cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 537 Documents
 50   51   52   53   54 
ANALISIS PELAKSANAAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DESA NAGASARIBU LIMA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Naibaho, Yosafat D. M; Nasution, Hazqon Fuadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.715

Abstract

Penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. Oleh karena itu bawaslu membuat program pengawasan partisipatif dan salah satu dari program tersebut adalah kampung pengawasan partisipatif. Di kabupaten Humbang Hasundutan, kampung pengawasan partisipatif berada di Desa Nagasaribu Lima. Kampung pengawasan partisipatif diharapkan menjadi wadah bagi Bawaslu dalam mengajak masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan secara serentak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2024 setelah adanya program kampung pengawasan partisipatif telah meningkat. Hal ini ditandai dengan partisipasi masyarakat ketika penentuan lokasi, mengikuti sosialisasi, dan juga membangun bangunan pendukung kampung pengawasan partisipatif.
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO Syam, Azwar Wijaya; Irham, Irham; Sudirman, Sudirman
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.722

Abstract

Analysis of E-Government Implementation Readiness in Supporting Governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. Based on the research problem, the objective of this study is to analyze the level of readiness for e-government implementation in supporting governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The research method used is a qualitative approach with a descriptive qualitative design to examine the readiness of e-government implementation at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The analytical method includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the readiness for e-government implementation in supporting governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province, is categorized as fairly ready but not yet optimal. The main strengths include the use of core applications (SIMAKDA, SIPD, and SIMBADA) that are relatively user-friendly, the official portal that provides information transparency, and the provision of support and incentives for employees to improve their ICT skills. However, several challenges remain, including misaligned policies between central and regional levels, a shortage of IT personnel, network instability in certain areas, and inadequate data security systems. These conditions lead to issues such as delays in digital public services, low efficiency in data integration, cybersecurity risks, and difficulties in maintaining service sustainability. Therefore, to enable the Department of Communication and Informatics to achieve a more efficient, secure, and sustainable standard of digital governance, improvements in infrastructure, regulations, and human resource capacity are required.
ANALISIS YURIDIS PENGENAAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DAN CYBERBULLYING DALAM KASUS PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH FINTECH LENDING Utami, Mieke Aprilia; Ramadhani, Sri Ridma; Suriyadi, Suriyadi; Murjani, Ahmad
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of debt collection in peer-to-peer lending (fintech lending) in Indonesia is often characterized by digital intimidation and misuse of personal data, violating the constitutional rights of customers. This study aims to empirically examine the effectiveness of defamation articles in the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law) and protection instruments in the PDP Law (Personal Data Protection Law) on the guarantee of customers' digital dignity protection. This study employs a quantitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected via questionnaires from 100 fintech users selected using purposive sampling technique and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that both regulations simultaneously have a positive and significant effect on customer protection, with a contribution of influence (R2) of 58.2%. Partially, the PDP Law was found to have a more dominant impact (β = 0.452) compared to the ITE Law (β = 0.284), indicating that customers feel more protected through preventive data governance mechanisms than reactive criminal approaches. This study concludes that although regulations are on the right track, law enforcement effectiveness is still hindered by a gap of 41.8%, influenced by the complexity of proving mens rea and inter-institutional bureaucracy. Therefore, the implementation of the strict liability principle for fintech operators is recommended to mitigate the risk of cyberbullying in the future.
HAK MILIK DAN KONTRAK SEBAGAI LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM EKONOMI KONTEMPORER Christian, Christian; Ahmaddin, Ahmaddin; Iksan, Iksan; Zuhrah, Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.725

Abstract

Permasalahan hak milik dan kontrak dalam hukum ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan hubungan perdata antar subjek hukum, melainkan menyentuh fungsi institusional hukum dalam membentuk struktur pasar dan pola distribusi sumber daya. Dalam praktik dan kajian akademik, hak milik dan kontrak kerap diposisikan secara terpisah, sehingga relasi fungsional keduanya sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi belum dianalisis secara utuh. Pemisahan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan efisiensi transaksi, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks akibat globalisasi dan digitalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak milik dan kontrak sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi serta hubungan keduanya dalam menjamin kepastian hukum dan efisiensi ekonomi. Fokus kajian diarahkan pada peran hak milik sebagai dasar penguasaan sumber daya dan kontrak sebagai instrumen pengaturan pertukaran dan kerja sama ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dalam kerangka teori hukum dan ekonomi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik dan kontrak memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pranata hukum ekonomi yang efektif. Hak milik memberikan legitimasi penguasaan sumber daya, sementara kontrak mengatur pemanfaatan dan pertukaran secara sah dan mengikat. Relasi ini berperan penting dalam menekan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan hak milik dan kontrak secara simultan sebagai institusi hukum ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi dan konsistensi penegakan hukum agar hak milik dan kontrak berfungsi optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keywords : Hak Milik, Kontrak, Hukum Ekonomi
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU BANK KONVENSIONAL: STUDI YURIDIS DI KABUPATEN BIMA Putra, Deden Setiadin; Abdurahman, Abdurahman; Daula, Isnaini; Zuhrah, Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.726

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima yang secara praktik masih menunjukkan ketimpangan relasi hukum antara bank dan nasabah. Penggunaan kontrak standar dengan klausula pembatasan tanggung jawab bank cenderung dilakukan secara sepihak dan minim penjelasan substantif, sehingga menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual, asas itikad baik, serta norma perlindungan konsumen yang berlaku. Data empiris menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum dan pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian kredit, yang memperkuat karakter take-it-or-leave-it contract dalam praktik perbankan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku, menilai keabsahannya dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan digunakan untuk menguji kesesuaian klausula eksonerasi dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi masih banyak disusun secara tidak transparan dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan hukum preventif dan represif belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan substansi kontrak dan keterbatasan akses penyelesaian sengketa bagi nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yuridis normatif berbasis konteks lokal Kabupaten Bima. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan kontrak baku, peningkatan literasi hukum nasabah, dan penataan ulang klausula perjanjian kredit agar lebih berkeadilan. Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit Baku,  Perlindungan Hukum Nasabah.
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: TANTANGAN REGULASI DAN KEDAULATAN DIGITAL DI ERA EKONOMI PLATFOM Subhan, Subhan; Setiawan, Iwan; Tamrin, Tamrin; Putra, Deden Setiadin; Zuhrah, Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.727

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dari kegelisahan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi semakin relevan ketika ekonomi platform berkembang pesat dan menimbulkan ketegangan antara kebutuhan inovasi dan kewajiban negara menjaga kepentingan publik. Permasalahan terletak pada bagaimana kerangka konstitusional yang menekankan demokrasi ekonomi, penguasaan negara atas sumber daya strategis, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara efektif dalam ruang digital yang didominasi oleh aktor-aktor global. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara prinsip normatif Pasal 33 dan realitas ekonomi platform, khususnya terkait regulasi, perlindungan data, serta kedaulatan digital. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelusuri konstruksi hukum konstitusional, peraturan sektoral, serta perkembangan regulasi digital yang berupaya menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab negara. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk melihat bagaimana negara dapat memperkuat posisi strategisnya tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif, memastikan keadilan bagi konsumen dan pekerja platform, serta memperkuat infrastruktur hukum terkait perlindungan data pribadi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi Pasal 33 di era ekonomi platform hanya dapat efektif apabila negara mampu mengukuhkan kedaulatan digital melalui regulasi progresif yang mengatur praktik bisnis platform besar, baik domestik maupun asing. Novelty penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa reformasi regulasi digital harus diintegrasikan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagai mandat konstitusional. Rekomendasi yang diajukan menitikberatkan pada kebutuhan dialog multisektor, peningkatan literasi digital, dan desain kebijakan yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan teknologi dan perlindungan kepentingan nasional. Kata Kunci: Ekonomi Konstitusional, Kedaulatan Digital, Ekonomi Platform
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANAH GROGOT KABUPATEN PASER Febrian, Jordi; Mulka, Sry Reski
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.735

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengevaluasi implementasi hak-hak dasar di tengah keterbatasan sarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan dan program pembinaan tetap diupayakan, pemenuhan hak WBP terhambat secara signifikan oleh masalah overkapasitas yang mencapai 498% (797 penghuni dari kapasitas 160 orang). Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hunian, keterbatasan ruang gerak, serta peningkatan risiko gangguan keamanan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan anggaran menjadi kendala utama dalam optimalisasi proses rehabilitasi. Disimpulkan bahwa pemenuhan hak WBP belum maksimal akibat kendala struktural dan infrastruktur. Peneliti merekomendasikan penguatan kebijakan keadilan restoratif untuk mengurangi kepadatan hunian serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan fasilitas rutan demi menjamin harkat dan martabat warga binaan.
REPRESENTATION, GENDER, AND PUBLIC POLICY: CONTEMPORARY PRACTICES IN INDONESIA Novianti, Sarah; Pahla Ayuningtyas, Winda Eka; Wicaksana, Hendika Dwinanda; Pertiwi, Gema; Hesti, Chomariyana Kartika
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.753

Abstract

Studies on gender and state politics demonstrate that public policy is never gender-neutral but is shaped by power relations and social representations that normalize particular gender norms. In Indonesia, despite post-reform democratic consolidation and expanded political participation, gender inequality remains embedded in both the processes and substance of public policymaking. Existing scholarship has largely focused on formal political representation and affirmative policies, while the discursive and symbolic dimensions of policy formation have received limited attention. This article examines how gender is constructed and represented in Indonesian public policy through contemporary practices of social representation. Drawing on critical feminist policy analysis and an intersectional perspective, the study conceptualizes public policy as a site of meaning-making and power negotiation. The analysis reveals that public policies not only regulate resource distribution but also normalize specific gender roles and identities, often overlooking the diverse experiences of women across social locations. This article contributes to debates on gender and state politics by highlighting the importance of discourse and social representation in understanding and advancing gender-just and inclusive public policymaking in Indonesia
PERAN PROGRAM BUMN GO GLOBAL TERHADAP PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA Zahra, Mayra Zahabiya; Dermawan, Windy; Azmi, Fuad
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.756

Abstract

This study examines the role of the BUMN Go Global program as an instrument of Indonesia’s economic diplomacy amid increasing global economic fragmentation. Using a qualitative approach based on document analysis of official policies and institutional reports, the study analyzes how Indonesian state-owned enterprises (BUMNs) expand internationally through overseas operations, strategic partnerships, and outbound investments supported by diplomatic institutions. The findings indicate that the program strengthens Indonesia’s economic diplomacy by enhancing national economic representation, reinforcing bilateral economic relations, and supporting nation branding through BUMN-led international projects. The study further shows that BUMNs function as semi-state actors operating at the intersection of commercial objectives and foreign policy strategy. However, structural challenges persist, including inter-agency coordination gaps, internal capacity disparities, and regulatory and political risks in host countries. Overall, the study highlights the growing role of state-owned enterprises in shaping contemporary economic diplomacy beyond traditional diplomacy and contributes to the literature by positioning BUMNs as semi-state diplomatic actors in global governance.
ANALISIS PEMBERDAYAAN PRAJURIT PEREMPUAN DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA (STUDI KASUS SATUAN TUGAS BATALYON GERAK CEPAT TNI KONTINGEN GARUDA XXXIX-C MONUSCO TA. 2021 - 2022) Triastuti, Eka; Afifuddin, Moch; Sutanto, Rudy
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.757

Abstract

Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo mendorong keterlibatan komunitas internasional, termasuk Indonesia, dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui MONUSCO. Seiring berkembangnya mandat operasi perdamaian yang menekankan pendekatan human security, pemberdayaan prajurit perempuan menjadi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas misi, khususnya pada perlindungan masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan prajurit perempuan dalam misi perdamaian dunia dengan studi kasus Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO Tahun Anggaran 2021–2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari unsur pimpinan TNI, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, serta prajurit perempuan yang terlibat langsung dalam penugasan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan landasan teori perdamaian, konsep pemberdayaan perempuan, dan teori optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan telah dilaksanakan melalui pelibatan dalam fungsi operasional, komunikasi sosial, dan kegiatan kemanusiaan. Kehadiran prajurit perempuan meningkatkan kepercayaan masyarakat lokal serta efektivitas penanganan isu sensitif berbasis gender. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah personel perempuan, hambatan budaya lokal, serta kebutuhan penguatan kebijakan dan pelatihan berperspektif gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan misi perdamaian dan perlu dioptimalkan secara berkelanjutan.

Page 52 of 54 | Total Record : 537

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue