budaya, modal budaya Pierre Bourdieu, dan teori representasi dalam kajian visual. Hasil kajian menunjukkan bahwa komodifikasi warisan visual berlangsung melalui tiga tahapan utama, yakni reinterpretasi simbolik, reproduksi visual, dan diseminasi komersial. Proses ini memperlihatkan pergeseran fungsi simbol budaya dari ekspresi spiritual dan sosial menjadi identitas pasar yang bersifat estetis dan konsumtif. Meskipun membuka peluang revitalisasi budaya dan partisipasi generasi muda, komodifikasi juga menimbulkan tantangan etis berupa reduksi makna, ketimpangan relasi kuasa, dan potensi eksploitasi budaya. Penelitian ini menegaskan bahwa komodifikasi warisan visual merupakan praktik kultural yang sarat negosiasi makna dan ideologi, sehingga memerlukan pendekatan representasi yang sensitif, partisipatif, dan berkeadilan budaya.
Ekonomi Politik Kekayaan Intelektual Digital di Era NFT: Tantangan Regulasi dan Peluang Ekonomi Kreatif Indonesia Marsela, Marsela
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.687

Abstract

Transformasi digital di era Web3 telah mengubah paradigma kepemilikan dan distribusi karya intelektual, terutama melalui kemunculan teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT). NFT menawarkan peluang baru bagi kreator untuk memperoleh nilai ekonomi langsung dari karya digital tanpa perantara, sehingga menantang sistem distribusi konvensional. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat berbagai persoalan mendasar terkait regulasi, literasi digital, dan ketimpangan akses teknologi yang menghambat perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi politik kekayaan intelektual digital di era NFT dengan menyoroti relasi antara kekuasaan, kebijakan publik, dan struktur pasar global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur sistematis terhadap publikasi akademik dan dokumen kebijakan nasional periode 2022–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya regulasi formal dan lemahnya sistem perlindungan kekayaan intelektual digital memperlemah posisi tawar kreator lokal di tengah dominasi platform global. Analisis ekonomi politik media menunjukkan bahwa struktur kepemilikan digital masih dikuasai oleh kekuatan pasar transnasional, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi nilai. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang integratif antara hukum kekayaan intelektual, inovasi blockchain, dan pemberdayaan kreator lokal agar transformasi ekonomi digital di Indonesia dapat berjalan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUKAWINATAN KOTA PALEMBANG Lestari , Rizka Alvionita; Salsabila, Nabila; Sinaga, Cholina Aprilian Partangi; Noveliya, Marsa; Pangaribuan, Cyntia Romauli; Junaidi, Junaidi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.690

Abstract

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kota Palembang, menghadapi banyak tantangan yang bersifat kompleks dan sistemik, termasuk peningkatan volume sampah, terbatasnya infrastruktur, lemahnya penegakan regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis kondisi status quo pengelolaan sampah di lapangan melalui kajian dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem pengelolaan yang masih didominasi oleh metode open dumping serta minimnya teknologi ramah lingkungan menimbulkan risiko pencemaran dan masalah kesehatan masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan penggunaan teknologi modern seperti sanitary landfill dan waste-to-energy, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Diharapkan, penerapan kebijakan berbasis inovasi dan keberlanjutan ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mendukung pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar TPA secara berkelanjutan.
ANALYSIS OF CARRYING CAPACITY AND LAND SUITABILITY FOR THE DEVELOPMENT OF CATTLE-BASED AGROSILVOPASTORAL SYSTEMS IN TALUDITI SUBDISTRICT Diko, Abdullah Kadir; Lihawa, Fitryane; Baderan, Dewi Wahyuni K
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.692

Abstract

Agro-silvopastoral systems, which integrate trees, crops, and livestock within the same landscape, are increasingly promoted as context-specific strategies for sustainable rural development in regions facing high land-use pressure and climate variability. This systematic review synthesises evidence on how such systems perform in terms of environmental outcomes, livelihoods and economic viability, and social and governance dimensions, and how these dimensions interact. A structured search and screening procedure was applied to peer-reviewed and grey literature on agro-silvopastoral and related agroforestry systems. The final sample of studies was thematically coded across four analytical themes: typologies and design configurations, environmental performance and ecosystem services, livelihoods and economic outcomes, and governance, institutions, and scaling pathways. The findings indicate that diverse agro-silvopastoral typologies, including homegardens, alley-cropping, silvopastoral pastures, and multi-strata systems, mobilise ecological mechanisms such as niche complementarity, nutrient cycling, and microclimate regulation. Empirical studies consistently report improvements in soil fertility, erosion control, water regulation, biodiversity, and carbon sequestration relative to conventional monocultures. These environmental benefits are closely associated with enhanced net income, favourable benefit–cost ratios, labour productivity, income diversification, and improved food security, thereby contributing to household resilience. However, the distribution of benefits is uneven, as poorer households, landless farmers, women, and other marginalised groups often face barriers to participation and may receive a smaller share of gains. Governance configurations, including community-based management, co-management, cooperatives, extension services, and policy incentives, emerge as decisive factors in enabling adoption, coordinating actors, and scaling successful models. Overall, the review concludes that agro-silvopastoral systems hold substantial potential as climate-resilient, multifunctional land-use strategies, but their outcomes depend on context-appropriate design and supportive, inclusive governance and institutional arrangements. Future research should employ integrated, mixed-methods approaches to jointly assess ecological, economic, and social equity dimensions and to compare alternative policy and governance configurations. Keywords: agro-silvopastoral systems; agroforestry; ecosystem services; rural livelihoods; collaborative governance; climate-resilient agriculture; sustainable rural development.
ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI KELURAHAN TIMBANGAN KABUPATEN OGAN ILIR M. Alif Taftazani; Junaidi; Sinta Aryani; Maelani; Dhesta Adellya Santika; Yuke Rahma Dhini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.694

Abstract

ABSTRACTThe problem of waste transportation in Timbangan Urban Village, Ogan Ilir Regency, is still not optimal due to limited operating fleets, irregular schedules, and inadequate personnel capacity. This condition causes waste to pile up at temporary storage sites and along roads, thereby impacting the environment and public health. This study aims to recommend policies related to waste transportation issues that can improve waste transportation performance through six Dunn evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and suitability. The research approach is qualitative with the support of simple quantitative analysis, through in-depth interviews, field observations, documentation, and relevant literature studies. Three policy alternatives were developed, namely adding trucks to the fleet, optimizing fleet maintenance accompanied by increasing staff capacity, and adding the number of TPS. The results of the study show that the alternative of optimizing fleet maintenance and increasing staff capacity received the highest score of 22 because it was considered more efficient, sustainable, and capable of improving operational stability without requiring a large budget. These findings confirm that strengthening maintenance and increasing staff competence are the most appropriate strategies to effectively and sustainably address waste transportation issues in Timbangan Urban Village.Keywords: Policy Analysis, Waste Transportation, Timbangan Urban Village ABSTRAK Permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir, masih belum optimal akibat terbatasnya armada beroperasi, ketidakteraturan jadwal ritase, serta kapasitas petugas yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di TPS maupun sepanjang jalan sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan terkait permasalahan pengangkutan sampah yang dapat meningkatkan kinerja pengangkutan sampah melalui enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Tiga alternatif kebijakan yang disusun, yaitu penambahan armada truk, optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas, serta penambahan jumlah TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif optimalisasi pemeliharaan armada dan peningkatan kapasitas petugas memperoleh skor tertinggi berjumlah 22 karena dinilai lebih efisien, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan stabilitas operasional tanpa kebutuhan anggaran yang besar. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pemeliharaan dan peningkatan kompetensi petugas merupakan strategi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan secara efektif dan berkelanjutanKata kunci: Analisis Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Kelurahan Timbangan
TAMBANG EMAS ILEGAL DAN KERUSAKAN SOSIAL-EKOLOGIS DI KABUPATEN BUNGO: STUDI KRITIS ATAS PRAKTIK PETI DAN PERAN PEMERINTAH LOKAL Putra, Didik Try; Mardansyah, Mardansyah; Epriadi, Dedi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.695

Abstract

Unauthorized gold mining (PETI) in Bungo Regency causes significant social and ecological impacts, including environmental damage and social tensions between communities and authorities. This research aims to analyze PETI practices and evaluate the local government's role in handling illegal gold mining. The method used is a critical study with data collection from enforcement operation documents and related reports. Research results show that although the government conducts intensive enforcement operations, communities' economic dependence on PETI remains the primary sustainability challenge. The government strives to regulate community mining to make it legal and environmentally friendly through spatial planning policies and community education. In conclusion, a collaborative approach is needed that considers legal, social, and environmental aspects for sustainable solutions that maintain balance between law enforcement, environmental preservation, and community welfare. Keywords: Illegal Gold Mining; PETI; Environmental Damage; Social Impacts; Local Government