cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 537 Documents
 48   49   50   51   52 
TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KEPADA PUBLIK Aini, Lathifah; Sinambela, Rut Afentina; Fayza, Salsabila; Lubis, Putri Kemala Dewi; Matondang, Khairani Alawiyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta implementasi Good Financial Governance (GFG) sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi keuangan daerah, laporan audit, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi anggaran merupakan faktor utama yang memperkuat kualitas pengelolaan APBD, sedangkan hambatannya meliputi budaya birokrasi tertutup, kapasitas SDM yang terbatas, serta dinamika politik lokal. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola APBD berbasis prinsip GFG terbukti meningkatkan akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan dan pembangunan.
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Pasaribu, Julio Rikky S; Runi, Naila Ananda; Situmorang, Rachel Meylani; Lubis, Putri Kemala Dewi; Matondang, Khairani Alawiyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2021–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel terhadap 33 kabupaten/kota, penelitian ini melalui Uji Chow dan Uji Hausman menetapkan Fixed Effect Model sebagai model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa kedua jenis transfer tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk belanja produktif yang mampu mendorong peningkatan PDRB daerah. Sebaliknya, DBH terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa dana ini lebih efektif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan aktivitas ekonomi lokal. Secara simultan, ketiga variabel fiskal tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 98,38 persen, sehingga menegaskan bahwa transfer fiskal pemerintah pusat memainkan peran strategis dalam dinamika pembangunan ekonomi regional, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola dan orientasi belanja pemerintah daerah.
ETIKA KOMENTAR NETIZEN DALAM TAGAR #KABURAJADULU DI TIKTOK Rizal, Abid Muhammad; Nafilah, Rizkiya Brilianti; Leri, Zeli Putri
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.622

Abstract

Penelitian ini membahas etika komunikasi digital netizen dalam fenomena viral #KaburAjaDulu di TikTok, dengan tujuan menganalisis bentuk, karakteristik, dan pola komentar yang muncul serta sejauh mana komentar tersebut mencerminkan praktik etis dalam komunikasi digital. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dari 25 komentar terpilih pada 5 video TikTok terpopuler bertagar #KaburAjaDulu yang dianalisis melalui aplikasi Microsoft Power BI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% komentar termasuk dalam kategori etis, 44% netral, dan 16% tidak etis. Komentar etis ditandai dengan bahasa sopan, kritik konstruktif, dan dukungan positif, sedangkan komentar tidak etis mengandung provokasi, bahasa kasar, dan penghinaan. Konteks video memengaruhi jenis komentar yang muncul, di mana video inspiratif cenderung memunculkan komentar etis, sedangkan video kritik sosial menghasilkan komentar yang lebih provokatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam membentuk kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab serta mendesak perlunya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan etis.
DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA : STUDI KASUS DESA LAMAJANG, PANGALENGAN Novariza, Emi; Adiwilaga, Rendy; Masreni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.626

Abstract

Seiring dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian semakin diberikan kelonggaran perihal pembangunan internal desa, termasuk bagaimana meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai strategi, dimana salah satunya ialah melalui desa wisata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sebagai representasi pemerintahan daerah di atas Desa dan Kecamatan, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung program pengembangan tersebut. Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada prinsipnya memiliki potensi wisata yang begitu dinamis dan beragam, yang bahkan pemerintah Kabupaten Bandung sendiri menetapkan Lamajang sebagai pilot project pendirian desa wisata bersama 9 desa lainnya yang kemudian dituangkan dalam aturan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Dengan mengguna teori Warwick tentang Implementasi dengan 10 variabel pentingnya, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa dalam tahap perencanaan, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung memiliki kondisi dimana SDM nya kurang secara kuantitas dan rentan secara kualitas karena belum dilakukan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan desa wisata. Sementara kordinasi sudah dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan desa wisata di Lamajang. Diantaranya ialah Diskominfo, Dinas PUTR, dan Bapedda. Selebihnya dalam hal implementasi. Dinas Budaya mengalami hambatan dikarenakan situasi politik daerah khususnya desa yang dinamis, yang mengakibatkan ketidakstabilan implementasi kebijakan karena seringnya terjadi perubahan kebijakan dan situasi kondisi. Selain itu, masyarakat juga lebih mengedepankan factor monetisasi dan eksploitasi potensi, namun cenderung belum memahami konsep desa wisata secara menyeluruh.
DINAMIKA ASAS HAKIM PASIF DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: SEBUAH TELAAH DOKTRINAL Wiraguna, Sidi Ahyar; Maryanih
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hakim pasif merupakan salah satu pilar fundamental yang membentuk karakter hukum acara perdata Indonesia. Secara historis, asas ini memposisikan hakim sebagai pihak yang menilai perkara berdasarkan inisiatif dan alat bukti yang diajukan para pihak, serta menjaga agar proses perdata tetap berjalan dalam koridor adversarial. Perkembangan sistem peradilan modern menunjukkan terjadinya pergeseran konseptual maupun praktis atas asas tersebut. Kompleksitas hubungan hukum, ketimpangan kemampuan litigasi, dan tuntutan efisiensi peradilan memunculkan kebutuhan akan peran hakim yang lebih aktif, terutama dalam memberikan arahan prosedural, klasifikasi fakta, dan pengelolaan jalannya persidangan. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika asas hakim pasif dalam konteks pembaruan hukum acara perdata Indonesia melalui pendekatan doktrinal. Bahan hukum primer berupa HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta sejumlah putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin para ahli hukum acara perdata dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak dapat lagi dipertahankan dalam bentuk yang kaku; sistem peradilan modern menuntut hadirnya model keaktifan terbatas (restricted judicial activism) yang tetap mejaga imparsialitas tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan proses beracara berlangsung efektif dan proporsional. Pembaruan hukum acara perdata perlu merumuskan batas-batas keaktifan hakim secara eksplisit untuk menghindari ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformulasi asas hakim pasif merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan peradilan perdata yang responsive, efisien, dan berkeadilan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA (STUDI DI DESA WATUGONG KECAMATAN ALOK TIMUR DAN DESA NELLE WUTUNG, DESA NELLE LORANG KECAMATAN NELLE, KABUP Kana, Margaret Laedy Januarita; Yohanes, Saryono; Ndun, Ivan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.633

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting untuk menjamin hak setiap warga negara atas identitas hukum. Namun, di Kabupaten Sikka masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, keterlambatan pencetakan KTP elektronik, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pelaporan peristiwa penting. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka, khususnya pada wilayah Desa Watugong, Desa Nelle Wutung, dan Desa Nelle Lorang.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen untuk mengkaji praktik perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui penyusunan SOP, penyediaan informasi pelayanan, sosialisasi langsung di balai desa serta kegiatan keliling disertai dengan penyuluhan hukum. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengaduan, koreksi data, dan penerbitan ulang dokumen. Upaya Disdukcapil Sikka dalam menjamin hak warga juga terlihat melalui pendataan langsung di kantor Disdukcapil Sikka dan pendataan lapangan atau jemput bola, peningkatan kualitas layanan publik seperti inovasi Jalan Mantan, Cinta Panas, dan DESAK. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal yaitu, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet tidak stabil, kurangnya blangko e-ktp, dan juga faktor eksternal yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya menunda pengurusan dokumen, serta lemahnya koordinasi Disdukcapil sikka dan pemerintah desa. Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan koordinasi antara Disdukcapil dan pemerintah desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan merata.
STRUKTUR KETIMPANGAN EKONOMI DALAM INTEGRASI PASAR PADA KOMUNITAS DANAU SENTANI: SUATU TINJAUAN LITERATUR (2000–2025) S, M Nur Wahyudin; Lekitoo, Brayon Virgil; Arif, Arnawan; Mustakim, Mustakim; Yunus, Andi Hikmawati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.634

Abstract

Transformasi Kota Jayapura dan wilayah Danau Sentani menampilkan ketimpangan yang semakin melebar antara Orang Asli Papua (OAP) dan Kelompok Pendatang. Penelitian ini menyajikan sintesis kritis berdasarkan studi literatur yang dipilih melalui penyaringan berdasarkan relevansi dengan tema, yaitu ekonomi politik papua, integrasi pasar dan ketimpangan ekonomi, serta diprioritaskan dari publikasi tahun 2000–2025 untuk menangkap perubahan kontemporer yang terjadi, meskipun literatur klasik juga disertakan. Analisis menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, ketidaknetralan yang terjadi melalui struktur kekuasaan yang mengontrol tanah, modal, dan peluang ekonomi, menyebabkan komunitas Danau Sentani mengalami perampasan dan marginalisasi. Ketimpangan pendapatan rumah tangga OAP disebabkan oleh relasi kekuasaan dan ekspansi kapital. Artikel ini menyoroti kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar serta mengurangi marginalisasi ekonomi OAP perkotaan.
ANALISIS KOMPARASI STATISTIK DAN IMPLIKASI EKOLOGIS DINAMIKA TUTUPAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LIMBOTO PERIODE 2018-2022: PENDEKATAN UJI NON-PARAMETRIK WILCOXON SIGNED-RANK Artha, Dicky; Dunggio, Iswan; Rahim, Sukirman
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.637

Abstract

ABSTRAK Transformasi penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto merupakan indikator kritis tekanan antropogenik terhadap ekosistem Danau Limboto yang kini berstatus Kritis Nasional. Sebagian besar kajian sebelumnya mengevaluasi perubahan ini menggunakan metode deskriptif persentase tanpa validasi statistik inferensial, sehingga gagal mendeteksi signifikansi anomali data dalam distribusi spasial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis karakteristik distribusi data perubahan lahan DAS Limboto 2018-2022, (2) menguji signifikansi perbedaan struktur penggunaan lahan menggunakan pendekatan statistika non-parametrik, dan (3) mengevaluasi dampak lingkungan dari dinamika tersebut terhadap fungsi hidrologis DAS. Data penelitian adalah data sekunder luas tutupan lahan time series (n=12 kategori). Analisis dilakukan melalui Uji Normalitas Shapiro-Wilk dan Uji Beda Dua Sampel Berpasangan Wilcoxon Signed-Rank. Hasil: Analisis deskriptif menunjukkan degradasi masif pada Semak Belukar (-9.838,89 Ha atau -79,16%) yang beralih fungsi menjadi Pertanian Lahan Kering (+4.854,16 Ha) dan Hutan Tanaman (+1.270 Ha). Uji statistik menunjukkan distribusi selisih perubahan lahan tidak normal (p<0.05). Uji Wilcoxon menghasilkan nilai signifikansi asimtotik (p) sebesar 0.248 (p>0.05), yang berarti secara statistik agregat tidak terdapat perbedaan signifikan pada median luas lahan. Temuan ini mengindikasikan fenomena "stabilitas statistik semu" (statistical illusion of stability), di mana keseimbangan peringkat data menutupi realitas degradasi lingkungan. Konversi lahan vegetasi alami menjadi pertanian jagung monokultur di area hulu diprediksi meningkatkan koefisien larian (run-off) dan memperparah laju sedimentasi ke Danau Limboto.
DINAMIKA PERUBAHAN TATA RUANG PERTANIAN DAN NON-PERTANIAN DI PROVINSI GORONTALO (2017-2023): ANALISIS DERET WAKTU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN Kasim, Roland; Dunggio, Iswan; Rahim, Sukirman
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.640

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika perubahan tata ruang antara lahan pertanian (sawah) dan lahan bukan pertanian di Provinsi Gorontalo periode 2017–2023 serta implikasinya terhadap ketahanan pangan daerah. Data yang digunakan berupa deret waktu sekunder luas lahan sawah dan luas lahan bukan pertanian yang dihimpun dari statistik resmi Provinsi Gorontalo. Data dianalisis secara deskriptif dan deret waktu sederhana melalui perhitungan perubahan persentase, rata-rata perubahan tahunan, tren linier, serta korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan sawah menyusut dari 34.764 ha pada 2017 menjadi 30.112 ha pada 2023, atau turun 13,38% (sekitar 4.652 ha) dengan rata-rata kehilangan 775 ha per tahun. Sebaliknya, lahan bukan pertanian meningkat dari 283.890 ha menjadi 307.873 ha (naik 8,45% atau 23.983 ha) dengan penambahan rata-rata 3.997 ha per tahun. Rasio luas lahan bukan pertanian terhadap sawah yang sekitar delapan kali pada 2017 meningkat menjadi lebih dari sepuluh kali pada 2023. Korelasi Pearson antara kedua seri sebesar –0,31 menunjukkan hubungan negatif sedang, yang mengindikasikan bahwa ekspansi lahan non-pertanian sebagian terjadi melalui konversi lahan sawah. Dengan asumsi produktivitas padi sawah 4,4–5,6 ton/ha, hilangnya 4.652 ha sawah berpotensi menurunkan produksi padi tahunan sekitar 20–26 ribu ton, setara ±8–10% produksi padi Gorontalo tahun 2023. Tren ini dapat melemahkan dimensi ketersediaan (availability) pangan, kecuali diimbangi oleh peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur irigasi, serta perlindungan ketat terhadap Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B). Penelitian merekomendasikan penguatan penataan ruang, penegakan zona lindung lahan pangan, dan integrasi indikator ketahanan pangan dalam kebijakan pembangunan daerah.
AHWAL SYAKHSYIAH “BAB RUKUN NIKAH DAN ISTINBATH HUKUM DALAM PERSFEKTIF KITAB FATHUL MU’IN Nurmalinda, Sri; Adly, Muhammad Ammar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.648

Abstract

Pernikahan merupakan institusi penting dalam hukum Islam yang memegang peranan sentral dalam tatanan sosial. Keabsahan suatu akad nikah bergantung pada terpenuhinya rukun dan unsur yang ditetapkan oleh syariat. Kitab Fatḥul Mu’in karya Zainuddin al-Malibari memberikan uraian yang luas mengenai rukun nikah serta metode istinbath hukum yang melandasinya. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan Fatḥul Mu’in terkait rukun nikah dan pendekatan istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan keabsahan akad tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap karya-karya fikih klasik dan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fatḥul Mu’in berpegang pada mazhab Syafi‘i dengan menyajikan penjelasan terperinci mengenai rukun dan syarat nikah, serta menerapkan qiyas dan istisḥab sebagai metode utama dalam proses istinbath hukumnya.

Page 50 of 54 | Total Record : 537

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue