cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 537 Documents
 50   51   52   53   54 
MOTIF POLITIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DALAM MENGUSUNG CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 Pasaribu H, Adventa Theresia; Subekti, Dimas; Qibtiyah, Mariatul; Nasuhaidi, Nasuhaidi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.760

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif politik partai Nasdem dalam mengusung pasangan calon Romi Haryanto-Sudirman di pemilihan kepala daerah provinsi jambi tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Motif Politik Partai NasDem dalam Mengusulkan Pasangan Romi Hariyanto-Sudirman tidak didorong oleh satu motif, melainkan merupakan kombinasi dari motif politik Insentif Idealisme, Solidaritas, dan Materil. Ketiga Insentif ini bekerja secara bersamaan dan membentuk dasar keputusan politik partai dalam kontestasi Pilkada Jambi 2024. Implikasi penelitian ini menjelaskan bahwa partai politik dalam mengusung kandidat di kontestasi elektoral memiliki beragam pertimbangan politik sebagai upaya memperluas peluang kemenangan.
MENGHINDARI “KEKELIRUAN PERENCANAAN STRATEGIS MINTZBERG” PADA KONTEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA Rommel, Edwin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.762

Abstract

Perencanaan strategis merupakan kerangka kerja krusial dalam pembangunan daerah di Indonesia, tetapi sering terjebak dalam kegagalan proses karena dianggap sebagai rutinitas. Kajian ini berfokus pada what not to do untuk mengevaluasi proses perencanaan strategis di instansi pemerintah daerah guna menghindari tiga kekeliruan menurut Henry Mintzberg, yaitu kekeliruan prediksi, pemisahan, dan formalisasi. Dengan metode kualitatif berupa kombinasi studi dokumen dan observasi partisipatif, kajian ini menganalisis tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 melalui lensa teori keagenan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses ini sangat rentan terhadap ketiga kekeliruan tersebut. Dominasi hierarki (top-down) dengan gaya kalkulatif, manipulasi data (moral hazard), dan pemisahan antara perencana dengan realitas operasional menghambat kolektivitas dalam pemikiran strategis yang adaptif. Hal ini diperparah dengan jangka waktu penyusunan rencana strategis dalam 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yang bertepatan dengan jangka waktu larangan pelantikan pejabat struktural di daerah. Kajian ini merekomendasikan penerapan committing style untuk membangun komitmen dan keterikatan emosional terhadap strategi, rekonseptualisasi peran perencana sebagai katalis (bukan sekedar analis), serta standardisasi kompetensi tim penyusun rencana.
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM MENGAWASI SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI INDONESIA Anggi Maisarah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i3.763

Abstract

ABSTRACTThe discourse regarding the state's right to control natural resources (SDA) in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Law is very dynamic. This dynamic can be seen from the various conceptions of state control over natural resources as regulated in various laws in the field of natural resources. The absence of a single concept of "state control" will create the risk of natural resources being separated from the concept of state control and shifting to the concept of non-state control. Mineral and coal resources, as natural resources, are controlled by the state based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Law and are managed by the state for the greatest welfare of the people. The state's right to control is regulated in Article 33 of the 1945 Law which states that the state's natural resources can be utilized for the public interest. The nature of the research in writing this thesis uses descriptive analysis, the type of research uses normative law while the data collection method uses library research, and the type of data in this study uses secondary data. The concept of state control over coal and mineral resources must be understood in a broad sense, namely state control that originates from the concept of sovereignty of the Indonesian people over all sources of land and water wealth and the natural resources contained therein, including in the broad sense of collective ownership of these sources of wealth. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the state is given authority by the people collectively to implement policies (beleid) and administrative activities (bestuursdaad), regulations (regelendaad), administration (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of maximizing the welfare of the people. The state's authority in managing coal and mineral mining is based on the people's mandate to the state, including management duties, both legislative and statutory, to implement Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is described in various provisions. ABSTRAK Wacana hak negara menguasai sumber daya alam (SDA) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika ini dapat dilihat dari perbedaan konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang tertuang dalam berbagai undang-undang di bidang sumber daya alam. Ketiadaan satu konsep “penguasaan negara” akan menyebabkan risiko sumber daya alam terlepas dari konsep penguasaan negara dan beralih ke konsep penguasaan non-negara. Sumber daya mineral dan batubara, sebagai sumber daya alam, dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam negara boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka (Library Research), dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Konsep penguasaan negara atas sumber daya batubara dan mineral harus dipahami dalam arti luas yaitu penguasaan negara yang bersumber dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas seluruh sumber kekayaan tanah dan air. dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk didalamnya juga mencakup rasa kepemilikan kolektif yang luas terhadap sumber-sumber kekayaan yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara diberi wewenang oleh rakyat secara kolektif untuk melaksanakan kebijaksanaan (beleid) dan kegiatan administrasi (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), penatausahaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk keperluan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan negara dalam mengelola pertambangan batubara dan mineral didasarkan pada amanat rakyat kepada negara, termasuk tugas pengelolaan, baik legislatif maupun perundang-undangan, untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD NBRI 1945 yang dituangkan dalam berbagai ketentuan.
DIPLOMASI PARALEL KOTA TANGERANG TERHADAP KOTA YANTAI DALAM MENGEMBANGKAN UMKM Ratnadewati, Syafa; Azmi, Fuad; Dermawan, Windy
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.765

Abstract

This research examines the practice of parallel diplomacy conducted by Tangerang City toward Yantai City in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) development. The study is grounded in a constructivist approach in international relations, which conceptualizes diplomacy as a social process shaping identities, interests, and shared meanings among actors. Parallel diplomacy is employed to explain international engagement by subnational and non-state actors operating alongside state diplomacy without full subordination to central government authority. It is analytically distinguished from paradiplomacy through its autonomous, non-hierarchical, and network-based characteristics. The analysis is further supported by the concepts of non-state actors, city diplomacy, and economic diplomacy to capture the roles of local governments, MSMEs, and business communities. Within this framework, MSMEs are positioned as local economic actors and as strategic instruments linking local development objectives with global economic dynamics. This study adopts a qualitative case study design, utilizing in-depth interviews with key informants and analysis of official policy documents and cooperation frameworks. Data are analyzed thematically through an inductive approach, supported by source and method triangulation to ensure analytical rigor. The findings indicate that parallel diplomacy between Tangerang City and Yantai City proceeds through stages of initiation, formulation of mutual understanding via a Letter of Intent, and post-agreement implementation focused on MSMEs facilitation. Parallel diplomacy functions as a supporting instrument for MSMEs' development through network expansion, product promotion, and cross-border business learning, although its implementation remains largely mediated by the local government as facilitator. The study concludes that the effectiveness of parallel diplomacy is shaped by institutional capacity, inter-actor coordination, and alignment with local development policies, while recommending stronger direct MSMEs involvement and further theoretical development of parallel diplomacy within local-actor-based international relations studies. Keywords: Parallel diplomacy, Tangerang City, Yantai City, MSMEs, non-state actors.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA JAKARTA TIMUR Markelius, Markelius
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024 serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari informan kunci yang terlibat dalam proses pengawasan pemungutan dan penghitungan suara seperti startegi pengawasan, kendala yang dihadapi selama proses pengawasan tindak lanjut temuan pelanggaran, koordinasi antara jajaran pengawas serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dilaksanakan dengan pembagian pengawasan yang berpedoman pada peraturan bawaslu, dan diperkuat dengan pengawasan langsung ke Tempat Pemungutan Suara serta menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan prosedur dan pelaporan yang berjenjang dan terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pengawasan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan. Kata kunci: Implementasi Pengawasan, Bawaslu Kota Jakarta Timur, Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024, Pemungutan dan Penghitungan Suara.
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON Lenzun, Gicheel Aurelia Theresa; Posumah, Daisy; Tulung, Trilke Erita; Pangemanan, Johnly Roycke
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.770

Abstract

This study aims to identify and explore how female voters in Tomohon City interpret women's political representation in the Mayoral and Vice-Mayoral elections. Women's representation in politics has become a crucial issue as it relates to the fulfillment of political rights and the quality of local democracy. This research employs a qualitative approach with a phenomenological research type to delve into the deep experiences and perspectives of informants, with data collection techniques conducted through in-depth interviews. The results of the study indicate that the presence of women in the political contestation of Tomohon City is interpreted by female voters as a symbol of courage, authority, and moral quality. However, there is a shift in the expectations of female voters, where they desire female leaders who are stronger, more vocal, and substantive in the future. These findings emphasize that gender is no longer the sole determinant or guarantee of victory in politics; rather, evidence of real performance has become the primary consideration for female voters.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENETAPAN DATA AKURAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN WALI KOTA BITUNG TAHUN 2024 Pangkerego, Vionia Charlize Monica; Lengkong, Johny Peter; Pangemanan, Johnly Roycke; Wowor, Jusuf Johanes; Sendow, Yurnie
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.775

Abstract

The study aims to analyze the implementation of the Voter Data Information System (SIDALIH) in establishing accurate voter data in the 2024 Bitung Mayor Election. This investigation utilizes a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants include election commissioners, SIDALIH operator, sub district election committees, and registered voters. The analytical framework uses George C. Edwards III’s policy implementation theory focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The outcomes reveal that SIDALIH contributes significantly to improving voter data accuracy through duplicate detection, updating voter elements, and synchronization with the civil registry database. However, challenges remain, including internet connectivity limitations, varying of population administration data. A case involving a foreign citizen included in the voter list highlights weaknesses in substantive citizenship verification. Overall, SIDALIH implementation in Bitung is relatively effective but requires stronger institutional coordination, improved system integration, and continuous human resource development to enhance the integrity of voter data in future elections.
DUKUNGAN EKSPRESIF (LIKE, SHARE, COMMENT) SEBAGAI GAYA PARTISIPASI POLITIK DIGITAL MASA KINI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI Pratiwi, Andhiani Nanda; Leonardi, Tino; Chusairi, Achmad
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.781

Abstract

English The purpose of this study is to review and synthesize the psychological determinants of expressive support behavior in digital political participation. This research employs a qualitative approach using a literature review method of articles indexed in the Web of Science database published between 2010 – 2024. From 97 identified articles, 4 studies that explicitly discuss the determinants of expressive support were selected and analyzed using thematic analysis. The results indicate that expressive support behavior is influenced by several psychological factors, including cognitive evaluations, and emotional responses. These findings suggest that expressive support is not merely a spontaneous reaction to political content on social media, but rather the result of interacting psychological mechanisms that shape digital political engagement. IndonesiaTujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dan mensintesis determinan psikologis dari perilaku dukungan ekspresif dalam partisipasi politik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur terhadap artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Web of Science pada periode 2010-2024. Dari 97 artikel teridentifikasi, sebanyak 4 artikel yang secara eksplisit membahas faktor atau determinan dukungan ekspresif kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dukungan ekspresif dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis utama, yaitu evaluasi kognitif, persepsi dan respon emosi. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan ekspresif tidak hanya merupakan respon spontan terhadap konten politik di media sosial, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi berbagai mekanisme psikologis yang mendorong keterlibatan politik digital.
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN Safitri, Cindy Amelia; Frenki, Frenki; Vinanda, Olivia Rizka
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.785

Abstract

Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal.
STRATEGI POLITIK PIGGYBACKING DALAM PARTAI POLITIK BARU DI INDONESIA: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW DENGAN FOKUS PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) Mustakim, Mustakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.801

Abstract

Strategi politik piggybacking semakin menjadi perhatian dalam kajian partai politik baru, terutama dalam konteks sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi pada figur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana politik piggybacking didefinisikan, dikonseptualisasikan, dan dianalisis dalam literatur akademik tentang partai politik baru di Indonesia, dengan fokus pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA, melalui penelusuran artikel ilmiah terindeks Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema dominan, implikasi, serta kesenjangan riset dalam literatur yang ditinjau. Hasil SLR menunjukkan bahwa politik piggybacking dalam literatur umumnya dipahami sebagai strategi ketergantungan simbolik dan elektoral pada figur, isu, atau narasi yang telah memiliki legitimasi publik, terutama sebagai respons atas lemahnya institusionalisasi partai politik baru. Dalam studi-studi mengenai PSI, strategi piggybacking dilaporkan muncul dalam bentuk personalisasi politik, pemanfaatan figur nasional, serta penguatan branding dan komunikasi politik berbasis isu populer. Tema-tema dominan yang teridentifikasi meliputi personalisasi politik sebagai substitusi institusionalisasi, politik pencitraan partai, dan ambiguitas ideologis partai politik baru. Lebih lanjut, literatur menilai bahwa strategi piggybacking memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, strategi ini efektif dalam meningkatkan visibilitas dan diferensiasi simbolik PSI dalam jangka pendek. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada figur berpotensi membatasi kemandirian ideologis dan keberlanjutan institusional partai dalam jangka panjang. Studi ini menyimpulkan bahwa PSI bukan merupakan anomali teoretis, melainkan varian kontekstual dari pola umum partai politik baru yang beroperasi dalam kerangka personalisasi politik global. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian strategi partai politik baru dengan menempatkan politik piggybacking sebagai fenomena struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus menawarkan agenda riset lanjutan dan implikasi kebijakan bagi penguatan institusionalisasi partai politik.

Page 53 of 54 | Total Record : 537

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue