cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 537 Documents
 49   50   51   52   53 
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM RELOKASI PEDAGANG: STUDI KASUS PASAR RAU KOTA SERANG Zahra, Siti; Putri, Harlida Aliya; Rizki, Alinda Nur
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.652

Abstract

This study examines how local governments implement transparency and accountability during the relocation of traders at Rau Market, Serang City. This policy has an impact on spatial planning and development infrastructure as well as the economic sustainability of small traders. This study uses a qualitative descriptive approach based on secondary data, namely official documents, media reports, and public information archives. The study found that information about the relocation was not communicated evenly and did not fully address the vendors' needs regarding kiosk allocation, costs, facilities, and projections of economic conditions after relocation. This raised concerns and perceptions that the policy was implemented unilaterally. Due to the government's tendency toward one-way communication, vendor participation in the decision-making process was also limited. From an accountability perspective, the government assesses the success of relocation through the completion of physical construction, while traders assess success through income stability and the number of customers after relocation. This shows that there are differences in evaluation that have not been fully addressed. Overall, this study shows that market relocation can only be accepted and implemented if the government applies information transparency, opens space for substantial discussion, and provides responsive accountability mechanisms. Thus, relocation not only results in physical changes but also supports the economic sustainability of traders and increases public trust.
TANTANGAN CYBER DEFENSE DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER TERHADAP INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DI INDONESIA Athaillah, Callista Diandra; Tupen, Devita; Sari, Alya Julianti; Adzzahra, Fadhia Chalisha; Indrawan, Jerry
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.653

Abstract

The massive digital transformation in Indonesia's government sector has presented new challenges in maintaining the security of national cyber infrastructure. Although digitization brings efficiency and transparency in the delivery of public services, it also expands the potential for cyber attacks that could threaten the stability and vital functions of the state. The research method used was a qualitative approach with a literature study oriented towards in-depth analysis of various scientific sources, government regulations, and official reports from institutions such as the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). The data was analyzed using content analysis techniques to interpret patterns, trends, and challenges in the national cyber defense system. The results of the study show that Indonesia experienced a significant surge in cyber attacks with 3.64 billion traffic anomalies recorded from January to July 2025. Keywords: cyber security; e-government; digital infrastructure; BSSN ABSTRAK Transformasi digital yang masif di sektor pemerintahan Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan infrastruktur siber nasional. Meskipun digitalisasi membawa efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, hal ini juga memperluas potensi serangan siber yang dapat mengancam stabilitas dan fungsi vital negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah, regulasi pemerintah, serta laporan resmi lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk menafsirkan pola, kecenderungan, dan tantangan dalam sistem pertahanan siber nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan signifikan serangan siber dengan 3,64 miliar anomali trafik tercatat pada Januari–Juli 2025. Kata kunci: keamanan siber; e-government; infrastruktur digital; BSSN
ANALISIS DAYA DUKUNG PAKAN SAPI POTONG UNTUK PENGEMBANGAN AGROSILVOPASTURA DI KECAMATAN TALUDITI Diko, Abdullah Kadir; Dunggio, Iswan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.654

Abstract

ABSTRAK Kecamatan Taluditi di Kabupaten Pohuwato memiliki sumber daya hijauan dan residu tanaman yang penting bagi pengembangan sistem agrosilvopastura berbasis sapi potong, namun pemanfaatannya masih dibatasi oleh variasi musiman dan minimnya konservasi pakan. Penelitian ini bertujuan mengestimasi daya dukung pakan berbasis bahan kering pada skala kecamatan dan membandingkannya dengan populasi sapi yang ada untuk menilai ruang pengembangan ternak dalam batas keberlanjutan ekologi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data resmi sensus pertanian, statistik potensi desa, statistik lingkungan hidup, dan statistik daerah. Produksi hijauan segar per hektare dan kandungan bahan kering digunakan untuk menghitung produksi bahan kering tahunan per hektare, yang kemudian dibandingkan dengan kebutuhan pakan tahunan per ekor sapi potong dewasa. Daya dukung per hektare dan kapasitas total wilayah diperoleh dengan mengalikan hasil tersebut dengan luas lahan, baik pada skenario teoretis maupun skenario efektif dengan koefisien pemanfaatan konservatif. Hasil menunjukkan bahwa produksi hijauan sebesar 45.000 kilogram per hektare per tahun dengan kandungan bahan kering 25 persen menghasilkan sekitar 11.250 kilogram bahan kering per hektare per tahun dan kapasitas tampung sekitar 1,23 ekor sapi potong dewasa per hektare per tahun. Pada luas lahan 1.950 hektare, kapasitas teoretis mencapai kurang lebih 2.399 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1.392 ekor dibandingkan populasi sapi sebanyak 1.007 ekor. Dengan koefisien pemanfaatan 0,60, kapasitas efektif menurun menjadi sekitar 1.443 ekor dan surplus menyempit menjadi sekitar 436 ekor. Temuan ini menegaskan bahwa ruang pengembangan ternak di Taluditi sangat bergantung pada peningkatan efisiensi pemanfaatan hijauan dan residu tanaman melalui konservasi dan pengolahan pakan, penataan spasial lahan pertanian, area hijauan, kandang, dan sumber air, serta penguatan kelembagaan peternak agar kapasitas teoretis dapat terwujud sebagai kinerja sistem agrosilvopastura yang berkelanjutan di tingkat lapangan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DIKOTA DENPASAR Nursina, Nursina; Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul; Joniarta, I Wayan; Antari, Ni Putu Bayu Widhi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.659

Abstract

Sexual violence against women and children is a serious issue that continues to increase in various regions, including Denpasar. Addressing this violence requires the involvement of various stakeholders in a collaborative governance approach. This study aims to analyze the application of collaborative governance in protecting women and children from sexual violence in Denpasar. The research method used a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that collaboration between the DP3AP2KB (Regional Empowerment and Child Protection Agency), the UPTD PPA (Regional Empowerment and Child Protection Unit), the Bali Seruti Foundation, and the community has been effective through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes, as indicated by Ansell & Gash (2008). However, challenges remain, such as limited resources, increased human resource capacity, and the need to optimize community involvement in reporting and prevention. The study confirms that cross-sector collaboration plays a crucial role in increasing the effectiveness of protecting women and children from sexual violence in Denpasar.
REVITALISASI PERMAINAN TRADISIONAL MELALUI POJOK MAIN: UPAYA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DAN PENGUATAN KARAKTER SISWA DI SDN 104245 TUMPATAN Ananda, Bunga; Chairunisa, Siti; Prima, Asep
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.675

Abstract

The rapid development of digital technology has led children to prefer gadget-based games rather than traditional ones that are rich in cultural values. This situation threatens the continuity of local cultural heritage and weakens children’s social character development. The Traditional Play Corner program at SDN 104245 Tumpatan serves as an effort to revitalize traditional games in an educational setting. This article aims to describe the implementation strategy and benefits of the Play Corner program in preserving local culture and strengthening students’ character. This study employs a literature review approach by analyzing various relevant sources on traditional games, character education, and local wisdom-based learning. The findings indicate that Play Corner enhances social interaction, fosters responsibility, sportsmanship, and cooperation among students, while also nurturing appreciation for local culture. Revitalizing traditional games provides an effective means to instill cultural values and national character from an early age.
DAMPAK PENERAPAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Al hakim, Rastra Taufiq
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.701

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia sejak lama berada dalam posisi problematis akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktik peradilan, permohonan pencatatan perkawinan beda agama sempat memperoleh ruang melalui penetapan pengadilan, meskipun menunjukkan adanya inkonsistensi putusan hakim. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap status hukum perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari aspek kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dan menyeragamkan putusan hakim, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi normatif dan administratif, antara lain tidak diakuinya perkawinan secara hukum, keterbatasan hak waris dan harta bersama, implikasi terhadap status hukum anak, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, penerapan SEMA ini memunculkan perdebatan antara kepastian hukum, norma agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang tetap diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.
ALTERNATIF KEBIJAKAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA PADA KONFLIK LAHAN DESA UPANG JAYA Ariansyah, Dekha; Sarmila; Junaidi; Natalia, Desta; Prastia, Dwi Alverina
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.702

Abstract

This study aims to formulate policy recommendations for resolving the oil palm plasma land conflict between the community of Upang Jaya Village and PT Trans Pasific Agro Industry (TPAI) in Banyuasin Regency, South Sumatra. A qualitative descriptive method was employed. Data were collected through a literature review, interviews with residents and village officials of Upang Jaya, and documentation from media sources and academic articles. Policy analysis was conducted using William N. Dunn’s evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that Banyuasin Regent Decree Number 477 of 2012 has not been optimally implemented in delivering benefits to the plasma community. Based on the evaluation results, three policy alternatives were formulated, cross-sectoral coordination, revision or renegotiation of the plasma partnership agreement, and agrarian reform. The assessment shows that revising or renegotiating the plasma partnership agreement is the most feasible and realistic policy alternative.
PERAN KOMUNITAS EDUKASI POLITIK DALAM MEMBANGUN KESADARAN KEWARGANEGARAAN PARTISIPATIF GENERASI Z Fauzan, Al Fana; Sari, Diaz; Rasyd , Ridwan; Al Azhar, Afif; Anggela, Suci
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.704

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan tagar #IndonesiaGelap di platform X (sebelumnya Twitter) oleh komunitas pemuda digital sebagai bentuk kewarganegaraan partisipatif Generasi Z. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana interaksi digital dengan tagar tersebut membentuk wacana publik. Data diperoleh melalui observasi daring dan dokumentasi terhadap 25 unggahan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z menggunakan #IndonesiaGelap tidak hanya untuk mengkritik isu sosial-politik, tetapi juga untuk mengekspresikan identitas, menunjukkan solidaritas, dan berpartisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan digital. Analisis sentimen mengungkap distribusi seimbang antara nada positif, negatif, dan netral. Analisis tematik menemukan lima tema utama: ekspresi identitas, kritik sosial, solidaritas kolektif, partisipasi digital, dan literasi politik. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman kewarganegaraan, dari sekadar hak formal menuju keterlibatan aktif dalam diskursus publik. Platform digital dipandang sebagai ruang ekspresi politik, meskipun tetap memiliki tantangan seperti polarisasi dan misinformasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya strategi literasi digital yang adaptif untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kohesi sosial di era digital.
KEADILAN SOSIAL DAN PASAL 33 UUD PASCA AMANDEMEN: ANALISIS AKTIVITAS EKSTRAKTIVISME DI INDONESIA Kusuma, Ayusia Sabhita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.707

Abstract

ABSTRACT This study analyzes the implementation and normative substance of the social justice values enshrined in Article 33 of the 1945 Constitution within the context of extractivist activities in Indonesia. Through a literature review and policy analysis, the study evaluates whether current natural resource governance remains aligned with the spirit of paragraph (3), namely, the greatest prosperity of the people, or has instead become entrenched in oligarchic interests. Employing John Rawls’s Justice as Fairness framework alongside the concept of Pancasila Social Justice, the research identifies a paradox between post-amendment regulations to Article 33 that emphasize market efficiency and the ideal of a familial (communitarian) economy. The analysis shows that corporate dominance in extractivism activities triggered massive deforestation, exacerbating ecological disasters such as floods and landslides in Sumatra. This indicates violations of distributive, commutative, and legal justice, whereby the burdens of environmental degradation are borne by vulnerable communities while economic benefits are concentrated among a small elite. In conclusion, the post-amendment Article 33 strengthens state control through the centralization of licensing, expands corporate dominance, and increases public losses, thereby further distancing the implementation of Article 33 from the principles of substantive social justice. Keywords: Extractivism, Social Justice, Pancasila, Article 33, justice theory ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi dan substansi normatif nilai keadilan sosial Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks aktivitas ekstraktivisme di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan, studi ini mengevaluasi apakah pengelolaan sumber daya alam saat ini masih selaras dengan semangat ayat 3 sebesar-besar kemakmuran rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan oligarki. Menggunakan kerangka teori Justice as Fairness dari John Rawls dan konsep Keadilan Sosial Pancasila, penelitian menemukan adanya paradoks antara regulasi yang menekankan efisiensi pasar pada Pasal 33 pasca-amandemen dengan cita-cita ekonomi kekeluargaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi korporasi dalam penguasaan lahan serta aktivitas ekstraktivisme telah memicu deforestasi masif yang memperparah bencana ekologis, seperti banjir dan longsor di Sumatera. Hal ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, komutatif, dan legal, di mana beban kerusakan lingkungan ditanggung oleh kelompok masyarakat rentan sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit. Kesimpulannya, Pasal 33 pasca-amandemen menguatkan kontrol negara melalui sentralisasi perizinan, memperluas dominasi korporasi, serta meningkatkan kerugian rakyat sehingga semakin menjauhkan implementasi Pasal 33 dari prinsip keadilan sosial yang substantif. Kata kunci: Ekstraktivisme, Keadilan Sosial, Pancasila, Pasal 33, teori justice.
YOUTUBE SEBAGAI SARANA LITERASI DEMOKRASI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UMRI Chaniago, Wahyu Ramadhan; Sari, Diaz; Raihan, Muhammad; Muzakki, Naufal Hanif; Ramadana, Syanaz Oktavia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.710

Abstract

This study explores the perceptions and experiences of Communication Science students at Universitas Muhammadiyah Riau in utilizing YouTube as a medium for democratic literacy. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with six students and open-ended questionnaires. The findings reveal that students perceive YouTube as an effective educational platform for conveying democratic values in an engaging and up-to-date manner. Channels such as Narasi, Najwa Shihab, and BBC Indonesia enrich students' political understanding, foster critical thinking, and enhance democratic participation. However, students acknowledge the need for critical content evaluation due to the potential for bias and misinformation. These findings highlight YouTube’s significant role as an informal learning tool in strengthening democratic literacy among the youth. Keywords: Democratic literacy, Student, Youtube.

Page 51 of 54 | Total Record : 537

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue