cover
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Articles 864 Documents
PUBLIC VALUE DALAM PROGRAM GERAKAN SAYANG PEREMPUAN OJEK ONLINE (GASPOL) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN OJOL PEREMPUAN Wahyu Ida Nurmasriyanti; Lukman Arif
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1007

Abstract

Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Program is a women's empowerment program implemented by the East Java Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Affairs (DP3AK) for women online motorcycle taxi drivers. This study aims to analyze the public value created through the implementation of the GASPOL Program using the dimensions of service, outcomes, and trust/legitimacy proposed by Kelly et al. (2002). This research used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles et al., (2014). The results show that the GASPOL Program has created public value through all three dimensions. In the service dimension, public value can be seen from training activities that match participants' needs, a supportive service approach, and easy access to information and assistance. In the outcomes dimension, the program provides benefits such as improved skills, business opportunities, increased self-confidence, and social support. In the trust/legitimacy dimension, participants trust the program implementers because of consistent activities, open communication, and ongoing assistance. The public values created include economic value, social value, empowerment value, equality value, independence value, and protection value. However, some participants still face challenges in developing their businesses, and continuous mentoring remains an important issue. Overall, the GASPOL Program has provided positive benefits and created public value for women online motorcycle taxi drivers through empowerment activities that support their needs and development. Keywords: GASPOL, Women Empowerment, Women Online Motorcycle Taxi Drivers, Public Value
MANAJEMEN STRATEGI DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANYUMAS Iqbal Julian Fachruddin; Indah Ayu Permana Pribadi; Chamid Sutikno; Ariesta Amanda Amanda; Zaula Rizqi Atika
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1019

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi dalam inovasi pelayanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis penelitian mengacu pada fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan (planning) dilakukan melalui penyusunan target aktivasi IKD, analisis kebutuhan masyarakat, kesiapan infrastruktur digital serta penyusunan strategi sosialisasi dan pelayanan jemput bola. Pada aspek pengorganisasian (organizing), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas membentuk pembagian tugas yang terstruktur antarpegawai, termasuk penempatan operator dan petugas pelayanan guna mendukung efektivitas aktivasi IKD. Selanjutnya, aspek pelaksanaan (actuating) diwujudkan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kerja sama dengan instansi lain, pelayanan aktivasi di berbagai kegiatan publik serta pendampingan penggunaan aplikasi IKD kepada masyarakat. Adapun pada aspek pengawasan (controlling), dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian aktivasi IKD, kendala pelayanan serta efektivitas strategi yang telah diterapkan. Kata Kunci: E-Government, Inovasi, Identitas Kependudukan Digital, Manajemen Strategi, Pelayanan Publik.
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGALAMAN KERENTANAN KERJA PADA PEKERJA INFORMAL DI INDUSTRI KREATIF DIGITAL INDONESIA Salsabila Aida Alfa Layali Octavian Widayanti; Jennifer Elisabeth Kamisopa; Silverius Djuni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1055

Abstract

Pesatnya pertumbuhan gig economy melahirkan struktur ketenagakerjaan baru yang minim jaring pengaman sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi interpretatif, penelitian ini menggali pengalaman hidup (lived experience) pekerja informal digital melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci dari berbagai subsektor kreatif, meliputi content creator, desainer grafis freelance, video editor, copywriter, software developer, fotografer pernikahan, dan ilustrator. Analisis menggunakan empat kerangka teori yang saling melengkapi: Teori Sistem Sosio-Teknik, perspektif Ekonomi Politik Kerja Digital, kerangka Social Risk Management, dan Capability Theory of Quality of Work. Temuan mengungkap bahwa rendahnya partisipasi dalam program BPU BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari kerentanan struktural yang bersifat sistemik, bukan semata ketidaktahuan individu, meliputi ketidakstabilan pendapatan, kekosongan regulasi, kontrol algoritmik yang mengaburkan hubungan kerja, serta bias optimisme terhadap risiko kerja. Peneliti merekomendasikan model perlindungan sosial yang fleksibel berbasis fungsi kerja, bukan status kontrak formal, dengan pendekatan Social Risk Management yang mempertimbangkan Capability Set dan Conversion Factors pekerja informal digital.
INFRASTRUCTURE PUSH DI WILAYAH OTONOMI ASIMETRIS: NEGARA, KESULTANAN, DAN TATA KELOLA HIBRIDA DI DIY Muhammad Rafi Fadilah; Saif Ali
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1060

Abstract

The acceleration of infrastructure development through National Strategic Projects (NSP) in Indonesia positions the national state in a complex negotiation with historically entrenched sub-national autonomy regimes. This article examines the governance dynamics of infrastructure projects in the Special Region of Yogyakarta (DIY), a territory with asymmetric decentralisation that grants special authority to the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Regional Government of DIY. Drawing on Shatkin's (2022) framework of infrastructure push and the urbanization of the national state, this study aims to analyse how the national state negotiates DIY's special authority in NSP planning and implementation, and how the Regional Government of DIY mobilises special autonomy instruments to influence route design, land acquisition, and the distribution of project benefits. A qualitative approach with instrumental case study design was employed, drawing on regulatory document analysis, media coverage from 2018 to 2025, and semi-structured interviews with key informants including regional government officials, National Land Agency staff, academics, and journalists. Findings indicate that NSP implementation in DIY does not produce the dominance of any single actor but instead generates a hybrid governance model that reconciles the national state's technocratic centralisation logic with local cultural and autonomy imperatives. Special autonomy instruments such as Palilah are integrated into administrative land acquisition procedures, while the Regional Government leverages its authority to renegotiate technical dimensions of projects. These findings extend Shatkin's argument by demonstrating that infrastructure push in asymmetrically autonomous territories produces a compromised hegemony that sustains national projects while preserving the symbolic authority of local institutions.
STRATEGI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) RUMAH HARAPAN MULYA DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN WARGA TUNAGRAHITA DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO Muhammad Anwar Shidiq; Maya Mustika Kartika Sari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1062

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dalam mendorong kemandirian warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian meliputi tiga aspek kemandirian, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pribadi, interaksi sosial, dan kemandirian ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta pendamping LKS yang terlibat langsung dalam pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan, pembinaan aktivitas sehari-hari, pendampingan sosial, serta edukasi kesehatan. Pendekatan ini mengacu pada teori ACTORS yang meliputi Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, dan Support. Pemberdayaan tersebut terbukti meningkatkan kemandirian warga tunagrahita dalam aktivitas sehari-hari, keterlibatan sosial, dan kegiatan produktif, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan merawat diri, partisipasi sosial, serta kemampuan menghasilkan produk atau pendapatan secara mandiri. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan jangkauan program sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PENTAHELIX DALAM PENGELOLAAN MANGROVE UNTUK KETAHANAN PESISIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Oki Oktafandi; Zulkarnaini Zulkarnaini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1078

Abstract

The mangrove ecosystem in the coastal area of Indragiri Hilir Regency faces increasingly complex pressures stemming from coastal abrasion, tidal flooding, seawater intrusion, and land-use conversion. These challenges cannot be resolved through a sectoral approach alone, necessitating the active involvement of multiple stakeholders. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance based on the pentahelix model in mangrove management as a strategy to strengthen coastal resilience in Indragiri Hilir Regency. A qualitative approach was employed through a literature review of secondary data, including scientific articles, research reports, and official publications, which were subsequently analyzed using descriptive analysis. The findings reveal that collaboration has been carried out through the roles of government, academics, the private sector, local communities, and the media, as reflected in initiatives such as the Mangroves for Coastal Resilience program. Nevertheless, collaborative dynamics remain constrained by ongoing land-use conversion, weak area supervision, and the community's economic dependence on mangrove timber. It is therefore recommended that mangrove management be directed toward strengthening oversight mechanisms and promoting adaptive, sustainable resource utilization. Keywords: collaborative governance, pentahelix model, mangrove management, coastal resilience
RECHTSVINDING DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER: STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEJAHATAN DIGITAL Muhammad Fadly Abdina; Bambang Fitrianto; Fitri Rafianti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1083

Abstract

The development of information and communication technology has led to the emergence of various forms of increasingly complex and dynamic digital crimes. This situation often poses challenges for law enforcement officials, particularly judges, in applying existing legal norms to acts that develop faster than regulations. In such situations, legal discovery or legal discovery becomes a crucial instrument to ensure legal certainty, justice, and expediency in enforcing cybercrime law. This study aims to analyze the forms of legal discovery conducted by judges in their legal considerations in digital crime cases in Indonesia and to examine the legal reasoning methods used by judges in constructing legal arguments when deciding these cases. This study is a normative legal study using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of laws and court decisions related to digital crime, while secondary legal materials are obtained from literature, scientific journals, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted qualitatively by examining the legal considerations of judges in various decisions in digital crime cases. The results show that judges conduct legal discovery through grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to adapt legal norms to developments in information technology. Furthermore, judges' legal reasoning is developed through a process of linking trial facts, electronic evidence, and applicable legal provisions, resulting in rational and accountable legal arguments. Thus, legal reasoning and legal reasoning play a strategic role in maintaining the effectiveness of cybercrime law enforcement in Indonesia.
PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nur Hikmah; Irwan Irwan; Sandi Lubis
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1088

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh transparansi serta akuntabilitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 17,043 dengan tingkat signifikansi 0,000. Variabel akuntabilitas juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai t hitung sebesar 7,266 dan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,955 mengindikasikan bahwa sebesar 95,5% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas, sedangkan sisanya sebesar 4,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan mendorong meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
POLITAINMENT SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK: ANALISIS BIBLIOMETRIK BERBASIS DATA SCOPUS (2014-2025) Dodoh Siti Saadah; Karim Suryadi; Sri Wahyuni Tanshzil
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1092

Abstract

Penelitian terkait politainment mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan di era digital sekaligus menjadi bagian dari isu politik kotemporer saat ini, sehingga banyak penelitian yang mengkaji tentang politainment. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik deskriptif dalam riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, dampak dan tren global yang muncul pada penelitian politainment, dengan menggunakan kata kunci “politainment” in AND “political” AND “communication”. Penelitian ini meliputi tahap identification, screening, eligibility dan included dengan basis data final 36 publikasi terindeks Scopus dalam kurun waktu 12 tahun, 2014-2025 per tanggal 8 Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset politainment sebagai komunikasi politik didominasi oleh Spanyol dengan puncak publikasi pada tahun 2023, yang berfokus pada konteks elektoral dan representasi tokoh politik, serta banyak dipublikasikan di Media and Communication (Cogitatio Press). Tema-tema utama meliputi digital persuasion, discourse analysis, electoral campaigns, engagement, Instagram, pop politics dan TikTok, dengan electoral campaigns muncul sebagai sebuah novelty yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan urgensi perluasan tema discourse analysis bagi peneliti selanjutnya untuk memahami apakah politainment memperkuat demokrasi melalui partisipasi organik atau justru memperlemah substansi politik demi kepentingan estetika dan hiburan semata.
KERJASAMA GEREJA KATOLIK DI KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA DAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI JAKARTA DALAM MENDORONG PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KESADARAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DKI JAKARTA Alexsander Johannes; Samuel Christian Hasiholan Siahaan; Nebraska Yudha Frans Kaawoan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1096

Abstract

Penelitian ini membahas peran Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta dalam mendorong kesadaran ekologis masyarakat terhadap penjagaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran ekologis umat serta bentuk kerjasama yang terjalin dengan Sudin Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara,studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja berperan sebagai wadah komunitas sosial melalui homili, seminar, dan aksi nyata seperti bank sampah dan ecoenzyme, sementara Sudin LH hadir dengan kebijakan, pendampingan teknis, serta dukungan operasional melalui PSM, Satpel LH, dan PPSU. Komunitas umat menjadi pelaksana aktif di lapangan, terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah dan pengurangan plastik sekali pakai. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara Gereja, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam membangun budaya ekologis yang berkelanjutan.